Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 memperkenalkan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang lebih sederhana dan efisien serta mendorong persaingan yang sehat dan inovasi. Peraturan ini menggantikan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan mulai berlaku pada 6 Agustus 2010.
Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010Khalid Mustafa
Paparan draft revisi Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dipaparkan pada Temu Nasional Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I)
Presentasi Sosialisasi perpres 70 tahun 2012Khalid Mustafa
Slide presentasi yang dibawakan pada saat sosialisasi Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Untuk jawabannya jangan percaya 100% yach... Coz, ini sebenarnya soal lama. Jadi, masih berdasarkan KEPPRES 80 Tahun 2003. Jadi, recek lagi dengan PERPRES 54 Tahun2010. (contoh salah satu yang beda KD, Batasan minimal lelang, dll)
Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010Khalid Mustafa
Paparan draft revisi Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dipaparkan pada Temu Nasional Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I)
Presentasi Sosialisasi perpres 70 tahun 2012Khalid Mustafa
Slide presentasi yang dibawakan pada saat sosialisasi Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Untuk jawabannya jangan percaya 100% yach... Coz, ini sebenarnya soal lama. Jadi, masih berdasarkan KEPPRES 80 Tahun 2003. Jadi, recek lagi dengan PERPRES 54 Tahun2010. (contoh salah satu yang beda KD, Batasan minimal lelang, dll)
Maateri ini berbentuk powerpoint. Hasil sosialisasi pendalaman materi UN bahasa Indonesia SMP di MGMP bahasa Indonesia Kabupaten Lumajang, Selasa, 22 Maret 2016
BE & GG, Ahmad Sultoni, Prof. Dr. Ir. H. Hapzi Ali Pre-MSc, MM. CMA, Penerapa...AHMAD SULTONI
Good governance dapat diartikan sebagai kepemerintahan yang baik atau penyelenggaraan pemerintahaan yang bersih dan efektif, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pemerintahan mencakup ruang lingkup yang luas, termasuk bidang politik, ekonomi dan sosial mulai dari proses perumusan kebijakan dan pengmbilan keputusan hingga pelaksanaan dan pengawasan.Political governance mengacu pada proses pembuat kebijakan. Economic governance mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan, pemerataan, penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup. Administrative governance berarti, bahwa penyelenggara setiap bidang dan tahapan pemerintahan harus dilakukan dengan bersih, efisien, dan efektif.
Perseroan sangat menyambut baik program BUMN bersih yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN melalui penerbitan Surat Edaran No. SE-05/ MBU/2013 tentang Roadmap Menuju BUMN Bersih. Program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas penerapan prinsip-prinsip GCG, serta mewujudkan BUMN yang tangguh, unggul serta bermartabat tersebut diwujudkan oleh Perseroan melalui program “Krakatau Steel (KS) Bersih”.
BE & GG, Febi Nofita Sari, Hapzi Ali, The Corporate Culture: infact and impli...Febi Nofita Sari
Diterapkannya Good Governance diIndonesia tidak hanya membawa dampak positif dalam sistem pemerintahan saja akan tetapi hal tersebut mampu membawa dampak positif terhadap badan usaha non-pemerintah yaitu dengan lahirnya Good Corporate Governance. Dengan landasan yang kuat diharapkan akan membawa bangsa Indonesia kedalam suatu pemerintahan yang bersih dan amanah.
PEMAPARAN ZI WBK WBBM UNTUK INSTITUSI PENDIDIKANssuser4300ab
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mempunyai peranan penting dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif dan efisien, serta pelayanan publik yang berkualitas. Salah satu langkah percepatan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan adalah melalui Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan instansi pemerintah.
Maateri ini berbentuk powerpoint. Hasil sosialisasi pendalaman materi UN bahasa Indonesia SMP di MGMP bahasa Indonesia Kabupaten Lumajang, Selasa, 22 Maret 2016
BE & GG, Ahmad Sultoni, Prof. Dr. Ir. H. Hapzi Ali Pre-MSc, MM. CMA, Penerapa...AHMAD SULTONI
Good governance dapat diartikan sebagai kepemerintahan yang baik atau penyelenggaraan pemerintahaan yang bersih dan efektif, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pemerintahan mencakup ruang lingkup yang luas, termasuk bidang politik, ekonomi dan sosial mulai dari proses perumusan kebijakan dan pengmbilan keputusan hingga pelaksanaan dan pengawasan.Political governance mengacu pada proses pembuat kebijakan. Economic governance mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan, pemerataan, penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup. Administrative governance berarti, bahwa penyelenggara setiap bidang dan tahapan pemerintahan harus dilakukan dengan bersih, efisien, dan efektif.
Perseroan sangat menyambut baik program BUMN bersih yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN melalui penerbitan Surat Edaran No. SE-05/ MBU/2013 tentang Roadmap Menuju BUMN Bersih. Program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas penerapan prinsip-prinsip GCG, serta mewujudkan BUMN yang tangguh, unggul serta bermartabat tersebut diwujudkan oleh Perseroan melalui program “Krakatau Steel (KS) Bersih”.
BE & GG, Febi Nofita Sari, Hapzi Ali, The Corporate Culture: infact and impli...Febi Nofita Sari
Diterapkannya Good Governance diIndonesia tidak hanya membawa dampak positif dalam sistem pemerintahan saja akan tetapi hal tersebut mampu membawa dampak positif terhadap badan usaha non-pemerintah yaitu dengan lahirnya Good Corporate Governance. Dengan landasan yang kuat diharapkan akan membawa bangsa Indonesia kedalam suatu pemerintahan yang bersih dan amanah.
PEMAPARAN ZI WBK WBBM UNTUK INSTITUSI PENDIDIKANssuser4300ab
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mempunyai peranan penting dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif dan efisien, serta pelayanan publik yang berkualitas. Salah satu langkah percepatan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan adalah melalui Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan instansi pemerintah.
PENGENALAN ZONA INTEGRITAS DI SEKOLAH NEGERIssuser4300ab
Proses pembangunan Zona Integritas (ZI) tentunya membutuhkan perhatian yang tinggi dalam melaksanakan beberapa langkah pembangunan, yakni dalam membangun komitmen antara pimpinan dan pegawai terkait program pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, mengetahui dan melengkapi unsur-unsur komponen pengungkit dan komponen hasil dalam pembangunan ZI, serta membuat berbagai inovasi sebagai langkah perbaikan pelayanan publik dan pencegahan korupsi.
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Khalid Mustafa
Paparan SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional Tertib Penyelenggaraan Penunjukan Langsung Permintaan Berulang (Repeat Order) dalam Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi di Kementerian PUPR
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...Khalid Mustafa
Paparan mengnai SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib Evaluasi Kewajaran Harga pada Tender Pekerjaan Konstruksi di Kementerian PUPR
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Khalid Mustafa
Paparan mengenai SE Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional Tertib Penyelenggaraan Persiapan Pemilihan untuk Pengadaan Jasa Konstruksi di Kementerian PUPR
Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018Khalid Mustafa
Paparan tentang Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 10/2018 tentang Pemberlakuan SDP Pengadaan Jasa Konstruksi dalam rangka Lelang Dini di Kementerian PUPR.
Untuk mengunduh Surat Edarannya, silakan klik https://www.pengadaan.id/hukum/lihat/286--se-pupr-nomor-10-tahun-2018
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJKhalid Mustafa
Setiap akhir tahun sering terjadi permasalahan pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya pekerjaan yang tidak terselesaikan pada akhir tahun anggaran.
Paparan ini menggambarkan cara untuk mencegah dan mengatasi permasalahan tersebut
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018Khalid Mustafa
Materi sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang merupakan pengganti Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya
Presentasi mengenai Permen PU Nomor 14 Tahun 2013 yang merupakan perubahan atas Permen PU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...Khalid Mustafa
Materi untuk Bimtek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang membahas mengenai Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan Melalui PHLN
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)Khalid Mustafa
Materi untuk Bimtek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang membahas mengenai tahapan pemilihan penyedia untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya dan jasa konsultansi hingga pelaksanaan kontrak
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondelferrydmn1999
Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan tradisi, memiliki Jakarta sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan unik. Salah satu kesenian tradisional yang ikonik dan identik dengan Jakarta adalah ondel-ondel, boneka raksasa yang biasanya tampil berpasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel awalnya dianggap sebagai simbol budaya sakral dan memainkan peran penting dalam ritual budaya masyarakat Betawi untuk menolak bala atau nasib buruk. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan zaman, makna sakral ondel-ondel perlahan memudar dan berubah menjadi sesuatu yang kurang bernilai. Kini, ondel-ondel lebih sering digunakan sebagai hiasan atau sebagai sarana untuk mencari penghasilan. Buku foto Lensa Kampung Ondel-Ondel berfokus pada Keluarga Mulyadi, yang menghadapi tantangan untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel warisan leluhur di tengah keterbatasan ekonomi yang ada. Melalui foto cerita, foto feature dan foto jurnalistik buku ini menggambarkan usaha Keluarga Mulyadi untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel sambil menghadapi dilema dalam mempertahankan makna budaya di tengah perubahan makna dan keterbatasan ekonomi keluarganya. Buku foto ini dapat menggambarkan tentang bagaimana keluarga tersebut berjuang untuk menjaga warisan budaya mereka di tengah arus modernisasi.
2. 2 LatarBelakang EfisiensibelanjanegaradanpersaingansehatmelaluiPengadaanBarang/Jasapemerintahbelumsepenuhnyaterwujud; SistemPengadaanBarang/jasaPemerintahbelummampumendorongpercepatanpelaksanaanBelanjaBarangdanBelanjaModal dalam APBN/APBD (bottleneck); SistemPengadaanBarang/JasaPemerintahbelummampumendorongterjadinyainovasi, tumbuhsuburnyaekonomikreatifsertakemandirianindustristrategis; Masihadanya multi-tafsirsertahal-halyang belumjelasdalamKeppres80/2003; Perlunyamemperkenalkanaturan, sistem, metodadanproseduryang lebihsederhana, namuntetapmenjagakoridorgood governance sertamasihmenjaminterjadinyapersainganyang sehatdanefisiensi; Perlunyamendorongterwujudnyareward and punishment yang lebihbaikdalamsistemPengadaan 2
3. 3 ArahPerubahan Menciptakaniklimyang kondusifuntukpersaingansehat, efisiensibelanjanegaradanmempercepatpelaksanaanAPBN/APBD (debottlenecking) Aturan yang dibuat a/l: dilengkapi Tata Cara PengadaandanStandard Bidding Document; lelang/seleksisederhana s/d Rp. 200 jt; PengadaanLangsung; persyaratanpelelangandipermudah; kontrakpayung; ULP (Unit LayananPengadaan); dsb. Mendorongterjadinyainovasi, tumbuhsuburnyaekonomikreatifsertakemandirianindustristratetgis Aturan yang dibuat a/l : swakeloladanmetodesayembara/kontesuntukmendoronginovasidanekonomikreatifsertamengharuskanPengadaanAlutsistaTNI danAlmatsusPolriolehIndustristrategisDN, dsb MemberipeluangpembiayaanbersamaPusat-Daerah (Co-financing) Aturan yang dibuat a/l : kontrakpembiayaanbersama; swakelolaolehinstansipemerintahlain, dsb. 3
4. 4 ArahPerubahan KlarifikasiAturan Contoh : jenis –jenispengadaan; besaranuangmuka; kelengkapan data administrasi; penggunaanmetodeevaluasi; kondisikahar(force majeur); penyesuaianharga(price adjustment); dsb. Memperkenalkanaturan, sistem, metodadanprosedur yang lebihsederhanadengantetapmemperhatikangood governance Aturan yang dibuat a/l : menghapuskanmetodapemilihanlangsung(menjadipelelangansederhana), mendorongpelaksanaane-announcement, e –procurement, e-catalogue, dsb 6. MemperkenalkansistemReward & Punishment yang lebihadil Aturan yang dibuat a/l : mengupayakaninsentifyang wajarkepadaPejabatPembuatKomitmen(PPK)/anggotaUnit LayananPengadaan(ULP); memberlakukanjaminansanggahanbanding; penegasankapanaparathukumseyogyanyamasukdalamkasuspengadaan; dsb. 4
5. 5 ArahPerubahan Perpres 54/2010 mulaiberlakusejaktanggalditetapkan (6 Agustus 2010) Keppres No. 80 Tahun 2003 dinyatakantidakberlakupadatanggal 1 Januari 2011 PelaksanaanpelelangandapattetapberpedomanpadaKeppres No. 80 Tahun 2003 sampai 31 Desember 2010 Kontrak yang ditandatanganisebelumPerpresiniberlaku, tetapberlakuhinggamasaakhirkontrak Pengumumandi Koran Nasionalmasihtetapberlakuhinggabatasakhirberlakunyakontrakpenayangan, yaitu 9 Juli 2011 di Koran Tempo Pengumumandi Koran ProvinsidisesuaikandenganmasaberlakuantaraGubernurdengan Koran Provinsi 5
6. MATRIKS PERBEDAAN ANTARA PERATURAN PRESIDEN NO 54 TAHUN 2010 DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NO 80 TAHUN 2003 6