SlideShare a Scribd company logo
PeraturanPresidenNomor54 Tahun 2010 Oleh: Khalid Mustafa 1 1
2 LatarBelakang EfisiensibelanjanegaradanpersaingansehatmelaluiPengadaanBarang/Jasapemerintahbelumsepenuhnyaterwujud;  SistemPengadaanBarang/jasaPemerintahbelummampumendorongpercepatanpelaksanaanBelanjaBarangdanBelanjaModal dalam APBN/APBD (bottleneck); SistemPengadaanBarang/JasaPemerintahbelummampumendorongterjadinyainovasi, tumbuhsuburnyaekonomikreatifsertakemandirianindustristrategis;  Masihadanya multi-tafsirsertahal-halyang belumjelasdalamKeppres80/2003;    Perlunyamemperkenalkanaturan, sistem, metodadanproseduryang lebihsederhana, namuntetapmenjagakoridorgood governance sertamasihmenjaminterjadinyapersainganyang sehatdanefisiensi;  Perlunyamendorongterwujudnyareward and punishment yang lebihbaikdalamsistemPengadaan 2
3 ArahPerubahan Menciptakaniklimyang kondusifuntukpersaingansehat, efisiensibelanjanegaradanmempercepatpelaksanaanAPBN/APBD (debottlenecking) Aturan yang dibuat a/l: dilengkapi Tata Cara PengadaandanStandard Bidding Document; lelang/seleksisederhana s/d Rp. 200 jt; PengadaanLangsung; persyaratanpelelangandipermudah; kontrakpayung; ULP (Unit LayananPengadaan); dsb.  Mendorongterjadinyainovasi, tumbuhsuburnyaekonomikreatifsertakemandirianindustristratetgis Aturan yang dibuat a/l : swakeloladanmetodesayembara/kontesuntukmendoronginovasidanekonomikreatifsertamengharuskanPengadaanAlutsistaTNI danAlmatsusPolriolehIndustristrategisDN, dsb MemberipeluangpembiayaanbersamaPusat-Daerah (Co-financing) Aturan yang dibuat a/l : kontrakpembiayaanbersama; swakelolaolehinstansipemerintahlain, dsb.  3
4 ArahPerubahan KlarifikasiAturan Contoh : jenis –jenispengadaan; besaranuangmuka; kelengkapan data administrasi; penggunaanmetodeevaluasi; kondisikahar(force majeur); penyesuaianharga(price adjustment); dsb.  Memperkenalkanaturan, sistem, metodadanprosedur  yang lebihsederhanadengantetapmemperhatikangood governance Aturan yang dibuat a/l : menghapuskanmetodapemilihanlangsung(menjadipelelangansederhana), mendorongpelaksanaane-announcement,  e –procurement, e-catalogue, dsb 6.     MemperkenalkansistemReward & Punishment yang lebihadil Aturan yang dibuat a/l : mengupayakaninsentifyang wajarkepadaPejabatPembuatKomitmen(PPK)/anggotaUnit LayananPengadaan(ULP);  memberlakukanjaminansanggahanbanding; penegasankapanaparathukumseyogyanyamasukdalamkasuspengadaan;  dsb.  4
5 ArahPerubahan Perpres 54/2010 mulaiberlakusejaktanggalditetapkan (6 Agustus 2010) Keppres No. 80 Tahun 2003 dinyatakantidakberlakupadatanggal 1 Januari 2011 PelaksanaanpelelangandapattetapberpedomanpadaKeppres No. 80 Tahun 2003 sampai 31 Desember 2010 Kontrak yang ditandatanganisebelumPerpresiniberlaku, tetapberlakuhinggamasaakhirkontrak Pengumumandi Koran Nasionalmasihtetapberlakuhinggabatasakhirberlakunyakontrakpenayangan, yaitu 9 Juli 2011 di Koran Tempo Pengumumandi Koran ProvinsidisesuaikandenganmasaberlakuantaraGubernurdengan Koran Provinsi 5
MATRIKS PERBEDAAN ANTARA PERATURAN PRESIDEN NO 54 TAHUN 2010 DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NO 80 TAHUN 2003 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
TERIMA KASIH http://khalidmustafa.info 45

More Related Content

Viewers also liked

MATERI FOKIS : Dongeng Singkat "Data Science"
MATERI FOKIS : Dongeng Singkat "Data Science"MATERI FOKIS : Dongeng Singkat "Data Science"
MATERI FOKIS : Dongeng Singkat "Data Science"
Ardi Imawan
 
Mengapa Perlu SOP Pengadaan
Mengapa Perlu SOP PengadaanMengapa Perlu SOP Pengadaan
Mengapa Perlu SOP Pengadaan
Khalid Mustafa
 
Peranan PA dan KPA dalam PBJ
Peranan PA dan KPA dalam PBJPeranan PA dan KPA dalam PBJ
Peranan PA dan KPA dalam PBJ
Khalid Mustafa
 
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
Khalid Mustafa
 
Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)
Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)
Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)
Khalid Mustafa
 
Cerita legenda ppt
Cerita legenda pptCerita legenda ppt
Cerita legenda pptannis.tutor
 
Potensi Permasalahan Hukum PBJ Pemerintah
Potensi Permasalahan Hukum PBJ PemerintahPotensi Permasalahan Hukum PBJ Pemerintah
Potensi Permasalahan Hukum PBJ Pemerintah
Khalid Mustafa
 
Pelaksanaan Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Lainnya
Pelaksanaan Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa LainnyaPelaksanaan Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Lainnya
Pelaksanaan Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Lainnya
Khalid Mustafa
 
FABEL (DONGENG)
FABEL (DONGENG)FABEL (DONGENG)
FABEL (DONGENG)
Phaphy Wahyudhi
 
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Perpres No. 4 tahun 2015
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Perpres No. 4 tahun 2015Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Perpres No. 4 tahun 2015
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Perpres No. 4 tahun 2015
Dr. Ir. Nandang Sutisna, S.H., M.B.A.
 
Cerita Kupu-kupu dan semut
Cerita Kupu-kupu dan semutCerita Kupu-kupu dan semut
Cerita Kupu-kupu dan semutrifkatulkhaerah
 
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
Khalid Mustafa
 

Viewers also liked (14)

MATERI FOKIS : Dongeng Singkat "Data Science"
MATERI FOKIS : Dongeng Singkat "Data Science"MATERI FOKIS : Dongeng Singkat "Data Science"
MATERI FOKIS : Dongeng Singkat "Data Science"
 
Mengapa Perlu SOP Pengadaan
Mengapa Perlu SOP PengadaanMengapa Perlu SOP Pengadaan
Mengapa Perlu SOP Pengadaan
 
Peranan PA dan KPA dalam PBJ
Peranan PA dan KPA dalam PBJPeranan PA dan KPA dalam PBJ
Peranan PA dan KPA dalam PBJ
 
Permendagri nomor 54 tahun 2010
Permendagri nomor 54 tahun 2010Permendagri nomor 54 tahun 2010
Permendagri nomor 54 tahun 2010
 
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
 
Tugas Manajemen Survei dan Pemetaan
Tugas Manajemen Survei dan PemetaanTugas Manajemen Survei dan Pemetaan
Tugas Manajemen Survei dan Pemetaan
 
Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)
Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)
Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)
 
Cerita legenda ppt
Cerita legenda pptCerita legenda ppt
Cerita legenda ppt
 
Potensi Permasalahan Hukum PBJ Pemerintah
Potensi Permasalahan Hukum PBJ PemerintahPotensi Permasalahan Hukum PBJ Pemerintah
Potensi Permasalahan Hukum PBJ Pemerintah
 
Pelaksanaan Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Lainnya
Pelaksanaan Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa LainnyaPelaksanaan Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Lainnya
Pelaksanaan Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Lainnya
 
FABEL (DONGENG)
FABEL (DONGENG)FABEL (DONGENG)
FABEL (DONGENG)
 
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Perpres No. 4 tahun 2015
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Perpres No. 4 tahun 2015Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Perpres No. 4 tahun 2015
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Perpres No. 4 tahun 2015
 
Cerita Kupu-kupu dan semut
Cerita Kupu-kupu dan semutCerita Kupu-kupu dan semut
Cerita Kupu-kupu dan semut
 
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
 

Similar to Sosialisasi perpres 54 tahun 2010

BE & GG, Ahmad Sultoni, Prof. Dr. Ir. H. Hapzi Ali Pre-MSc, MM. CMA, Penerapa...
BE & GG, Ahmad Sultoni, Prof. Dr. Ir. H. Hapzi Ali Pre-MSc, MM. CMA, Penerapa...BE & GG, Ahmad Sultoni, Prof. Dr. Ir. H. Hapzi Ali Pre-MSc, MM. CMA, Penerapa...
BE & GG, Ahmad Sultoni, Prof. Dr. Ir. H. Hapzi Ali Pre-MSc, MM. CMA, Penerapa...
AHMAD SULTONI
 
15,TGS UAS BE & GG, Marisa Dosma Sitanggang, Hapzi Ali, Penerapan GCG pada Pe...
15,TGS UAS BE & GG, Marisa Dosma Sitanggang, Hapzi Ali, Penerapan GCG pada Pe...15,TGS UAS BE & GG, Marisa Dosma Sitanggang, Hapzi Ali, Penerapan GCG pada Pe...
15,TGS UAS BE & GG, Marisa Dosma Sitanggang, Hapzi Ali, Penerapan GCG pada Pe...
marisa tanggang
 
BE & GG, Syifa Khoirudin, Hapzi Ali, Penerapan GCG pada Perusahaan, Universit...
BE & GG, Syifa Khoirudin, Hapzi Ali, Penerapan GCG pada Perusahaan, Universit...BE & GG, Syifa Khoirudin, Hapzi Ali, Penerapan GCG pada Perusahaan, Universit...
BE & GG, Syifa Khoirudin, Hapzi Ali, Penerapan GCG pada Perusahaan, Universit...
syifa khoirudin
 
BE & GG, purwono sutoyo, hapzi ali, Konsep yang efektif dan efisien dalam men...
BE & GG, purwono sutoyo, hapzi ali, Konsep yang efektif dan efisien dalam men...BE & GG, purwono sutoyo, hapzi ali, Konsep yang efektif dan efisien dalam men...
BE & GG, purwono sutoyo, hapzi ali, Konsep yang efektif dan efisien dalam men...
Ipung Sutoyo
 
BE & GG, Febi Nofita Sari, Hapzi Ali, The Corporate Culture: infact and impli...
BE & GG, Febi Nofita Sari, Hapzi Ali, The Corporate Culture: infact and impli...BE & GG, Febi Nofita Sari, Hapzi Ali, The Corporate Culture: infact and impli...
BE & GG, Febi Nofita Sari, Hapzi Ali, The Corporate Culture: infact and impli...
Febi Nofita Sari
 
Arah Kebijakan Pelayanan Publik 1
Arah Kebijakan Pelayanan Publik 1Arah Kebijakan Pelayanan Publik 1
Arah Kebijakan Pelayanan Publik 1
Max Boekorsjom
 
PEDOMAN HUBUNGAN MASYARAKAT INSTANSI PEMERINTAH
PEDOMAN HUBUNGAN MASYARAKAT INSTANSI PEMERINTAHPEDOMAN HUBUNGAN MASYARAKAT INSTANSI PEMERINTAH
PEDOMAN HUBUNGAN MASYARAKAT INSTANSI PEMERINTAHRizki Malinda
 
PEMAPARAN ZI WBK WBBM UNTUK INSTITUSI PENDIDIKAN
PEMAPARAN ZI WBK WBBM UNTUK INSTITUSI PENDIDIKANPEMAPARAN ZI WBK WBBM UNTUK INSTITUSI PENDIDIKAN
PEMAPARAN ZI WBK WBBM UNTUK INSTITUSI PENDIDIKAN
ssuser4300ab
 
BE & GG, andika dwi prasetya, hapzi ali, implementasi good governance, umb, 2018
BE & GG, andika dwi prasetya, hapzi ali, implementasi good governance, umb, 2018BE & GG, andika dwi prasetya, hapzi ali, implementasi good governance, umb, 2018
BE & GG, andika dwi prasetya, hapzi ali, implementasi good governance, umb, 2018
andika dwipras
 
1.06 penyusunan & penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sdm
1.06 penyusunan & penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sdm1.06 penyusunan & penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sdm
1.06 penyusunan & penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sdm
Mikhail Rasyid
 
Reformasi Birokrasi dan Peran Birokrasi Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia
Reformasi Birokrasi dan Peran Birokrasi Dalam Sistem Pemerintahan IndonesiaReformasi Birokrasi dan Peran Birokrasi Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia
Reformasi Birokrasi dan Peran Birokrasi Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia
Deddy Supriady Bratakusumah
 
Pedoman Umum Good Corporate Governanca Indonesia KNKG 2006
Pedoman Umum Good Corporate Governanca Indonesia KNKG 2006Pedoman Umum Good Corporate Governanca Indonesia KNKG 2006
Pedoman Umum Good Corporate Governanca Indonesia KNKG 2006
AnastasiaAnindia1
 
PENGENALAN ZONA INTEGRITAS DI SEKOLAH NEGERI
PENGENALAN ZONA INTEGRITAS DI SEKOLAH NEGERIPENGENALAN ZONA INTEGRITAS DI SEKOLAH NEGERI
PENGENALAN ZONA INTEGRITAS DI SEKOLAH NEGERI
ssuser4300ab
 
BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Ethics and Conflict Interest, U...
BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Ethics and Conflict Interest, U...BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Ethics and Conflict Interest, U...
BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Ethics and Conflict Interest, U...
Muh Agus Priyetno
 
Be&gg,irsan sugiarto,prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma,good governance di ...
Be&gg,irsan sugiarto,prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma,good governance di ...Be&gg,irsan sugiarto,prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma,good governance di ...
Be&gg,irsan sugiarto,prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma,good governance di ...
Irsan Sugiarto
 
Materi BLUD Mahulu.pptx
Materi BLUD Mahulu.pptxMateri BLUD Mahulu.pptx
Materi BLUD Mahulu.pptx
MujionoDistambKutim
 
Efektivitas Tatalaksana Dalam Sektor Publikdi Daerah
Efektivitas Tatalaksana Dalam Sektor Publikdi DaerahEfektivitas Tatalaksana Dalam Sektor Publikdi Daerah
Efektivitas Tatalaksana Dalam Sektor Publikdi Daerah
Deddy Supriady Bratakusumah
 
Reformasi dan Peran Birokrasi
Reformasi dan Peran BirokrasiReformasi dan Peran Birokrasi
Reformasi dan Peran Birokrasi
Deddy Supriady Bratakusumah
 
Peraturan menpan-no.87-tahun-2005-tentang-pedoman-peningkatan-pelaksanaa-efis...
Peraturan menpan-no.87-tahun-2005-tentang-pedoman-peningkatan-pelaksanaa-efis...Peraturan menpan-no.87-tahun-2005-tentang-pedoman-peningkatan-pelaksanaa-efis...
Peraturan menpan-no.87-tahun-2005-tentang-pedoman-peningkatan-pelaksanaa-efis...
Tp Unsri
 
Permenpan 2005 087
Permenpan 2005 087Permenpan 2005 087
Permenpan 2005 087
odhys
 

Similar to Sosialisasi perpres 54 tahun 2010 (20)

BE & GG, Ahmad Sultoni, Prof. Dr. Ir. H. Hapzi Ali Pre-MSc, MM. CMA, Penerapa...
BE & GG, Ahmad Sultoni, Prof. Dr. Ir. H. Hapzi Ali Pre-MSc, MM. CMA, Penerapa...BE & GG, Ahmad Sultoni, Prof. Dr. Ir. H. Hapzi Ali Pre-MSc, MM. CMA, Penerapa...
BE & GG, Ahmad Sultoni, Prof. Dr. Ir. H. Hapzi Ali Pre-MSc, MM. CMA, Penerapa...
 
15,TGS UAS BE & GG, Marisa Dosma Sitanggang, Hapzi Ali, Penerapan GCG pada Pe...
15,TGS UAS BE & GG, Marisa Dosma Sitanggang, Hapzi Ali, Penerapan GCG pada Pe...15,TGS UAS BE & GG, Marisa Dosma Sitanggang, Hapzi Ali, Penerapan GCG pada Pe...
15,TGS UAS BE & GG, Marisa Dosma Sitanggang, Hapzi Ali, Penerapan GCG pada Pe...
 
BE & GG, Syifa Khoirudin, Hapzi Ali, Penerapan GCG pada Perusahaan, Universit...
BE & GG, Syifa Khoirudin, Hapzi Ali, Penerapan GCG pada Perusahaan, Universit...BE & GG, Syifa Khoirudin, Hapzi Ali, Penerapan GCG pada Perusahaan, Universit...
BE & GG, Syifa Khoirudin, Hapzi Ali, Penerapan GCG pada Perusahaan, Universit...
 
BE & GG, purwono sutoyo, hapzi ali, Konsep yang efektif dan efisien dalam men...
BE & GG, purwono sutoyo, hapzi ali, Konsep yang efektif dan efisien dalam men...BE & GG, purwono sutoyo, hapzi ali, Konsep yang efektif dan efisien dalam men...
BE & GG, purwono sutoyo, hapzi ali, Konsep yang efektif dan efisien dalam men...
 
BE & GG, Febi Nofita Sari, Hapzi Ali, The Corporate Culture: infact and impli...
BE & GG, Febi Nofita Sari, Hapzi Ali, The Corporate Culture: infact and impli...BE & GG, Febi Nofita Sari, Hapzi Ali, The Corporate Culture: infact and impli...
BE & GG, Febi Nofita Sari, Hapzi Ali, The Corporate Culture: infact and impli...
 
Arah Kebijakan Pelayanan Publik 1
Arah Kebijakan Pelayanan Publik 1Arah Kebijakan Pelayanan Publik 1
Arah Kebijakan Pelayanan Publik 1
 
PEDOMAN HUBUNGAN MASYARAKAT INSTANSI PEMERINTAH
PEDOMAN HUBUNGAN MASYARAKAT INSTANSI PEMERINTAHPEDOMAN HUBUNGAN MASYARAKAT INSTANSI PEMERINTAH
PEDOMAN HUBUNGAN MASYARAKAT INSTANSI PEMERINTAH
 
PEMAPARAN ZI WBK WBBM UNTUK INSTITUSI PENDIDIKAN
PEMAPARAN ZI WBK WBBM UNTUK INSTITUSI PENDIDIKANPEMAPARAN ZI WBK WBBM UNTUK INSTITUSI PENDIDIKAN
PEMAPARAN ZI WBK WBBM UNTUK INSTITUSI PENDIDIKAN
 
BE & GG, andika dwi prasetya, hapzi ali, implementasi good governance, umb, 2018
BE & GG, andika dwi prasetya, hapzi ali, implementasi good governance, umb, 2018BE & GG, andika dwi prasetya, hapzi ali, implementasi good governance, umb, 2018
BE & GG, andika dwi prasetya, hapzi ali, implementasi good governance, umb, 2018
 
1.06 penyusunan & penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sdm
1.06 penyusunan & penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sdm1.06 penyusunan & penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sdm
1.06 penyusunan & penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sdm
 
Reformasi Birokrasi dan Peran Birokrasi Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia
Reformasi Birokrasi dan Peran Birokrasi Dalam Sistem Pemerintahan IndonesiaReformasi Birokrasi dan Peran Birokrasi Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia
Reformasi Birokrasi dan Peran Birokrasi Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia
 
Pedoman Umum Good Corporate Governanca Indonesia KNKG 2006
Pedoman Umum Good Corporate Governanca Indonesia KNKG 2006Pedoman Umum Good Corporate Governanca Indonesia KNKG 2006
Pedoman Umum Good Corporate Governanca Indonesia KNKG 2006
 
PENGENALAN ZONA INTEGRITAS DI SEKOLAH NEGERI
PENGENALAN ZONA INTEGRITAS DI SEKOLAH NEGERIPENGENALAN ZONA INTEGRITAS DI SEKOLAH NEGERI
PENGENALAN ZONA INTEGRITAS DI SEKOLAH NEGERI
 
BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Ethics and Conflict Interest, U...
BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Ethics and Conflict Interest, U...BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Ethics and Conflict Interest, U...
BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Ethics and Conflict Interest, U...
 
Be&gg,irsan sugiarto,prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma,good governance di ...
Be&gg,irsan sugiarto,prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma,good governance di ...Be&gg,irsan sugiarto,prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma,good governance di ...
Be&gg,irsan sugiarto,prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma,good governance di ...
 
Materi BLUD Mahulu.pptx
Materi BLUD Mahulu.pptxMateri BLUD Mahulu.pptx
Materi BLUD Mahulu.pptx
 
Efektivitas Tatalaksana Dalam Sektor Publikdi Daerah
Efektivitas Tatalaksana Dalam Sektor Publikdi DaerahEfektivitas Tatalaksana Dalam Sektor Publikdi Daerah
Efektivitas Tatalaksana Dalam Sektor Publikdi Daerah
 
Reformasi dan Peran Birokrasi
Reformasi dan Peran BirokrasiReformasi dan Peran Birokrasi
Reformasi dan Peran Birokrasi
 
Peraturan menpan-no.87-tahun-2005-tentang-pedoman-peningkatan-pelaksanaa-efis...
Peraturan menpan-no.87-tahun-2005-tentang-pedoman-peningkatan-pelaksanaa-efis...Peraturan menpan-no.87-tahun-2005-tentang-pedoman-peningkatan-pelaksanaa-efis...
Peraturan menpan-no.87-tahun-2005-tentang-pedoman-peningkatan-pelaksanaa-efis...
 
Permenpan 2005 087
Permenpan 2005 087Permenpan 2005 087
Permenpan 2005 087
 

More from Khalid Mustafa

Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Khalid Mustafa
 
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan  ...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan  ...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...
Khalid Mustafa
 
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Khalid Mustafa
 
Keadaan Kahar Karena Pandemi Corona
Keadaan Kahar Karena Pandemi CoronaKeadaan Kahar Karena Pandemi Corona
Keadaan Kahar Karena Pandemi Corona
Khalid Mustafa
 
Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018
Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018
Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018
Khalid Mustafa
 
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJ
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJMitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJ
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJ
Khalid Mustafa
 
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Khalid Mustafa
 
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018
Khalid Mustafa
 
Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015
Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015
Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015
Khalid Mustafa
 
3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ
3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ
3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ
Khalid Mustafa
 
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015
Khalid Mustafa
 
Permen PU Nomor 14 Tahun 2013
Permen PU Nomor 14 Tahun 2013Permen PU Nomor 14 Tahun 2013
Permen PU Nomor 14 Tahun 2013
Khalid Mustafa
 
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...
Khalid Mustafa
 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)
Khalid Mustafa
 
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)
Khalid Mustafa
 
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3)Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3)
Khalid Mustafa
 
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2)Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2)
Khalid Mustafa
 
Sejarah Pendirian Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I)
Sejarah Pendirian Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I)Sejarah Pendirian Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I)
Sejarah Pendirian Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I)
Khalid Mustafa
 
Kontrak berdasarkan perpres 54 tahun 2010 dan Perubahannya
Kontrak berdasarkan perpres 54 tahun 2010 dan PerubahannyaKontrak berdasarkan perpres 54 tahun 2010 dan Perubahannya
Kontrak berdasarkan perpres 54 tahun 2010 dan Perubahannya
Khalid Mustafa
 
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)
Khalid Mustafa
 

More from Khalid Mustafa (20)

Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
 
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan  ...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan  ...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...
 
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
 
Keadaan Kahar Karena Pandemi Corona
Keadaan Kahar Karena Pandemi CoronaKeadaan Kahar Karena Pandemi Corona
Keadaan Kahar Karena Pandemi Corona
 
Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018
Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018
Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018
 
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJ
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJMitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJ
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJ
 
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
 
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018
 
Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015
Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015
Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015
 
3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ
3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ
3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ
 
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015
 
Permen PU Nomor 14 Tahun 2013
Permen PU Nomor 14 Tahun 2013Permen PU Nomor 14 Tahun 2013
Permen PU Nomor 14 Tahun 2013
 
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...
 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)
 
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)
 
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3)Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3)
 
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2)Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2)
 
Sejarah Pendirian Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I)
Sejarah Pendirian Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I)Sejarah Pendirian Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I)
Sejarah Pendirian Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I)
 
Kontrak berdasarkan perpres 54 tahun 2010 dan Perubahannya
Kontrak berdasarkan perpres 54 tahun 2010 dan PerubahannyaKontrak berdasarkan perpres 54 tahun 2010 dan Perubahannya
Kontrak berdasarkan perpres 54 tahun 2010 dan Perubahannya
 
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)
 

Recently uploaded

INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdfINDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
NurSriWidyastuti1
 
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptxPPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
Kurnia Fajar
 
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdfMATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
ssuser289c2f1
 
Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...
Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...
Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...
haryonospdsd011
 
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdfNUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
DataSupriatna
 
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogortugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
WILDANREYkun
 
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
setiatinambunan
 
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docxINSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
lindaagina84
 
PRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptx
PRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptxPRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptx
PRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptx
muhammadyudiyanto55
 
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 BandungBahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Galang Adi Kuncoro
 
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptxSOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
astridamalia20
 
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-OndelSebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
ferrydmn1999
 
Sapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdf
Sapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdfSapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdf
Sapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdf
TarkaTarka
 
Modul Projek - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
Modul Projek  - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...Modul Projek  - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
Modul Projek - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
MirnasariMutmainna1
 
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docxForm B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
EkoPutuKromo
 
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docxSOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
MuhammadBagusAprilia1
 
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptxtugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
d2spdpnd9185
 
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptxBab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
nawasenamerta
 
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
agusmulyadi08
 
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaanPermainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
DEVI390643
 

Recently uploaded (20)

INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdfINDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
 
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptxPPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
 
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdfMATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
 
Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...
Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...
Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...
 
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdfNUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
 
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogortugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
 
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
 
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docxINSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
 
PRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptx
PRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptxPRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptx
PRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptx
 
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 BandungBahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
 
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptxSOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
 
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-OndelSebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
 
Sapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdf
Sapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdfSapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdf
Sapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdf
 
Modul Projek - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
Modul Projek  - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...Modul Projek  - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
Modul Projek - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
 
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docxForm B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
 
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docxSOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
 
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptxtugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
 
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptxBab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
 
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
 
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaanPermainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
 

Sosialisasi perpres 54 tahun 2010

  • 1. PeraturanPresidenNomor54 Tahun 2010 Oleh: Khalid Mustafa 1 1
  • 2. 2 LatarBelakang EfisiensibelanjanegaradanpersaingansehatmelaluiPengadaanBarang/Jasapemerintahbelumsepenuhnyaterwujud; SistemPengadaanBarang/jasaPemerintahbelummampumendorongpercepatanpelaksanaanBelanjaBarangdanBelanjaModal dalam APBN/APBD (bottleneck); SistemPengadaanBarang/JasaPemerintahbelummampumendorongterjadinyainovasi, tumbuhsuburnyaekonomikreatifsertakemandirianindustristrategis; Masihadanya multi-tafsirsertahal-halyang belumjelasdalamKeppres80/2003; Perlunyamemperkenalkanaturan, sistem, metodadanproseduryang lebihsederhana, namuntetapmenjagakoridorgood governance sertamasihmenjaminterjadinyapersainganyang sehatdanefisiensi; Perlunyamendorongterwujudnyareward and punishment yang lebihbaikdalamsistemPengadaan 2
  • 3. 3 ArahPerubahan Menciptakaniklimyang kondusifuntukpersaingansehat, efisiensibelanjanegaradanmempercepatpelaksanaanAPBN/APBD (debottlenecking) Aturan yang dibuat a/l: dilengkapi Tata Cara PengadaandanStandard Bidding Document; lelang/seleksisederhana s/d Rp. 200 jt; PengadaanLangsung; persyaratanpelelangandipermudah; kontrakpayung; ULP (Unit LayananPengadaan); dsb. Mendorongterjadinyainovasi, tumbuhsuburnyaekonomikreatifsertakemandirianindustristratetgis Aturan yang dibuat a/l : swakeloladanmetodesayembara/kontesuntukmendoronginovasidanekonomikreatifsertamengharuskanPengadaanAlutsistaTNI danAlmatsusPolriolehIndustristrategisDN, dsb MemberipeluangpembiayaanbersamaPusat-Daerah (Co-financing) Aturan yang dibuat a/l : kontrakpembiayaanbersama; swakelolaolehinstansipemerintahlain, dsb. 3
  • 4. 4 ArahPerubahan KlarifikasiAturan Contoh : jenis –jenispengadaan; besaranuangmuka; kelengkapan data administrasi; penggunaanmetodeevaluasi; kondisikahar(force majeur); penyesuaianharga(price adjustment); dsb. Memperkenalkanaturan, sistem, metodadanprosedur yang lebihsederhanadengantetapmemperhatikangood governance Aturan yang dibuat a/l : menghapuskanmetodapemilihanlangsung(menjadipelelangansederhana), mendorongpelaksanaane-announcement, e –procurement, e-catalogue, dsb 6. MemperkenalkansistemReward & Punishment yang lebihadil Aturan yang dibuat a/l : mengupayakaninsentifyang wajarkepadaPejabatPembuatKomitmen(PPK)/anggotaUnit LayananPengadaan(ULP); memberlakukanjaminansanggahanbanding; penegasankapanaparathukumseyogyanyamasukdalamkasuspengadaan; dsb. 4
  • 5. 5 ArahPerubahan Perpres 54/2010 mulaiberlakusejaktanggalditetapkan (6 Agustus 2010) Keppres No. 80 Tahun 2003 dinyatakantidakberlakupadatanggal 1 Januari 2011 PelaksanaanpelelangandapattetapberpedomanpadaKeppres No. 80 Tahun 2003 sampai 31 Desember 2010 Kontrak yang ditandatanganisebelumPerpresiniberlaku, tetapberlakuhinggamasaakhirkontrak Pengumumandi Koran Nasionalmasihtetapberlakuhinggabatasakhirberlakunyakontrakpenayangan, yaitu 9 Juli 2011 di Koran Tempo Pengumumandi Koran ProvinsidisesuaikandenganmasaberlakuantaraGubernurdengan Koran Provinsi 5
  • 6. MATRIKS PERBEDAAN ANTARA PERATURAN PRESIDEN NO 54 TAHUN 2010 DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NO 80 TAHUN 2003 6
  • 7. 7
  • 8. 8
  • 9. 9
  • 10. 10
  • 11. 11
  • 12. 12
  • 13. 13
  • 14. 14
  • 15. 15
  • 16. 16
  • 17. 17
  • 18. 18
  • 19. 19
  • 20. 20
  • 21. 21
  • 22. 22
  • 23. 23
  • 24. 24
  • 25. 25
  • 26. 26
  • 27. 27
  • 28. 28
  • 29. 29
  • 30. 30
  • 31. 31
  • 32. 32
  • 33. 33
  • 34. 34
  • 35. 35
  • 36. 36
  • 37. 37
  • 38. 38
  • 39. 39
  • 40. 40
  • 41. 41
  • 42. 42
  • 43. 43
  • 44. 44