Dokumen tersebut membahas tentang perancangan basis data untuk sistem informasi pertanahan yang terintegrasi, mulai dari identifikasi entitas data, desain konseptual, desain logika, hingga desain fisik basis datanya. Tujuannya agar sistem informasi pertanahan dapat menyediakan informasi pertanahan yang lengkap dan terstandarisasi secara nasional."

1. private
property
SIMULASI -- S E M I N A R M K Sistem Informasi Pertanahan 2 0 1 5
1
Peranan Basis Data Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Pertanahan
Anindya N Rafitricia1
, Achmad Rony Malik1
, A Surya Nugraha1
1
Jurusan Teknik Geomatika S1 - Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan,
Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya
E-mail: anindyanr@gmail.com
ABSTRAK - Pemanfaatan sumberdaya alam berupa tanah semakin intensif dan kerap menimbulkan konflik. Konflik
tersebut sering terjadi karena adanya pihak-pihak yang ingin menguasai tanah tersebut dan melakukan klaim kepemilikan
atas tanah tersebut untuk dikembangkan menjadi perumahan, bangunan dan lain sebagainya. Itu menjadi bukti bahwa sistem
manajemen pertanahan di Indonesia masih kurang optimal. Sistem manajemen pertanahan memerlukan informasi
pertanahan yang mutakhir dan akurat, sehingga diharapkan meningkatkan layanan informasi pertanahan kepada masyarakat.
Keberadaan suatu sistem informasi yang efisien sangat diharapkan mampu mengelola data dengan struktur yang kompleks
dan dengan jumlah yang besar karena hal ini dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan. Basis data merupakan
kunci untuk menjadikan sebuah sistem informasi pertanahan menjadi baik atau tidak. Tujuan dari penelitian ini adalah
menganalisis bagaimana dalam membangun sebuah basis data untuk sistem informasi pertanahan yang mampu
memudahkan dalam pengambilan suatu kebijakan. Metode yang digunakan dalam pembuatan basis data adalah dengan
menggunakan pendekatan terhadap 3 desain basis data yang dibuat secara berurutan, yaitu desain konseptual, desain logikal,
dan desain fisikal. Sedangkan untuk tahap awal dari membangun basis data adalah merencanakan informasi apa saja yang
dibutuhkan dalam sistem informasi pertanahan yang berkaitan dengan data spasial, data tekstual maupun data pendukung
lainnya yang mencakup informasi data pertanahan.Basis data pertanahan yang terintegrasi digunakan untuk berbagai jenis
data tambahan, sehingga baik dan cukup dalam jenis serta kapasitasnya. Untuk mewujudkan basis data terintegrasi ini
dibutuhkan penanganan dan dukungan dari pemerintah yang konsisten yang merupakan kunci pembangunan tercapai
dengan baik.
Kata kunci : basis data, SIP, data spasial, data tekstual, terintegrasi
ABSTRACT - Utilization of natural resources such as land became intensified and often leads to conflict. Such conflicts
often occur because parties who wants to take controlof the the land and claim ownership to be developed into housing,
buildings and so forth. It became an evident that the land management system in Indonesia is still less optimal. Land
management system requires la up to date and accurate land information, so it is expected to improve land information
services to the public. The existence of an efficient information system is highly expected to manage data with complex
structures and large quantities because it can help in the decision making process. Database is the key to determine a land
information system is good or not. The aim of this study is to analyze how to build a database for land information system
that is able to provide some good facility in making policy. The method in creating a database is these three designs
approaches sequentially, ie conceptual design, logical design and physical design. As for the early stages of establishing a
database is to plan what information is needed in land information systems related to spatial data, textual data and other
supporting data which includes land records information. An integrated databaseused to share main and additional data,
therefore a better and capable of storing bigger amouunt of data. Government’s consistent support is highly necessary to
create a better and integrated LIS in order to achieve development successness.
Key Words : Database, LIS, Spatial Data, Textual Data, Integrated
1. PENDAHULUAN
Tanah sebagai salah satu kekayaan sumber daya alam, sangat penting dan memerlukan suatu sistem
manajemen yang efektif. Dalam suatu sistem manajemen pertanahan memerlukan informasi pertanahan yang
mutakhir, akurat dan sejalan dengan kebutuhan tanah yang semakin tinggi. Salah satu agenda dari Badan
Pertanahan Nasiona RI yaitu membangun Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS)

2. private
property
SIMULASI -- S E M I N A R M K Sistem Informasi Pertanahan 2 0 1 5
2
dan Sistem Pengamanan Dokumen Pertanahan di seluruh Indonesia (Affandi, 2010). Hal ini bertujuan untuk
memperbaiki kualitas dan kuantitas pengelolaan informasi pertanahan, sehingga diharapkan meningkatkan
layanan informasi pertanahan kepada masyarakat. Keberadaan suatu sistem informasi yang efisien
sangat diharapkan mampu mengelola data dengan struktur yang kompleks dan dengan jumlah yang besar
karena hal ini dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan. Untuk mengumpulkan data informasi
geografis dapat diambil dari peta tematik, penelitian, pengukuran dilapangan, atau kumpulan data statistik yang
dikumpulkan oleh instansi-instansi pemerintah (termasuk data sensus di dalamnya). Dari data-data tersebut pada
umumnya mengandung lebih dari satu atribut yang diasosiasikan dengan lokasi spasialnya.
Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003, dinyatakan bahwa seluruh
tingkatan pemerintahan diminta untuk mengambil langkah-langkah pengembangan e-Government yang dimulai
dari menyusun rencana aksi sampai dengan mengimplementasikan e-Government. Implementasi ini harus dapat
dilakukan mulai dari tingkat nasional sampai dengan tingkat daerah kabupaten/kota. Berkaitan dengan hal itu
maka disadari bahwa penyediaan data dan informasi digital sangat diperlukan, sehingga diperlukan sebuah basis
data yang dapat diakses oleh sistem informasi geografis, sehingga dapat menyediakan sekaligus menganalisis
data-data berupa peta digital untuk keperluan pengambilan kebijakan. Data dan informasi pertanahan saat ini
menjadi kebutuhan pokok berbagai pihak yang harus segera terlayani. Ketersediaan data/informasi pertanahan
merupakan salah satu unsur penting dalam tata pengelolaan negara guna perencanaan, perancangan dan
pengambilan keputusan.
Permasalahan yang muncul adalah bagaimana membangun sebuah basis data untuk mendukung sistem
informasi pertanahan yang baik. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis bagaimana dalam membangun
sebuah basis data untuk sistem informasi pertanahan yang mampu memudahkan dalam pengambilan kebijakan.
2. METODE
Tahap awal dari membangun basis data adalah merencanakan informasi apa saja yang dibutuhkan dalam
sistem informasi pertanahan yang berkaitan dengan data spasial, data tekstual maupun data pendukung lainnya
yang mencakup informasi data pertanahan. Data spasial menampilkan informasi secara grafis yakni dibutuhkan
peta dasar, batas administrasi wilayah, objek alami maupun buatan manusia (sungai, jaringan jalan, dll) hingga
batas-batas persil. Objek – objek tersebut di-overlay dengan layer masing-masing. Sedangkan data tekstual
berupa data atribut yang disimpan dengan tabulasi dan relasi antaranya untuk melengkapi informasi dari data
spasial.
Data – data yang telah diperoleh kemudian dibuat desain basis data yang memiliki 3 tahapan, yaitu (Teorey,
2009):
1. Desain konseptual; membangun representasi konseptual dari basis data yang terdiri atas identifikasi
entitas.
2. Desain logikal; menerjemahkan representasi konseptual ke struktur logikal dari basis data yang terdiri
atas desain antar hubungan.
3. Desain fisikal; menampilkan bagaimana struktur logikal menjadi implementasi secara fisik dalam
bentuk tabel.
Ketiga tahapan dalam mendesain basis data tersebut telah mencakup penyusunan basis data secara
keseluruhan, termasuk entitas, Enterprise Rule, Entity Relationship, Obligatory/Non Obligatory, Diagram, Entity
Relationship, dan Tabel Skeleton (Silvianto, 2009). Proses desain basis data ini menghasilkan hubungan
(relationship) antara tabel-tabel entitas yang kemudian nantinya akan dilakukan proses penggabungan data
spasial dan tekstual dengan editing peta.

3. private
property
SIMULASI -- S E M I N A R M K Sistem Informasi Pertanahan 2 0 1 5
3
Gambar 1. Diagram Alir Pembuatan Desain Basis Data Dalam Sistem Informasi Pertanahan
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Desain Basis Data
Data spasial disiapkan dengan layer yang berbeda-beda dalam bentuk shapefile yang terdiri dari
beberapa file terpisah dengan format (.shp) yang menyimpan kenampakan geometri, file indeks yang
menyimpan indeks dari kenampakan geometri (.shx) dan file dBase yang menyimpan informasi atribut
(.dbf). Data spasial bisa diperoleh dari file shapefile yang telah tersedia sebelumnya ataupun dari peta
raster yang terlebih dahulu perlu dilakukan digitasi (on screen digitizing). Pengkonversian data raster
menjadi data vektor ini dilakukan untuk memudahkan dalam melakukan analisis spasial karena unit
spasial dalam data vektor lebih memungkinkan untuk dilakukan perubahan skala (Basyid, 2011).
Kemudian dilakukan analisis spasial yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari penggabungan
data-data spasial yang relevan sehingga menghasilkan informasi yang baru. Analisis spasial ini
dilakukan dengan antara lain overlay, buffer dan intersect (Situmorang, 2010).
Pengumpulan Data
Data Spasial Data Tekstual
Input Tabulasi Data
Desain relasi dan query
antar tabel
Overlay layer-layer yang
diperlukan
Editing peta
Pembuatan Webgis SIP

4. private
property
SIMULASI -- S E M I N A R M K Sistem Informasi Pertanahan 2 0 1 5
4
Gambar 2. Contoh Integrasi Data Tekstual dan Spasial
(Sumber: Badan Pertanahan Nasional, 2014)
Data spasial memiliki data atribut internal yang akan digabungkan dengan data atribut eksternal
(data tekstual). Penyusunan data tekstual yang digunakan didasarkan pada elemen-elemen data yang
berhubungan dengan pertanahan. Jika mengacu pada 3 tahapan desain basis data menurut Teorey tahun
2009 seperti yang telah disebutkan sebelumnya, maka dapat dibentuk suatu basis data dengan desain
konseptualnya. Tujuannya adalah untuk memperoleh pandangan dari user mengenai topik GIS yang
akan dibangun. Entitas yang digunakan untuk sistem informasi pertanahan dapat dilihat pada tabel 1
berikut.
Tabel 1. Contoh Daftar Entitas Basis Data
No. Entitas Atribut
1 Kelurahan
Kode Kelurahan
Nama Kelurahan
2 Kecamatan
Kode Kecamatan
Nama Kecamatan
3 Kota/Kabupaten
Kode Kota/Kabupaten
Nama Kota/Kabupaten
4 Provinsi
Kode Provinsi
Nama Provinsi
5 Persil
ID Persil
No. Induk Persil
Luas Persil
Alamat Persil
RT Persil
RW Persil
6 Kepemilikan
Kode Kepemilikan
Jenis Kepemilikan
7 Sertifikat
Kode Sertifikat
Jenis Sertifikat
8 Penggunaan
Kode Penggunaan
Jenis Penggunaan
9 Pemilik ID Pemilik

5. private
property
SIMULASI -- S E M I N A R M K Sistem Informasi Pertanahan 2 0 1 5
5
No. Identitas Pemilik
Nama Pemilik
Alamat Pemilik
10 Jenis Identitas
Kode Jenis Identitas
Nama Jenis Identitas
11 Status Kewarganegaraan
Kode Kewarganegaraan
Status Kewarganegaraan
12 Jenis Pekerjaan
Kode Jenis Pekerjaan
Pekerjaan
13 Zona Nilai Tanah
ID Persil
Tanggal Transaksi
Nilai Transaksi
Nilai PBB
Nilai Pasar
Nilai Bangunan
Nilai Tanah
Nilai Tanah Per Satuan Luas
14 Sengketa, Konflik dan Perkara
ID SKP
Nama Penggugat
Nama Tergugat
Tipe Perkara
Objek Gugatan
Status Tanah
Akar Permasalahan
Pokok Gugatan
Putusan
Deskripsi
Sistem informasi pertanahan yang terintegrasi didesain untuk menampung data-data yang bertaraf
nasional, sehingga daftar entitas tersebut juga membutuhkan keterangan hingga tingkat provinsi.
Dimanapun suatu bidang tanah atau persil berada, masing-masing harus memiliki data sesuai dengan
daftar entitas tersebut, sehingga diharapkan data pertanahan tiap persil di Indonesia akan seragam dan
lengkap serta standardisasi data pertanahan akan jelas secara nasional.
Desain konseptual yang telah ditentukan lalu diterjemahkan dengan pemodelan data yang berbasis
relasional. Pemodelan relasional yakni model penyimpanan dimana basis data dipilah ke dalam
beberapa tabel yang saling berhubungan. Ditetapkan hubungan antar tabel dari setiap entitas
(Mubarok, 2012). Berikut adalah diagram ER secara keseluruhan dalam gambar 2.

6. private
property
SIMULASI -- S E M I N A R M K Sistem Informasi Pertanahan 2 0 1 5
6
Gambar 2. Diagram ER Desain Basis Data Dalam Sistem Informasi Pertanahan
Diagram ER pada gambar 2 diatas menunjukkan hubungan/relasi antar entitas. Struktur data seperti
diatas sangat erat kaitannya dalam bidang pertanahan terutama untuk Pemilikan, Penguasaan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T), Sengketa, Konflik dan Perkara (SKP), dan Zona Nilai
Tanah (ZNT). Tabel T_PERSIL mengandung atribut yang berkaitan dengan Zona Nilai Tana dan
Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T). Terkait masalah Sengketa,
Konflik dan Perkara dimiliki oleh Tabel T_SKP. Sedangkan Tabel T_PEMILIK mendefinisikan segala
keterangan tentang pemilik persil.
Kemudian dilakukan desain fisikal yang bertujuan untuk menetapkan bagaimana model data yang
direpresentasikan dalam desain logikal untuk disimpan dalam sistem manajemen data. Untuk itu
dibentuk tabel skeleton untuk membantu dalam analisa terkait data Pemilikan, Penguasaan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T), Sengketa, Konflik dan Perkara (SKP), dan Zona Nilai
Tanah (ZNT).
T_PEMILIK
ID_PEMILIK
KD_PEKERJAAN
KD_KELURAHAN
KD_KEWARGANEGARAAN
KD_IDENTITAS
NO_ID_PEMILIK
NM_PEMILIK
ALAMAT_PEMILIK
T_PERSIL
ID_PERSIL
ID_SKP
KD_PENGGUNAAN
KD_KEPEMILIKAN
KD_JENIS_SERTIFIKAT
KD_KELURAHAN
ID_PEMILIK
NO_INDUK_PERSIL
LUAS_PERSIL
ALAMAT_PERSIL
RT_PERSIL
RW_PERSIL
TGL_TRANSAKSI
NILAI_TRANSAKSI
NILAI_PBB
NILAI_PASAR
NILAI_BANGUNAN
NILAI_TANAH
NILAI_TANAHPERM2
TM_JENIS_IDENTITAS
KD_IDENTITAS
NM_IDENTITAS
TM_KELURAHAN
KD_KELURAHAN
KD_KECAMATAN
KD_KOTAKAB
KD_PROVINSI
NM_KELURAHAN
TM_KEPEMILIKAN
KD_KEPEMILIKAN
NM_KEPEMILIKAN
TM_JENIS_SERTIFIKAT
KD_JENIS_SERTIFIKAT
NM_JENIS_SERTIFIKAT
TM_PENGGUNAAN
KD_PENGGUNAAN
NM_PENGGUNAAN
T_SKP
ID_SKP
PENGGUGAT
TERGUGAT
TIPE_PERKARA
OBJEK_GUGATAN
STATUS_TANAH
AKAR_PERMASALAHAN
POKOK_GUGATAN
PUTUSAN
KETERANGAN
TM_KEWARGANEGARAAN
KD_KEWARGANEGARAAN
NM_KEWARGANEGARAAN
TM_PEKERJAAN
KD_PEKERJAAN
NM_PEKERJAAN
TM_KECAMATAN
KD_KECAMATAN
NM_KECAMATAN
TM_KOTAKAB
KD_KOTAKAB
NM_KOTAKAB
TM_PROVINSI
KD_PROVINSI
NM_PROVINSI
A
B
C

7. private
property
SIMULASI -- S E M I N A R M K Sistem Informasi Pertanahan 2 0 1 5
7
Tabel 2. Tabel Skeleton Data Spasial
No Nama Tabel Atribut
1 Kelurahan #KD_KELURAHAN, NM_KELURAHAN
3 Kecamatan #KD_KECAMATAN, NM_KECAMATAN
4 Kota/Kabupaten #KD_KOTAKAB, NM_KOTAKAB
5 Provinsi #KD_PROVINSI, NM_PROVINSI
6 Persil
#ID_PERSIL, NO_INDUK_PERSIL, LUAS_PERSIL,
ALAMAT_PERSIL, RT_PERSIL, RW_PERSIL, TGL_TRANSAKSI,
NILAI_TRANSAKSI, NILAI_PBB, NILAI_PASAR,
NILAI_BANGUNAN, NILAI_TANAH, NILAI_TANAHPERM2
Tabel skeleton dibagi menjadi data spasial dan non spasial. Data spasial berkaitan dengan data
terkait kondisi geografis objek yang ditunjukkan pada Tabel 2. Sedangkan pada Tabel 3 menunjukkan
tabel skeleton data non spasial yakni data – data yang merupakan keterangan terkait pertanahan yang
tidak berkaitan dengan kondisi geografisnya.
Tabel 3. Tabel Skeleton Data Non Spasial
No Nama Tabel Atribut
1 Kepemilikan #KD_KEPEMILIKAN, NM_KEPEMILIKAN
2 Sertifikat #KD_SERTIFIKAT, JENIS_SERTIFIKAT
3 Penggunaan #KD_PENGGUNAAN, JENIS_PENGGUNAAN
4 Pemilik
#ID_PEMILIK, NO_ID_PEMILIK, NM_PEMILIK,
ALAMAT_PEMILIK
5 Jenis Identitas #KD_IDENTITAS, NM_IDENTITAS
6
Status
Kewarganegaraan
#KD_KEWARGANEGARAAN, NM_KEWARGANEGARAAN
7 Jenis Pekerjaan #KD_PEKERJAAN, NM_PEKERJAAN
8
Sengketa,
Konflik dan
Perkara
#ID_SKP, JUDUL_SKP, NM_PENGGUGAT, NM_TERGUGAT,
TIPE_PERKARA, OBJEK_GUGATAN, STATUS_TANAH,
AKAR_PERMASALAHAN, POKOK_GUGATAN, PUTUSAN,
KETERANGAN

8. private
property
SIMULASI -- S E M I N A R M K Sistem Informasi Pertanahan 2 0 1 5
8
3.2 Basis Data Pertanahan Terintegrasi
Sebenarnya saat ini sudah ada program pengembangan yang berkaitan dengan sistem informasi
pertanahan, misalnya Sistem Informasi Pertanahan Perkotaan (SIPP) atau juga disebut ULIS (Urban Land
Information System) (Aisyiah, 2010). SIPP merupakan program komputerisasi dari proyek pembangunan
perkotaan bagi kota-kota sekunder. Program ini mencakup konversi data pendaftaran tanah dan kadastral
ke dalam basis data, pengadaa perangkat keras dan perangkat lunak dan mendidik tenaga operasional
dalam menggunakan basis data tersebut. Namun kondisi data pertanahan kepemilikan belum seluruhnya
terintegrasi dengan sempurna, baik itu relasi antara data textual buku tanah dan surat ukur maupun antara
data textual tersebut dengan data spasial bidang tanah yang direpresentasikan dalam peta pendaftaran
(Noor, 2008).
Belum ada upaya untuk membangun suatu sistem informasi pertanahan yang terintegrasi antara satu
instansi dengan instansi lain. Hal tersebut merupakan dipacu dengan adanya hambatan yakni adanya
perbedaan dalam hardware, software dan sistem proyeksi yang digunakan. Belum ada koordinasi yang
baik antar departemen atau instansi mengenai standardisasi dan penyeragaman format data. Dalam hal
sistem proyeksi, BPN menggunakan sistem proyeksi TM3o
, sementara Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan
Bangunan menggunakan sistem proyeksi UTM (Aisyiah, 2010). Sehingga sulit untuk dilakukan pertukaran
data. Selain itu, adanya beberapa instansi yang melakukan pengukuran terhadap bidang-bidang tanah yang
sama. Hal ini menyebabkan sebuah bidang tanah memiliki hasil ukuran yang berbeda-beda yang pada
akhirnya menyebabkan SIP yang dihasilkan tidak terjamin akurasinya.
Diperlukan tindakan nyata dari pemerintah untuk mengkoordinasi masalah ini. Koordinasi dan integrasi
dibutuhkan kinerja yang berkesinambungan antar departemen dan instansi. Perlu adanya koordinasi
dimana setiap instansi bertanggungjawab terhadap informasi yang dimiliki dan bagaimana pertukaran
informasi antar instansi dapat diatur. Basis data yang terintegrasi sangat penting. Banyaknya data tanah
dan kebutuhan untuk berbagi informasi sehingga tidak memungkinkan jika hanya diatasi oleh sedikit basis
data. Basis data hendaknya berkapasitas besar dan sistematis sehingga inventarisasi data menjadi efektif
dan tepat. Sehingga nantinya sistem informasi pertanahan fleksibel untuk menerima berbagai jenis data
tambahan yang baru, baik cukup dalam kapasitasnya dan jenisnya karena basis data sudah mencakup
banyak jenis data jika sudah terintegrasi.
4. KESIMPULAN
Dari apa yang telah dilakukan dalam penelitian tugas akhir ini dapat disimpulkan:
a) Model basis data spasial dapat mengungkapkan pola atau gambaran umum dalam pendesainan system
informasi yang terintegrasi.Dimulai dari penentuan entitas dan atribut, lalu pembuatan ER diagram dan
bentuk fiskal relasi datanya. Data spasial yang dipakai memiliki data atribut internal yang akan
digabungkan dengan data atribut eksternal (data tekstual). Penyusunan data tekstual yang digunakan
didasarkan pada elemen-elemen data yang berhubungan dengan pertanahan.
b) Basis data pertanahan yang terintegrasi dan fleksibel digunakan untuk menerima berbagai jenis data
tambahan yang baru, baik dan cukup dalam kapasitas serta jenisnya karena basis data sudah mencakup
banyak jenis data jika sudah terintegrasi. Untuk mewujudkan basis data terintegrasi itu penanganan dan
dukungan dari pemerintah yang konsisten adalah kunci agar pembangunannya tercapai dengan baik.
5. UCAPAN TERIMAKASIH
Ucapan terima kasih ditujukan kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atas dukungan data dalam
pelaksanaan penelitian ini melalui riset pengembangan kapasitas. Selain itu tidak lupa kami haturkan pula kepada
pihak-pihak terkait atas terlaksananya riset yang telah selesai dengan baik.

9. private
property
SIMULASI -- S E M I N A R M K Sistem Informasi Pertanahan 2 0 1 5
9
6. DAFTAR PUSTAKA
Affandi, Ahmad. (2010). Pengembangan Sistem Informasi Geografis Untuk Basis Data Pertanahan Propinsi`
(Studi Kasus Kota Surabaya). Skripsi Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Surabaya.
Aisyiah N, Erawanta TT. (2010). Sistem Informasi Pertanahan Sebagai Alat Untuk Pengembangan. Magistra
No.72 Th. XXII.
Basyid MA, Suradianto D. (2011). Pembangunan Basis Data Guna Lahan Kabupaten Bengkalis. Jurnal
Rekayasa Institut Teknologi Nasional No.1 Vol. XV : 39-47. Malang.
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. (2014). Data Spasial Pertanahan : Tantangan dan Harapan.
Workshop Teknik Geodesi UNDIP, 4 Desember 2014. Semarang.
Mubarok, Muhsin. (2012). Pembuatan Aplikasi Desktop GIS Data Pertanahan (P4T, SKP dan ZNT). Skripsi
Institut Teknologi Bandung.
Noor, Mukhamad Rukhyat. (2008). Aspek Hukum Teknologi Digital dan Dokumentasi Pertanahan. Jakarta.
Republik Indonesia. (2003). Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan
Strategi Nasional Pengembangan e-Goverment. Sekretariat Kabinet RI. Jakarta.
Situmorang N, Basofi A, Prasetyaningrum I. (2010). SIG Pemetaan Jenis Hak Atas Tanah. Politeknik
Elektronika Negeri Surabaya, Institut Teknologi Sepuluh Nopember : Surabaya.
Silvianto, Hendro. (2009). Study Sistem Basis Data Untuk Pembuatan Multi Purpose Kadaster (Studi Kasus :
Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang). Skripsi Institut Teknologi Nasional. Malang.
Teorey TJ, Lightstone SS, Nadeau TP. (2006). Database Modeling and Design : Logical Design, Fourth Edition.
Morgan Kauffmann Publishers. Amerika Serikat.