Pelatihan ini memberikan pemahaman tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme berdasarkan peraturan terbaru. Pelatihan menjelaskan pentingnya penerapan program tersebut di perbankan untuk mencegah penggunaan layanan perbankan untuk kegiatan tersebut.
Dokumen tersebut membahas perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022. Dokumen tersebut menjelaskan latar belakang dan tujuan diterbitkannya peraturan tersebut, sistematika pengaturannya, serta ketentuan-ketentuan perlindungan konsumen dan masyarakat mulai dari prinsip, perilaku dasar lembaga jasa keuangan, h
Proposal pengembangan aplikasi FedEx untuk menyediakan informasi pengiriman barang seperti perkiraan biaya, lokasi barang, dan kantor cabang FedEx kepada pengguna. Aplikasi dikembangkan menggunakan metode prototyping dan diujicobakan kepada pengguna untuk meningkatkan layanan FedEx.
Dokumen tersebut membahas pentingnya perlindungan data pribadi di Indonesia seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Indonesia belum memiliki undang-undang khusus tentang perlindungan data pribadi, sementara ancaman pelanggaran privasi semakin meningkat. Rancangan undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan yang setara dengan negara lain dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang kontrak bisnis, termasuk pengertian kontrak bisnis, asas dan syarat sah kontrak, prestasi dan wanprestasi, penyelesaian sengketa kontrak, jenis-jenis kontrak bisnis, dan sebab-sebab berakhirnya suatu perjanjian.
Pelatihan ini memberikan pemahaman tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme berdasarkan peraturan terbaru. Pelatihan menjelaskan pentingnya penerapan program tersebut di perbankan untuk mencegah penggunaan layanan perbankan untuk kegiatan tersebut.
Dokumen tersebut membahas perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022. Dokumen tersebut menjelaskan latar belakang dan tujuan diterbitkannya peraturan tersebut, sistematika pengaturannya, serta ketentuan-ketentuan perlindungan konsumen dan masyarakat mulai dari prinsip, perilaku dasar lembaga jasa keuangan, h
Proposal pengembangan aplikasi FedEx untuk menyediakan informasi pengiriman barang seperti perkiraan biaya, lokasi barang, dan kantor cabang FedEx kepada pengguna. Aplikasi dikembangkan menggunakan metode prototyping dan diujicobakan kepada pengguna untuk meningkatkan layanan FedEx.
Dokumen tersebut membahas pentingnya perlindungan data pribadi di Indonesia seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Indonesia belum memiliki undang-undang khusus tentang perlindungan data pribadi, sementara ancaman pelanggaran privasi semakin meningkat. Rancangan undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan yang setara dengan negara lain dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang kontrak bisnis, termasuk pengertian kontrak bisnis, asas dan syarat sah kontrak, prestasi dan wanprestasi, penyelesaian sengketa kontrak, jenis-jenis kontrak bisnis, dan sebab-sebab berakhirnya suatu perjanjian.
Manajemen risiko bank yang efektif dan sistematis diperlukan untuk menjaga tingkat kinerja dan kesehatan bank, namun tantangan yang dihadapi termasuk menemukan keseimbangan antara risiko dan keuntungan serta mengelola risiko di tengah persaingan dan kondisi eksternal yang berubah.
1. Dokumen ini membahas tentang akuntansi pembiayaan mudharabah dari bank sebagai pemilik modal dan investasi mudharabah nasabah.
2. Pembiayaan mudharabah diakui pada saat penyerahan dana dan diukur berdasarkan jumlah uang yang diberikan. Pembayaran kembali mengurangi pembiayaan.
3. Bank sebagai mudharib mencatat setoran dan penarikan investasi nasabah serta pembagian keuntungan berdasarkan prinsip bagi
Penatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPANAhmad Abdul Haq
Dokumen tersebut membahas prosedur rekonsiliasi transaksi keuangan antara data di Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara (SPAN) dengan buku bank dan laporan transaksi dari bank. Beberapa poin kunci meliputi cara melakukan rekonsiliasi otomatis dan manual, tindak lanjut atas transaksi yang belum atau tidak sesuai direkonsiliasi, serta penandaan transaksi yang dikoreksi oleh Bank Indonesia.
Dokumen tersebut membahas perbedaan antara Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Umum melakukan kegiatan perbankan secara konvensional atau berdasarkan syariah serta memberikan layanan pembayaran, sedangkan BPR hanya fokus pada pemberian kredit. Keduanya memiliki bentuk hukum dan kegiatan usaha yang diatur secara ketat oleh pemerintah.
Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan sesuai undang-undang dan anggaran dasar. Direksi terdiri dari satu atau lebih orang dan diangkat oleh RUPS. Tugas Direksi meliputi pengurusan aset perusahaan, pembuatan berbagai dokumen, dan mewakili perusahaan sesuai ketentuan. Direksi dapat diberhentikan oleh RUPS atau sementara oleh Dewan Komisaris. Direksi bertanggung jawab atas kerugian
Merencanakan sesuatu adalah perintah ALLAH SWT. Bukan saja untuk akhirat kita tapi juga hidup di dunia harus terencana. Termasuk Perencanaan Keuangan Keluarga. Sehingga kita dapat mengatur biaya pendidikan anak, bayar hutang rumah dan mobil, investasi, dan kebutuhan hidup lainnya.
Format proposal permohonan pinjaman kepada lpdbSasak Gurantang
Dokumen tersebut merupakan format proposal permohonan pinjaman kepada LPDB-KUMKM yang mencakup 3 bagian utama yaitu profil KSP/USP-Koperasi, permohonan pinjaman, dan dokumen pendukung. Profil mencakup informasi kelembagaan, manajemen, permodalan, dan aspek usaha minimal 2 tahun terakhir. Permohonan pinjaman meliputi jumlah, penggunaan, rencana pemberian dan pengembalian pinjaman. Dokumen
Dokumen tersebut membahas proses penatausahaan keuangan SKPD sesuai peraturan pemerintah dan pemerintah daerah, meliputi penyusunan DPA, pengajuan dan pencairan dana melalui berbagai dokumen seperti SPD, SPP, SPM, dan SP2D.
Dokumen tersebut membahas tentang aspek hukum dalam bisnis terkait tindak pidana pencucian uang, kewajiban penyedia jasa keuangan seperti bank dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah dan melaporkan transaksi mencurigakan, peranan PPATK dalam mendeteksi dan melaporkan kasus pencucian uang, serta perlindungan hukum bagi pelapor dan saksi.
Makalah ini membahas tentang tindak pidana pencucian uang. Terdapat penjelasan mengenai unsur-unsur tindak pidana pencucian uang, proses pencucian uang melalui tiga tahap yaitu placement, layering, dan integration, serta ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 2010 terkait tindak pidana pencucian uang.
Manajemen risiko bank yang efektif dan sistematis diperlukan untuk menjaga tingkat kinerja dan kesehatan bank, namun tantangan yang dihadapi termasuk menemukan keseimbangan antara risiko dan keuntungan serta mengelola risiko di tengah persaingan dan kondisi eksternal yang berubah.
1. Dokumen ini membahas tentang akuntansi pembiayaan mudharabah dari bank sebagai pemilik modal dan investasi mudharabah nasabah.
2. Pembiayaan mudharabah diakui pada saat penyerahan dana dan diukur berdasarkan jumlah uang yang diberikan. Pembayaran kembali mengurangi pembiayaan.
3. Bank sebagai mudharib mencatat setoran dan penarikan investasi nasabah serta pembagian keuntungan berdasarkan prinsip bagi
Penatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPANAhmad Abdul Haq
Dokumen tersebut membahas prosedur rekonsiliasi transaksi keuangan antara data di Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara (SPAN) dengan buku bank dan laporan transaksi dari bank. Beberapa poin kunci meliputi cara melakukan rekonsiliasi otomatis dan manual, tindak lanjut atas transaksi yang belum atau tidak sesuai direkonsiliasi, serta penandaan transaksi yang dikoreksi oleh Bank Indonesia.
Dokumen tersebut membahas perbedaan antara Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Umum melakukan kegiatan perbankan secara konvensional atau berdasarkan syariah serta memberikan layanan pembayaran, sedangkan BPR hanya fokus pada pemberian kredit. Keduanya memiliki bentuk hukum dan kegiatan usaha yang diatur secara ketat oleh pemerintah.
Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan sesuai undang-undang dan anggaran dasar. Direksi terdiri dari satu atau lebih orang dan diangkat oleh RUPS. Tugas Direksi meliputi pengurusan aset perusahaan, pembuatan berbagai dokumen, dan mewakili perusahaan sesuai ketentuan. Direksi dapat diberhentikan oleh RUPS atau sementara oleh Dewan Komisaris. Direksi bertanggung jawab atas kerugian
Merencanakan sesuatu adalah perintah ALLAH SWT. Bukan saja untuk akhirat kita tapi juga hidup di dunia harus terencana. Termasuk Perencanaan Keuangan Keluarga. Sehingga kita dapat mengatur biaya pendidikan anak, bayar hutang rumah dan mobil, investasi, dan kebutuhan hidup lainnya.
Format proposal permohonan pinjaman kepada lpdbSasak Gurantang
Dokumen tersebut merupakan format proposal permohonan pinjaman kepada LPDB-KUMKM yang mencakup 3 bagian utama yaitu profil KSP/USP-Koperasi, permohonan pinjaman, dan dokumen pendukung. Profil mencakup informasi kelembagaan, manajemen, permodalan, dan aspek usaha minimal 2 tahun terakhir. Permohonan pinjaman meliputi jumlah, penggunaan, rencana pemberian dan pengembalian pinjaman. Dokumen
Dokumen tersebut membahas proses penatausahaan keuangan SKPD sesuai peraturan pemerintah dan pemerintah daerah, meliputi penyusunan DPA, pengajuan dan pencairan dana melalui berbagai dokumen seperti SPD, SPP, SPM, dan SP2D.
Dokumen tersebut membahas tentang aspek hukum dalam bisnis terkait tindak pidana pencucian uang, kewajiban penyedia jasa keuangan seperti bank dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah dan melaporkan transaksi mencurigakan, peranan PPATK dalam mendeteksi dan melaporkan kasus pencucian uang, serta perlindungan hukum bagi pelapor dan saksi.
Makalah ini membahas tentang tindak pidana pencucian uang. Terdapat penjelasan mengenai unsur-unsur tindak pidana pencucian uang, proses pencucian uang melalui tiga tahap yaitu placement, layering, dan integration, serta ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 2010 terkait tindak pidana pencucian uang.
Dokumen tersebut membahas tentang kasus pencucian uang oleh Muhammad Nazaruddin, mantan bendahara umum Partai Demokrat. Jaksa menuntut hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp1 miliar untuk kasus tersebut.
156pmk 062017 penerapan prinsip pengguna jasa lelangTotok Hartanto
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi Balai Lelang dalam rangka mencegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Balai Lelang wajib melakukan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan transaksi pengguna jasa serta melaporkan transaksi mencurigakan ke PPATK. Balai Lelang juga dilarang membuka rekening anonim dan wajib menghentikan pener
Pencucian uang dan pendanaan terorisme serta pencegahannyaahmad muhoriah
Dokumen tersebut membahas definisi pencucian uang, proses pencucian uang yang terdiri dari tiga tahap yaitu placement, layering, dan integration, serta indikator transaksi keuangan mencurigakan yang dapat digunakan untuk mendeteksi kemungkinan pencucian uang.
Modul ini membahas tentang tindak pidana pencucian uang, termasuk pengertian, pengaturan hukum, proses pencucian uang, sanksi bagi pelaku, kewajiban penyedia jasa keuangan, peranan PPATK, dan perlindungan bagi pelapor dan saksi."
Materi training corporate secretary 25-26 juli 2016Setiono Winardi
Dokumen tersebut membahas tentang pelatihan dan peranan corporate secretary perusahaan, mencakup agenda dan materi pelatihan selama 2 hari, definisi dan jenis corporate secretary perusahaan publik dan swasta, fungsi corporate secretary menurut peraturan, serta pihak-pihak terkait dalam pasar modal seperti Bapepam, penjamin emisi, konsultan hukum, dan lainnya.
12. hbl,novi siti sholekah, prof.dr.hapzi ali, cma , hukum perbankan dan asur...Novi Siti
Modul ini membahas aspek hukum dalam perbankan dan asuransi, termasuk pengertian hukum perbankan, sumber-sumber hukum perbankan, asas-asas hukum perbankan, dan para pihak dalam transaksi perbankan seperti nasabah dan pihak perbankan."
Peraturan Pemerintah ini mengatur perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan menambahkan penyelenggara layanan keuangan berbasis teknologi informasi sebagai pihak pelapor dan mewajibkan profesi untuk melaporkan transaksi mencurigakan.
0818.0927.0089| Biaya Pembuatan Sertifikat Laik Fungsi di Bali| Duaznco BuildingMargionoPriadi
"KAMI DUAZ&CO merupakan pengkaji teknis yang berpengalaman semenjak 2015 untuk melakukan audit bangunan, penyusunan kajian sertfikat laik fungsi (SLF) hingga proses permohonan penerbitan SLF Info Call 0818.0927.0089
Jasa Konsultan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan di Duaznco Bali. Mendapatkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk bangunan adalah salah satu langkah penting dalam memastikan bahwa gedung yang telah dibangun memenuhi standar keselamatan dan fungsionalitas yang ditetapkan oleh pemerintah. Di Bali, Duaznco menawarkan jasa konsultasi profesional untuk membantu pemilik bangunan mendapatkan SLF dengan mudah dan cepat.
Mengapa Memilih Jasa Konsultan SLF Duaznco Bali?
Duaznco adalah perusahaan konsultan yang telah berpengalaman dalam membantu pemilik bangunan di Bali untuk mendapatkan Sertifikat Laik Fungsi. Ada beberapa alasan mengapa Duaznco menjadi pilihan yang tepat:
- Pengalaman dan Keahlian
Duaznco memiliki tim ahli yang berpengalaman dalam mengurus berbagai jenis bangunan, mulai dari perumahan, komersial, hingga industri.
- Layanan Profesional dan Terpercaya
Duaznco terkenal dengan layanan profesional yang terpercaya. Mereka memberikan solusi yang tepat dan cepat untuk memastikan bangunan Anda mendapatkan sertifikasi yang diperlukan tanpa kendala.
- Pendekatan yang Personal
Setiap proyek ditangani dengan pendekatan yang personal, di mana konsultasi dilakukan secara menyeluruh untuk memahami kebutuhan spesifik dari setiap klien.
Biaya Pembuatan Sertifikat Laik Fungsi di Duaznco Bali
Biaya pembuatan Sertifikat Laik Fungsi di Duaznco Bali bervariasi tergantung pada beberapa faktor, termasuk jenis bangunan, ukuran, dan kompleksitas proyek. Namun, secara umum, biaya ini mencakup beberapa komponen utama:
- Survey dan Inspeksi
Tahap awal ini melibatkan inspeksi menyeluruh oleh tim ahli untuk menilai kondisi bangunan dan memastikan bahwa semua persyaratan teknis terpenuhi.
- Penyusunan Laporan Teknis
Setelah inspeksi, tim akan menyusun laporan teknis yang mendetail mengenai kondisi bangunan dan rekomendasi perbaikan jika diperlukan. Laporan ini penting untuk proses pengajuan SLF.
- Pengurusan Administrasi
Proses administrasi melibatkan pengurusan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengajuan SLF ke instansi terkait.
- Konsultasi dan Pendampingan
Duaznco juga menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan selama proses pengurusan SLF, termasuk bantuan dalam melakukan perbaikan yang diperlukan untuk memenuhi standar keselamatan dan fungsionalitas.
Info 0818.0927.0089
website https://duaznco.com/
Bali Office
Jl. Cokroaminoto No. 460, Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Denpasar, Bali 80116
Project Bab 1 - Kelompok 1 Dari kami yang sudah membuat.pptxabiddah0606
"Mie Gacoan" adalah sebuah merk dagang dari jaringan restaurant mie pedas No. 1 di Indonesia, yang menjadi anak perusahaan PT Pesta Pora Abadi. Nama "Gacoan" berasal dari bahasa Jawa yang berarti "jagoan" atau "andalan". Berdiri sejak awal tahun 2016, saat ini merk "Mie Gacoan" telah tumbuh menjadi market leader F&B terbesar di Indonesia. Mengusung konsep bersantap modern dengan harga yang affordable, kehadiran "Mie Gacoan" telah mendapatkan apresiasi luar biasa di setiap market dimana "Mie Gacoan" hadir untuk melayani puluhan ribu pelanggan setiap bulannya. Oleh karena itu, inovasi akan selalu dikedepankan agar "Mie Gacoan" tetap relevan dan menjadi pilihan terbaik bagi para customer loyal.
Pengembangan Strategi Pemasaran UMKM Melalui Media Online pada Komunitas Ibu-...Habibatut Tijani
Program Pengembangan Strategi Pemasaran UMKM Melalui Media Online di Kecamatan Sambikerep bertujuan untuk memberdayakan ibu-ibu PKK dan masyarakat sekitar dengan memberikan edukasi dan bimbingan dalam mempromosikan produk melalui media sosial. Program ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan pemasaran digital, membantu mendaftarkan usaha ke marketplace, dan mengelola media online secara efektif. Dengan pendekatan teori jaringan sosial dan partisipatif aktif, program ini diharapkan dapat memperluas jangkauan pasar UMKM, meningkatkan penjualan, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan ekonomi peserta dan komunitas secara keseluruhan.
PAKET APE PAUD - TK ALAT PERAGA EDUKASIRedis Manik
APE Alat permainan Edukasi PAUD adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai sarana atau peralatan untuk bermain yang mengandung nilai edukatif (pendidikan), dan dapat mengembangkan seluruh kemampuan peserta didik
Paket 10 Buku Kurikulum Merdeka PAUD Usia 5-6 TahunRedis Manik
BUKU PAUD KURIKULUM MERDEKA TERBARU 2024 /2025
Kurikulum MERDEKA PAUD TK A ISLAM
Kelas PAUD TK ISLAM A
TEMA :
1. Aku Hamba Allah (Mengenal Jati Diri)
2. Keluarga Sakinah
3. Lingkunganku (Bermain dan Bekerja Sama)
4. Binatang Ciptaan Allah
5. Tanaman (Aku Sayang Bumi)
6. Kendaraan (Inovasi dan Teknologi)
7. Alam Semesta
8. Negara Pancasila (Aku Cinta Indonesia)
9. Cepat membaca
10.Pintar Bahasa Inggris
Kelas PAUD TK ISLAM B
TEMA :
1. Aku Hamba Allah (Mengenal Jati Diri)
2. Keluarga Sakinah
3. Lingkunganku (Bermain dan Bekerja Sama)
4. Binatang Ciptaan Allah
5. Tanaman (Aku Sayang Bumi)
6. Kendaraan (Inovasi dan Teknologi)
7. Alam Semesta
8. Negara Pancasila (Aku Cinta Indonesia)
9. Cepat membaca
10.Pintar Bahasa Inggris
TEMA MERDEKA UMUM PAUD TK A :
1. Diri Sendiri (Mengenal Jati Diri)
2. Keluargaku
3. Lingkunganku (Bermain dan Bekerja Sama)
4. Binatang Ciptaan Tuhan
5. Tanaman (Aku Sayang Bumi)
6. Kendaraan (Inovasi dan Teknologi)
7. Alam Semesta
8. Negara Pancasila (Aku Cinta Indonesia)
9. Cepat membaca
10.Pintar Bahasa Inggris
TEMA MERDEKA UMUM PAUD TK B :
1. Diri Sendiri (Mengenal Jati Diri)
2. Keluargaku
3. Lingkunganku (Bermain dan Bekerja Sama)
4. Binatang Ciptaan Tuhan
5. Tanaman (Aku Sayang Bumi)
6. Kendaraan (Inovasi dan Teknologi)
7. Alam Semesta
8. Negara Pancasila (Aku Cinta Indonesia)
9. Cepat membaca
10.Pintar Bahasa Inggris
Untuk pemesanan atau informasi silahkan hubungi alamat kontak kami :
CV.ASAKA PRIMA | DUTA MEDIA GROUP.
PERCETAKAN & DISTRIBUTOR ALAT LAB & PERAGA PENDIDIKAN.
Jl.Maulana Hasanudin No.52 Cipondoh - Kota Tangerang
021 5570 1397
0812-1236-8589
0877-8252-7700
#bukupaud #bukupaud2024 #bukupaudkurikulummerdeka #bukupaudterbaru2024 #tokobukupaud #bukupaudmurah #paketbukupaud #grosirbukupaud #hargabukupaud2024 #katalogbukupaud2024 #brosurbukupaud2024 #bukupaudKurikulummerdeka
#paketbukupaudkurikulummerdeka
buku paud kurikulum merdeka 2024,buku paud 2024,buku paud kurikulum merdeka 2024,buku paud,paud,buku paud tematik 2024,buku paud kurikulum merdeka,buku paud k13,toko buku paud,buku kurikulum merdeka paud,toko buku paud tk,buku paud terbaru,buku paud tematik,paket buku kurikulum merdeka paud,buku anak paud,buku paud erlangga,buku kurikulum merdeka jenjang paud,buku paud terbaru 2024,kurikulum merdeka paud,paket buku kurikulum merdeka paud usia 5-6 tahun
TERSEDIA
- Merdeka TK A
- Merdeka TK B
- Merdeka TK Islam A
- Merdeka TK Islam B
- Merdeka PlayGroup (PAUD)
2. Latar Belakang
01 APU-PPT & PPPSPM
Tujuan Pembelajaran
02
Tujuan Penerapan
03 Kewajiban Jasa Keuangan
Penjelasan Umum
04 APU-PPT & PPPSPM
DAFTAR ISI
Pengertian
05 Pencucian Uang dan Pendanaan
Terorisme
Penerapan
06 Program, Prosedur dan
Kebijakan
Pengelompokan
07 Nasabah dengan
Pendekatan berdasarkan
resiko
Selesai
08 Penutup
3. Latar Belakang
Pelatihan APU-PPT dan PPPSPM ini
memberikan pemahaman tentang
Penerapan Program Anti Pencucian
Uang, Pencegahan Pendanaan
Terorisme dan Pencegahan Pendanaan
Proliferasi Senjata Pemusnah Massal,
berdasarkan pada POJK terbaru No.08
Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023.
4. Latar Belakang
Perbankan termasuk BPR sangat rentan
digunakan sebagai media pencucian
uang dan pendanaan terorisme antara
lain melalui transaksi penyimpanan dan
pengiriman uang.
Perbankan memiliki peranan yang
penting dalam upaya untuk
pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana pencucian uang.
5. 1. Mengetahui latar belakang dan
pentingnya mempelajari APU-PPT dan
PPPSPM
2. Mengetahui pengertian dan modus Pelaku
TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) dan
TPPT (Tindak Pidana Pendanaan
Terorisme)
Tujuan Pembelajaran
6. 3. Mampu mengelompokkan nasabah
berdasarkan resiko.
4. Mampu membuat kebijakan dan prosedur
APU-PPT dan PPPSPM
5. Mampu mengidentifikasi dan verifikasi
nasabah beresiko tinggi
6. Mampu mengidentifikasi transaksi
keuangan mencurigakan.
Tujuan Pembelajaran
7. Tujuan Penerapan APU-PPT &
Kewajiban Lembaga Keuangan
Menumbuhkan budaya sadar risiko aktivitas
pencucian uang dan pendanaan terorisme pada
setiap karyawan terutama petugas front liner
dan yang berhubungan langsung dengan
nasabah atau calon nasabah.
8. Tujuan Penerapan APU-PPT &
Kewajiban Lembaga Keuangan
Menguasai teknik mitigasi(mengurangi atau
meniadakan) untuk resiko-resiko yang
mungkin timbul pada area yang rentan
dengan pencucuian uang dan pendanaan
terorisme sesuai dengan POJK terkait.
9. Penjelasan Umum
1. Customer Due Diligence (CDD)
adalah kegiatan berupa identifikasi,
verifikasi dan pemantauan yany
dilakukan Bank untuk memastikan
bahwa transaksi yang dilakukan
sesuai dengan profil pengguna jasa
Bank.
10. Penjelasan Umum
2. Enhanced Due Diligence (EDD)
adalah CDD dan kegiatan lain yang
dilakukan oleh bank untuk
mendalami profil calon nasabah,
nasabah atau BO yang tergolong
berisiko tinggi termasuk PEP.
11. Penjelasan Umum
3. Penerapan Risk based Approach
(RBA) yaitu pengelompokkan
nasabah berdasarkan tingkat risiko
terjadinya pencucian uang atau
pendanaan terorisme.
12. Penjelasan Umum
4. Walk in Customer (WIC) adalah
pengguna jasa Bank yang tidak
memiliki rekening pada Bank
tersebut, tidak termasuk pihak
yang mendapatkan perintah atau
penugasan dari nasabah untuk
melakukan transaksi atas
kepentingan nasabah tersebut.
13. Penjelasan Umum
5. Benefecial Owner (BO) adalah
setiap orang yang memiliki dana,
yang mengendalikan transaksi
nasabah atau WIC yang
memberikan kuasa atas transaksi
dan/atau yang melakukan
pengendalian melalui badan
hukum atau perjanjian.
14. Penjelasan Umum
6. Politically Exposed Person (PEP)
adalah orang yang mendapatkan
kepercayaan untuk memiliki
kewenangan publik diantaranya
adalah penyelenggara negara
dan/atau orang yang tercatat
sebagai anggota partai politik
yang memiliki pengaruh terhadap
kebijakan dan operasional partai
politik.
15. Pengertian
Pencucian Uang
Pencucian uang adalah suatu proses
atau perbuatan yang bertujuan
untuk menyembunyikan atau
menyamarkan asal-usul uang atau
harta kekayaan yang diperoleh dari
hasil tindak pidana yang kemudian
diubah menjadi harta kekayaan
yang seolah-olah berasal dari
kegiatan yang sah.
16. Pengertian
Pendanaan Terorisme
Pengertian Pendanaan
terorisme adalah perbuatan
menyediakan, mengumpulkan,
memberikan, atau
meminjamkan dana, baik langsung
maupun tidak langsung, dengan
maksud untuk digunakan atau yang
diketahui akan digunakan untuk
kegiatan terorisme,
organisasi teroris, atau teroris.
18. Penerapan Program
APU-PPT & PPPSPM
Penanggung
Jawab
P E Kepatuhan
KBO
Pelaksana
CS
Teller
Karyawan yang
berhubungan
langsung dengan
nasabah atau calon
Pengawas
PE AI
19. Program APU-PPT dan PPPSPM mencakup:
1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan
Komisaris
2. Kebijakan dan Prosedur
3. Pengendalian Intern
4. Sistem Informasi Manajemen
5. SDM dan Pelatihan.
Kerangka APU-PPT & PPPSPM
20. 1. Pastikan ada kebijakan dan prosedur
2. Usulkan kepada Dekom
3. Laksanakan
4. Membentuk UKK/Pejabat Penanggung
Jawab
5. Pelaksana terpisah dari pengawas
6. Pengawasan kepatuhan
7. Pastikan Kebijakan dan Prosedur sejalan
dengan perkembangan produk, jasa dan
teknologi
8. Pastikan seluruh SDM mempunyai
pengetahuan tentang APU-PPT & PPPSPM
9. Pelaporan
Pengawasan Aktif Dewan Direksi
21. 1. Menganalisa nasabah/calon nasabah
2. Menyusun, melakukan pengkinian data serta
mengusulkan kebijakan dan prosedur
3. Memastikan sistem untuk identifikasi, analisa,
pantau dan menyediakan laporan karakteristik
transaksi nasabah
4. Memastikan pengkinian informasi dan profil
nasabah
5. Memastikan formulir telah mengakomodasi
program APU-PPT
6. Memantau rekening dan transaksi nasabah.
7. Melakukan evaluasi atas pemantauan untuk
melihat Transaksi Keuangan Mencurigakan(TKM)
dan Transaksi Keuangan Tunai (TKT)
Tugas Penanggung Jawab
22. 8. Sebagai petugas penghubung terhadap
OJK/PPATK
9. Menatausahakan hasil pemantauan
10. Monitoring transaksi beresiko tinggi
11. Memastikan nasabah beresiko tinggi telah
disetujui oleh Direksi
12. Memastikan semua informasi dan dokumen telah
dipenuhi oleh nasabah.
13. Membuat program training dalam pelaksanaan
Tugas Penanggung Jawab
23. 1. Akses informasi kepada seluruh unit kerja
2. Koordinasi dengan unit terkait
3. Mengusulkan pejabat/pegawai unit terkait untuk
penerapan APU-PPT dan PPPSPM
4. Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan
(TKM), Transaksi Keuangan Tunai (TKT) dan
Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke
Luar Negeri (TKL) yang dilakukan oleh Direksi,
Dekom dan atau pihak terafiliasi ke PPATK.
5. Melakukan kewenangan lain untuk penerapan
program APU-PPT dan PPPSPM.
Wewenang Petugas Penanggung Jawab
(Pasal 15)
24. 1. Melakukan pengkinian data nasabah
2. Melayani nasabah baru dan memastikan
kelengkapan dokumen
3. Memastikan pengisian informasi nasabah sesuai
dengan formulir
4. Melakukan wawancara dengan calon nasabah
5. Mengisi profil resiko nasabah
6. Memberikan rekomendasi atas resiko nasabah
Tugas Pelaksana - CS
25. 7. Membuat daftar nasabah yang beresiko tinggi
8. Membuat daftar perpindahan resiko nasabah
9. Mencatat dan melaporkan kepada petugas
penanggung jawab nasabah yang mencurigakan.
10. Melakukan cross-check informasi nasabah
kepada keluarga atau pihak ketiga lainnya
11. Mencatat dan melaporkan nasabah yang mirip
dengan nama database DTTOT
12. Meminta persetujuan Direksi
Tugas Pelaksana - CS
26. 1. Mencatat setiap transaksi
2. Mencatat dan melaporkan kepada petugas
penanggungjawab transaksi keuangan tunai yang
melebihi Rp 500 juta dan Transaksi Keuangan
Mencurigakan (TKM)
3. Memastikan setiap penarikan dana sesuai
dengan dokumen dan tandatangan asli.
4. Mencatat dan melaporkan nasabah yang mirip
dengan teroris kepada petugas
penanggungjawab.
5. Meminta informasi kepada WIC (Walk In
Customer) yang melakukan transaksi kepada
BPR.
Tugas Pelaksana - Teller
27. 1. Pastikan telah dipenuhi petugas
penanggungjawab dan petugas pelaksana
2. Memastikan bahwa pedoman dan IT telah
memenuhi dalam penerapan APU-PPT dan
PPPSPM.
3. Memastikan bahwa seluruh SDM telah mengikuti
pelatihan APU-PPT dan PPPSPM
4. Memastikan telah dilakukan pengkinian informasi
nasabah.
5. Memastikan telah dipenuhi semua informasi dan
dokumen nasabah.
Tugas Pengawas
28. 6. Memastikan telah dibuatkan laporan pelaksanaan
APU-PPT dan PPPSPM
7. Memastikan telah dibuatkan LTKT dan LTKM
8. Memastikan telah dibuatkan perbaikan pedoman
sesuai dengan perubahan yang terjadi dan telah
disampaikan kepada OJK
9. Membuat laporan pengawasan terhadap
pelaksanaan APU-PPT &PPPSPM kepada Direksi
dan Dewan Komisaris
10. Memastikan telah di berikan persetujuan
penerimaan nasabah yang beresiko tinggi.
Tugas Pengawas
30. Implementasi APU-PPT & PPPSPM
Bank wajib melakukan prosedur CDD pada saat:
1. Melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah
2. Terdapat transaksi keuangan dengan nilai paling sedikit Rp.
100.000.000 (seratus juta rupiah)
3. Terdapat transaksi transfer dana (pasal 58) sebagaimana
dimaksud dalam peraturan OJK;
4. Terdapat indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakn yang
terkait dengan pencucian uang dan/atau pendanaan
terorisme; atau
5. BPR meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh calon
nasabah, nasabah, penerima kuasa dan/atau pemilik manfaat.
Pelaksanaan CDD sesuai pasal 19
31. Implementasi APU-PPT & PPPSPM
a. Identifikasi dan verifikasi nasabah
b. Identifikasi dan verifikasi pemilik manfaat
c. Penolakan transaksi dan penutupan hubungan usaha
d. Pengelolaan risiko TPPU, TPPT dan/atau PPPSPM yang
berkelanjutan terhadap nasabah, negara, produk dan jasa serta
jaringan distribusi;
e. Pemeliharaan data yang akurat terkait dengan transaksi proses
CDD
f. Pengkinian dan pemantauan
g. Pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris
h. Pelaporan kepada PPATK/ OJK/ Kepolisian (melalui SIGAP,
SIPENDAR, GoAML)
Kebijakan dan prosedur penerapan (pasal 24-72)
32. Implementasi APU-PPT & PPPSPM
Form CDD atas transaksi Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
33. Kebijakan Pendekatan Risiko
Profil Risiko
1. Identitas Nasabah
2. Lokasi usaha
3. Profil nasabah
4. Frekuensi transaksi
5. Kegiatan usaha nasabah
6. Struktur kepemilikaan bagi nasabah
7. Produk, jasa dan jaringan distribusi(delivery channels)
yang digunakan oleh nasabah; dan
8. Informasi lainnya yang dapat digunakan untuk
mengukur tingkat resiko nasabah.
34. Kebijakan Pendekatan Risiko
Identitas Nasabah
Menyerahkan Identitas yang
masih berlaku dan berdomisili
sesuai dengan alamat di Kartu
Identitas (KTP/Pasport).
Data/informasi Identitas calon nasabah
kadaluarsa, namun nasabah tetap koorperatif
melakukan updating data informasi
• Alamat Domisili tidak sama dengan KTP dan tidak dilengkapi dengan Surat
keterangan domisili
• Tidak memiliki KTP yang dikeluarkan pihak berwenang
• Data/Informasi identitas diragukan misalkan data yang ada, tidak benar
• Nasabah WNI yang ketika pembukaan rekening di BPR menggunakan alamat diluar
wilayah.
35. Kebijakan Pendekatan Risiko
Lokasi Usaha
Lokasi Usaha berada
sampai 20 km dari kantor
Lokasi Usaha berada diantara
20 – 50 km dari kantor
Lokasi usaha berada di luar pulau atau berada di zona perdagangan bebas
Berada pada wilayah yang terdapat praktek asusila
Berada pada wilayah perdagangan yang sifatnya sementara dan tidak ada ijin
pasar seperti pasar kaget, pasar tumpah rawan secara keamanan dan social.
Berada pada lebih dari
50 km dari kantor