Dokumen ini menjelaskan tentang uji kompetensi untuk sertifikasi Ahli Madya K3 Konstruksi. Dokumen ini juga menjelaskan dasar hukum terkait K3 konstruksi di Indonesia serta cara menentukan tingkat risiko suatu kegiatan konstruksi berdasarkan keparahan dan frekuensi kecelakaan. Dokumen ini juga menjelaskan upaya penerapan K3 konstruksi meliputi sosialisasi, penggunaan alat pelindung diri, rambu-ra

1. UJI KOMPETENSI
FR.IA.04. PENJELASAN SINGKAT PROYEK TERKAIT /
KEGIATAN TERSTRUKTUR LAINNYA
FOTO ASESI
Skema Sertifikasi : Ahli Madya K3 Konstruksi
Jenjang : 8 (Delapan)
Nama Asesi : EDY SOFYAN, ST
NIK Asesi : 5207021210750001
Tgl. Asesmen : 8 Desember 2023
TUK : MATARAM
Nama Asesor :

2. DASAR HUKUM K3 KONSTRUKSI
UU No. 02/2017
Tentang Jasa Konstruksi;
PP No. 50/2012
Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3);
Perpres No 16/2018
Tentang Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
Permen PU No. 05/2014 (dan perubahannya)
Tentang Pedoman SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum;
Surat Edaran Menteri PU No 66/SE/M/2015
Tentang Biaya Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU;

3. TINGKAT RISIKO K3
KONSTRUKSI
KEPARAHAN (AKIBAT)
1
(RINGAN)
2
(SEDANG)
3
(BERAT)
KEKERAPAN
(FRKUENSI)
1
(JARANG) 1 2 3
2
(KADANG) 2 4 6
3
(SERING) 3 6 9
Tingkat Risiko Kegiatan adalah nilai rata-rata risiko
• nilai 1 dan 2 = Risiko rendah
• nilai 3 dan 4 = Risiko sedang
• nilai 6 dan 9 = Risiko tinggi
PENETAPAN TINGKAT RESIKO

4. Sosialisasi dan Promosi K3
PENERAPAN K3 KONSTRUKSI
Alat Pelindung Kerja & Alat Pelindung Diri

5. PENERAPAN K3 KONSTRUKSI
Rambu-rambu
Asuransi dan Perijinan

6. Pelanggaran K3
PENERAPAN K3 KONSTRUKSI