Dokumen ini membahas peran penting pers dalam sistem komunikasi dan hubungannya dengan kebijakan pemerintah di Indonesia, terutama dalam konteks tanggung jawab sosial. Ditekankan bahwa pers harus beroperasi dalam etika dan moral masyarakat serta menghadapi tantangan dari sistem hukum dan kebebasan yang dibatasi pada masa orde baru. Setelah reformasi, perubahan regulasi, seperti pembentukan Badan Informasi dan Komunikasi Nasional, mengarah pada pengaturan yang lebih baik dalam industri media.

1. Program Studi Ilmu Komunikasi
Universitas Ibnu Chaldun Jakarta
2014
1

2.  Mempengaruhi sikap dan prilaku masyarakat
terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah
 Sarana atau media penyampaian suatu inovasi
atau pembaharuan dapat sampai kemasyarakat
 Sebagai perpanjangan dan perluasan dari
kemapuan jasmani dan rohani manusia.
 Sebagai pengamat, forum, dan guru. (Wilbur
Schram, 1973)
2

3. 1. Sebagai medium Komunikasi yang tertua
dibanding medium lainnya
2. Sebagai lembaga kemasyarakatan atau
lembaga sosial, pers merupakan bagian
integral dari masyarakat dan bukan
merupakan unsur asing atau terpisah
(Rachmadi, 1990)
3

4. 1. Menjadi salah satu unsur sistem komunikasi
yang penting.
2. Tujuan pers juga menjadi tujuan sistem
komunikasi itu sendiri. Ex : Jika sistem
komunikasi mempunyai tujuan mengurangi
ketidakpastian dalam pembuatan keputusan,
maka melalui pers semua itu bisa diatasi.
3. Pers dalam sistem komunikasi sebagai unsur
pengolah data, peristiwa, ide atau gabungan
ketigannya menjadi sebuah output sistem
komunikasi.
4

5.  Indonesia termasuk dalam sistem pers
tanggung jawab sosial (social Responsibility
Pers), dimana dalam aktualisasinya pers harus
disesuaikan dengan etika dan moralitas
masyarakat.
 Pers dan sistem hukum ada keterkaitan yang
sangat erat sekali, sistem hukum memebrikan
peluang kepada pers bertindak didalam
rambu-rambu yang sudah disepakati sehingga
pers berada dalam titik ideal.
5

6.  Namun hukum juga bisa digunakan sebagai
legitimasi pepemrintah untuk mengawasi pers.
Ex : SIUPP (era orde baru)
 Pada masa orde baru kebebasan pers di
indonesia disebut sebagai kebebasan “gelang
karet” (lafian, 1989), dimana pers indonesia
harus mampu menuntut kebebasan lebih ketika
pemerintah membuka kran keterbukaan, akan
tetatpi dalam posisi lain pers harus mampu
untuk mengkerut.
 Pada masa habibie, setelah orde baru runtuh
pemerintah menganggap SIUPP tidak relevan
lagi dengan jaman,sehingga pengurusan
lembaga pers tidak lagi bertele-tele, dan tidak
ada lagi konsensi dari pemerintah
6

7.  Tahun 1999 dibentuklah BIKN (badan informasi
dan komunikasi nasional) yang berfungsi sebagai
badan koordinasi terhadap berbagai macam
proses komunikasi nasional di Indonesia
 Tahun 2002, UU penyiaran dikeluarkan
pemerintah, sebagai dasar komunikasi bermedia
di Indonesia.
7

8.  Nurudin,Sistem Komunikasi Indonesia,PT.
Rajagrafindo Persada,Jakarta, 2010
 Dikta dan hand out perkuliahan.
 Redi Panuju, Sistem Komunikasi
Indonesia, Putaka Pelajar, Pustaka
Pelajar, Yogyakarta, edisi revisi, 2009
8