Dokumen tersebut membahas tentang aturan, landasan hukum, dan regulasi media di Indonesia. Mencakup jenis-jenis media massa, sistem siaran, pemahaman hukum materiil dan formil, alasan media perlu diatur, reformasi media, produk hukum dan etika yang mengatur media, wilayah kontrol hukum dan etika media, serta lembaga penegak hukum dan etika media.

1. Aturan, Landasan Hukum dan
Regulasi Media di Indonesia

2. Jenis-JenisMedia Massa
Sebelum kita mempelajari lebih jauh terkait Aturan, Landasan Hukum dan Regulasi Media di Indonesia,
kitaharustaujenis-jenismediamassa:
 Jenis Media :Cetak,Elektronik(Radio-Televisi),Online (internet)
 Kategori Media Cetak : Koran Harian, Majalah (Mingguan-Bulanan), Tabloid, Jurnal, Bulletin. Area
Peredaran:Komunitas,Lokal,Internasional
 KategoriMedia Penyiaran:Komersial,Publik,Komunitas,Berlangganan
SistemSiaran(Menurut UU No.32/2002)
Lokal(Tidakadalagi televisi-radionasional)
Berjaringan(Antar-stasiunlokal)

3. Memahami Hukum
Hukum terdiri dari dua jenis, yaitu hokum Materiil dan Formil. Hukum materiil adalah setiap
keputusan yang Hukum materiil adalah setiap keputusan yang dikeluarkan pejabat berwenang
berisi aturan tingkah dikeluarkan pejabat berwenang berisi aturan tingkah laku yang bersifat
umum dan mengikat. Formil laku yang bersifat umum dan mengikat. Formil artinya keputusan
tertulis hasil kerjasama pemegang artinya keputusan tertulis hasil kerjasama pemegang
kekuasaan eksekutif dan legislatif berisi aturan kekuasaan eksekutif dan legislatif berisi aturan
tingkah laku yang mengikat secara umum. Hukum tingkah laku yang mengikat secara umum.
Hukum diterjemahkan sebagai UU dengan tingkatan (1) diterjemahkan sebagai UU dengan
tingkatan (1) Konstitusi (2) UU (3) PP dan Kepres. Di daerah ada Konstitusi (2) UU (3) PP dan
Kepres.Di daerahada(1) Perdadan(2) Kepgubdanseterusnya.

4. Mengapa Media Massaperludiatur oleh regulasi?
 PengaruhMedia Massaterhadappembentukanopini publiksangatkuat
 Media Massa khususnya Penyiaran (Televisi dan Radio) menggunakan frekuensi publik
yangjumlahnyaterbatas
 Menjaga dan menjamin agar media massa bertanggung jawab untuk memenuhi
kepentingan publik
 Mencegah penyalahgunaan informasi untuk kepentingan politik, kelompok dan golongan
tertentu

5. Reformasi dan Kebebasan Media
 Media Massa Indonesia di era Orde Baru yang berlangsung dari tahun 1966- 1998, kebebasan pers
sangatlahterbatas
 Di masa orde baru banyak organisasi pers dan Lembaga media massa yang mengalami
pembredelankarenaterlalukerasdalammengkritisi berbagaikebijakanpemerintah
 Pasca runtuhnya orde baru dan memasuki masa reformasi, lahir UU No.40 tentang Pers yang
menandaierabarukebebasanmediamassadi Indonesia
 Namun di balik kebebasan media tersebut, ada beberapa hal yang perlu diatur agar tidak
kebablasanhinggamelanggar kepentinganpublik

6. Aturan,Landasan Hukum dan Regulasi Media di Indonesia
ProdukHukum:
 UUD1945Pasal28
 KUHP (Masih dalamkontroversi)
 UU No.40/1999TentangPers
 UU No.32/2002TentangPenyiaran
 UU No.19/2002TentangHak Cipta
ProdukEtika:
 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), dan Etika Pariwara
Indonesia
 KodeEtikWartawanIndonesia(KEWI).AJI, PWI
 KodeEtikBisnisPersdanPenyiaran

7. Wilayah KontrolHukum dan Regulasi Media di Indonesia
WilayahKontrol HukumdanEtika:
 ProsesProduksi(CaraKerja)dalamWawancara,Observasi,PencarianDokumen
 Hasil Produksi(Jenis, IsidanPenempatanBerita)
 PelakuProduksi(KualifikasiSDMdanLembagaMedia)
 SaranaProduksi(StandarTeknis,UntukMedia Penyiaran)
LembagaPenegakHukumdanEtika:
 DewanPers,untukterutamamediacetak
 KomisiPenyiaranIndonesiauntukmediapenyiaran
 LembagaPemantauMedia di Kampus,NGO,Ormasdsb.

8. Beberapa isu penting terkait Hukum dan Etika Media Massa:
 Media global ownershipwithimportandexport
 Invasionof privacy
 Defamationandlibel suit
 Rightofreplyand/orcorrection
 Officialsecrecy andaccesstogovernment-heldinformation
 Access toanddisclosureofcourtdocuments
 Commercial secrecy andaccesstoinformationheldbyprivateparties
 Protectionofsources
 Restrictionsonoffensivelanguageagainstidentifiablegroups
 Blasphemy,obscenityandprotectionofpublicmorals
 Restrictionsonadvertising
 Spindoctorandjournalistindependency
 Harassmenttomediaandjournalist

9. IdealismeMediavs KepentinganBisnis
Idealisme
Media
Bisnis
Profesionalisme