Dokumen tersebut membahas berbagai indikator kesehatan ibu dan anak di Indonesia dari tahun 1990-an hingga 2010-an. Terdapat peningkatan cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil namun angka kematian ibu masih tinggi, diduga karena kualitas pelayanan dan kondisi ibu yang kurang baik. Terdapat masalah stunting dan diabetes yang harus diselesaikan secara menyeluruh.
KUMPULAN FORM PROMOSI KESEHATAN
PHBS INSTANSI KESEHATAN
PHBS INSTANSI PENDIDIKAN
PHBS TEMPAT KERJA
PHBS TEMPAT UMUM
PHBS RUMAH TANGGA
PERKEMBANGAN BALITA
TAMAN POSYANDU
DESA SIAGA
Kegiatan Orientasi Kader kesehatan sangat perlu dilakukan terlebih pada awal tahun sebelum action kegiatan dimulai, karena peranan kader dalam program kesehatan sangatlah besar dan membantu petugas kesehatan di wilayah kerja..
Evaluasi capaian program P2PM Provinsi Sulawesi BaratMuh Saleh
EVALUASI PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT DI PROVINSI SULAWESI BARAT yang disampaikan oleh Kepala Bidang P2 Dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
KUMPULAN FORM PROMOSI KESEHATAN
PHBS INSTANSI KESEHATAN
PHBS INSTANSI PENDIDIKAN
PHBS TEMPAT KERJA
PHBS TEMPAT UMUM
PHBS RUMAH TANGGA
PERKEMBANGAN BALITA
TAMAN POSYANDU
DESA SIAGA
Kegiatan Orientasi Kader kesehatan sangat perlu dilakukan terlebih pada awal tahun sebelum action kegiatan dimulai, karena peranan kader dalam program kesehatan sangatlah besar dan membantu petugas kesehatan di wilayah kerja..
Evaluasi capaian program P2PM Provinsi Sulawesi BaratMuh Saleh
EVALUASI PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT DI PROVINSI SULAWESI BARAT yang disampaikan oleh Kepala Bidang P2 Dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
Puskesmas - Pusat Kesehatan Masyarakat atau Pusat Kesehatan Perorangan?Suprijanto Rijadi
Puskesmas lahir tahun 1968 untuk melakukan 6 kegiatan kesehatan masyarakat, salahsatunya adalah pelayanan kesehatan. Namun dalam perkembangannya alokasi pembiayaan kesehatan selalu berorientasi pada Upaya kesehatan Perorangan UKP (pengobatan/penyembuhan) daripada Upaya Kesehatan Masyarakat UKM (Gizi, Imunisasi, Kesehatan Ibu dan anakdll). Trend alokasi anggaran kesehatan 2004 - 2012, pembiayaan kes dari masyarakat/sawsta adalah 70% dan pembiayaaan pemerintah hanya 30%. Yang 70% masyarakat utk UKP. dan yang 30% pemerintah yang 80%nya untuk UKP dan hanya 10% utk UKM. Jadi alokasi biaya utk UKM hanyalah 3% dari biaya kes nasional. Dengan lahirnya BPJS sejak 2014 maka pasien berobat ke Puskesmas 100-200 orang perhari, dan 80% waktu petugas Puskesmas utk pengobatan (UKP). Jadi Puskesmas singkatan Pusat kesehatan Masyarakat atau Pusat Kesehatan Perorangan?
KEBIJAKAN, STRATEGI & CAPAIAN PROGRAM P2PMLMuh Saleh
KEBIJAKAN, STRATEGI & CAPAIAN PROGRAM P2PML yang disampaikan oleh Direktur P2PML pada rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan di Mamuju pada tahun 2020
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Buku Panduan Aplikasi eKinerja.
Buku Petunjuk e‑Kinerja digunakan untuk memandu ASN dalam pelaporan, monitoring, dan
penilaian kinerja dalam periode tertentu menggunakan aplikasi e‑Kinerja. Diharapkan dengan buku
ini dapat mempermudah ASN dalam penggunaan aplikasi e‑Kinerja.
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.pdfMuh Saleh
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 dimaksudkan untuk menjadi pedoman
bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah baik oleh
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat maupun Pemerintah Kabupaten Se-Sulawesi Barat
guna terciptanya sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta mewujudkan
efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026Muh Saleh
Rencana Strategis (Renstra) adalah
dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima)
tahun. Renstra Dinas Kesehatan disusun
sebagai penjabaran atas Rencana
Pembangunan Daerah (RPD). Renstra Dinas
Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang
nomor 23 Tahun 2014 yang di dalamnya
memuat tujuan, sasaran, strategi, arah
kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan yang disusun sesuai dengan
tugas dan fungsi Dinas Kesehatan yang
menjalankan urusan wajib bidang kesehatan
serta bersifat indikatif.
Penyusunan Rencana Strategis
(Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
Barat merupakan penjabaran Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi
Barat tahun 2023-2026. Dokumen renstra
Dinas Kesehatan memberikan gambaran
perwujudan pelayanan Dinas Kesehatan
Sulawesi Barat sampai dengan tahun 2026
serta merupakan bagian Kontrak Kinerja
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
Barat dengan Kepala Daerah.
Selain itu penyusunan Renstra Dinas
Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat ini
merupakan wujud implementasi instruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021
tentang penyusunan dokumen Rencana
Pembangunan Daerah (RPD). Provinsi Sulawesi
Barat merupakan salah satu daerah yang
melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak
secara nasional Tahun 2024 yang masa
jabatannya berakhir pada Tahun 2022.
RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 - 2025Muh Saleh
Sistem perencanaan pembangunan nasional mengalami perubahan
mendasar seiring dengan terjadinya perubahan pada bidang politik,
pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, kuatnya arus
demokratisasi, tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan
pengelolaan keuangan negara. Undang-Undang Pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden, mengatur sistem Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
dilaksanakan secara langsung oleh rakyat Indonesia, tidak lagi memakai
sistem perwakilan melalui pemilihan di lembaga Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR). Sejak itu, arah penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan
dan pelaksanaan pembangunan oleh Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi
menggunakan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dibuat oleh
MPR, tetapi menggunakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
yang merupakan penjabaran Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden
terpilih. Sedangkan untuk memberikan arah pembangunan dalam jangka
panjang (20 tahun) kedepan, pemerintah menetapkan dan berpedoman
pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
Khusus menyangkut RPJP Daerah, proses penyusunannya harus mengacu
pada RPJP Nasional yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2007. Salah satu arahan penting dalam undang-undang tesebut adalah
periodesasi RPJP Daerah harus disesuaikan dengan periodesasi RPJP
Nasional, yaitu tahun 2005-2025. Ini dimaksudkan agar perencanaan
pembangunan nasional dan daerah dapat dikonsolidasikan dan evaluasi
pencapaian pelaksanaan pembangunan relatif lebih mudah dilakukan
Secara substansial, RPJP Daerah merupakan dokumen yang lebih bersifat
visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi
keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan
tahunannya. Dari segi muatan, RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah
pembangunan daerah untuk 20 tahun kedepan (2005-2025).
Penyusunan RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005–2025 dilakukan
guna memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan
daerah dalam mencapai Visi Provinsi Sulawesi Barat 20 tahun kedepan.
RPJPD Provinsi Sulawesi Barat juga memberikan arahan mengenai periode
pentahapan pembangunan yang mesti dilakukan dan yang harus dicapai
pada setiap periodenya agar visi yang dicita-citakan tersebut dapat efektif
dicapai. Perubahan dalam pencapaian setiap periodenya, hanya akan
melahirkan perubahan terhadap yang telah disepakati dalam dokumen
perencanaan ini. Namun demikian jika itu merupakan kehendak dan
keinginan masyarakat, maka perubahan adalah sebuah keniscayaan.
Penyusunan RPJPD ini juga mengakomodasi perencanaan wilayah Provinsi
Sulawesi Barat dalam 20 tahun kedepan, dengan memasukan peran sub
wilayah dalam pelaksanaan pembangunan sebagaimana yang diatur di
dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat (RTRWP
Sulbar). Perencanaan wilayah merupakan pengembangan struktur dan pola
ruang wilayah dalam tataran provinsi melalui rencana pemanfaatan ruang .
LKJIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022.pdfMuh Saleh
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :
1. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat adalah:
1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Kesehatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat;
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun.
Keseragaman Data SIM Puskesmas Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No 01.07-m...Muh Saleh
Pedoman Variabel dan Meta Data pada Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
Pedoman Variabel dan Meta Data pada Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dijadikan acuan bagi fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, penyelenggara sistem elektronik bidang kesehatan dan pemangku kepentingan terkait dalam penyelenggaraan rekam medis elektronik.
Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.pdfMuh Saleh
Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis bahwa perkembangan teknologi digital dalam masyarakat mengakibatkan transformasi digitalisasi pelayanan kesehatan sehingga rekam medis perlu diselenggarakan secara elektronik dengan prinsip keamanan dan kerahasiaan data dan informasi.
Rekam Medis Elektronik adalah Rekam Medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan Rekam Medis.
Cetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024.pdfMuh Saleh
Cetak Biru Strategi Tranformasi Digital Kesehatan yang di buat oleh DTO Kementeria Kesehatan
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Cetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdfMuh Saleh
Enam pilar Transformasi Kesehatan terdiri dari Transformasi Layanan Primer, Transformasi Layanan Rujukan, Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan, Transformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan, Transformasi SDM Kesehatan, dan Transformasi Teknologi Kesehatan.
eraturan Menteri Kesehatan (PMK - Permenkes) Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, bahwa Visi Nasional pembangunan jangka panjang adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...Muh Saleh
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
SPM Bidang Kesehatan untuk Provinsi :
1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi;
2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi;
Kampung Keluarga Berkualitas merupakan salah satu wadah yang sangat strategis untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas Program Bangga Kencana secara utuh di lini
lapangan dalam rangka menyelaraskan pelaksanaan program-program yang dilaksanakan Desa
7. Paradox KIA
• Cakupan pelayanan kesehatan maternal
membaik, tetapi kenapa AKI meningkat?
• Kemungkinan sebabnya:
1. Kualitas pelayanan yang belum baik
2. Kondisi ibu hamil yang tidak optimal
3. Faktor di luar kesehatan (termasuk
pendidikan, kesejahteraan, norma
keluarga, keluarga berencana, dll)
9. Karakteristik Ibu melahirkan,
Riskesdas 2010
16.7 16.9
6.7
7.6
0.0
4.0
8.0
12.0
16.0
20.0
Terlalu Muda (<20
tahun)
Terlalu Tua (35+ tahun) Terlalu dekat (≤24
bulan)
Terlalu banyak Anak
(>4)
Persen
Karakteristik Ibu melahirkan
10. Usia Kawin
Proporsi Remaja/Dewasa Muda Menurut
Tempat Tinggal dan Status Kawin, Riskesdas 2010
Jenis
Kelamin
Kelompok
Umur
(Tahun)
Kota Desa
Belum
Kawin
Kawin
Belum
Kawin
Kawin
Laki-laki
10-14 99,9 0,1 99,9 0,1
15-19 98,7 1,3 97,8 2,2
20-24 82,9 17,1 71,7 28,3
Perempuan
10-14 99,9 0,1 99,7 0,3
15-19 92,8 7,2 82,5 17,5
20-24 46,9 53,1 14,4 85,6
11. Proporsi Perempuan Kawin 15-49 tahun Menggunakan
KB Saat ini, 2010-2013
55.8
59.7
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
Papua
Maluku
NTT
Pabar
Kep.Riau
Sumut
Malut
Aceh
Sulbar
Sulsel
Sultra
Sumbar
DKI
DIY
Riau
Kaltim
NTB
Sulteng
INDONESIA
Banten
Jatim
Jateng
Bali
Jabar
Babel
Gorontalo
Sulut
Kalsel
Sumsel
Bengkulu
Kalteng
Jambi
Kalbar
Lampung
2010 2013
19. Per undang2an: dari SKN ke SPM
UU 23 th
2014
• Pengganti UU 32 th 2004
• PP 38/2007 masuk sebagai lampiran
RPP SPM
• Pengganti PP 65 2005
• New Public Services: pemerintah
sebagai pengelola bukan pelaksana
Permen
6 SPM
• SPM kesehatan:
perubahan
mendasar
20. URUSA N P EM ERINTA H AN YANG D I O TO NOMIKAN
PILIHAN (12:3)
1. kelautan dan
perikanan;
2. pariwisata;
3. pertanian;
4. kehutanan;
5. energi dan
sumberdaya
mineral;
6. perdagangan;
7. perindustrian; dan
8. transmigrasi.
1. Pendidikan;
2.kesehatan;
3. Pekerjaan umum;
4. Perumahan Rakyat;
5. ketentraman dan
ketertiban umum
serta perlindungan
masyarakat;
6. sosial;
WAJIB
UU 23 th 2014
1. penataan ruang;
2. lingkungan hidup;
3. ketahanan pangan;
4. administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil;
5. Pengendalian penduduk dan keluarga
berencana;
6. Perhubungan; dan
7. tenaga kerja;
8. pertanahan;
9. Komunikasi dan informatika;
10. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
11. Penanaman modal;
12. Kepemudaan dan olah raga;
13. Pemberdayaan masyarakat desa;
14. Pemberdayaan perempuan perlindungan
anak;
15. Statistik;
16. Persandian;
17. Kebudayaan;
18. Perpustakaan; dan
19. Kearsiapan.
tidak berkaitan dengan
pelayanan dasar (12:2)
berkaitan dengan
pelayanan dasar (!2:1)
20
NSPK/SPM (16/18)
21. Pembagian Urusan Bidang Kesehatan
(pasal 13/Lampiran UU 23/2014)
Urusan Pusat Prop Kab
Upaya
Kesehatan
UKP Nas UKP Prop UKP Kab
UKM Nas UKM Prop UKM Kab
RS A/PMA /fasyankes RS B/Fasyankes RS C dan D/Fasyankes
SDM
Standardisasi dan
registrasi
POACE SDM UKP POACE SDM UKP
POACE SDM UKM POACE SDM UKM
Farmasi, Alkes,
Makmin
Pemberdayaan
Mas
Pemmas Nas Pemmas Prop Pemmas kab
NSPK (16:1-5)NSPK (!6: 1-5)
23. Seberapa minimal? Kemampuan (30% dr
30%) dan Keharusan
APBD
Kab/Kota Kaya Kab/Kota Kurang
SPM
UKM
Kab
APBD
Kab/Kota Cukup
SPM
UKM
Kab
APBD
SPM
UKM
Kab
APBN
24. Tujuan SPM
1. Panduan dari pemerintah pusat untuk
daerah dalam memberikan pelayanan
esensial (UU23/2014 psl 18, ay 2)
2. Alat pemerintah pusat dalam memastikan
bahwa setiap WNI memperoleh pelayanan
esensial yang sama (UU23/2014 psl 67
f/68/70/73)
25. Tujuan SPM (baru)
3. alat kontrol masyarakat atas
penyelenggaraan pemerintahan daerah
(UU23/2014 psl 72)
• Kepala daerah menyampaikan ringkasan
laporan penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah kepada masyarakat bersamaan dengan
penyampaian laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
26. Perubahan SPM 2015-2019(1):
Dari Kinerja Program “kesehatan” ke Kinerja
Pemerintah Daerah (pasal 11 ayat 2, pasal 12
ayat 1)
• Konsekwensi
1. Menjadi profil Kinerja Bupati/Walikota (6 SPM)
2. Tekanan untuk menjediakan sumber daya yang
cukup agar prosesnya berjalan adekuat
27. Pasal 18 UU 23 th 2014
1. Penyelenggara Pemerintahan Daerah
memprioritaskan pelaksanaan Urusan
Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan
Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (3).
2. Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan
Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan
Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan
minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
28. Perubahan cara melayani (2)
• SPM lama: Pelayanan diselenggarakan oleh
pemda di faskes pemerintah Puskesmas dan
jaringannya (Pustu, posyandu) dan RSUD
• SPM 2015-2019. Pemerintah bertanggung
jawab menyediakan pelayanan yg dibutuhkan
tetapi tidak harus menyelenggarakan sendiri,
bisa bekerja sama dengan faskes bukan milik
pemda
29. Penyediaan pelayanan kesehatan
(pasal 11, RPP SPM)
• Pemda menyediakan sendiri yankes yang
dibutuhkan di lokasi pelayanan pemerintah
• Membeli, mensubsidi atau kemudahan lainnya
agar BUMD/N atau BU swasta yang mempunyai
yankes yang dibutuhkan agar bisa menyediakan
nya untuk WNI yang membutuhkan
• Memberikan voucher kepada WNI yang
membutuhkan untuk mendapatkan yankes yang
dibutuhkan
• Bekerja sama dengan BUMD/N atau BU swasta
untuk menyediakan yankes yang dibutuhkan
30. Lokasi Pelayanan SPM
• Puskesmas dan jaringannya dan RSUD
• Faskes BUMD/N
• Dokter praktek swasta, Klinik swasta dan RS
swasta
• Faskes pemda/BUMD/BUMN ataupun swasta
di wilayah tetangga
Kriteria: mampu melayani sesuai standar dan
diatur melalui mekanisme kerja sama
31. Perubahan SPM 2015-2019 (3):
dr Pendekatan Penyakit ke Sasaran
• SPM lama: Pendekatan
Penyakit/Pelayanan:
• Kinerja dibangun
berdasarkan
keberhasilannya
menanggulangi
“penyakit”/ melakukan
pelayanan
• SPM baru: pendekatan
penduduk sasaran:
• Kinerja dibangun
berdasarkan
keberhasilannya
memberikan kepada
penduduk seluruh
pelayanan yang
diperlukan
32. Contoh
Lama
• Cakupan neonatus (bayi umur
0-28 hari) dengan komplikasi
yang ditangani
• Cakupan kunjungan bayi
• Cakupan Desa/Kelurahan UCI
• Cakupan pelayanan
pemantauan tumbuh kembang
anak balita
• Cakupan pemberian MP-ASI
anak usia 6-24 bulan keluarga
miskin
• Cakupan balita gizi buruk
mendapat perawatan
Baru
• Persentase Bayi Baru Lahir (0-
48 jam) Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan Sesuai
Standar
• Persentase Usia Bawah Lima
Tahun (Balita) Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan Sesuai
Standar
35. Kerangka Teori:
Continuum of Care
Pemeriksaan
Kehamilan
Persalinan,
nifas &
neonatal
Pelayanan
bagi bayi
Pelayanan
bagi balita
Pelayanan
bagi anak
SD
Pelayanan bagi
anak SMP/A &
remaja
•Konseling
•ANC terpadu
•Fe & asam folat
•Konseling
•Inisiasi Menyusu Dini
•KB pasca persalinan
•Konseling
•ASI eksklusif
•Imunisasi dasar
lengkap
•MPASI
•Pemantauan
pertumbuhan
• Konseling
• Pemantauan
pertumbuhan &
perkembangan
•Konseling
•Upaya Kes Sklh
• Konseling:
Gizi HIV/AIDS,
NAPZA dll
• Kespro remaja
• Konseling
Gizi dan
kesehatan
• Pelayanan KB
Pelayanan
PUS & WUS
Lansia
• Konseling
• Kualitas
• Degenerasi
35
36. Perubahan SPM Baru (4)
Fokus Promotif dan Preventif
SPM lama (PMK 741/2008)
A. Kab
1. Pelayanan Kesehatan Dasar
2. Pelayanan Kesehatan
Rujukan
3. Penyelidikan Epidemiologi
dan Penanggulangan KLB
4. Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
SPM Baru
A. Kab:
1. Promosi Kesehatan
2. Skrining dan Yankes berdasar
daur hidup
3. Pemeriksaan Penyakit
Menular
4. Inspeksi Kesehatan
Lingkungan
B. Propinsi
1. Promosi Kesehatan
2. Inspeksi Kesehatan
Lingkungan
37. Perubahan SPM baru (5)
• Target SPM lama = 70 – 100 %
• Taget SPM baru 100 %
– Seluruh penduduk yang membutuhkan pelayanan
harus dilayani sesuai standar
• Contoh Sesuai Standar:
– Bila balita tdk dapat satu dari beberapa pelayanan
yang dibutuhkan (vit A, PMT utk balita gikur) tidak
tercapai
38. Menghitung Sasaran
• Sasaran di hitung sesuai daur kehidupan
• Sasaran tahun yang akan datang berdasarkan
survey berkala atau laporan penyelenggaraan
(RPP psl 10)
• Dikurangi yang bisa memenuhi sendiri yankes
yg dibutuhkan (RPP psl 19 c)
• Dikurangi yang sudah dilayani melalui BPJS,
khususnya untuk pelayanan bumil, bersalin,
bayi baru lahir dan balita
39. Pasal 9 RPP SPM
1. Secara berkala pemerintah daerah melakukan survey
untuk memperoleh data tentang jumlah kebutuhan dasar
sesuai dengan standar pelayanan minimal yang sudah
ditetapkan.
2. Survey sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan
untuk mengetahui kecukupan persediaan barang atau jasa
kebutuhan dasar warga negara di setiap daerah.
4. Dalam hal data sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) telah tersedia melalui sistem evaluasi dan
pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
dilakukan oleh setiap perangkat daerah, maka survey
secara berkala tidak perlu dilakukan lagi.
40. Pasal 10 RPP SPM
1. Secara berkala pemerintah daerah melakukan survey
untuk memperoleh data tentang jumlah warga negara
yang belum memperoleh kebutuhan dasar sesuai dengan
standar pelayanan minimal yang sudah ditetapkan.
2. Survey sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan
untuk mengetahui identitas warga negara yang belum
memperoleh kebutuhan dasar dan penyebab belum
terpenuhinya kebutuhan dasar dasar warga negara di
setiap daerah.
3. Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) telah tersedia melalui sistem evaluasi dan
pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
dilakukan oleh setiap perangkat daerah, maka survey
secara berkala tidak perlu dilakukan lagi.
42. Pasal 73 UU 23 th 2014
1. Kepala daerah yang tidak menyampaikan laporan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 70 ayat (4) dan ringkasan laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72
dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri
untuk gubernur dan oleh gubernur, sebagai wakil Pemerintah
Pusat, untuk bupati/wali kota.
2. Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak
dilaksanakan, kepala daerah diwajibkan mengikuti program
pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang
dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya
dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang
ditunjuk.
43. SPM Provinsi
A. Promosi Kesehatan
1. % Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan
Pendidikan Khusus Mendapatkan Promosi
Kesehatan
2. % Promosi Kesehatan Melalui Media Massa
B. Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1. % Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan
Pendidikan Khusus Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Lingkungan
44. SPM Kab/Kota
A. Pelayanan Promosi Kesehatan
1. % Satuan Pendidikan Dasar mendapatkan
Promosi Kesehatan
2. % Puskesmas dan Puskemas Pembantu
Melaksanakan Promosi Kesehatan
3. % Puskesmas Melakukan Promosi Kesehatan
untuk Pemberdayaan Masyarakat di Bidang
Kesehatan
45. B. Pelayanan Skrining dan Pelayanan Kesehatan
Berdasar Daur Kehidupan
4. % Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal
Sesuai Standar
5. % Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan
Persalinan Sesuai Standar
6. % Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai standar
7. % Usia Bawah Lima Tahun (Balita) Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
46. 8. % Siswa Satuan Pendidikan Dasar Mendapatkan
Skrining Kesehatan Sesuai Standar
9. % Usia 15 – 19 tahun Mendapatkan Skrining
Kesehatan Sesuai Standar
10. % Usia 20 – 59 Tahun Mendapatkan Skrining
Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Sesuai Standar
11. % Usia 60 tahun Keatas Mendapatkan Skrining
Kesehatan Sesuai Standar
47. C. Pelayanan Pemeriksaan Penyakit Menular
12. % terduga Tuberkulosis Mendapatkan Pemeriksaan
Tuberkulosis Sesuai Standar di Puskesmas dan RSUD
13. % Terduga HIV dan AIDS Mendapatkan Pemeriksaan HIV-
AIDS Sesuai Standar di Puskesmas dan RSUD
D. Pelayanan Kesehatan Lingkungan dan Respons
Verifikasi terhadap SKDR
14. % Satuan Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Lingkungan
15. % Pasar Rakyat Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Lingkungan
16. % Respons Verifikasi terhadap SKDR dalam Waktu Kurang
dari 24 Jam
51. SPM dan JKN adalah Complementer
• JKN adalah UKP,
pendekatannya
perorangan, prioritas ke
kuratif
• SPM baru adalah UKM
pendekatan
kelompok/masyarakat,
prioritas ke promotif,
preventif dan deteksi
dini
Promotif Curatif
JKN/UKP
SPM/UKM
52. SPM dan JKN dalam 5 Tingkat
Pencegahan
SPM (UKM)
1. Promosi kelompok dan
masyarakat
2. Pemeriksaan lingkungan (TTU
dan TPM)
2. Imunisasi bumil, bayi dan
baduta seluruh penduduk
3. Skrining kesehatan kelompok
penduduk menurut daur
hidup
4. Deteksi Dini warga negara
yang memebutuhkan
5. Penanggulangan awal
penyakit prioritas negara dan
komitmen global
JKN (UKP)
1. Promosi Perorangan peserta
BPJS
2. Imunisasi bumil, bayi dan
baduta peserta BPJS
3. Skrining kesehatan peserta
BPJS
4. Deteksi Dini, terapi Segera,
pembatasan cacat dan
5. rehabilitasi di fasyankes
primer dan sekunder peserta
BPJS
53. Koordinasi UKM dan UKP
PKM
Yan primer
Rujukan
PKM
(Tr Awal)
Peserta BPJS
Promotif/preventif Kuratif/rehabilitatif
Penduduk
FKTP
RSUD
(Tr Awal)
Penduduk
UKP
UKM
54. Framework SPM
Promosi Medmas Reg
(SPM Prop)
Promosi Lokal
(SPM Kab/Kota)
Fasyankes Pemda
• Perlindungan
Khusus
• Deteksi Dini
• Pengobatan
Awal
Tetap
Sehat
Pelayanan
UKP/JKN
UKM
• Perlindungan
Khusus
• Deteksi Dini
• Pengobatan
Awal
Promosi UKM
55. Promosi SPM dan JKN
• JKN
– Sekarang tidak banyak layanan primer yang
melakukan promosi perorangan. Apalagi nanti
ketika beban makin banyak
• SPM
– Program prioritas nya adalah wajib melakukan
promosi kelompok dan masyarakat
56. Preventif dalam SPM dan JKN
1. JKN dan SPM sama2 menyelenggarakan
imunisasi
2. Dari segi vaksin, imunisasi kelompok lebih efektif
dari pasa imunisasi perorangan
3. Meskipun UC (universal coverage), peserta JKN
belum tentu datang untuk imunisasi, mereka
datang umumnya karena sakit
4. Dipihak lain imunisasi dalam SPM wajib
diselenggarakan , diprogramkan dalam hari
tertentu setiap bulannya
57. Deteksi Dini dalam SPM dan JKN
1. JKN dan SPM sama2 menyelenggarakan
deteksi dini
2. Meskipun UC (universal coverage), peserta
JKN belum tentu datang untuk deteksi dini
mereka datang umumnya karena sakit
3. Dipihak lain deteksi dini dalam SPM wajib
diselenggarakan , di danai secara adekuat,
dan diprogramkan dalam hari tertentu setiap
bulannya
58. Pembiayaan program SPM dan JKN
• Pembiayaan layanan primer sifatnya adalah kapitasi, yang
sering kali under cost, sehingga side effectnya:
– kurang optimal menyediakan sumber daya, apalagi diwilayah
yang jarang penduduk/kepulauan
– Memprioritaskan hanya kuratif, apalagi nanti ketika beban
meningkat
• Pembiayaan SPM adalah at cost, besarnya sesuai dengan
perhitungan kebutuhan biaya disetiap wilayah
– Kegiatan SPM (promosi, prevensi dan deteksi dini) wajib
diselenggarakan dengan biaya APBD yg cukup.
– Untuk layanan bumil, bulin dan bayi, wajib dibiayai secara cukup
oleh APBD
– apabila daerah tidak mampu membiayai, maka dibantu APBN
59. Aspek sasaran dalam SPM
• Sasaran SPM adalah berdasar daur kehidupan:
mulai dari bumil, bayi sampai lansia.
– Perhitungannya didasarkan kebutuhan bukan
keinginan
– Untuk promosi, prevensi dan deteksi dini untuk
seluruh penduduk yg datang ke jaringan puskesmas
dengan alasan apapun (termasuk peserta JKN)
• Sasaran JKN adalah peserta BPJS. Ketika UC maka
sasaran JKN adalah seluruh penduduk.
– Namun perhitungan pengeluarannya adalah
berdasarkan kunjungan yang sakit
61. Format atau Outline Rencana Aksi Penerapan
dan Pencapaian SPM Kesehatan
PENGANTAR
DIAGRAM RENCANA AKSI PENCAPAIAN SPM
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Tujuan dan Sasaran
1.4. Sistematika Dokumen Rencana Aksi
II. PROFIL DAN STATUS PELAYANAN SPM Bidang
KESEHATAN
2.1. Profil Pelayanan Dasar Kesehatan
2.2. Status Pencapaian SPM Kesehatan
2.3. Potensi, Masalah, Kendala serta Kebutuhan Upaya Pencapaian SPM
Kesehatan
62. Diagram Penyusunan Rencana Aksi
Penerapan dan Pencapaian SPM
GTZ_2006
PROFIL PELAYANAN DASAR SPM
- Data dan Informasi Dasar SPM
-Status Pencapaian SPM
-- Permasalahan dan Tantangan yang Dihadapi
-- Kebutuhan bagi Pemenuhan Pencapaian SPM
ANALISIS DAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEMBIAYAAN SPM
-Identifikasi kegiatan, barang dan jasa yang diperlukan untuk mencapai SPM
- Identifikasi biaya per unit dari kegiatan, barang dan jasa
-Hitung kebutuhan biaya pencapaian SPM
-- Rasionalisasi kebutuhan biaya pencapaian SPM
-- identifikasi dan analisis suberdaya yang tersedia
-- Tentukan rancangan target dan biaya tahunan pencapaian SPM
PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI JANGKA MENENGAH
PROGRAM-KEGIATAN, TARGET dan ANGGARAN TAHUNAN
MONITORING DAN PELAPORAN IMPLEMENTASI PENERAPAN SPM
63. Format atau Outline Rencana Aksi Penerapan
dan Pencapaian SPM Kesehatan
III. ANALISIS DAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEMBIAYAAN
PENCAPAIAN PENERAPAN SPM SOSIAL
3.1. Identifikan Kegiatan dan Kebutuhan Barang dan Jasa untuk
mencapai SPM Kesehatan (dilihat dari Juknis/Juklak
Kementerian Kesehatan)
3.2. Perhitungan Kebutuhan Pembiayaan bagi Pencapaian
masing-masing Jenis Pelayanan SPM Kesehatan
3.3. Identifikasi Ketersediaan Sumber Daya Keuangan
64. Format atau Outline Rencana Aksi Penerapan
dan Pencapaian SPM Kesehatan
IV.RENCANA AKSI PENCAPAIAN SPM BIDANG
KESEHATAN
4.1. Kebijakan dan Strategi Umum Jangka Menengah (2016 –
2019)
4.2. Program-program dan Kegiatan-kegiatan serta Kerangka
Anggaran 2016
4.3. Program-program dan Kegiatan-kegiatan serta Kerangka
Anggaran 2017
4.4. Program-program dan Kegiatan-kegiatan serta Kerangka
Anggaran 2018
4.5. Program-program dan Kegiatan-kegiatan serta Kerangka
Anggaran 2019
65. Format atau Outline Rencana Aksi Penerapan
dan Pencapaian SPM Kesehatan
V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
5.1. Kesimpulan
5.2. Rekomendasi
LAMPIRAN
Matriks Rencana Aksi Program dan Kegiatan Pencapaian
SPM Bidang Kesehatan
66. Contoh: Matriks Rencana Aksi Penerapan dan
Pencapaian SPM untuk Jangka Menengah
Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator
SPM
Berdasarkan
Ketetapan
Kementerian
/
Lembaga
Sektor
Data Capaian
SPM pada
Tahun Awal
Perencanaan
(2011)
Rencana Capaian SPM
pada Tahun Anggaran
berjalan
(2012)
Target SPM dan Kerangka Pendanaan
Unit
Kerja
SKPD
Pena
ng-
gung
-
jawa
b
Tahun
2013
Tahun
2014
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Kondisi
Kinerja pada
akhir
periode
Renstra
SKPD
(Tahun ..)
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
(19
)
(20)
1 01 01 Program .......
1 01 01 01 Kegiatan......
1 01 01 Program .......
1 01 01 01 Kegiatan......
Dst ....
1 01 01 Program .......
1 01 01 01 Kegiatan......
67. What next?
• SPM: menjadi early warning system
• JKN: menjadi short term solution
• dimana long term solution?