Dokumen tersebut membahas tentang peran Indonesia dalam COP21 di Paris, termasuk komitmen pengurangan emisi sebesar 29% pada 2030, kerangka negosiasi, harapan untuk mencapai kesepakatan yang seimbang, dukungan pendanaan dan transfer teknologi, serta peran penting mekanisme REDD+ dalam mengurangi emisi hutan dan penyelamatan negara-negara hutan.

1. PENJELASAN MENTERI LHK PADA PRESS CONFERENCE
PARIS COP, 1 Desember 2015
I. KepentinganIndonesiadalam COP 21
1. Low carbon dan climate resilient development (dalam agenda ADP WS I).
Konsep Pembangunan Low Carbon didorong oleh UNFCCC sejak tahun 1992
yang intinya adalah sustainable development. Secara sederhana berarti
pembangunan yang tetap memberikan akses sumberdaya alam bagi generasi
yang akan datang seperti yang kita alami sekarang. Dengan kata lain tetap
menjaga sumberdaya alam, tidak boleh mengalami deplesi. Pembangunan
seperti ini misalnya dalam sumberdaya hutan, sumberdaya air, dan
sumberdaya energi. Prinsipnya adalah pembangunan berkelanjutan.
Climate resilience development diintroduksi tahun 2014, yang untuk Indonesia
kita sudah mengenal tentang ketahanan nasional. Pada konteks ini, ketahanan
nasional dikaitkan dengan ancaman perubahan iklim. Konsep ketahanan
nasional itu sendiri adalah kekuatan dan keuletan bangsa dari dalam diri sendiri
menghadapi berbagai ancaman. Pada konteks perubahan iklim maka
ketahanan nasional dikaitkan dengan berbagai keputusan berkenaan dengan
ancaman menurunnya kualitas atmosfir akibat emisi gas serta ancaman
menurunnya sumber kekayaan alam(SKA) kita.
Semua keputusan pembangunan yang melemahkan kualitas sumber kekayaan
alam menjadi perhatian. Pada tahun 2014, agenda climate resillience, dikaitkan
dengan kondisi pesisir laut dan pantai atau coastal zones yang dinilai rentan.
Begitupun dikaitkan dengan konflik-konflik sumberdaya serta kondisi sumber
daya air. Bagian-bagian ini yang sekarang dinilai menghadapi ancaman yang
cukup serius.
2. ADP WS II mencakup perlunya peningkatan aksi sebelum 2020 sebagai dasar
diberlakukan agreement 2015, aksi mitigasi, dukungan implementasi
komitmen, dukungan pendanaan, kualitas teknologi, expertise, aksi adaptasi
serta keberadaan non state actors. Untuk Indonesia, komitmen dalam
pembangunan yang relevan untuk didudukkan mencakup NAWACITA Kabinet
yang meliputi : masuk dalam agenda negosiasi ADP WS II.

2. a. Menghadirkan Negara, melindungi dari dampak kenaikan suhu global
diatas 2 derajat Celsius, kesediaan lingkungan yang baik, menjaga
sumber kekayaan alam.
b. Tata kelola pemerintahan , tata kelola hutan, partisipatif aspiratif
(masyarakatadat), keadilan dan proses transparansi.
c. Membangun dari pinggiran dan desa, menjaga lingkungan kepulauan,
eksistensi pulau-pulau kecil dari dampak global, akses energy, kebijakan
alokasikeseimbangan pembangunan dan lingkungan.
d. Reformasi sistem dan penegakan hukum, penerapan keadilan dalam
penggunaan ska secara lestari yang berdasarkan taatazas.
e. Produktivitas rakyat, penyediaan lingkungan dan ska yang stabil dan
sustained, memenuhi pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan,
introduksigreen investing.
f. Kemandirian ekonomi, mengatasi kemiskinan, food security, energy
security, ketahanan air, sumberdaya ekonomi maritim, dan kebijakan
fiscal yang mendukung atasi dampak global.
g. Revolusi karakter, gaya hidup hemat energy, tanggung jawab
lingkungan, penerap dini atau pionier, menjaga kualitas SKA,
penyelamatan alam.
h. Perteguh kebhinekaan, melindungi keaneka-ragaman hayati, biodiversity
dan peran masyarakat adat, pelestarian kearifan lokal dan aktualisasi
dalam pembangunan.
3. Kontribusi terhadap upaya global dalam mencapai tujuan konvensi WS I, WS II,
Subsidiary Body for Implementation dan Subsidiary Body and Technologycal
Advice)
4. INDCposisiIndonesia
Indonesia berkomitmen : menurunkan emisi sebesar 29% dibawah business as
usual pada tahun 2030 sebesar 41% dengan bantuan internasional dan
penurunan emisi dilakukan dengan mengambil langkah :
a. Di bidang energy : pengalihan subsidi BBM ke sektor produktif, peningkatan
penggunaan sumber energi terbarukan hingga 23% dari konsumsi energi
nasionaltahun 2025, pengolahan sampah menjadi sumber energy.

3. b. Di bidang tata kelola hutan dan sektor lahan, melalui : penerapan one map
policy dan menetapkan moratorium dan review ijin pemanfaatan lahan
gambut.
c. Sementara di bidang maritime : mengatasi perikanan ilegal/IUU Fishing dan
perlindungan keanekaragaman hayatilaut.
d. Dalam melaksanakan mitigasi dan adaptasi secara binding tersebut
mengedepankan peran masyarakat terutama berkenaan dengan kearifan
lokal.
5. Frame negosiasi yang meliputi : adaptasi, mitigasi, means of implementasi
seperti Finance, Technology Development and Transfer, Capacity building,
Loss and damage, Transparency of actions and support, Facilitating
implementation compliance, aspek institusi dan aspek legal lainnya seperti
review aksi pengendalian perubahan iklim sebelum tahun 2020 dilaksanakan,
stock taking berkala untuk mengetahui status pencapaian tujuan akhir secara
global, dsb.
II. HARAPAN INDONESIA TERHADAP COP
1. Kesepakatan harus dicapai. Untuk keseimbangan dan keadilan sesuai dengan
prioritas dan kemampaun nasional, tidak menghambat pembangunan nasional
2. Kontribusi semua pihak terutama negara maju dalam aksi kurangi resiko
bencana dan adaptasi
3. Mobiliasi pendanaan
4. Transfer teknologi ramah lingkungan
5. Langkah nyata dalam agenda pengendalian perubahan iklim
III. Apa saja REDD +
1. Hutan merupakan sumber emisi yang besar oleh karena itu REDD + menjadi
sangat penting. Dalam diskusi2 pendahuluan jelang Paris COP, sumber emisi
meliputi : electricity 25%, Agriculture and Forest Land Use (AFOLU) 24%
industry 20%, transport14 %, buildings 6.4 % lain-lain 9.6 %.
2. Termasuk dalam elemen REDD + meliputi : reduksi dari deforestasi, reduksi
dari degradasi, reduksi dari kebakaran hutan dan lahan, pengelolaan hutan
berkelanjutan, forest carbon conservation, MRV, badan Safeguard

4. Informastion System (SIS) REDD+ (governance, social culture and environment),
Financial mechanism.
3. Tanpa REDD+ hampir tidak mungkin untuk menjaga kenaikan suhu global 2
derajatCelsius.
4. REDD + dapat membantu penyelamatan Negara-negara hutan, karena
deforestasi mengakibatkan hal-hal buruk tidak saja kerusakan hutan tetapi juga
kualitas udara, kualitas tanah, air, keanekaragaman hayati, baik lokal maupun
global.
5. Hal-hal yang juga muncul dalam statement kepala Negara pada konteks ini ialah
pentingnya MRV, pengukuran, metodis dan transparansidalamprosesnya.
IV. APA YANG DILAKUKAN ?
1. Cost and Scale, REDD + skala global, dukungan pemerintah, penurunan dan
penghilangan emisi dengan kualitas tinggi dan biaya rendah;
2. Integritas atmosfir, mekanisme REDD+ dengan penerapan good practices
guides by the IPCC dan national referenceemission level
3. Standar yang disetujui bersama dalam UNFCCC yang meliputi : pengukuran,
pelaporan, berifikasidan monitoring kegiatan-kegiatan REDD +
4. Hasil kerja yang transparan dalam hal REDD + yang direncakan dalam
perencanaan nasional, system monitoring, refrensi level emisi tingkat
nasional, sistem pengaman dan verifikasiindependen atas penurunan emisi.
5. Dukungan budgetinternasional, seperti GCF dengan aturan dan standard yang
disepakati.
6. Kebutuhan dalam langkah-langkah nyatanya :
a. Pertukaran hasil REDD+, yang diterima oleh UNFCCC, dengan verifikasi
independen pada skala nasional, fasilitasi untuk pendaftaran, akuntansi
dan audit serta link kepada platform internasional emsissions trading
b. Mekanisme Pasar , perlu MRV, national scale and participation
c. Prinsip pedoman : integrasi amtosfir, biaya rendah dan efisien.