Anti Korupsi dan Integritas Sri Asih Gahayu Penyuluh Anti Korupsi (PAK ) nya KPK

1. Anti Korupsi
Dan
INTEGRITAS

3. drg. SRI ASIH GAHAYU,M.Kes,PhD
drg.ASIH
• Dosen FKG Baiturahmah 1992 -1993
• Dosen Keperawatan gigi Jambi 1993 - 1996
• Widyaiswara Bapelkes Prov,Riau 1999 – 2015
• Dosen Kesmas dan Tehnik Gigi Stikes Hang
Tuah Pekanbaru 2003 - 2015
• Wadir Medik Keperawatan RS Jiwa Tampan
Prov.Riau 15 -18
• Widyaiswara Madya ( IV.c ) BBPK Ciloto
Kemenkes RI
• S1 : Kedokteran Gigi USU 1992
• S2 : Magister Kesehatan, FKM –UI 2003
• S3 : PhD Health Management Universiti
Selangor - Malaysia
Organisasi : PDGI, IAKMI, ILUNI UI, IKA USU, ADINKES,
ARSADA

4. Hasil Belajar
Setelah mempelajari
materi ini peserta
mampu memahami anti
korupsi dan integritas di
lingkungan kerjanya

5. Indikator Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran,
peserta mampu:
1. Menjelaskan konsep korupsi
2. Menjelaskan anti korupsi
3. Menjelaskan tata cara pelaporan korupsi
4. Menjelaskan gratifikasi
5. Menjelaskan INTEGRITAS

6. KORUPSI ?
Kata “korupsi” dalam bahasa Latin yaitu “Corruptio” &
“Corruptus” artinya:
• kerusakan, kebobrokan dan kebusukan
Dalam Bahasa Yunani “Corruptio” :
• Perbuatan yang tidak Baik, Buruk, Curang, Dapat
Disuap
• Tidak Bermoral, Menyimpang dari Kesucian,
• Melanggar Norma-Norma Agama, Material, Mental
dan Umum.

7. KORUPSI ?
• Kejahatan luar biasa, karena dampaknya yang luar
biasa menyebabkan kerusakan: pribadi, keluarga,
masyarakat dan kehidupan yang lebih luas.
• Kerusakan tersebut tidak hanya terjadi dalam kurun
waktu yang pendek, namun dapat berdampak secara
jangka panjang.
• Buruk, rusak, suka menerima uang sogok,
menyelewengkan uang/barang milik
perusahaan/negara, menerima uang dengan
menggunakan jabatannya untuk kepentingan peribadi
(Kamus Hukum, 2002)

8. PENGERTIAN KORUPSI
(Menurut UU No 31 Tahun 1999 Jo. UU No 20 Tahun
2001)
Pasal 2 (1)
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
yang dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara,
dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 tahun, denda paling
sedikit Rp 200.000.000,- dan paling banyak Rp 1.000.000.000,-

9. CIRI-CIRI KORUPSI
1. Merahasiakan motif, ada keuntungan yg ingin
diraih
2. Berhubungan dengan kekuasaan/kewenangan
tertentu
3. Berlindung dibalik pembenaran hukum
4. Melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum
5. Mengkhinati kepercayaan (Alatas, 1983)

11. KORUPSI
1
6
2
3
4
7
5
Konflik
kepentingan
dalam pengadaan
Kerugian Keuangan
Negara
Suap
Perbuatan
Curang Penggelapan
dalam Jabatan
Gratifikasi
Pemerasan
UU No. 31 tahun 1999 jo UU No.
20 tahun 2001
7 + 1 KLASIFIKASI KORUPSI
Menghalangi
proses
penindakan

13. KORUPSI
Bentuk
(UU 31/1999 dan UU 20/2001)
7

14. Memperkaya diri
sendiri /orang
lain /korporasi
menyalahgunak
an kewenangan,
kesempatan atau
sarana yang ada
1. Merugikan
Keuangan Negara

15. ⚫Suap
menyuap
(Sesuatu/Janji)
2. Suap Menyuap
Menjanjikan
sesuatu kpd PNS
karena
kewenangan yg
berhubungan
dengan
jabatannya

16. Pejabat/PNS yang
sengaja merusak
atau menghilangkan
dengan sengaja
barang, akta, surat
atau dokumen yang
diperlukan
3. Penyalahgunaan
Jabatan

17. Menguntungkan Diri Sendiri/Org Lain Secara Melawan
Hukum Atau Dengan Kekuasaannya Memaksa Seseorang
Memberikan Sesuatu, Membayar Atau Menerima
Pembayaran Dengan Potongan Untuk Dirinya Sendiri
4. Pemerasan

18. PERBUATAN CURANG YANG MEMBAHAYAKAN
KEAMANAN ORANG ATAU KESELAMATAN NEGARA
DALAM KEADAAN PERANG
5. Kecurangan

19. 6. Benturan
kepentingan
dalam
pengadaan
Barang-Jasa
PNS turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau
persewaan yang pada saat dilakukan ditugaskan untuk
mengurus atau mengawasinya.

20. Pemberian
dalam arti
luas
Gratifikasi adalah...
Penjelasan Pasal 12 B UU No.31/1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:

21. 21
Apa
itu
Gratifikasi?

22. 22
Gratifikasi
Gratifikasi adalah : Pemberian uang, barang,
rabat (discount), komisi pinjaman tanpa
bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan,
perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma,
dan fasilitas lainnya baik yang diterima di
dalam negeri maupun di luar negeri dan yang
dilakukan dengan menggunakan sarana
elektronik atau tanpa sarana elektronik yang
berhubungan dengan jabatan atau
kewenangan (penjelasan Pasal 12 B Ayat(1)
UU 31/1999 jo UU 20/2001)
PENGERTIAN GRATIFIKASI

23. Ancaman Hukuman
Bagi Penerima dan Pemberi Gratifikasi
UU 31/1999 jo. UU No. 20/2001 Pasal 12B dan 12C ayat (1)

24. Pengecualian
Sanksi Hukum Gratifikasi
Sanksi hukum
tidak berlaku,
jika lapor ke
UPG atau KPK
UU 31/1999 jo. UU No.
20/2001 Pasal 12C ayat (1)

25. Pemberian dalam arti
luas
Meliputi: ...

26. Barang
Diskon /Rabat
Pinjaman
tanpa bunga
Uang /
Setara uang

27. Komisi Pengobatan
Cuma-cuma
Tiket Perjalanan
PerjalananWisata

28. Fasilitas
Penginapan
Fasilitas
Lain-lain
Baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar
negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan
sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik

29. GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB
DILAPORKAN
Karena
hubungan
keluarga,
sepanjang tidak
memiliki konflik
kepentingan.
Penyelenggaraan
pernikahan, kelahiran,
aqiqah, baptis, khitanan,
dan potong gigi, atau
upacara adat/agama lain
paling banyak
Rp1.000.000,00.
Terkait Musibah
atau Bencana
paling banyak
Rp1.000.000,00;
Sesama Pegawai pada pisah
sambut, pensiun, promosi,
dan ulang tahun (tidak
berbentuk uang) paling
banyak Rp300.000,00
dengan total pemberian
Rp1.000.000,00 dalam 1 th
dari pemberi yang sama;
Sesama rekan kerja
paling banyak (tidak
dalam bentuk uang)
Rp200.000,00 dengan
total pemberian
Rp1.000.000,00 dalam 1
(satu) tahun dari
pemberi yang sama;
hidangan atau
sajian yang Berlaku
Umum;

30. prestasi akademis atau non
akademis yang diikuti
dengan menggunakan biaya
sendiri seperti kejuaraan,
perlombaan atau kompetisi
tidak terkait kedinasan;
keuntungan atau bunga dari
penempatan dana, investasi
atau kepemilikan saham
pribadi yang Berlaku Umum;
manfaat bagi seluruh peserta
koperasi atau organisasi
pegawai berdasarkan
keanggotaan yang Berlaku
Umum;
Seminar kit yang berbentuk
seperangkat modul dan alat
tulis serta sertifikat yang
diperoleh dari kegiatan resmi
kedinasan seperti rapat,
seminar, workshop,
konferensi, pelatihan, atau
kegiatan lain sejenis yang
Berlaku Umum;
penerimaan hadiah, beasiswa
atau tunjangan baik berupa
uang atau barang yang ada
kaitannya dengan peningkatan
prestasi kerja yang diberikan
oleh Pemerintah atau pihak
lain sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang
berlaku;
diperoleh dari kompensasi
atas profesi diluar kedinasan,
yang tidak terkait dengan
tupoksi dari
pejabat/pegawai, tidak
memiliki konflik kepentingan
dan tidak melanggar aturan
internal instansi
pegawai/kode etik;
GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB
DILAPORKAN

33. 9/9/2021 33
Aparatur
Kemenkes
UPG Unit
Pelaksana Teknis
UPG Unit Utama
UPG Kemenkes
5 hari
5 hari
30 hari
5 hari
15 hari
BATASAN WAKTU PELAPORAN GRATIFIKASI

34. 34
CARA PELAPORAN
GRATIFIKASI

35. MANFAAT PELAPORAN GRATIFIKASI
Pelaporan Gratifikasi Melepaskan Ancaman Hukuman
terhadap Penerima
Pelaporan Gratifikasi Memutus Konflik Kepentingan
Cerminan Integritas Individu

38. Korupsi terjadi ketika tidak ada nilai-nilai antikorupsi
yang kuat ditanamkan dalam diri. Melalui pembiasaan
dan pengembangan nilai-nilai antikorupsi diharapkan memiliki
kendali diri terhadap pengaruh buruk lingkungan. Hal ini akan
menghindarkan diri dari praktik-praktik korupsi.
Nilai Nilai Anti Korupsi

39. NILAI-NILAI
ANTI-KORUPSI
JUPE MANDI TANGKER SEBEDIL
KEJUJURAN
1
KEPEDULIAN
2
KEMANDIRIAN
3
KEDISIPLINAN
4
TANGGUNG JAWAB
5
KERJA KERAS
6
KESEDERHANAAN
7
KEBERANIAN
8
KEADILAN
9
39

43. Kesesuaian antara hati, ucapan,
pikiran dan perbuatan.
Kemampuan untuk senantiasa
memegang teguh prinsip-prinsip
moral secara konsisten dalam
berbagai situasi.
KONSEP DASAR INTEGRITAS
43
Bertindak secara konsisten antara
apa yang dikatakan dengan
tingkah lakunya sesuai nilai nilai
yang dianut (KPK)

46. HATI NURANI SEBAGAI TOLOK UKUR
INTEGRITAS

49. Bung HATTA
• Permintaan sang istri untuk dibelikan MESIN JAHIT
yang tak pernah kesampaian…
• Kisah SEPATU BALLY yang tak pernah terbeli…
63

50. Kapolri 1968 - 1971
1. Menolak semua pemberian yang
terkait dengan Tugas dan jabatannya.
2. Mengembalikan pemberian berupa
perabotan rumah luks dan lalu
menaruhnya di pinggir jalan depan
rumah.
3. Baru punya rumah setelah pensiun
4. Uang pensiun sebesar Rp.10.000 per
bulan hingga tahun 2001.
5. Menjual lukisan selepas masa
pensiun.
“Polisi Jujur & Sederhana”

51. Baharuddin Lopa Jaksa Agung 2001
“Jaksa yg bersih & tegas”
• Menolak permintaan anaknya untuk
menumpang mobil dinas ke sekolah
yang searah dengan kantor Lopa.
• Memisahkan antara keperluan dinas
dan Keperluan pribadi.
• Menabung di celengan untuk renovasi
rumah
• Mencicil mobil bekas seharga Rp25
juta.
“Janganlah takut menegakkan hukum, dan jangan
takut mati demi menegakkan hukum.”

54. KORUPSI
KESIMPULAN
ANTI KORUPSI
INTEGRITAS

56. Jika kamu mencari yang sempurna, aku
mundur. Jika kamu mencari yang antikorupsi,
aku berada di garis paling depan.