Sistem Informasi Pertanahan di Australia menggunakan pendekatan tiga tingkat pemerintahan, yaitu pemerintah persemakmuran, daerah, dan lokal. Negara mengakui kesetaraan data tekstual dan spasial dalam sistem berbasis persil ini. Australia telah membangun administrasi SIP yang sukses dan memiliki pengalaman panjang dalam membangun sistem operasional SIP.

1. SISTEM INFORMASI PERTANAHAN DI
AUSTRALIA
(LAND INFORMATION SYSTEM IN AUSTRALIA)
Disusun Oleh:
Muhammad Irsyadi Firdaus
NRP. 3512100015

2. PENDAHULUAN
Alasan untuk reformasi SIP sangat banyak dan beragam, meliputi:
 Semakin banyak persyaratan administrasi pertanahan dan kinerja
lembaga pemerintah lebih efektif, efisien dan akuntabel.
 Tren untuk merasionalisasi pengaturan kadaster yang ada untuk
lebih memenuhi kebutuhan sistem informasi pertanahan yang
modern.
 Dampak perkembangan teknologi yang canggih pada koleksi,
penyimpanan, manipulasi dan tampilan digital, spasial, dan data
yang terkait pertanahan.
 Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pemerintah secara umum,
yang mengharuskan Data tentang pertanahan untuk lebih lengkap
dan up to date.

3. KEGIATAN SIP DI AUSTRALIA
 Pemerintah Persemakmuran
 Pada tahun 1983 didirikan Commonwealth Inter-Departmental Steering
Committee
 National Co-ordination Committee on Land Information didirikan pada
tahun 1984
 Survey Office Australia didirikan pada tahun 1985.
 Pemerintah Negara
Kegiatan utama SIP di tingkat negara adalah:
 Membangun persediaan LENGKAP bidang tanah, setiap persil yang
diidentifikasi oleh pengenal unik;
 Membangun data grafis dasar atau kadaster digital Data dasar (DCDB)
untuk basis data tekstual dari persil;

4.  Meningkatkan conveyancing / pendaftaran tanah dan pemetaan kadaster
untuk memperbarui data persil;
 Menetapkan kebijakan terpusat dan unit pengambilan keputusan untuk
mengarahkan perkembangan SIP;
 Standar pengembangan untuk pertukaran tekstual dan data spasial, dan
nomenklatur;
 Memahami sistem yang ada dan mengukur pengguna kebutuhan;
 Menyiapkan direktori informasi pertanahan.
 Pemerintah Lokal
Ada kesadaran yang cukup dan aktivitas mengenai perkembangan SIP di
tingkat pemerintah lokal. Hal ini menjadi semakin diakui bahwa
pemerintah daerah merupakan salah satu daerah pertumbuhan utama
untuk aplikasi SIP

5. Di Australia ada lebih dari 30 organisasi pemerintah daerah yang
berkomitmen untuk pengembangan SIP. Secara umum organisasi ini
mengelola sampai 100.000 persil dengan populasi sampai 500.000
orang.
 Utility Authorities
 Utility Authorities telah memimpin dalam menerapkan teknologi
terbaru dalam mengembangkan facility information systems (FIS)
di Australia.
 Organisasi ini yang memiliki pendanaan mandiri dan lebih
otonom dari pemerintah daerah atau negara, sehingga organisasi
ini memiliki lebih banyak akses pendanaan, Dua contoh dari
otoritas/organisasi tersebut seperti Sydney Water Board dan the
Melbourne Metropolitan Board of Works.

6. TREN DAN PENGATURAN
ADMINISTRASI PADA SISTEM
INFORMASI PERTANAHAN
 Secara keseluruhan koordinasi kegiatan SIP di Australia berada di
negara Australia.
 Pemerintah persemakmuran memang memiliki peran koordinatif
sampai batas tertentu meskipun upaya diarahkan pada data terkait
pertanahan.
 Pemerintah daerah dan utilitas pada umumnya berwenang untuk
pelaksanaan teknis dari Pemerintah negara bagian masing-masing
meskipun mereka hampir otonom dalam batasan mandat legislatif .

8. Dari pandangan kelembagaan dan administrasi, dua tren telah terbentuk di
Australia selama dekade terakhir. Kekhawatiran pertama sentralisasi
administrasi pertanahan dan kekhawatiran kedua pembentukan struktur
administrasi SIP.
Negara bagian Victoria, sistem berbasis persil sekarang digabungkan ke
Departemen Properti dan Jasa. Departemen ini meliputi:
 LANDATA (the Victorian LIS unit)
 Division of Survey and Mapping
 Titles Office
 Valuer General's Office
 Government Computing Service
Sistem yang berbasis sumber daya alam semua digabungkan ke dalam
Departemen Konservasi, Hutan dan Lahan.

9. Di Australia Selatan, Departemen pertanahan digabungkan ke dalam kantor
Panitera Jenderal, Surveyor Jenderal (termasuk fungsi pemetaan Negara) dan
Penilai Jenderal. Hal ini juga termasuk Divisi Operasi Tanah yang bertanggung
jawab untuk semua manajemen pertanahan, dan Satuan informasi pertanahan
yang memiliki peran mengawasi semua Pembangunan SIP di Negara.
Contoh lain dari Tren ini adalah NSW (New South Wales) di mana Departemen
pertanahan (dalam Kementerian Sumber Daya Alam) meliputi:
 Land Titles Office
 Crown Lands Office
 Central Mapping Authority
 Western Lands Commission
 State Land Information Council

10. SISTEM INTEGRASI BERBASIS
PERSIL DAN SUMBER DAYA / DATA
LINGKUNGAN
Integrasi ini adalah dasar dari banyak diskusi tentang peran dan bentuk SIP dan
GIS. Dalam diskusi tersebut harus menyadari bahwa secara dalam kedua sistem
memiliki data yang cukup berbeda.
 Data berbasis persil (SIP)
 Biasanya memiliki skala yang besar
 Data poligon didefinisikan oleh vektor diskrit
 Poligon dinamis dan memerlukan tingkat akurasi dan integrasi yang sangat
tinggi
 Pemeliharaan database polygon yang sebagian besar dilakukan oleh lembaga
administrasi sangat dikontrol oleh perundang-undangan.
 Sumber daya /Lingkungan / data sosial ekonomi (GIS)
 Biasanya memiliki skala kecil
 Data sering berbentuk sel-grid

11.  Batas-batas set data biasanya statistik
 Batas-batas set data biasanya tidak dinamis
 Integrasi data yang tinggi biasanya tidak diperlukan
 Biasanya penggabungan sistem kurang terstruktur untuk data
pemeliharaan.
Konsep keseluruhan SIP terdiri dari empat basis data primer, basis data
primer ini adalah:
 Hukum / fiskal
 Geografis
 Lingkungan
 Sosial-ekonomi.

12. Ini "Pendekatan nodal" (di Australia
Selatan) sebagai keseimbangan yang
efektif dari terpusat / konsep
desentralisasi dan paling praktis dan
biaya metode yang efektif untuk
mencapai sistem yang terpadu".
(Departemen Australia Selatan Lands,
1985)

13. MODEL SISTEM INFORMASI
PERTANAHAN (SIP)

14. Contoh tampilan sistem
informasi pertanahan di
Australia

15. KESIMPULAN
 Konsep SIP telah ada pada tiga tingkat pemerintah di Australia, yaitu
pemerintah persemakmuran, pemerintah daerah, lokal.
 Negara mengakui kesetaraan tekstual dan komponen spasial dalam
sistem tersebut.
 Sistem informasi pertanahan Australia yang didominasi Berdasarkan
persil. Dalam banyak kasus terkait tanah, Australia masiih
menggunakan "hukum" sistem persil.
 Australia telah membuat banyak prestasi di bidang SIP, khususnya
mengenai Pembentukan sukses administrasi SIP / struktur koperasi.
 Australia telah memiliki banyak pengalaman selama dekade terakhir
dalam membangun sistem operasional SIP

16. TERIMA
KASIH