Dokumen tersebut membahas kebijakan data center di Indonesia. Saat ini regulasi data center belum sepenuhnya dipenuhi oleh berbagai sektor dan belum terintegrasi secara nasional. Pemerintah berupaya meningkatkan pengaturan teknis data center sesuai peraturan perundang-undangan serta merencanakan roadshow untuk mengetahui kebutuhan data center di seluruh Indonesia.

1. Kebijakan Data Center di Indonesia
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
Jakarta, 24 November 2016
Indonesia Internet Expo & Summit (IIXS) 2016

2. Apa itu Data Center?
...Data Center works as
a Hub and information
resources are being
concentrated on the
data center.
Penggunaan Data Center:
• Private Domain or Enterprise
• Public Domain
2

3. Data Center
• Data Center adalah suatu fasilitas yang
digunakan untuk menempatkan sistem
komputer dan komponen-komponen
terkaitnya, seperti sistem
telekomunikasi dan penyimpanan data
untuk keperluan penempatan,
penyimpanan, dan pengolahan data*).
• Fasilitas ini biasanya mencakup juga
catu daya, redundan atau cadangan,
koneksi komunikasi data redundan,
pengontrol lingkungan (misal: Air
Conditioning/AC, ventilasi), dan sistem
keamanan baik fisik maupun non-fisik.
3
*) Penjelasan Pasal 17 (2) PP82/2012 PSTE

4. Tipe Data Center
Berdasarkan ketersediaan infrastruktur
Tier I - Basic Tier II – Redundant
Components
Tier III – Concurrently
Maintainable
Tier IV – Fault Tolerant
• Single path for power
and cooling
distribution
• No redundant
components
• May not have a raised
floor
• Susceptible to
disruption from
planned and
unplanned activity
• 28.8 hours of annual
downtime
• Single path for power
and cooling
distribution
• Redundant
components
• Has a raised floor
• Slightly less
susceptible to
disruptions than Tier I
• 22 hrs of annual
downtime
• Multiple power and
cooling distribution
paths – Only one
active path
• Redundant
components
• Allows for any
planned site
infrastructure activity
without disrupting
computer hardware
operation
• 1.6 hrs of annual
downtime
• Multiple active power
and cooling
distribution paths
• Redundant
components
• All computer
hardware must have
dual power inputs
• Can sustain at least
one worst-case,
unplanned failure or
event with no critical
load impact
• 0.4 hrs of annual
downtime
Sumber: Uptime Institute
4

5. Regulasi Data Center di Indonesia
5
• Pasal 40 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
yang mengatur Pemerintah memfasilitasi data elektronik strategis dan rekam
jejaknya ke pusat data.
• Pasal 17 PP82/ 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik
(PSTE) tentang kewajiban penempatan pusat data dan DRC di wilayah Indonesia.
• Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia No: 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan
Manajemen Risiko dalam Penggunaan TI oleh Bank Umum tentang “kewajiban
bank melakukan pengendalian fisik dan lingkungan Pusat Data dan DRC”.
• Perpres 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014 – 2019 dimana
disebutkan pengaturan data center “...Data Center harus terintegrasi”.
• Perpres RPJMN No. 2 Tahun 2015 : Banyaknya Data Center yang belum optimal.

6. Kondisi Saat ini
• Masih banyak sektor yang belum dapat memenuhi kebijakan dan regulasi
yang mengarah kepada penempatan Data Center di dalam negeri
(inCountry).
• Setiap Kementerian/Lembaga didorong mengembangkan e-Government,
namun kurang optimal penggunaan APBN untuk menjalankannya.
• Belum terintegrasi Data Nasional Indonesia.
• Potensi pasar yang akan semakin besar mengingat pengguna internet di
Indonesia sudah mencapai 126 juta pada tahun 2016 (APJII).
• 80% pengguna internet Indonesia akses Global.
• Belum ada pengaturan teknis data center di Indonesia.
6

7. Infrastruktur Data Center Lembaga/ Kementerian
• Berdasarkan Pemeringkat eGovernment Indonesia (PeGI) 2015, hanya
30% yang dikatakan layak
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
Infrastruktur Data Center
7

8. Pasar Data Center di Indonesia
8
Sumber: IDPro 2016

9. Potensi pasar Layanan DC/ DRC di Indonesia
9

10. Potensi pasar Layanan DC/ DRC di Indonesia...
Data Bencana (Idealnya Data Center tidak dibangun di Jawa)
10

11. Pembangunan Kabel Laut SEA-ME-WE5 dan SEA-US
11

12. Tujuan RPM Pusat Data dan Penanganan
Bencana (dalam penyusunan)
1. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi
pengelola dan pengguna pusat data;
2. melindungi kepentingan umum dari penyalahgunaan dan resiko
kerugian akibat pengelolaan dan penggunaan pusat data yang tidak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh dan
menggunakan pusat data;
4. memberikan perlindungan dan penegakan kedaulan negara
terhadap data warga negaranya

13. Kerangka RPM Pusat Data dan Penanganan
Bencana
1. Tata Kelola Penyelenggara Pusat Data
2. Organisasi Penyelenggara Pusat Data
3. SDM Penyelenggara Pusat Data
4. Limbah Barang Penyelenggara Pusat Data
5. Kelengkapan peralatan/infrastruktur mengacu kepada PEDOMAN PUSAT
DATA
13

14. Tindak Lanjut
14
1. Perlu disusun kebijakan dan regulasi teknis yang mengatur Pusat
Data dan DRC sebagaimana penjabaran PP82/2012.
2. Pengaturan harus mencakup berbagai aspek termasuk organisasi,
tata kelola, Sumber Daya Manusia, Limbah dan Kelengkapan
Peralatan.
3. Perlu dilakukan roadshow untuk mengetahui kebutuhan data center
di Indonesia ke para pemangku kebijakan/ regulator sektoral dan
pelaku bisnis.

15. Direktorat e-Business
Ditjen Aplika Informatika, Kementerian Kominfo
15