konsentrasi GHG di atmosfer adalah akibat aktivitas anusia di seluruh dunia. Emisi dari permukiman, transportasi, industri telah mengakibatkan pemanasan global.

1. 1

2. PENGARUH PERUBAHAN IKLIM
GLOBAL PADA PERENCANAAN
PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
DI INDONESIA
BUDHY TJAHJATI S. SOEGIJOKO
9 APRIL 2011
2

3. A. PERUBAHAN IKLIM
Konferensi Tingkat Tinggi di
Rio de Janeiro (1992)
mengemukakan bahwa
konsentrasi GHG di
atmosfer adalah akibat
aktivitas anusia di seluruh
dunia. Emisi dari
permukiman, transportasi,
industri telah
mengakibatkan
pemanasan global.
Fenomena ini memberikan
dampak besar bagai
kehidupan manusia. Maka
sangat mendesak untuk
diupayakan adaptasi dan
mitigasi dan untuk
menangani pengaruhnya
pada pembangunan
wilayah dan kota
3

4. DAMPAK PERUBAHAN IKLIM
Kenaikan muka air laut banjir,
rob
Peningkatan Frekuensi dan
kedahsyatan badai
Krisis air
Pencairan es kutub
Pergeseran musim
Krisis pangan
Meluasnya penyakit
etc
4

5. Kota memberikan kontribusi besar
pada perubahan iklim karena
aktivitas manusia terkonsentrasi di
perkotaan.
Kota juga merupakan bagian
penyelesaian masalah dalam upaya
adaptasi dan mitigasi perubahan
iklim
5

6. Upaya Penanganan Perubahan Iklim
Area kunci Prioritas UN Habitat untuk menangani perubahan
iklim
• Adaptasi
• Pengembagan Kapasitas
• Pendanaan Kegitaan dari mitigasi dan adaptasi
• Pengurangan emisi dan deforestasi dan degradasi (REDD)
• Transfer Teknologi
6

7. • The Asean Cities Climate Change Resilience Network (ACCCRN)  untuk
membantu pengembangan strategi adaptasi ketahanan kota- kota di Asia
(2009-2012)
• GIZ-PAKLIM (Policy Advice for Environment and Climate Change) Kerjasama
teknis dari pemerintah Jerman untuk meningkatkan kapasitas pemerintah
daerah (2009-2016)
• Climate Resilience Cities (CRC). Bank Dunia membantu masyarakat Lokal
menyusun Rencana aAksi Ketahanan Lokal.
• The Stakeholder Coordination, advocacy, Linkages and engagement for
Resilience (SCALE-R) didanai USAID untuk meningkatakan ketahanan
masyarakat yang rentan dampak perubahan iklim
• Program Kampung Iklim. Inisiatif dari KLHmemberikan bantuan hibah dan
menggerakkan partisipasi lembaga pelaksana untuk adaptasi dan mitigasi di
tingkat komunitas.
Program dan inisiatif dari berbagai pihak.
7

8. B. RESPON INTERNASIONAL
• United Nations Convention on Climate Change
(UN FCC)
• Protocol Kyoto 1997
8

9. C. DAMPAK PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA
• Ekosistem akibat kenaikan suhu udara, air dan bumi
• Intrusi air lautwater security
• Food security
• Kenaikan permukaan air laut  terbenamnya
permukiman
• Perubahan pola musim dan hujan
• Kesehatan, malnutrisi
9

10. D. RESPON INDONESIA DALAM PERUBAHAN IKLIM
• Dibentuknya Dewan Nasional Perubahan Iklim
• Disusunnya Roadmap terkait dengan Perubahan Iklim di Indonesia
• Dibentuknya Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)
• Komitmen untuk mengurangi GHG 26% pada 2020
• Penyusunan “Yellow Book- Natioanal Development Planning : Indonesia
Responses to Climate Change
10

11. Tujuan utama kebijakan mengatasi dampak perubahan iklim adalah
mengintegrasikan program ke dalam proses perencanaan pembangunan nasional
serta menajukan prioritas utama per sektor dan lintas sektor. Proses integrasi ini
berdasarkan pada 3 prinsip dasar.
a)Partisipasi segenap pemangku kepentingan
b)Pertimbangan antara eksploitasi dan konservasi sumber daya alam
c)Keterpaduan antar sektor dan antar wilayah dengan mengesampingkan ego
sektoral dan ego daerah
Bentuk respon Indonesia terhadap climate change berupa mitigasi (mengurangi
dampak dari perubahan iklim) dan adaptasi( penyiapan diri dan penyesuaian
terhadap perubahan iklim.
Strategi mitigasi dan adaptasi adalah upaya mewujudkan kota berkelanjutan dan
inklusif (kota bagi semua lapisan masyarakat) dan penerapan 5 upaya, yaitu:
•Memadukan perencanaan fisik, lingkungan, sosial dan ekonomi
•Mewujudkan kota yang pro-poor
•Meningktakan insentif fiskal dan moneter untuk mengurangi emisi karbon
•Mempromosikan gaya hidup rendah karbon
•Memadukan mitigasi dan adaptasi dalam perencanaan dan pengelolaan kota
11

12. E. DAMPAK PADA KAWASAN PERKOTAAN INDONESIA
• Banjir, intrusi air laut
• Tekanan pada infrastruktur transportasi, sistem penyediaan air bersih,
energi
• Kenaikan suhu
• Kenaikan curah dan frekuensi hujan
• Badai tropis yang semakin intensif
• Meluasnya kekeringan
• Meningkatnya permukaan air laut
12

13. Tatanan Baru dalam
Perencanaan
Pembangunan Nasional
13

14. • Kestabilan ekonomi makro merupakan prasarat esensial mencapai
pertumbuhan yang dibutuhan bagi pembangunan, dikaitkan dengan kriteria
sosial dan keberlanjutan lingkungan.
• Diperlukan upaya khusus untuk pemerataan pembangunan
• Dibutuhkan pendekatan dan kebijaksanaan yang komprehsif dan terpadu.
• Dibutuhkan proses- proses yang responsif pada kondisi- kondisi yang berubah
yang melibatkan seluruh pihak yang terkait.
A. Pemikiran Pemikiran Baru di Dunia
14

15. ISU ISU GLOBAL
• Pokok masalahnya bukan dalam mempertentangkan peran namun
bagaimana dapat saling melengkapi.
• Diperlukan sekelompok kebijakna yang saling mendukung
• Perlu disepakati tujuan- tujuan pembangunan global yang dapat
dijabarkan ke dalam kerangka pembangunan nasional
• Perlu mengkaitkan pertumbuhna ekonomi, dan mengatasi
permasalahan sosial budaya.
• Globalisasi. masalah nasional menjadi masalah internasional
• Isu migrasi internasional
• Masaah lingkungan global.
15

16. • Adanya pluralisasi politik yang memunculkan
demokratisasi, desentralisasi dan urbanisasi. Diperlukan
kesiapan pemerintah dan pola- pola baru dalam
perencanaan pembangunan yang terdesentralisasi.
• Adanya urbanisasi merupakan tantangan menghadapi
peningkatan jumlah penduudk dan permasalahan terkait.
• Peran masyarakat dan dunia usaha perlu diwujudkan
dalam bentuk kemitraan dan partisipasi mulai dari
perencanaan, pelaksanaan pembangunan sampai dengan
pemantapan.
ISU ISU SUBNASIONAL
16

17. B. FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PEMBANGUNAN DI INDONESIA
• URBANISASI
• GLOBALISASI
• LOKALISASI
• PERUBAHAN DI KAWASAN ASIA
17

18. C. TATANAN BARU DI INDONESIA
• Krisis multidimensi menimbulkan pola pemerintahan baru
• Reformasi nasional
• Komitmen desentralisasi dan otonomi daerah
• Partisipasi Indonesia dalam percaturan dunia.
• Wacana tentang Good Governance
• Wacana amandemen UUD 1945.
• UU no 17 /2003 tentang pengelolaan keuangan negara dan kekuasaan atas
pengelolaan fiskal
• Dalam rangka desentralisasi dikeluarkan UU 22/99 tentang pemerintahan
daerahdan UU 25/99 tentang perimbangan Keuangan antara Pusat dan
Daerah.
• Landasan dan masukan penyusunan rencana penbangunna nasional adalah UU
24/92 mengenai penataan ruang.
18

19. Tantangan Pembangunan Perkotaan
1. Urbanisasi yang pesat serta perkembangan kota- kota besar.
Permasalahan urbanisasi tidak hanya dapat diselesaikan kota namun
juga kota kecil dan desa- desa dalam suatu sistem permukiman.
2. Keberlanjutan Pembangunan Kota yang meliputi masalah kualitas
hdup, penanggulangan kemiskinan dan pengelolaan lingkungan
perkotaan.. Terbebas dari kelaparan, keampuan untuk hidup sehat,
tersedia pendidikan, permukiman dan pelayanan dasar yag terjangkau,
lingkungan layak huni dan aman, terbebas dari kejahatan, kestabilan
kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat
3. Dimensi sektor perkotaan yang perlu ditangani, meliputi
kepemerintahan kota, kemampuan pendanaan pembangunan dan
penyediaan sarana, prasarana dan pelayanan perkotaan.
19

20. Yang perlu dipersiapkan
• Pemerintahan yang handal dan tata pemerintahan yang baik (good
governance) termasuk proses- proses akuntabilitas, transparansi, parsipatori,
efektif dan demokratis serta kelembgaan yang mantap.
• Kondisi kota dan iklim yang kondusif bagi investasi dengan tersedianya
pelayanan kota dan infrastruktur.
• Ketersedian sumber daya alam, manusia dan pendanaan
• Mengoptimalkan peran serta kota dalam globalisasi dengan meningkatkan
daya saing kota- kota dalam sistem perekonomian global.
20

21. Arahan ke depan
21

22. • Perlu adanya keterpaduan kebijakan pembangunan yang difokuskan pada
pembangunan kawasan atau wilayah- nasional, propinsi, kabupaten, kota.
• Dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan, banyak tujuan yang harus
dicapai, tidak hanya masalah lingkungan fisik, adanya keserasian antar
generasi, juga tujuan sosial ekonomi seperti meningkatkan pendapatan
perkapita, meningkatkan kualitas hidup termasuk memperoleh pelayanan
kesehatan dan pendidikan yang layak, kesempatan mengekspresikan aspirasi-
aspirasi sosial budaya dn sebagainya.
• Dalam pembangunan partisipatif, pemerintah dan stakeholder lainnya
memegang peranan penting, sehingga perlu dijabarkan peranan masing masing
untuk berbagai situasi dan kondisi yang berbeda.
• Masih banyak konsep yang perlu dikembangkan, dihayati, dipahami dan
diterapkan, tanpa adanya aturan yang sudah baku, maka dalam hal ini proses
dalam rangka mencapai tujuan pembangunan sama pentingnya dengan
kebijakan pembangunan itu sendiri
22

23. 23