Sistem pemerintahan Indonesia dan Brasil memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan. Keduanya negara berbentuk republik dengan sistem pemerintahan presidensial, namun Brasil bersistem federal sedangkan Indonesia bersistem unitary. Parlemen di Brasil bernama Kongres sedangkan di Indonesia bernama DPR dan DPD. Kedua negara memiliki kepala negara dan pemerintahan yang dipilih secara langsung melalui pemilu.

1. INDONESIA BRAZIL

2. LAMBANG NEGARA
INDONESIA LAMBANG NEGARA BRAZIL

3. PRESIDEN INDONESIA PRESIDEN BRAZIL

4. ISTANA KEPRESIDENAN ISTANA KEPRESIDENAN
INDONESIA BRZIL

5. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945
Sebelum Diamandemen.
Pokok-pokok sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan UUD
1945 sebelum diamandemen tertuang dalam Penjelasan UUD 1945
tentang tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara tersebut sebagai
berikut:
1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat).
2. Sistem Konstitusional.
3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan
Rakyat.
4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi
dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat.
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak
bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

6. Berdasarkan tujuh kunci pokok sistem pemerintahan, sistem
pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 menganut sistem
pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan ini dijalankan semasa
pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Suharto.
Ciri dari sistem pemerintahan masa itu adalah adanya kekuasaan yang
amat besar pada lembaga kepresidenan. Hampir semua kewenangan
presiden yang di atur menurut UUD 1945 tersebut dilakukan tanpa
melibatkan pertimbangan atau persetujuan DPR sebagai wakil rakyat.
Karena itu tidak adanya pengawasan dan tanpa persetujuan DPR,
maka kekuasaan presiden sangat besar dan cenderung dapat
disalahgunakan.
Mekipun adanya kelemahan, kekuasaan yang besar pada
presiden juga ada dampak positifnya yaitu presiden dapat
mengendalikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan sehingga
mampu menciptakan pemerintahan yang kompak dan solid. Sistem
pemerintahan lebih stabil, tidak mudah jatuh atau berganti. Konflik
dan pertentangan antar pejabat negara dapat dihindari. Namun, dalam
praktik kekuasaan yang besar dalam diri presiden lebih banyak
merugikan bangsa dan negara daripada keuntungan yang
didapatkanya.

7. Memasuki masa Reformasi ini, bangsa Indonesia bertekad
untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk
itu, perlu disusun pemerintahan yang konstitusional atau
pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi. Pemerintah
konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi.
1. adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif,
2. jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara.
Berdasarkan hal itu, Reformasi yang harus dilakukan
adalah melakukan perubahan atau amandemen atas UUD 1945.
dengan mengamandemen UUD 1945 menjadi konstitusi yang
bersifat konstitusional, diharapkan dapat terbentuk sistem
pemerintahan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Amandemen
atas UUD 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak empat kali,
yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Berdasarkan UUD
1945 yang telah diamandemen itulah menjadi pedoman bagi
sistem pemerintaha Indonesia sekarang ini.

8. Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia adalah sebagai
berikut:
1. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas.
Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi.
2. Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan
presidensial.
3. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan.
Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam
satu paket.
4. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab
kepada presiden.
5. Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota
dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif
dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan.
6. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Makamah Agung dan badan
peradilan dibawahnya.

9. Sistem pemerintahan ini juga mengambil
unsur-unsur dari sistem pemerintahan
parlementer dan melakukan pembaharuan untuk
menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada
dalam sistem presidensial. Beberapa variasi dari
sistem pemerintahan presidensial di Indonesia
adalah sebagai berikut;
1. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas
usul dari DPR. Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan
mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung.
2. Presiden dalam mengangkat penjabat negara perlu
pertimbangan atau persetujuan dari DPR.
3. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu
pertimbangan atau persetujuan dari DPR.
4. Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal
membentuk undang-undang dan hak budget (anggaran)

10. Dengan demikian, ada perubahan-perubahan baru dalam sistem
pemerintahan Indonesia. Hal itu diperuntukan dalam memperbaiki sistem
presidensial yang lama. Perubahan baru tersebut, antara lain adanya
pemilihan secara langsung, sistem bikameral, mekanisme cheks and
balance, dan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen
untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran.

12. Parlemen Brasil disebut Kongres terdiri dari 81 anggota Senat
(Senator), tiga orang dari setiap negara bagian dan distrik federal serta
513 anggota DPR. Masa jabatan anggota Senat selama 8 tahun dengan
sistem pemilihan bertahap sehingga 2/3 dari anggota Majelis Tinggi
dipilih berdasarkan pemilihan umum pada suatau waktu dan 1/3 anggota
lain dipilih empat tahun kemudian.
Masa jabatan DPR adalah 4 tahun dengan pemilu yang
didasarkan pada sistem yang rumit yaitu perwakilan proporsional oleh
masing-masing negara bagian. Setiap negara bagian berhak
mendapatkan minimum 8 kursi, dan negara bagian yang terbesar/terluas
yaitu Sao Paulo mendapatkan 70 kursi. Sistem ini menitikberatkan pada
pertimbangan luas geografis meskipun penduduknya jarang. Konstitusi
tahun1988 menjamin kekuasaan yang luas kepada pemerintah federal
yang terdiri dari eksekutif, legislatif dan yudikatif.

13. TABEL PERBEDAAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA & BRAZIL
No Pembeda Indonesia Brazil
1. Kepala Negara / Kepala Susilo Bambang Luiz Inácio Lula da
Pemerintahan Yudhoyono (terpilih Silva (terpilih kembali
kembali 2009) 2006)
2. Wakil Presiden Budiono José Alencar Gomes da
Silva
3. Menteri Luar Negeri Marti Natalegawa Celso Amorim
4. Hari Nasional 17 Agustus 1945 7 September 1822 (dari
Portugal)
5. Jumlah Penduduk 237.641.326 (2010 ) 192.272.890 (2009 est.)
6. Luas Wilayah 1.922.570 KM² 8.514.877 KM²
7. Iklim Tropis Tropis, di sebelah
selatan beriklim sedang
8. Sumber Daya Alam Minyak Bumi, gas Bauksit, emas, bijih
alam, logam, air, besi, mangan, nikel,
tanah fosfat, platinum, timah,
uranium, minyak,
tenaga hidro, kayu

14. No Pembeda Indonesia Brasil
9. Mitra Dagang Cina , Amerika, Eropa AS, Cina, Argentia,
Utama Belanda, Jerman
10 Produk Ekspor Kopi, kakao, lada, Peralatan transportasi,
. Utama karet, rumput laut bijih besi, kedelai, sepatu,
kopi, kendaraan bermotor
11 Produk Impor Beras, kedelai, Mesin-mesin, peralatan
. Utama garam,alat elektrik dan transportasi,
transportasi produk kimia, minyak,
suku cadang mesin,
elektronik
12 Bentuk Republik Berbentuk Republik
. Pemerintahan federasi

15. No Pembeda Indonesia Brasil
13. Bentuk Negara Kesatuan dengan otonomi Federal dengan 26
luas mempunyai 34 negara bagian dan stu
provinsi distrik federal
14. Sistem Presidensial untuk masa Presidensial untuk
pemerintahan jabatan 5 tahun masa jabatan 4 tahun
15. Legiselatif / Bikameral,yaitu Bikameral,yaitu
parlemen DPR,DPD menjadi kongres nasional yang
anggota MPR dan terdiri atas Federal
dikatakan menganut senate dan the
sistem Trikameral (tiga chamber of deputies
kamar)
16. Yudikatif Mahkamah Agung,badan Supreme federal
peradilan dibawahnya tribunal, higher
dan Mahkamah tribunal of justice,
Konstitusi Regional federal
tribunal

17. KELOMPOK 2
Anggota :
1. Destriana Sufazen (06)
2. Elly Rahmawati (09)
3. Indah Nur Chasanah (16)
4. Kartina Dea Rizxi (20)
5. Lela Nurchasanah (22)
XII IPA 3