Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang dan sejarah perkembangan otonomi daerah di Indonesia. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai peraturan perundang-undangan. Sejarah otonomi daerah dimulai dari UU Nomor 1 Tahun 1945 hingga UU Nomor 5 Tahun 1974 yang mengatur tentang pembagian kekuasaan antara pemerintah p
Dokumen tersebut membahas tujuan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik dan daya saing daerah. Otonomi daerah diharapkan dapat mendekatkan pemerintahan ke masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat.
Makalah ini membahas tentang otonomi daerah, termasuk pengertian, tujuan, dan landasan teorinya. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah berkaitan erat dengan demokrasi dan desentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah untuk mewujudkan
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang dan tujuan dari otonomi daerah di Indonesia. Secara ringkas, otonomi daerah diberikan kepada pemerintahan daerah untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dokumen ini juga menjelaskan sejarah perkembangan otonomi daerah mulai dari zaman kolonial hingga reformasi beserta peratur
Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah, termasuk pengertian, latar belakang, tujuan, dan prinsip-prinsip otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri dalam batasan-batasan tertentu. Tujuannya antara lain mencegah penumpukan kekuasaan dan melibatkan partisipasi masyarakat secara lebih luas.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, seperti eksploitasi pendapatan daerah, korupsi di daerah, dan pemahaman yang belum tepat terhadap konsep desentralisasi dan otonomi.
2. Beberapa permasalahan utama yang diidentifikasi adalah eksploitasi pendapatan daerah oleh pemerintah daerah, kor
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang dan sejarah perkembangan otonomi daerah di Indonesia. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai peraturan perundang-undangan. Sejarah otonomi daerah dimulai dari UU Nomor 1 Tahun 1945 hingga UU Nomor 5 Tahun 1974 yang mengatur tentang pembagian kekuasaan antara pemerintah p
Dokumen tersebut membahas tujuan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik dan daya saing daerah. Otonomi daerah diharapkan dapat mendekatkan pemerintahan ke masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat.
Makalah ini membahas tentang otonomi daerah, termasuk pengertian, tujuan, dan landasan teorinya. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah berkaitan erat dengan demokrasi dan desentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah untuk mewujudkan
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang dan tujuan dari otonomi daerah di Indonesia. Secara ringkas, otonomi daerah diberikan kepada pemerintahan daerah untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dokumen ini juga menjelaskan sejarah perkembangan otonomi daerah mulai dari zaman kolonial hingga reformasi beserta peratur
Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah, termasuk pengertian, latar belakang, tujuan, dan prinsip-prinsip otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri dalam batasan-batasan tertentu. Tujuannya antara lain mencegah penumpukan kekuasaan dan melibatkan partisipasi masyarakat secara lebih luas.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, seperti eksploitasi pendapatan daerah, korupsi di daerah, dan pemahaman yang belum tepat terhadap konsep desentralisasi dan otonomi.
2. Beberapa permasalahan utama yang diidentifikasi adalah eksploitasi pendapatan daerah oleh pemerintah daerah, kor
Konsep otonomi daerah memberikan kewajiban kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai aspirasi masyarakat setempat dan peraturan perundang-undangan guna meningkatkan efisiensi pemerintahan. Daerah otonom berwenang mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai prakarsa sendiri.
Dokumen tersebut membahas tentang kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia. Saat ini pengelolaan wilayah perbatasan masih mengkhawatirkan karena meningkatnya kejahatan di perbatasan. Diperlukan pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan pengawasan dan pembangunan di wilayah perbatasan.
[Ringkasan]
1) Otonomi daerah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat;
2) Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diawali sejak masa Orde Baru dengan pemerintahan pusat yang kuat, dan dilanjutkan dengan upaya desentralisasi lebih serius di masa reformasi;
3) Dampak positif otonomi daerah antara
Dokumen tersebut membahas mengenai pentingnya mereformasi sistem manajemen perbatasan Indonesia agar lebih efektif dan akuntabel. Reformasi perlu dilakukan dengan merancang desain besar pengelolaan kawasan perbatasan secara terencana dan mengubah pendekatan dari semata-mata keamanan menjadi pendekatan kesejahteraan.
Pelayanan publik di era desentralisasi dan otonomi daerah dinamika dan probl...Researcher Syndicate68
Pelaksanaan Otonomi Daerah yang telah digulirkan oleh
pemerintah sejak tahun 2001 membawa perubahan dalam
pelaksanaan pemerintahan di daerah. Salah satu perubahan itu
adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan
beberapa bidang pemerintahan. Seiring dengan bertambah luasnya
kewenangan ini, maka aparat birokrasi pemerintahan di daerah
dapat mengelola dan menyelenggaraan pelayanan publik dengan
lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Sebagaimana
dikemukakan Hoessein, (2001)
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dokumen ini menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang memberikan otonomi luas kepada daerah, namun kedaulatan tetap berada pada pemerintah pusat. Dokumen ini juga membahas tentang pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah serta mekanisme pembinaan dan
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Secara umum, otonomi daerah diharapkan dapat memberdayakan daerah namun pelaksanaannya juga diiringi berbagai tantangan seperti kurangnya kesiapan daerah dan penyelewengan oleh aparat daerah. Untuk mengoptimalkannya, diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pengawasan yang lebih ketat.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah dan dikotomi antara desa dan kota dalam perekonomian di Indonesia.
2) Terdapat perbedaan antara desa dan kota dalam hal morfologi, jumlah penduduk, lingkungan hidup, mata pencaharian, dan corak kehidupan sosial.
3) Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat mengurangi dikotomi antara desa dan k
1. Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang otonomi daerah di Indonesia dan pengertian otonomi daerah. Sentralisasi yang berlebihan pada era Orde Baru menyebabkan ketiadaan kreativitas daerah. Otonomi daerah diperlukan untuk memberikan kewenangan kepada daerah sesuai dengan aspirasi masyarakatnya.
Konsep otonomi daerah memberikan kewajiban kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai aspirasi masyarakat setempat dan peraturan perundang-undangan guna meningkatkan efisiensi pemerintahan. Daerah otonom berwenang mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai prakarsa sendiri.
Dokumen tersebut membahas tentang kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia. Saat ini pengelolaan wilayah perbatasan masih mengkhawatirkan karena meningkatnya kejahatan di perbatasan. Diperlukan pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan pengawasan dan pembangunan di wilayah perbatasan.
[Ringkasan]
1) Otonomi daerah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat;
2) Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diawali sejak masa Orde Baru dengan pemerintahan pusat yang kuat, dan dilanjutkan dengan upaya desentralisasi lebih serius di masa reformasi;
3) Dampak positif otonomi daerah antara
Dokumen tersebut membahas mengenai pentingnya mereformasi sistem manajemen perbatasan Indonesia agar lebih efektif dan akuntabel. Reformasi perlu dilakukan dengan merancang desain besar pengelolaan kawasan perbatasan secara terencana dan mengubah pendekatan dari semata-mata keamanan menjadi pendekatan kesejahteraan.
Pelayanan publik di era desentralisasi dan otonomi daerah dinamika dan probl...Researcher Syndicate68
Pelaksanaan Otonomi Daerah yang telah digulirkan oleh
pemerintah sejak tahun 2001 membawa perubahan dalam
pelaksanaan pemerintahan di daerah. Salah satu perubahan itu
adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan
beberapa bidang pemerintahan. Seiring dengan bertambah luasnya
kewenangan ini, maka aparat birokrasi pemerintahan di daerah
dapat mengelola dan menyelenggaraan pelayanan publik dengan
lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Sebagaimana
dikemukakan Hoessein, (2001)
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dokumen ini menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang memberikan otonomi luas kepada daerah, namun kedaulatan tetap berada pada pemerintah pusat. Dokumen ini juga membahas tentang pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah serta mekanisme pembinaan dan
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Secara umum, otonomi daerah diharapkan dapat memberdayakan daerah namun pelaksanaannya juga diiringi berbagai tantangan seperti kurangnya kesiapan daerah dan penyelewengan oleh aparat daerah. Untuk mengoptimalkannya, diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pengawasan yang lebih ketat.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah dan dikotomi antara desa dan kota dalam perekonomian di Indonesia.
2) Terdapat perbedaan antara desa dan kota dalam hal morfologi, jumlah penduduk, lingkungan hidup, mata pencaharian, dan corak kehidupan sosial.
3) Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat mengurangi dikotomi antara desa dan k
1. Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang otonomi daerah di Indonesia dan pengertian otonomi daerah. Sentralisasi yang berlebihan pada era Orde Baru menyebabkan ketiadaan kreativitas daerah. Otonomi daerah diperlukan untuk memberikan kewenangan kepada daerah sesuai dengan aspirasi masyarakatnya.
This document is a journal critique submitted by Norsuzila bt Abu Kasim (M20112001103) to Dr. Jessnor Elmy bt Mat Jizat for the course IJAZAH SARJANA PENDIDIKAN (PENGURUSAN PERNIAGAN), PEMBELAJARAN BERASASKAN ELEKTRONIK DAN WEB (KPT6044). The journal critique analyzes the awareness, evaluation and acceptance of e-Learning among academic staff at a university.
A empresa anunciou um novo produto para competir no mercado de smartphones. O novo aparelho tem câmera de alta resolução, processador rápido e bateria de longa duração por preço acessível. A expectativa é que o lançamento ajude a empresa a aumentar sua participação no mercado.
The document discusses the benefits of exercise for mental health. Regular physical activity can help reduce anxiety and depression and improve mood and cognitive function. Exercise causes chemical changes in the brain that may help protect against mental illness and improve symptoms.
Este documento contiene varias notificaciones (NOTAM) y suplementos (SUP) sobre el aeropuerto de Congonhas en Sao Paulo, Brasil (SBSP). Se modifican las distancias declaradas de las pistas 17R/35L y 17L/35R. También se publican nuevas rutas preferenciales de salida para vuelos desde SBSP, y se establecen requisitos para la obtención de slots para operar en el aeropuerto. Finalmente, se informa sobre mantenimiento de ayudas a la navegación y sobre cambios en las altitude
Dokumen tersebut membahas silabus mata kuliah Psikologi Umum yang mencakup topik-topik seperti sensasi dan persepsi, motivasi, belajar, berpikir, memori, emosi, sikap dan perilaku, serta perkembangan individu beserta kontrak perkuliahan dan pengantar psikologi umum."
Proudy 2013 - Bordel z vesmíru, izolepa a Temelín ve skříniLubos Louzensky
Technologie a řešení problémů o kterých si možná myslíte, že patří jen do sci-fi knih, jsou vlastně za rohem a už se na nich pracuje. A bude to zase krok vpřed.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait;
2. Penerapan otonomi daerah diharapkan dapat mendekatkan pemerintah dengan masyarakat dan mendorong partisipasi masyarakat meskipun pelaksanaannya masih jauh dari harapan;
3. Otonomi daerah juga memunculkan
Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah di Indonesia. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan memberikan daerah kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Dokumen juga menjelaskan pelaksanaan otonomi daerah di berbagai daerah di Indonesia serta dampak positif
Otonomi daerah di Indonesia lahir dari gejolak sosial dan politik pada tahun 1998-1999. Pelaksanaannya selama satu dekade lebih menghadapi berbagai permasalahan seperti kewenangan yang tumpang tindih, anggaran yang kurang memadai, dan orientasi kekuasaan elit lokal. Meskipun memberikan ruang yang lebih besar bagi daerah, otonomi belum sepenuhnya maksimal karena kurangnya persiapan dan koordinasi antar
Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan pembangunan sesuai aspirasi masyarakat daerah. Namun, pelaksanaannya menemui tantangan seperti kewenangan yang tumpang tindih dan orientasi kekuasaan elit lokal.
Pemerintah Republik Indonesia melalui UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otonomi Khusus Papua) meletakan kebijakan baru bagi pembangunan Provinsi tersebut dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan otonomi khusus merupakan jawaban Pemerintah Republik Indonesia terhadap berbagai persoalan yang muncul sejak bergabungnya provinsi tersebut dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia beserta dinamika sosial dan politik termasuk tuntutan untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sering diketahui sebagai gerakan Papua Merdeka.
Otonomi khusus yang diberikan kepada Papua masih belum memberikan makna berarti bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Papua. “Rakyat kecewa terhadap otonomi khusus yang berjalan lima tahun. Mereka kecewa karena otonomi tidak memberikan solusi memperbaiki kesejahteraan rakyat.” Pemerintah masih perlu memperhatikan Papua, jika tidak, harus memberikan teritori untuk merdeka.
Ironi Pemekaran Wilayah, Buah Simalakama bagi Kedaulatan Negara Kesatuan Repu...Iqbal Lfc
Pemekaran Wilayah yang menjadi "trend" di Indonesia dalam satu dekade terakhir ini mengundang banyak perhatian. Sebagian menganggap bahwa pemekaran wilayah memang diperlukan agar pelayanan yang diberikan pemerintah menjadi lebih maksimal. Namun di sisi lain, pemekaran wilayah menjadi ajang untuk membagi-bagi kekuasaan dan tentunya, aliran dana dari APBN.
Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah di Indonesia. Beberapa poin utama yang diangkat antara lain landasan hukum otonomi daerah berdasarkan UUD 1945 dan undang-undang terkait, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang belum sepenuhnya melibatkan masyarakat, serta perubahan politik di tingkat daerah seperti peran DPRD yang menjadi lebih kuat sejak otonomi daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang dan sejarah perkembangan otonomi daerah di Indonesia. Otonomi daerah dimulai dengan diberlakukannya UU No. 1 Tahun 1945 tentang pembentukan komite nasional daerah. Selanjutnya, perkembangan otonomi daerah diatur lebih lanjut dalam berbagai UU dan peraturan pemerintah, antara lain UU No. 22 Tahun 1948, UU No. 1 Tahun 1957, dan UU No
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan hakikat otonomi daerah, landasan hukum otonomi daerah, tujuan pelaksanaan otonomi daerah, serta pembahasan mengenai penyelenggaraan otonomi daerah. Secara ringkas, otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan.
Presentasi desentralisasi dan politik lokalIke Hanisyah
Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah dan dinasti politik lokal di Indonesia. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka desentralisasi. Dinasti politik lokal berkembang di mana istri atau kerabat dekat pejabat daerah menggantikan jabatan suaminya yang tidak bisa mencalonkan diri lagi. Dokumen ini juga membahas pengaruh sejarah politik terhadap otonomi
Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah, pemekaran daerah, dan manfaat pemekaran daerah. Otonomi daerah didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan masyarakat setempat. Pemekaran daerah adalah pembentukan wilayah administratif baru dari induknya. Manfaat pemekaran daerah antara lain mendekatkan pelayanan publ
Dokumen tersebut membahas latar belakang terjadinya reformasi sistem pemerintahan daerah di Indonesia melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. UU tersebut dilahirkan sebagai bagian dari reformasi kebijakan publik pasca jatuhnya rezim Orde Baru untuk memberikan otonomi yang lebih luas kepada pemerintah daerah. Namun dalam perjalanannya, UU tersebut dinilai belum sepenuhnya mem
1. Pelaksanaan Otonomi Daerah
di Indonesia Pasca Reformasi
KELOMPOK 6
BUNGA OLIMVIA WULANDARI 10101001037
DIAN MARSHA PUTRI 09101003055
FARIDA KUMALASARI 10101001034
NIKKY WIJAYATI 09101003057
RAHMI GARMINI 10101001025
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
2. Latar Belakang Lahirnya Otonomi
Daerah ..
• Pada masa sebelum 1998, kekuasaan Pemerintah Pusat negara Republik
Indonesia sangat sentralistik dan semua daerah di republik ini menjadi
perpanjangan tangan kekuasaan Jakarta (pemerintah pusat). Dengan kata lain,
rezim Orde Baru mewujudkan kekuasaan sentripetal, yakni berat sebelah
memihak pusat bukan pinggiran (daerah).
• Daerah yang kaya akan sumber daya alam, ditarik keuntungan produksinya
dan dibagi-bagi di antara elite Jakarta, alih-alih diinvestasikan untuk
pembangunan daerah. Akibatnya, pembangunan antara di daerah dengan di
Jakarta menjadi timpang. B.J. Habibie yang menggantikan Soeharto sebagai
presiden membuat kebijakan politik baru yang mengubah hubungan
kekuasaan pusat dan daerah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah atau yang biasa disebut
desentralisasi. Dengan terbitnya undang-undang ini, daerah tidak lagi
sepenuhnya bergantung pada Jakarta dan tidak lagi mau didikte oleh pusat.
3. Dasar Hukum Otonomi Daerah
1. UUD 1945 dalam Bab VI, yaitu Pasal 18, Pasal 18A,
dan Pasal 18B mengenai Pemberlakuan sistem otonomi
daerah
2. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004) yang
memberikan definisi mengenai otonomi daerah
4. Definisi otonomi , menurut :
a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU
Nomor 32 Tahun 2004) memberikan definisi otonomi daerah sebagai berikut.
“Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”
b. UU Nomor 32 Tahun 2004 juga mendefinisikan daerah otonom, sebagai
berikut
“Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.”
5. Faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah
mencakup faktor-faktor di bawah ini, yaitu :
• a. Kemampuan ekonomi.
• b. Potensi daerah.
• c. Sosial budaya.
• d. Sosial politik.
• e. Kependudukan.
• f. Luas daerah.
• g. Pertahanan.
• h. Keamanan.
• i. Faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi
daerah. Terakhir, syarat fisik yang dimaKsud harus meliputi
paling sedikit lima kabupaten/kota untuk pembentukan
provinsi dan paling sedikit lima kecamatan untuk
pembentukan kabupaten, dan empat kecamatan untuk
pembentukan kota, lokasi calon ibukota, sarana, dan
prasarana pemerintahan.
6. Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia Pasca
Reformasi ...
Pelaksanaan otonomi daerah yang dicanangkan sejak
Januari 2001 telah membawa perubahan politik di tingkat lokal
(daerah), antaralain :
Dampak Negatif
1. menguatnya peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
2. memunculkan raja-raja kecil yang mempersubur korupsi, kolusi,
dan nepotisme
3. arogansi DPRD semakin tidak terkendali karena mereka
merupakan representasi elite lokal yang berpengaruh
4. Beberapa daerah Pengambilan keputusan belum melibatkan
publik dan masih berada di lingkaran elite lokal provinsi dan
kabupaten/kota
7. Dampak Positif
• Dampak positif otonomi daerah adalah memunculkan
kesempatan identitas lokal yang ada di masyarakat.
Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah
pusat mendapatkan respon tinggi dari pemerintah
daerah dalam menghadapi masalah yang berada di
daerahnya sendiri. Bahkan dana yang diperoleh lebih
banyak daripada yang didapatkan melalui jalur
birokrasi dari pemerintah pusat. Dana tersebut
memungkinkan pemerintah lokal mendorong
pembangunan daerah serta membangun program
promosi kebudayaan dan juga pariwisata.
8. Pemekaran Wilayah
• Ide pemekaran wilayah merupakan hal yang termasuk baru dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Untuk pertama kalinya
dalam sejarah setengah abad lebih usia negara ini, tahun 2000 lahir
sebuah provinsi baru bernama Banten. Dahulu, wilayah Banten adalah
bagian dari Provinsi Jawa Barat. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (UU Nomor 23 Tahun
2000), pemerintah mengesahkan adanya provinsi baru itu pada 17
Oktober 2000. Selanjutnya, diikuti pula munculnya Provinsi Bangka
Belitung dari Sumatera Selatan sebagai provinsi induknya, Provinsi
Gorontalo (dari Sulawesi Utara), dan Kepulauan Riau (dari Riau) melalui
undang-undang yang dibentuk pada tahun yang sama. Kemudian, pada
tahun-tahun berikutnya, pemekaran provinsi terjadi di Maluku dan Papua.
9. Pemekaran Wilayah di Indonesia
Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pemekaran wilayah,
terutama pembentukan provinsi baru. Menunjangnya sebuah daerah dalam
beberapa hal menjadi penyebab utama sebuah wilayah menginginkan
melepaskan diri dari wilayah induknya dengan dasar hukum Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 yang memberikan syarat pembentukan provinsi
berdasarkan syarat administrasi, teknis, dan fisik kewilayahan.
Hal-hal tersebut adalah:
a. kemampuan ekonomi;
b. potensi daerah;
c. sosial budaya;
d. sosial politik;
e. kependudukan;
f. luas daerah;
g. pertahanan;
h. keamanan;
i. dan faktor lain yang menunjang otonomi daerah.
10. Kesimpulan ...
a. Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai perangkat
hukum yang mengatur pemerintahan daerah sesuai amanat UUD
1945, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004) yang mengatur
secara jelas pemberlakuan otonomi daerah, begitu pula dalam hal
pembentukan daerah atau pemekaran wilayah.
b. Dalam sistem otonomi daerah dikenal istilah-istilah yang amat
penting dalam pelaksanaannya, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi,
dan tugas pembantuan.
c. Pemberlakuan sistem otonomi daerah telah membawa
perubahan politik di tingkat lokal, hal ini memberikan dampak
positif maupun dampak negatif.
d. Menunjangnya sebuah daerah dalam beberapa hal, seperti
kemampuan ekonomi, potensi daerah, dan sebagainya menjadi
penyebab utama sebuah wilayah menginginkan melepaskan diri dari
wilayah induknya. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya
pemekaran wilayah.