Program Studi Sosiologi, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Pengertian, Gambaran dan Ulasan. Mata Kuliah : Masyarakat Jejaring

1. Mata Kuliah :
Masyarakat Jejaring
Dosen Pembimbing :
Yelly Elanda, S.Sos, MA.
Disusun oleh:
Maulana Riko 21510001
Amirullah Ismail 21510007
Tiara Nurul Maulidya 21510009
Alfi Ade Dea 21510010
Fina Rachma 21510023

2. STRATEGI LISBON
Manuel Castells and Gustavo Cardoso

3. TUJUAN
 Saat ini, ambisi keseluruhan dari 'Agenda Lisbon' atau 'strategi'
sering dikutip dalam literatur Uni Eropa (UE): 'untuk menjadi
ekonomi berbasis pengetahuan yang paling kompetitif dan
dinamis di dunia, yang mampu mempertahankan pertumbuhan
ekonomi dengan lebih banyak dan lebih banyak lagi. pekerjaan
yang lebih baik dan kohesi sosial yang lebih baik' (kesimpulan
Kepresidenan, Dewan Eropa Lisbon, 23 dan 24 Maret 2000) 'dan
lingkungan yang berkelanjutan'.Tujuan terakhir ini ditambahkan
selama KTT Gothenburg pada bulan Juni 2001. Pencapaiannya
ditetapkan untuk tahun 2010.

4. STRATEGI
LISBON: fase I
– 2000-2005
 Pada pertemuan luar biasa Dewan Eropa tanggal 23 dan 24 Maret 2000 di
Lisbon, kepala negara dan pemerintahan 15 negara Uni Eropa menetapkan
tujuan strategis baru untuk memperkuat lapangan kerja, reformasi ekonomi,
dan kohesi sosial. Dihadapkan dengan perubahan dramatis yang dihasilkan
dari globalisasi dan tantangan ekonomi berbasis pengetahuan baru, Dewan
Eropa menerapkan strategi menyeluruh yang ditujukan untuk:
 mempersiapkan transisi ke ekonomi berbasis pengetahuan dan masyarakat
dengan kebijakan yang lebih baik untuk masyarakat informasi dan R&D,
dengan meningkatkan proses reformasi struktural untuk daya saing dan
inovasi dan dengan melengkapi pasar internal;
 memodernisasi model sosial Eropa, berinvestasi pada manusia dan
memerangi eksklusi sosial
 mempertahankan prospekekonomi yang sehat dan prospek pertumbuhan
yang menguntungkan dengan menerapkan bauran kebijakan ekonomi makro
yang tepat.

5. Strategi baru ini
berfokus pada
 dukungan untuk pengetahuan dan inovasi di Eropa reformasi
kebijakan bantuan negara
 peningkatan dan penyederhanaan kerangka peraturan di mana
bisnis beroperasi, dan
 penyelesaian pasar internal untuk layanan penghapusan
hambatan untuk pergerakan bebas di bidang transportasi, tenaga
kerja dan pengembangan pendidikan dari pendekatan umum
untuk migrasi ekonomi dukungan untuk upaya mengatasi
konsekuensi sosial dari restrukturisasi ekonomi

6. STRATEGI
LISBON: fase II
– 2005-2008
 Untuk mencapai tujuan pertumbuhan dan pekerjaan, Serikat harus
berbuat lebih banyak untuk memobilisasi semua sumber daya di
tingkat nasional dan Komunitas sehingga sinergi mereka dapat
digunakan secara lebih efektif. Untuk tujuan ini, pedoman kebijakan
ekonomi yang luas (BEPG) mencerminkan awal baru untuk Strategi
Lisbon dan berkonsentrasi pada kontribusi kebijakan ekonomi untuk
pertumbuhan yang lebih tinggi dan lebih banyak pekerjaan. BagianA
dari BEPG berkaitan dengan kontribusi yang dapat diberikan oleh
kebijakan ekonomi makro dalam hal ini. Bagian B berfokus pada
tindakan dan kebijakan yang harus dilakukan oleh Negaranegara
Anggota untuk meningkatkan pengetahuan dan inovasi untuk
pertumbuhan dan menjadikan Eropa tempat yang lebih menarik
untuk berinvestasi dan bekerja.

7. Padatanggal15Maret
2006,ParlemenEropa
mengadopsiResolusi
tentang‘Persiapanuntuk
DewanEropa:
StrategiLisbon
(P6_TA(2006)0092),
menuntutanalisisobjektif
darirencanaaksinasional,
proposalkonkrit
menanggapitantangan
demografisdimasadepan
danmengatasiperan
strategiskebijakanenergi.

9.  Pada KTT Nice Dewan Eropa menyetujui tujuan yang diusulkan dan
mengundang Negara Anggota untuk menyerahkan pada Juni 2001
RAN Inklusi pertama mereka yang mencakup periode dua tahun dan
untuk menentukan indikator dan mekanisme pemantauan untuk
mengukur kemajuan; tidak ada kesepakatan yang dapat ditemukan
pada penetapan target bersama. Negara-negara Anggota juga setuju
untuk bertukar pengalaman tentang pensiun dan proses OMC
diluncurkan di bidang ini pada KTT Laeken (Desember 2001). Laporan
Bersama pertama disiapkan pada tahun 2002. RAN Inklusi Baru
diserahkan pada bulan Juli 2003 untuk periode 2003-2005.
 Antara tahun 2003 dan 2005 diambil langkah-langkah untuk
merampingkan dua proses yang sudah berlangsung di sektor sosial
bersama dengan kerja sama yang baru-baru ini dimulai dalam
perawatan kesehatan dan perawatan jangka panjang, dalam latihan
komprehensif yang mencakup kedua aspek umum dari tiga area dan
aspek khusus. Jadwal pelaporan kemudian disesuaikan dengan
struktur baru dan strategi Lisbon yang diperbarui: berdasarkan
Komunikasi “Bekerja sama, bekerja lebih baik: Kerangka kerja baru
untuk koordinasi terbuka kebijakan perlindungan dan inklusi sosial di
Uni Eropa”3, prosesnya dipusatkan pada siklus tiga tahun, dengan
persiapan strategi nasional dan pelaporan lengkap pada tahun
pertama dan dua tahun perantara yang dikhususkan untuk analisis
mendalam dan saling belajar tentang tema-tema prioritas. RAN
inklusi dimasukkan ke dalam “Laporan Nasional tentang Strategi
Perlindungan Sosial dan Inklusi Sosial” yang baru.

10. PRESTASI
PARLEMEN
EROPA
TAHUN 2004 -
2009
 Cara-cara baru untuk memastikan keseimbangan antara
keberlanjutan pengeluaran jaminan sosial dan cakupan risiko sosial
harus diidentifikasi untuk melindungi inti dari model sosial Eropa.
Sebuah laporan tentang “masa depan sistem jaminan sosial dan
pensiun”5menyarankan bahwa, selain sistem pensiun publik (pilar
pertama) yang menawarkan bentuk perlindungan dasar universal,
bentuk lain dari skema pensiun harus dikembangkan termasuk
pensiun pelengkap pekerjaan dan individu (pilar kedua dan ketiga),
yang didukung oleh kerangka hukum yang sesuai; selain itu, sistem
pensiun tradisional harus didesain ulang untuk menyesuaikan dengan
jalur karir baru, menjamin kesetaraan antara laki-laki dan perempuan
dalam pensiun; beban pembiayaan jaminan sosial harus dibagi secara
adil antara karyawan, konsumen, bisnis dan modal. Laporan tersebut
mengingat semakin banyak bukti bahwa keuntungan dari privatisasi
sistem asuransi kesehatan dalam hal pengendalian biaya,

11.  Peran layanan sosial untuk kepentingan umum (SSGI) dalam
memperkuat kohesi sosial di UE8juga sering disorot oleh
Parlemen Eropa dalam pekerjaannya selama masa jabatan ke-6.
EP sering mengungkapkan keyakinan bahwa ambiguitas seputar
beberapa konsep dasar yang digunakan untuk menangani layanan
dalam undang-undang Komunitas berkontribusi pada
ketidakpastian hukum mengenai cara prinsip kepentingan umum
dan aturan tentang persaingan dan bantuan Negara harus
direkonsiliasi di tingkat UE dan nasional dan diklaim harus
diperjelas bahwa, ketika konflik muncul, prioritas harus diberikan
pada kepentingan umum yang khas SSGI. Parlemen menyesalkan
bahwa Komisi Eropa tampaknya tidak bersedia memberikan
indikasi yang jelas mengenai peraturan yang berlaku untuk
kategori layanan esensial ini dan menyarankan, setelah
menyelesaikan konsultasi yang diprakarsai oleh Komisi, dengan
mempertimbangkan kebutuhan dan legitimasi dari sektor khusus.
usulan legislatif,

12.  Parlemen Eropa menegaskan keterikatannya pada nilai-nilai sosial
dalam memutuskan penggunaan sumber daya keuangan
Komunitas. Itu bersikeras mencurahkan dana tambahan untuk
Program untuk Ketenagakerjaan dan Solidaritas Sosial
(PROGRESS)20untuk periode 2007 hingga 2013 (Keputusan
1672/2006/EC dari Parlemen Eropa dan Dewan) dan, meskipun
permintaannya hanya dipenuhi sebagian, alokasi anggaran untuk
program tersebut meningkat pesat dari semula EUR 628 juta yang
diusulkan oleh Komisi Eropa. Parlemen juga menekankan peran
Dana Sosial Eropa dalam berkontribusi pada inklusi sosial
kelompok paling rentan melalui pekerjaan dan secara konsisten
mengubah teks rancangan peraturan yang relevan untuk
memperluas cakupan bantuan ESF di bidang ini.21. Laporan
tentang usulan keputusan Parlemen Eropa dan Dewan tentang
Tahun Eropa untuk Memerangi Kemiskinan dan Pengecualian
Sosial (2010)22menyambut usulan Komisi dan menegaskan
inisiatif anggaran tertinggi yang pernah dikhususkan untuk
perayaanTahun Eropa.