Dokumen tersebut memberikan soal mengenai perhitungan harga perolehan, penyusutan, dan jurnal akuntansi untuk mesin yang dibeli perusahaan dengan berbagai metode penyusutan. Termasuk di dalamnya adalah perhitungan penyusutan sebelum dan sesudah mesin di-turn up untuk memperpanjang umur ekonomisnya.
LAPORAN ARUS KAS Metode Langsung dan Metode Tidak LangsungRiki Ardoni
Secara penyajiannya, laporan arus kas dibagi menjadi dua metode yaitu;
1. Laporan arus kas metode langsung (direct cash flow);
2. Laporan arus kas metode tidak langsung (indirect cash flow).
Dalam membuat Laporan arus kas, yang dibutuhkan adalah seluruh catatan penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan. Untuk pengeluaran arus di dalamnya berisi semua beban atau kewajiban yang seharusnya dibayarkan perusahaan.
LAPORAN ARUS KAS Metode Langsung dan Metode Tidak LangsungRiki Ardoni
Secara penyajiannya, laporan arus kas dibagi menjadi dua metode yaitu;
1. Laporan arus kas metode langsung (direct cash flow);
2. Laporan arus kas metode tidak langsung (indirect cash flow).
Dalam membuat Laporan arus kas, yang dibutuhkan adalah seluruh catatan penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan. Untuk pengeluaran arus di dalamnya berisi semua beban atau kewajiban yang seharusnya dibayarkan perusahaan.
Adalah aktiva tetap berwujud yang di gunakan dalam operasi perusahaanyang jangka waktu pemakaiannya lebih dari 1 tahun (lama), dan tidak untuk dijual kembali serta nilainya biasanya cukup material/besar
Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem self assesment. Dengan sistem tersebut Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kepentingan rakyat, pendidikan kesejahteraan rakyat, kemakmuran rakyat dan sebagainya. Sehingga pajak merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan negara.
Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah merupakan sumber terpenting dari penerimaan negara. Dan lagi penerimaan negara dari pajak dapat dijadikan indikator atas peran serta masyarakat sebagai subjek pajak dalam kontribusinya melakukan kewajiban perpajakan, karena pembayaran pajak yang dilakukan akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk tidak langsung dan berupa pengeluaran rutin serta pembangunan yang berguna bagi rakyat.
PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.(Direktorat Jenderal Pajak, 2016)
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dari pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun, badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain, dan penyelenggara kegiatan.(Republik Indonesia, 2008)
Sistem Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang berlaku di Indonesia pada dasarnya menganut sistem self assessment, artinya Seseorang yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai wajib pajak, akan diberikan kepercayaan untuk melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan atas pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Pajak penghasilan termasuk jenis pajak subjektif, yaitu kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, dimana kewajiban ini tidak dapat dilimpahkan kepada subjek lain.(Waskito, 2011)
Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilannya yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Subjek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. (Waluyo, 2006)
Kasus dan Penyelesaian PPH Pasal 21 atas gaji karyawan tetap, Honorarium Pekerjaan Bersifat Tidak Berkesinambungan seperti Penseramah, Pemotongan atas PKP yang memiliki NPWP dan Tidak Memiliki NPWP
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
Kasus Penyelesaian Perolehan Aktiva Tetap dan Penyusutan Aktiva Tetap serta Turn-up Mesin
1. Soal 5.1
Dik: Pembelian : Rp 24.000.000
Termin : 2/10, n/30
Pembayaran : 10/1, Diskon 2% x Rp 24.000.000 = Rp 480.000
PPN Masukan : Rp 2.400.000
BEBAN Pengangkutan : Rp 1.200.000
BEBAN Kerusakan : Rp 125.000
BEBAN Pemasangan : Rp 1.610.000
Umur Ekonomis : 5 Tahun
Nilai Residu : Rp 2.000.000
Penyelesaian :
INSTRUKSI:
1.HITUNGLAH HARGA PEROLEHAN MESIN & JURNAL YANG DIPERLUKAN
2.HITUNGLAH BIAYA PENYUSUTAN MESIN TAHUN PERTAMA DAN KEDUA (METODE GARIS
LURUS,SALDO MENURUN GANDA,& JUMLAH ANGKA TAHUN)
3.JIKA DIAWAL TAHUN KE 4 MESIN TERSEBUT DI TURN-UP AGAR UMUR EKONOMISNYA YANG SISA 2
TAHUN LAGI JADI 3 TAHUN LAGI (BERTAMBAH 1 TAHUN) DIKELUARKAN BIAYA 5.000.000, BUATLAH
JURNALNYA DAN DEPRESIASI TAHUN KE EMPAT DENGAN GARIS LURUS
PENYELESAIAAN SOAL BAGIAN
1) HITUNGLAH HP MESIN DAN JURNAL YANG DI PERLUKAN
Harga Perolehan Mesin =
Pembelian Mesin – Harga Diskon =Rp 24.000.000 – Rp 480.000 = Rp 23.520.000
BEBAN Pengangkutan = Rp 1.200.000
BEBAN Kerusakan = Rp 125.000
BEBAN Pemasangan = Rp 1.610.000 +
= Rp 26.455.000
Jurnal Umum :
Mesin Rp 26.455.000
PPN Masukan Rp 2.400.000
Kas Rp 28.855.000
DISELESAIKAN DAN DIRANGKUM OLEH: VADHALNA ZULKARNAEN
2. 2) HITUNGLAH BIAYA PENYUSUTAN MESIN
A. DEPRESIASI METODE GARIS LURUS
BEBAN Penyusutan = HARGA PEROLEHAN Mesin – Nilai Residu
Umur Ekonomis
= Rp 26.455.000 – Rp 2.000.000
5 Tahun
= Rp 4.891.000
Jurnal :
31/12/2012 BEBAN Penyusutan Rp 4.891.000
Akk. PenyusutanRp 4.891.000
31/12/2013 BEBAN Penyusutan Rp 4.891.000
Akk. PenyusutanRp 4.891.000
B. DEPRESIASI MESIN METODE ANGKA TAHUN
Diketahui Digit Tahun = 5+4+3+2+1 = 15
HARGA PEROLEHAN MESIN= Rp 26.455.000
TAHUN BAGIAN PENYUSUTAN AKUMULASI PENY NILAI BUKU
- - - - Rp 26.455.000
1 1/15 Rp 1.630.333 Rp 1.630.333 Rp 24.824.667
2 2/15 Rp 3.260.666 Rp 4.890.999 Rp 21.564.001
3 3/15 Rp 4.891.000 Rp 9.781.999 Rp 16.673.001
4 4/15 Rp 6.521.333 Rp 16.303.332 Rp 10.151.668
5 5/15 Rp 8.151.666 Rp 24.454.998 Rp 2.000.000
Cara menghitung Depresiasinya per tahun:
Tahun pertama : 1/15 x (HARGA PEROLEHAN – Nilai Residu)
1/15 x (Rp 26.455.000 – Rp 2.000.000)
1/15 x Rp 24.455.000 = Rp 1.630.333
Jurnal : 31/12 Thn 2012 Biaya Depresiasi Rp 1.630.333
Akumulasi Depresiasi Rp 1.630.333
31/12 Thn 2013Biaya Depresiasi Rp 3.260.666
Akumulasi Depresiasi Rp 3.260.666
31/12 Thn 2014Biaya Depresiasi Rp 4.891.000
Akumulasi Depresiasi Rp 4.891.000
31/12 Thn 2015Biaya Depresiasi Rp 6.521.333
Akumulasi Depresiasi Rp 6.521.333
31/12 Thn 2015Biaya Depresiasi Rp 8.151.666
Akumulasi Depresiasi Rp 8.151.666
3. C. DEPRESIASI METODE SALDO MENURUN GANDA
Mencatat Tarif Depresiasi : 1-umur ekonomis√nilai residu
Harga Perolehan
B.Penyusutan/Depresiasi=1-5√2.000.000
26.455.000
Hasilnya : 1-5√0.075 = 1-0.59= 0.41 berarti di persentasekan menjadi 41%
TAHUN TARIF DEPRESIASI PENYUSUTAN (RP) AKUMULASI PENY NILAI BUKU
- - - - 26,455,000
1 41% 10,846,550 10,846,550 15,608,450
2 41% 6,399,465 17,246,015 9,208,986
3 41% 3,775,684 21,021,699 5,433,301
4 41% 2,227,654 23,249,352 3,205,648
5 41% 1,314,316 24,563,668 1,891,332
Jurnal Umumnya :
31/12/2012 Biaya Penyusutan Rp. 10,846,550
Akum Penyusutan Mesin Rp10,846,550
31/12/2012 Biaya Penyusutan Rp. 6,399,465
Akum Penyusutan Mesin Rp6,399,465
SOAL 3). JIKA DIAWAL TAHUN KE 4 MESIN TSB TURN UP 2 TAHUN LAGI JADI 3 TAHUN LAGI (harfiah :
tambah 1 Tahun)DITAMBAH BIAYA RP 5.000.000 untuk itu buat jurnalnya dan jurnal depresiasi akhir
tahun ke empat dgn garis lurus
BEBAN Penyusutan SEBELUM TURN UP = HARGA PEROLEHAN – Nilai Residu
Umur Ekonomis
= Rp 26.455.000 – Rp 2.000.000
5 Tahun
= Rp 24.455.000 = Rp 4.891.000 (BEBAN Penyusutan 1 Tahun Sebelum turn up)
5 Tahun
HARGA PEROLEHAN – Nilai Residu = Rp 24.455.000
BEBAN Penyusutan Nilai Buku
2012 (Thn 1) Rp 4.891.000 Rp 19.564.000
2013 (Thn 2) Rp 4.891.000 Rp 14.673.000
2014 (Thn 3) RP 4.891.000 Rp 9.782.000
Perhitungan tahun ke 4 NB nya baru dan Umur ekonomis baru NB+B.Turn Up = 14.782.000
2015 (Thn 4) Rp. 4.927.333 Rp 9.854.667
DISELESAIKAN DAN DIRANGKUM OLEH: VADHALNA ZULKARNAEN
4. Biaya Depresiasi setelah di Turn Up = Nilai Buku Ketiga/Saldo Awal Thn ke 4 + Biaya Turn Up
Umur Ekonomis Baru
= Rp 9.782.000 + Rp 5.000.000
3
= Rp 14.782.000 = Rp 4.927.333 (
3
Jurnal :
1) 31/ 2014 Akk. Depresiasi Mesin Rp 5.000.000
Kas Rp 5.000.000
(Mencatat Jurnal Biaya Turn Up)
2) 31/ 2014 Biaya Depresiasi Rp 4.927.333
Akk. Mesin Rp 4.927.333
TAMAT
____________________________________
HUBUNGI KONTAK PROFILE U/ MENGOREKSI DAN SHARING
DISELESAIKAN DAN DIRANGKUM OLEH: VADHALNA ZULKARNAEN