Dokumen tersebut membahas tentang etika keperawatan dalam keadaan darurat, tanggung jawab hukum tenaga kesehatan, dan peraturan terkait pelayanan kesehatan darurat serta kewenangan perawat.

1. LEGAL ETIK KEPERAWATAN
KEGAWATDARURATAN

2. AKUNTABILITAS PROFESI
HUKUM
Per UUan
DISIPLIN
STD
PROFESI
ETIK
Kode
Etik
ORGANISASI Profesi
MKEK, KOMITE ETIK
PWT INSTITUSI
SANKSI ETIK
LEMBAGA DISIPLIN
SANKSI DISIPLIN
PENEGAK HUKUM
POLISI, JAKSA, ADVOKAT,
HAKIM
SANKSI HUKUM
PIDANA, PERDATA, ADM

3. EKSISTENSI KEPERAWAATAN
UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan
Pelaksanaannya
tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan
kewenangan untuk itu
ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan
Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan
pengendalian pengobatan dan/atau perawatan

4. PENGATURAN PELAYANAN GAWAT
DARURAT
• UU No 36 tahun 2009 TTg Kesehatan pasal 32 (1)
Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik
pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan
kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan
kecacatan terlebih dahulu
Pasal 32 (2)
Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik
pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien
dan/atau meminta uang muka.

5. UU No 36 tahun 2009 TTg Kesehatan Pasal 58
(1) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap
seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan
yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian
dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.
(2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan
penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam
keadaan darurat.

6. DOKTRIN GOOD
SAMARITAN
SYARAT
• Kesukarelaan Penolong
• Pembuktiannya : tidak ada harapan/ imbalan/kompensasai
• Itikad baik Penolong
• Contoh tidak baik : melakukan trakheostomy untuk
menambah keterampilan

7. Pasal 190 (1)
Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang
melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan
yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap
pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

8. Pasal 190 (2)
Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan
fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun
dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah)

9. UU No 44 tahun 2009 ttg RS
Pasal 29
Kewajiban RS :
memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai
dengan kemampuan pelayanannya
Pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis,
pelayanan korban bencana

10. TANGGUNG JAWAB HUKUM
• ASPEK HUKUM PERDATA
> atas kesalahan sendiri (Pasal 1365)
> atas kesalahan orang lain yang di bawah
tanggungjawabnya (Psl. 1367 ayat 3
KUH Perdata)
• ASPEK HUKUM PIDANA
> tanggung jawab atas kesalahan pribadi/
sifat subyektifitas Hukum Pidana

11. TANGUNG JAWAB HUKUM : PIDANA
Azas :
• “tidak dipidana, jika tidak ada kesalahan “
Kapan orang Bersalah….?
1. Seorang telah melakukan perbuatan pidana (perbuatan
bersifat melawan hukum)
2. Keadaan batin orang yg melakukan itu erat kaitannya dg
kemampuan bertanggung jawab
3. Adanya hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya
- Kesengajaan (“dolus”)
- Kealpaan/kelalaian (“culpa”)
4. Tidak adanya alasan pemaaf

12. KESALAHAN KARENA KESENGAJAAN :
dipidana
1. Pelaku sengaja berbuat
sesuatu yg melawan hukum
 niat
2. Pelaku mempunyai tujuan dan
tujuan itu memang
dikehendaki oleh sipelaku
3. Perbuatan pelaku tersebut
dicela karena merugikan
masyarakat.

13. KEALPAAN
• Tidak Mengadakan Penduga-duga Sebagaimana Yang
Diharuskan Oleh Hukum
• Tidak Mengadakan Penghati-hatian Sebagaimana Diharuskan
Oleh Hukum
Kealpaan yang dapat dipidana :
Adanya unsur kelalaian berat (culpa lata)
yang akibatnya fatal yang serius

14. Tujuan Hukum Pidana Perawat
• Kesalahan karena kesengajaan : melanggar UU
Aborsi Ilegal, Keterangan Palsu, membocorkan rahasia
jabatan, penipuan, penyerangan seks, dll
• Kesalahan karena kelalaian yang menyebabkan orang lain
meninggal (psl 359 KUHP), luka berat (pasal 360 KUHP)
• Ukuran Kelalaian adalah Pelaksanaan pekerjaan sesuai Standar.

15. TANGGUNG JAWAB PERDATA
• Tanggung jawab kerugian pasien meliputi :
1. Wanprestasi
2. Perbuatan melawan Hukum
3. Mengakibatkan kematian karena kurang hati-hati atau
dengan sengaja mengakibatkan cacat tubuh.
4. Dasar hukum KUH Perdata : 1243,1365, 1370, 1371 ; UU
RS pasal 32 huruf q
KELALAIAN/KEALPAAN : Pada dasarnya adalah
PERDATA

16. KUHP
• Pasal 531 KUHP
• “Barang siapa menyaksikan sendiri ada orang didalam
keadaan bahaya maut, lalai memberikan atau mengadakan
pertolongan kepadanya sedang pertolongan itu dapat
diberikannya atau diadakannya dengan tidak akan
menguatirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena
bahaya dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan atau
denda sebanyak- banyaknya Rp 4.500,-. Jika orang yang perlu
ditolong itu mati, diancam dengan: KUHP 45, 165, 187, 304
s, 478, 525, 566”.
• Pasal 322 KUHP tentang keharusan untuk menjaga
kerahasiaan penderita yang ditolong.

17. • Pasal 46 uu No. 44 tahun 2009
Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian
yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di
Rumah Sakit.
• Pasal 29 UU No. 36 tahun 2009
Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian
dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus
diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.

18. PENYELESAIAN MASALAH HUKUM
• TUNTUTAN PIDANA:
• MELALUI PROSES PENYIDIKAN, PENUNTUTAN,
PENGADILAN DAN EKSEKUSI
• TUNTUTAN PERDATA:
• MELALUI PROSES PENGADILAN
• DI LUAR PENGADILAN
• NEGOSIASI, MEDIASI, ARBITRASI, DLL

19. 19
 OTONOMI:
mandiri & bersedia menanggung resiko dan
bertanggung gugat terhadap keputusan
dan tindakan.
BENEFICIENCE:
tiap keputusan dibuat berdasarkan
keinginan untuk melakukan yang terbaik &
tidak merugikan klien.

20. 20
NONMALEFICENCE:
Tidak menimbulkan bahaya/cedera fisik &
psikologik.
ADIL:
tidak mendiskriminasikan klien,
memperlakukannya berdasarkan keunikan
klien, kebutuhan spiritual klien.

21. 21
FIDELITY:
“caring”, selalu berusaha menepati janji,
memberikan harapan memadai, komitmen
moral & peduli
VERACITY:
mengatakan tentang kebenaran, tidak
berbohong dan menipu, fokus informed
consent.

22. PRAKTIK PERAWAT
UU 38 TAHUN 2014
PERMENKES NO. 26 TAHUN 2019
DOKUMEN HUKUM PRAKTIK PERAWAT
• STR (SURAT TANDA REGISTRASI)
• SIPP (SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT)
22

23. PERIZINAN
• Yang boleh Praktik Mandiri perawat minimal lulusan profesi
ners
• Setiap perawat Praktik wajib SIPP
• Kecuali di difasilitas kesehatan cukup STR (RS,
PUSKESMAS, KLINIK DLL)
• Perawat Praktik Mandiri wajib pasang papan nama
• SIPP hanya satu tempat praktik

24. PRAKTIK PERAWAT
PADA FASILITAS PELAYANAN
KESEHATAN
Di luar praktik mandiri
Praktik mandiri

25. KEWENANGAN PERAWAT
1. PRAKTIK PERAWAT PADA FASILITAS KESEHATAN
TINGKAT I, II
MELAKUKAN UPAYA PROMOTIF, PREVENTIVE,
PEMULIHAN & pemberdayaan Masyarakat
MELAKSANAKAN ASUHAN KEPERAWTAN
MELAKUKAN TINDAKAN KEPERAWATAN KOMPLEMENTER
2. MELAKSANAKAN keperawatan yang ditujukan kepada
individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat.

26. KEWENANGAN PERAWAT
ASUHAN KEPERAWATAN
 pengkajian,
 penetapan diagnosa keperawatan,
 perencanaan,
 implementasi,
 dan evaluasi keperawatan
 DAPAT MEMBERI OBAT BEBAS
DAN BEBAS TERBATAS

27. KEWENANGAN PERAWAT
• IMPLEMENTASI KEPERAWATAN
• penerapan perencanaan
• pelaksanaan tindakankeperawatan
TINDAKAN KEPERAWATAN
 pelaksanaan prosedur keperawatan
 observasi keperawatan
 pendidikan dan konseling kesehatan

28. Dasar Hukum Kep. Gadar
UU
Kesehatan
No. 36
Thn 2009
Perlindungan
hukum bagi
tenaga kesehatan
psl 27
Menyelamatkan
nyawa pasein:
darurat psl 32
Tidak boleh
menolak pasien
tidak sadar &
meminta uang
muka psl 32
Tenaga
kesehatan:kuali
fikasi & izin
profesi psl 34
Menerima/menol
ak pertolongan
kec. Tidak
sadarkan diri psl
56
Tuntutan ganti rugi
oleh pasien kecuali
untuk tindakan
penyelamatan nyawa
danpencegahan
kecacatan psl 58
Ketentuan pidana
terkait dengan
kedaruratan pasien
psl 190

29. Permasalahan etika & hukum KGD
Diagnosis KGD
SOP
Hak Otonomi Pasien
Kewajiban mencegah cidera/bahaya pd pasien
Kewajiban memberikan kebaikan pada pasien
Kewajiban untuh merahasiakan
Prinsip keadilan dan fairness
Kelalaian dan malpraktik
Diagnosis kematian
Penyidikan forensik

30. PERAWAT DAPAT MELAKUKAN DILUAR
KEWENANGAN
•KONDISI GAWAT DARURAT
•DIWILAYAH TERSEBUT
TIDAK ADA DOKTER
•DALAM RANGKA
MELAKSANAKAN PROGRAM
PEMERINTAH