Power poin yang berisikan sekolah ikatan dinas

1. PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG DIBERI TUGAS BELAJAR DAN
BELAJAR ATAS BIAYA SENDIRI
DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
BAGIAN KEPEGAWAIAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO

2. TUJUAN
MENINGKATKAN PENGETAHUAN, KEMAMPUAN, KETERAMPILAN, SERTA
SIKAP DAN KEPRIBADIAN PROFESIONAL PNS SEBAGAI BAGIAN YANG
TIDAK TERPISAHKAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR PNS
MEMENUHI KOMPETENSI JABATAN
DALAM RANGKA :
MENGOPTIMALKAN PENCAPAIAN VISI, MISI, DAN TUJUAN
ORGANISASI SERTA MENGANTISIPASI KEBUTUHAN ORGANISASI AKAN
KETERAMPILAN DAN KEAHLIAN DI MASA DATANG
MENGUATKAN ORGANISASI
Pasal 2

3. Siapa yang diberi Tugas Belajar ?:
PNSATAU PNSDPK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN
NASIONAL
YANG MEMILIKI MASA KERJA SEKURANG- KURANGNYA
2 TAHUN DAN MEMENUHI PERSYARATAN LAIN SESUAI
PASAL 12 PERMENDIKNAS NOMOR 48 TAHUN 2009

4. Termasuk :
 DOSEN BIASA :
 DIBERI TUGAS OLEH REKTOR UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN S2 DAN
S3 PADA UNIVERSITAS/INSTITUT/SEKOLAH TINGGI NEGERI DI DALAM
NEGERI (DIBERIKAN TUNJANGAN TUGAS BELAJAR SESUAI KETENTUAN
YANG BERLAKU)
 DIBERI TUGAS OLEH REKTOR UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN S2 DAN
S3 DI LUAR NEGERI
 DIBERI IZIN OLEH MENTERI UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN S2 DAN S3
PADA UNIVERSITAS/INSTITUT/ST NEGERI DI LUAR UNIT
 Sekolah ikatan dinas

5. PENGERTIAN
A. TUGAS BELAJAR
ADALAH
 SUATU PENUGASAN BAGI PNS
 DIBERIKAN OLEH PYB
 MELANJUTKAN PENDIDIKAN KE JENJANG YANG LEBIH
TINGGI/SETARA
 BUKAN ATAS BIAYA SENDIRI
 MENINGGALKAN TUGAS POKOK SEHARI-HARI
 BAIK DI DALAM NEGERI MAUPUN DI LUAR NEGERI .
Pasal 1

6. Siapa yang boleh mendapat tugas belajar ?:
 DISAMPING ITU MEREKA :
 tidak melaksanakan tugas sehari-hari sebagai
PNS dan menyerahkan tugas dan tanggung
jawabnya sehari-hari kepada atasan langsung
atau pejabat lain yang ditunjuk;
 dibebaskan sementara dari jabatan
fungsionalnya apabila menduduki jabatan jabatan
fungsional;
 diberhentikan dari jabatan strukturalnya
apabila sedang menduduki jabatan struktural.

7. B. BELAJAR ATAS BIAYA SENDIRI
IZIN UNTUK BELAJAR ATAS BIAYA SENDIRI
BUKAN
BERDASARKAN KEBUTUHAN ORGANISASI
MELAINKAN LEBIH KE ARAH
KEPENTINGAN INDIVIDU
Pasal 26

8. ADALAH
 PEMBERIAN IZIN BAGI PNS OLEH PYB
 MELANJUTKAN PENDIDIKAN KE JENJANG YANG LEBIH
TINGGI ATAU SETARA
 BIAYA SENDIRI
 DI LUAR JAM KANTOR DAN TIDAK MENGGANGU
PEKERJAAN/TUGAS SEHARI-HARI
 TIDAK BERHAK UNTUK MENUNTUT PENYESEUAIAN IJAZAH
KE DALAM PANGKAT APABILA FORMASI BELUM
MEMUNGKINKAN.
Pasal 26

9. BAGAIMANA
DOSEN YANG BELAJAR ATAS BIAYA SENDIRI ?
PASAL 26 AYAT (2) HURUF B
PERMENDIKNAS NO 48 TAHUN 2009
DIBERIKAN APABILA
TIDAK MENINGGALKAN TUGAS KEDINASAN DAN
ATAU TUGAS SEHARI-HARI ?
Pasal 26

10. PRINSIPNYA HARUS MEMPERHATIKAN :
a.Pasal 8 ayat (1) huruf b PP Nomor 37 Tahun 2009
tentang Dosen bahwa dosen harus melaksanakan
tridharma PT dengan beban kerja paling sedikit
sepadan dengan 12 SKS dan paling banyak 16 SKS
setiap semester sesuai dengan kualifikasi
akademiknya dengan ketentuan beban kerja untuk :
◙ pendidikan dan penelitian paling sedikit
sepadan dengan 9 SKS
◙pengabdian kepada masyarakat dan penunjang
tridharma Perguruan Tinggi paling sedikit sepadan
dengan 3 SKS
Pasal 26

11. PRINSIPNYA HARUS MEMPERHATIKAN :
b. Pasal 87 ayat (2) PP Nomor 17 Tahun 2009
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan bahwa 1 semester terdiri atas 14 s.d. 16
minggu
c. Lampiran II.a., Kemdiknas Nomor 36/D/O/2001
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian
Angka Kredit Jabatan Dosen bahwa perhitungan
angka kredit kegiatan dosen persemester dengan
memperhatikan jenis kegiatan dan beban kerja
ideal seorang dosen yaitu ekuivalen dengan 40
jam perminggu.
Pasal 26

12. PRINSIPNYA HARUS MEMPERHATIKAN :
Akibatnya ,
seorang dosen belajar atas biaya sendiri termasuk
tempat pelaksanaan studinya berbeda kota atau
berjauhan dari kota tempat domisili perguruan tinggi
asal dosen yang bersangkutan
akan
mengganggu pelaksanaan tugas pokok dan/atau tidak
memenuhi minimal beban kerja yang harus
dilaksanakan dalam 1 semester,
sehingga
kepada dosen yang bersangkutan tidak dapat diberikan
izin belajar atas biaya sendiri melainkan pemberian
tugas belajar (atas biaya sendiri)
Pasal 26

13. PRINSIPNYA HARUS MEMPERHATIKAN :
Oleh karenanya,
Tunjangan fungsional, tunjangan
profesi (bagi yang telah memperoleh
tunjangan profesi), dan lauk pauk,
dihentikan pembayarannya selama
melaksanakan tugas belajar.
Pasal 26

14. KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR BIDANG PENGAWASAN
PEMBANGUNAN DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR :
38/KEP/M.K/WASPAN/8/1999 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN
DAN ANGKA KREDITNYA
KAITANNYA : DOSEN DIBEBASKAN SEMENTARA DARI TUGAS-TUGAS JABATANNYA, APABILA :
 SEDANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR LEBIH DARI 6 BULAN; ATAU
 kenaikan pangkatnya dapat diproses sesuai dengan ketentuan
yang berlaku sepanjang belum mencapai batas jenjang
kepangkatan sesuai pendidikan terakhirnya., (pasal 26
ayat) 1)
 secara langsung dapat diaktifkan kembali dalam jabatannya.
 DITUGASKAN SECARA PENUH DI LUAR JABATAN FUNGSIONAL DOSEN;
DOSEN DIBEBASKAN SEMENTARA DARI JABATANNYA, APABILA :
 DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN PNS DENGAN TINGKAT HUKUMAN SEDANG
ATAU TINGKATBERAT SESUAI PP NOMOR 30 TAHUN 1980; ATAU
 SEDANG DIKENAKAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA SEBAGAI PNS.

15. KEPUTUSAN BERSAMA MENDIKBUD DAN KEPALA BKN NOMOR
61409/MPK/99 DAN NOMOR 181 TAHUN 1999
PASAL 8
(1) DOSEN YANG SEDANG TUGAS BELAJAR LEBIH DARI 6 BULAN DAN PADA
SAAT SEBELUM TUGAS BELAJAR DALAM JANGKA WAKTU KURANG DARI 1
TAHUN TELAH MEMENUHI ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN UNTUK
KENAIKAN JABATANNYA, MAKA KENAIKAN JABATANNYA BARU DAPAT
DITETAPKAN SETELAH 1 TAHUN DALAM JABATAN TERAKHIR.
(2) DOSEN YANG DIBEBASKAN SEMENTARA KARENA TUGAS BELAJAR
LEBIH DARI 6 BULAN, DAPAT DIBERIKAN KENAIKAN PANGKAT REGULER
SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU.

16. PRINSIPNYA HARUS MEMPERHATIKAN :
BAGAIMANA PNS DOSEN YANG SUDAH HABIS MASA
BELAJARNYA AKAN TETAPI BELUM SELESAI STUDINYA ?
disini
PIMPINAN UNIT KERJA MELAKUKAN KLARIFIKASI DAN
VERIFIKASI ATAS KETERLAMBATANNYA :
 Jika bukan atas kelalaian dan/atau kesengajaan, maka
Pimpinan unit kerja dapat mengajukan perpanjangan masa
tugas belajar;
 jika akibat kelalaian dan/atau kesengajaannya, maka
Pimpinan unit kerja segera melakukan pemanggilan dalam
kesempatan pertama agar yang bersangkutan segera kembali
dan melakukan pembinaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pasal 26

17. SIAPAYANG MENDAPATKAN TUNJANGAN TUGAS BELAJAR ?
ADALAH
PENGAJAR BIASA PADA PERGURUAN TINGGI YANG DITUGASKAN
MENGIKUTI PENDIDIKAN PADA FAKULTAS PASCA SARJANA DI DALAM
NEGERI, SEBAGAIMANA KEPPRES RI NOMOR 57 TAHUN 1986
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEPPRES TERSEBUT ADALAH
SURAT EDARAN KEPALA BAKN NOMOR 08/SE/1987
DITINDAKLANJUTI
DENGAN KEPUTUSAN KEPALA BAKN NOMOR 40 TAHUN 1996 TENTANG
PERUBAHAN KETENTUAN PELAKSANAAN TUNJANGAN TUGAS BELAJAR
BAGI DOSEN BIASA PADA PERGURUAN TINGGI YANG DITUGASKAN
MENGIKUTI PENDIDIKAN PASCA SARJANA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM
SE KEPALA BKN NOMOR 08/SE/1987 TANGGAL 3 JUNI 1987

18. PASAL 2
(1) DOSEN BIASA YANG SEJAK DITETAPKAN KEPUTUSAN INI DITUGASKAN
MENGIKUTI PENDIDIKAN PASCA SARJANA UNTUK MENCAPAI S2 DAN S3
PADA UNIVERSITAS/INSTITUT/ SEKOLAH TINGGI SESUAI KETENTUAN,
DIBERIKAN TTB SESUAI KENTENTUAN YANG BERLAKU.
(2) TTB BAGI DOSEN BIASA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM AYAT (1),
DIBERIKAN DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
SETELAH MENDAPATKAN PERSETUJUAN DARI MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI DAN
ATAS PERTIMBANGAN TEKNIS KEPALA BAKN
(3) TTB SEBAGAIMANA DIMAKSUD AYAT (1), DIBAYARKAN MULAI BULAN
KETUJUH SEJAK DINYATAKAN MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR DARI
REKTOR UNIVERSITAS/INSTITUT/ SEKOLAH TINGGI NEGERI
PENYELENGGARA PASCA SARJANA
Pasal 1

19. BAGAIMANA CARANYA ?
 MENGAJUKAN SELAMBAT-LAMBATNYA 6 BULAN SEBELUM
TUGAS BELAJAR DIMULAI;
BESAR TTB YANG DITERIMA SETIAP BULAN OLEH DOSEN
BIASA SESUAI DENGAN JABATANNYA, BERDASARKAN
(KEPPRES 65 TAHUN 2007) YAITU :
 Guru Besar Rp. 1.350.000,-
 Lektor Kepala Rp. 900.000,-
 Lektor Rp. 700.000,-
 Asisten Ahli Rp. 375.000,-

20. PENGHENTIAN TTB
Jika masa tugas belajar telah dicapai akan tetapi Dosen biasa yang
bersangkutan tidak/belum berhasil menyelesaikan S2 atau S3
sesuai dengan pemberian tugas belajar, maka TTB yang
bersangkutan dihentikan.
Untuk menghindari terputusnya pemberian TTB bagi Dosen biasa
yang telah menyelesaikan tugas belajar, maka selambat-lambatnya
3 bulan sebelum berakhirnya masa tugas belajar, Rektor
Universitas/Institut penyelenggara Pasca Sarjana harus
mengeluarkan Surat Pernyataan/Pemberitahuan kepada Menteri
Pendidikan Nasional sebagai bahan pejabat yang berwenang dalam
penerbitan keputusan pengaktifan kembali dalam jabatannya,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

21. PENGHENTIAN TTB
 Pembayaran TTB bagi Dosen biasa dihentikan terhitung mulai
bulan berikutnya PNS yang bersangkutan :
tidak lagi melaksanakan tugas belajar atau tidak/belum
berhasil berhasil menyelesaikan S2 atau S3 ;
DO atau tidak mampu mengikuti tugas belajar sesuai surat
Rektor Universitas/institut penyelenggara Pasca Sarjana;
Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat
berdasarkan PP 30 Tahun 1980;
Dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan
keputusan pengadilan.

22. 2. PENGERTIAN
PANGKAT PEGAWAI PELAJAR
Pegawai Pelajar yang sebelum melaksanakan tugas
belajar usul kenaikan pangkatnya telah diproses
tetapi keputusannya belum diterbitkan, sehingga
pangkat dalam keputusan TTB masih berdasarkan
pangkat lama, maka apabila keputusan kenaikan
pangkatnya diterbitkan pada waktu yang
bersangkutan tugas belajar, besarnya TTB yang
diberikan berdasarkan pangkat baru.

23. MASA BELAJAR
 PROGRAM PENDIDIKAN MAGISTER/SETARA, 4 SEMESTER
 PROGRAM PENDIDIKAN DOKTOR, 6 SEMESTER
Pasal 5

24. PERSYARATAN
 PNS atau PNS dpk di lingkungan Kementerian;
 sehat jasmani dan rohani;
 mempunyai DP3 minimal 2 tahun terakhir bernilai baik;
 mendapat rekomendasi dari pimpinan unit kerja;
 lulus seleksi/tes yang diwajibkan untuk program tugas belajar
atau rekomendasi dari PT tempat tugas belajar dilaksanakan;
 menandatangani perjanjian tugas belajar;
 adanya jaminan pembiayaan tugas belajar;
 mendapat persetujuan Sekretariat Negara RI untuk tugas belajar
ke LN;
 mendapat rekomendasi dari atasan langsung mengenai bidang
studi yang akan ditempuh sesuai dengan tugas pekerjaannya
bagi tenaga fungsional umum, struktural atau administrasi atau
bidang studi linar bagi tenaga fungsional;
Pasal 12

25. 6. PERSYARATAN Pasal 12

26. 7. BATAS USIA
MAKSIMAL :
 25 TAHUN UNTUK DI/DII/DIII ATAU SEDERAJAT
 25 TAHUN UNTUK S1 ATAU DIV
 37 TAHUN UNTUK MANGISTER ATAU YANG SETARA
 40 TAHUN UNTUK DOKTOR
Pasal 13

27. 8. HAK DAN KEWAJIBAN
Hak :
mendapat biaya tugas belajar;
mendapat kenaikan pangkat;
mendapat kenaikan gaji berkala;
mendapat penilaian dalam DP3;
mendapat tunjangan tugas belajar;
masa menjalani tugas belajar tetap dihitung
sebagai masa kerja.
Pasal 14

28. 7. HAK DAN KEWAJIBAN
KEWAJIBAN :
1. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada
atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
2. melaporkan keberadaannya kepada Perwakilan RI di negara
tempat tugas belajar;
3. melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat
tinggal kepada pimpinan unit kerja;
4. melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada
pimpinan uker;
5. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar
per semester kepada pimpinan unit kerja;
6. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar
kepada Perwakilan RI di negara tempat tugas belajar
sebagai bahan pertimbangan pejabat dalam pemberian
DP3;
Pasal 15

29. 7. HAK DAN KEWAJIBAN
KEWAJIBAN :
7. mengajukan permohonan perpanjangan masa tugas belajar,
apabila dimungkinkan untuk program tugas belajar yang
bersangkutan, selambat2-nya 6 bulan sebelum masa tugas
belajar yang ditentukan berakhir;
8. kembali ke unit kerja asal pada kesempatan pertama
setelah berakhirnya masa tugas belajar;
9. melapor secara tertulis kepada pimpinan unit kerja paling
lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan
menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa
melaksanakan tugas belajar;
10. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan yang
berlaku baik bagi PNS maupun Pegawai Pelajar
11. melaksanakan ikatan dinas (2n+1 di LN dan 1n+1 di DN)
di unit kerja asal menurut lamanya Pegawai Pelajar
mengikuti tugas belajar sesuai ketentuan yang berlaku;
Pasal 15

30. 7. HAK DAN KEWAJIBAN
KEWAJIBAN :
12.membayar sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang
telah ditentukan kepada negara apabila Pegawai Pelajar :
(a) gagal melaksanakan tugas belajar yang disebabkan oleh
kelalaiannya;
(b) membatalkan secara sepihak tugas belajar yang harus
dilaksanakannya;
(c) membatalkan perjalanannya ke tempat belajar;
(d) tidak mendapat hasil yang sewajarnya dalam waktu yang telah
ditetapkan karena kelalaiannya;
(e) tidak melaksanakan ikatan dinas baik untuk seluruhnya maupun
untuk sebagian masa ikatan dinas yang telah ditentukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(f) mentaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku baik
bagi PNS maupun Pegawai Pelajar.
Pasal 15

31. SiklusSiklus Pemberian Tugas BelajarPemberian Tugas Belajar
PROSES
ROPEG
Usul Tidak
Lengkap
Usul
Lengkap
Tindakan PerbaikanTindakan Perbaikan
10. PROSEDUR
Pasal 17
Penetapan
SK TTB
Pengiriman
SK TTB
UNIT
REKTORAT
R
E
N
C
DDALAM NEGERIALAM NEGERI

32. PROSES
REKTORAT
usul
sblm 3 bln
BIRO
KEPEG
DITJEN
DIKTI
Rekomendasi
Usul
Lengkap
Usul Tidak
Lengkap
USUL KE
SETNEG
Tindakan PerbaikanTindakan Perbaikan
10. PROSEDUR Pasal 17
BIRO
PKLN
R
E
N
C
UNIT
REKT
LLUAR NEGERIUAR NEGERI

33. SiklusSiklus Penetapan SK TTBPenetapan SK TTB
PROSES
USUL
Rektorat
sblm 3 bln
PROSES
ROPEG
Usul
Lengkap
Usul Tidak
Lengkap
MENPAN
DISETUJUI
Tindakan PerbaikanTindakan Perbaikan
10. PROSEDUR
Pasal 17
Penetapan
SK TTB
Pengiriman
SK TTB
UNIT
REKTORAT
R
E
N
C

34. 11. PEMBERIAN, PERPANJANGAN, DAN
PEMBATALAN TUGAS BELAJAR
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR
MENGAPA KEWENANGAN PENETAPAN SURAT KEPUTUSAN TUGAS BELAJAR
KEMBALI KEPADA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL ?
KARENA
PEMBERIAN TTB UNTUK DOSEN BIASA HARUS TERLEBIH DAHULU
MENDAPAT PERSETUJUAN DARI MENPAN SEDANGKAN PEMBERIAN TTB
BERDASARKAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR
JADI NANTI AKAN TERPISAH
SK PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN SK PEMBERIAN TTB
Pasal 18, 21

35. 9. PEMBERIAN, PERPANJANGAN, DAN PEMBATALAN TUGAS BELAJAR
PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR
Pasal 19 :
ayat (2) : Pegawai Pelajar dapat mengajukan permohonan perpanjangan
tugas belajar kepada pejabat yang berwenang melalui saluran
hirarkhis, 6 bulan sebelum berakhirnya masa tugas beljar.
ayat (3) : Perpanjangan masa tugas belajar dapat diberikan apabila :
a. Keterlambatan pegawai pelajar melaksanakan tugas belajar
bukan atas kesalahannya;
b. Mendapat rekomendasi dari lembaga pendidikan tempat
pegawai pelajar melaksanakan tugas belajar di dalam
negeri dan dari Sekretariat Negara RI bagi pegawai pelajar
di LN;
c. Mendapat rekomendasi dari puimpinan unit kerja;
d. Mendapat rekomendasi/jaminan perpanjangan pembiayaan;
ayat (5) : perpanjangan masa tugas belajar paling lama 1 tahun.
Pasal 18, 21

36. PEMBATALAN TUGAS BELAJAR
Pasal 20 :
ayat (2) : ALASAN PEMBATALAN :
a. Dikemudian hari terdapat bukti Pegawai Pelajar tidak
memenuhi syarat diberi tugas belajar;
b. Pegawai Pelajar dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang
atau tingkat berat;
c. tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar
sesuai jadwal yang telah ditentukan;
d. Pegawai Pelajar mengajukan permohonan pengunduran
diri;
e. tidak melaporkan perkembangan tugas belajarnya
meskipun telah diberi peringatan;
f. Pegawai Pelajar bekerja di luar kegiatan tugas belajar;

Pasal 18, 21

37. PEMBATALAN TUGAS BELAJAR
g. setelah dievaluasi Pegawai Pelajar tidak mampu
menyelesaikan program tugas belajar yang diikuti;
h. tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena hal-hal
peristiwa di luar kemampuannya;
i. tidak sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh Tim
Penguji Kesehatan tersendiri yang mengakibatkan Pegawai
Pelajar tidak mungkin menyelesaikan program tugas belajar
sesuai dengan waktu yang ditentukan;
j. Pegawai Pelajar diangkat dalam jabatan struktural atau
diberi tugas tambahan;
k. ada kepentingan dinas atau kepentingan organisasi yang
mengharuskan Pegawai Pelajar tetap melaksanakan tugas
baik di lingkungan kementerian maupun di instansi lain.

Pasal 18, 21

38. 9. PEMBERIAN, PERPANJANGAN, DAN PEMBATALAN TUGAS BELAJAR
PEMBATALAN TUGAS BELAJAR
Pasal 20 :
ayat (3) : sebagai akibat pembatalan keputusan
pemberian tugas belajar sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c, d, e, dan f di
atas, pegawai pelajar yang bersangkutan wajib
mengembalikan ke kas negara sejumlah biaya
yang telah dikeluarkan selama melaksanakan
tugas belajar di tambah 100%.
Pasal 18, 21

39. BERDASARKAN KEPMENDIKNAS NOMOR 61 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBERIAN KUASA DAN DELEGASI WEWENANG PELAKSANAAN
KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN KEPADA PEJABAT
TERTENTU DI LINGKUNGAN DEPDIKNAS
KEWENANGAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR OLEH :KEWENANGAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR OLEH :
SEKRETARIS JENDERAL BAGI PNS GOLONGAN RUANG IV/e KE BAWAH
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN BAGI PNS GOLONGAN RUANG IV/a KE
BAWAH
KEPALA BAGIAN PADA BIRO KEPEGAWAIAN BAGI PNS GOLONGAN RUANG
III/d KE BAWAH
Pasal 18
12. KEWENANGAN

40. KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN UNTUK BELAJAR ATAS BIAYA
SENDIRI OLEH :
 SEKRETARIS JENDERAL BAGI PNS GOLONGAN RUANG IV/e KE BAWAH
 KEPALA BIRO UMUM, SEKRETARIS PADA UNIT UTAMA, PEMBANTU
BIDANG ADMINISTRASI UMUM, PEMBANTU KETUA BIDANG
ADMINISTRASIUMUM BAGI PNS GOLONGAN RUANG IV/C KE BAWAH
 DIREKTUR POLITEKNIK, SEKRETARIS PELAKSANA KOPERTIS BAGI PNS
GOLONGAN RUANG IV/B KE BAWAH DI LINGKUNGAN MASING-MASING
Pasal 1810. KEWENANGAN

41. PEMBINAAN
 SEJAK REKTOR ATAU PEJABAT YANG DITUNJUK MEMBERIKAN
SURAT PERSETUJUAN TUGAS BELAJAR, MAKA SEJAK SAAT ITU
DILAKUKAN PEMBINAAN KEPADA PEGAWAI PELAJAR, ANTARA
LAIN DALAM HAL :
 BELUM SELESAI SAMPAI BATAS MASA TUGAS BELAJAR YANG
DIBERIKAN;
 DO;
 TIDAK MEMBERIKAN LAPORAN KEPADA PIMPINANNYA;
 SUDAH SELESAI TUGAS BELAJAR TETAPI TIDAK KEMBALI KE TEMPAT
ASAL;
Pasal 22

42. 14. PENGAKTIFAN KEMBALI
DI DALAM NEGERI ATAU DI LUAR NEGERI :
PEGAWAI PELAJAR PADA KESEMPATAN PERTAMA ATAU PALING LAMBAT 1 BULAN SETELAH
MENYELESAIKAN TUGAS BELAJAR ATAU BERAKHIR MASA MELAKSANAKAN TUGAS BELAJARNYA
WAJIB MEMBUAT LAPORAN TERTULIS YANG DITUJUKAN KEPADA MENDIKNAS U.P. KEPALA BIRO
KEPEGAWAIAN DENGAN TEMBUSAN KEPADA :
 DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI;
 KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI;
 PIMPINAN UNIT KERJA.
 PIMPINAN UNIT ATAU UPT TEMPAT PEGAWAI PELAJAR BERTUGAS PADA UNIVERSITAS/
INSTITUT NEGERI, SEKOLAH TINGGI NEGERI, POLITEKNIK NEGERI, KOPERTIS, ITJEN, DITJEN,
BALITBANG, DAN SETJEN, MENGAJUKAN USUL PENGAKTIFAN KEMBALI KEPADA PIMPINAN UNIT
KERJA DALAM HAL INI REKTOR ATAU PEMBANTU REKTOR BIDANG ADMINISTRASI UMUM PADA
UNIVERSITAS/INSTITUT NEGERI, KETUA ATAU PEMBANTU KETUA BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PADA SEKOLAH TINGGI NEGERI, DIREKTUR PADA POLITEKNIK NEGERI, KOORDINATOR KOPERTIS
ATAU SEKRETARIS PELAKSANA PADA KOPERTIS, SEKRETARIS ITJEN, SEKRETARIS DITJEN,
SEKRETARIS BALITBANG, DAN KEPALA BIRO UMUM SETJEN KEMDIKNAS;
Pasal 23

43. 12. PENGAKTIFAN KEMBALI
DI DALAM NEGERI DAN DI LUAR NEGERI :
PIMPINAN UNIT KERJA MENGAJUKAN USUL KEPADA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL U.P.
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNTUK DITETAPKAN DALAM SUATU KEPUTUSAN, DENGAN MELAMPIRKAN :
1. ASLI LAPORAN TERTULIS;
2. FOTO KOPI SURAT KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT TERAKHIR;
3. FOTO KOPI SURAT KEPUTUSAN JABATAN FUNGSIONAL TERAKHIR;
4. FOTO KOPI SURAT KEPUTUSAN TUGAS BELAJAR;
5. FOTO KOPI DP3 SATU TAHUN TERAKHIR;
6. FOTO KOPI SURAT PERSETUJUAN PENUGASAN KE LUAR NEGERI DARI SEKRETARIAT
NEGARA REPUBLIK INDONESIA BAGI PEGAWAI PELAJAR DI LUAR NEGERI;
7. FOTO KOPI IJAZAH YANG DIPEROLEH.
KELENGKAPAN BERKAS SELAIN LAPORAN TERTULIS, HARUS DISAHKAN OLEH
PEJABAT YANG BERWENANG DI LINGKUNGAN UNIT KERJA MASING-MASING.
Pasal 23

44. 15. MONEV
 MONITORING WAJIB DILAKUKAN OLEH PIMPINAN UNIT KERJA
 HASIL MONITORING TUGAS BELAJAR DILAPORKAN KEPADA MENTERI
TEMBUSAN KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN:
 EVALUASI DILAKUKAN TERHADAP PEGAWAI PELAJAR, LEMBAGA, DAN
PROGRAM TUGAS BELAJAR
 EVALUASI DILAKUKAN OLEH SEKRETARIAT JENDERAL U.P BIRO
KEPEGAWAIAN PALING SEDIKIT 1 KALI DALAM 1 TAHUN;
 HASIL EVALUASI DISAMPAIKAN KEPADA MENDIKNAS
 DILAPORKAN KEPADA MENDIKNAS MELALUI SEKRETARIS JENDERAL
Pasal 24, 25

45. 16. SANKSI
BAGI YANG MELANGGAR KEWAJIBAN
 HUKUMAN DISIPLIN SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
 KEWAJIBAN MENGEMBALIKAN/MENYETOR KE KAS NEGARA SEJUMLAH BIAYA
YANG TELAH DIKELUARKAN SELAMA TUGAS BELAJAR DAN DITAMBAH DENGAN
100% DENGAN KETENTUAN MASA IKATAN DINAS YANG DILAKSANAKAN
HARUS DIPERHITUNGKAN DALAM MENENTUKAN GANTI RUGI YANG HARUS
DIBAYAR SEBAGAI AKIBAT PEMBATALAN PADA HURUF A, B, C, D, DAN F PASAL
20
 PELANGGARAN DISIPLIN PIMPINAN UNIT KERJA WAJIB MELAPOR KEPADA
MENTERI
 KEWAJIBAN MENGEMBALIKAN/MENYETOR KE KAS NEGARA, PIMPINAN
UNIT KERJA WAJIB MELAPOR KEPADA MENTERI MELALUI SEKRETARIS
JENDERAL.
Pasal 29

46. SURAT EDARAN MENDIKNAS
NOMOR 4159/A4.3/KP/2010 TANGGAL 27 JANUARI 2010
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 48 TAHUN
2009 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN
NASIONAL BERLAKU SEJAK TANGGAL DITETAPKAN,
AKAN TETAPI
BAGI MEREKA YANG PADA SAAT BERLAKU EFEKTIF PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 48 TAHUN 2009, TELAH
BERUSIA DI ATAS 37 TAHUN TETAPI KURANG DARI 55 TAHUN,
MASIH DIBERI KESEMPATAN UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS
BELAJAR SAMPAI TAHUN 2015.

47. Penyebab Dikenakan HUKUMAN ADMINISTRATIF
 tidak melaporkan keberadaannya kepada Perwakilan RI di negara
tempat tugas belajar;
 tidak melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat
tinggal kepada pimpinan unit kerja;
 tidak melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada
pimpinan uker;
 tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar
per semester kepada pimpinan unit kerja;
 tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar
kepada Perwakilan RI di negara tempat tugas belajar sebagai
bahan pertimbangan pejabat dalam pemberian DP3;
 tidak mengajukan permohonan perpanjangan masa tugas
belajar sebelum masa tugas belajar yang ditentukan berakhir;

48. 17. Penyebab Dikenakan HUKUMAN ADMINISTRATIF
 tidak memiliki keputusan tugas belajar dan tunjangan tugas
belajar;
 hanya memiliki surat penugasan dari rektor atau dekan
 memperpanjang tugas belajar tanpa melalui prosedur
 merubah sendiri program studi tanpa melalui prosedur
 tidak menyelesaikan tugas belajar sesuai masa tugas
belajar
 tidak dibebaskan sementara dari jabatan fungsionalnya atau
jabatan strukturalnya
 masih menerima berbagai tunjangan seperti tunjangan
profesidan lauk pauk
 tidak meninggalkan tugas-tugasnya sebagai dosen
 dan lain-lain

49. 18. TINDAKAN ADMINISTRATIF BAGI PEGAWAI YANG
TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA
 KEWAJIBAN MENGEMBALIKAN/MENYETOR KE KAS NEGARA
SEJUMLAH BIAYA YANG TELAH DIKELUARKAN SELAMA TUGAS
BELAJAR DAN DITAMBAH DENGAN 100% DENGAN KETENTUAN
MASA IKATAN DINAS YANG DILAKSANAKAN HARUS
DIPERHITUNGKAN DALAM MENENTUKAN GANTI RUGI YANG
HARUS DIBAYAR SEBAGAI AKIBAT PEMBATALAN PADA HURUF A,
B, C, D, DAN F PASAL 20
 KEWAJIBAN MENGEMBALIKAN/MENYETOR KE KAS NEGARA,
PIMPINAN UNIT KERJA WAJIB MELAPOR KEPADA MENTERI
MELALUI SEKRETARIS JENDERAL.

50. 19. Kewajiban Pejabat Dalam Melakukan
Pembinaan Bagi Pegawai Yang Tidak
Melaksanakan Kewajibannya
 Melakukan monitoring pelaksanaan tugas belajar
 Meminta laporan perkembangan pelaksanaan tugas
belajar per semester
 Memanggil secara patut ke alamat pegawai pelajar
 Melakukan BAP
 Mengembalikan/menyetor sebagai ganti rugi biaya
tugas belajar ditambah 100% ke kas negara;
 Menjatuhkan hukuman disiplin sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

51. Terima
kasih

52. 20. DAMPAK PEMBERIAN TUGAS BELAJAR :
 MASA IKATAN DINAS
 TIDAK DIPERKENANKAN :
 mengajukan pengunduran diri sebagai PNS, kecuali
mengganti seluruh biaya yang pernah dikeluarkan;
mengajukan pindah antar unit kerja atau antar instansi;
 melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang
setara melalui jalur pendidikan formal di dalam negeri atau di luar
negeri.

53. 20. DAMPAK PEMBERIAN TUGAS BELJAR TERHADAP :
 GAJI
 GAJI MENJADI TUNJANGAN KELUARGA :
 100% DARI GAJI BERSIH APABILA SUAMI ATAU ISTERI MENDAPAT
TUGAS BELAJAR;
 100% DARI GAJI BERSIH YANG TERTINGGI APABILA SUAMI DAN
ISTERI SAMA-SAMAMENDAPAT TUGAS BELAJAR;
 50% DARI GAJI BERSIH YANG TERTINGGI PEGAWAI PELAJAR
BUJANGAN ATAU KAWIN TETAPI TIDAK PENCARI NAFKAH UNTUK
KELUARGANYA
BAGAIMANA GAJI PEGAWAI PELAJAR YANG MELEWATI BATAS MASA
TUGAS BELAJAR BELUM SELESAI ?

54. 20. DAMPAK PEMBERIAN TUGAS BELJAR TERHADAP :
 LAUK PAUK
 PEGAWAI PELAJAR YANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR TIDAK BERHAK
MENDAPATKAN LAUK PAUK KARENA SUDAH DIBEBASKAN SEMENTARA DARI JABATAN
FUNGSIONALNYA ATAU DIBERHENTIKAN DARI JABATAN STRUKTURAL
 TUNJANGAN FUNGSIONAL
 PEGAWAI PELAJAR DOSEN BIASA YANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR DI DALAM NEGERI
DILAKUKAN PADA BULAN KEENAM DAN MULAI DIBAYARKAN MULAI BULAN KETUJUH DIALIHKAN
MENJADI TUNJANGAN TUGAS BELAJAR YANG JUMLAHNYA SAMA DENGAN TUNJANGAN JABATAN
FUNGSIONAL DOSEN YANG DITERIMA SEBELUMNYA, SESUAI PERATURAN PRESIDEN YANG BERLAKU;
 PEGAWAI PELAJAR DOSEN YANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR DI LUAR NEGERI
DILAKUKAN PADA SAAT YANG BERSANGKUTAN DIBEBASKAN SEMENTARA DARI TUGAS JABATANNYA

55. 20. DAMPAK PEMBERIAN TUGAS BELJAR TERHADAP :
 TUNJANGAN FUNGSIONAL
 PEGAWAI PELAJAR YANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR DI DALAM
NEGERI DAN DI LUAR NEGERI DAN MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL
LAINNYA SELAIN DOSEN BIASA, DILAKUKAN PADA SAAT YANG
BERSANGKUTAN DIBERHENTIKAN DAN DIBEBASKAN DARI JABATAN
FUNGSIONALNYA;
 PEGAWAI PELAJAR YANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR DI DALAM
NEGERI DAN DI LUAR NEGERI DAN MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL,
DILAKUKAN PADA SAAT YANG BERSANGKUTAN DIBERHENTIKAN DAN
DIBEBASKAN DARI JABATAN STRUKTURALNYA

56. 20. DAMPAK PEMBERIAN TUGAS BELJAR TERHADAP :
 DP 3
 DP3 PEGAWAI PELAJAR YANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR DIBERIKAN
DAN DIPERTIMBANGKAN OLEH ATASANNYA BERDASARKAN LAPORAN
PERKEMBANGAN BELAJAR YANG BERSANGKUTAN YANG DIBERIKAN OLEH PEJABAT
YANG BERWENANG DI PERGURUAN TINGGI DIMANA YANG BERSANGKUTAN
BELAJAR
 DP3 SALAH SATU SYARAT UTAMA KENAIKAN PANGKAT, SETELAH SELESAI
PEGAWAI PELAJAR MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR;
 JABATAN RANGKAP
 PEGAWAI PELAJAR SELAMA MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR TIDAK
BOLEH MENDUDUKI JABATAN RANGKAP KARENA YANG BERSANGKUTAN SUDAH
DIBEBASKAN SEMENTARA DARI JABATAN FUNGSIONAL ATAU DI HENTIKAN DARI
JABATAN STRUKTURAL DAN TUGASNYA SEHARI-HARI

57. 20. DAMPAK PEMBERIAN TUGAS BELJAR TERHADAP :
 KENAIKAN PANGKAT
 PEGAWAI PELAJAR YANG DITUGASKAN MENGIKUTI TUGAS BELAJAR
MERUPAKAN TENAGA TERPILIH YANG DIPANDANG CAKAP UNTUK MENDUDUKI SUATU
JABATAN, OLEH SEBAB ITU SELAMA TUGAS BELAJAR WAJIB DIBINA KENAIKAN
PANGKATNYA
 PEGAWAI PELAJAR YANG SEBELUMNYA MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL ATAU
FUNGSIONAL TERTENTU DIBERIKAN KENAIKAN PANGKAT SETIAP KALI SETINGKAT LEBIH
TINGGI, APABILA :
 SEKURANG-KURANGNYA 4 TAHUN DALAM PANGKAT TERAKHIR;
 SETIAP UNSUR DP3 SEKURANG-KURANGNYA BERNILAI BAIK DALAM 2
TAHUN TERAKHIR.
 KENAIKAN PANGKAT DIBERIKAN DALAM BATAS JENJANG PANGKAT YANG
DITENTUKAN DALAM JABATAN STRUKTURAL ATAU FUNGSIONAL TERTENTU YANG
TERAKHIR DIDUDUKINYA SEBELUM MENGIKUTI TUGAS BELAJAR

58. 20. DAMPAK PEMBERIAN TUGAS BELJAR TERHADAP :
 KENAIKAN PANGKAT
 BAGAIMANA KENAIKAN PANGKAT PNS NON STRUKTURAL YANG MENGIKUTI
TUGAS BELAJAR ?
DAPAT DIBERIKAN, APABILA TIDAK MELEWATI BATAS JENJANG PANGKAT YANG
DITENTUKAN UNTUK IJAZAH YANG DIAKUI SEBELUM TUGAS BELAJAR
MISALNYA, IJAZAH S1 SAMPAI PENATA TINGKAT I GOLONGAN RUANG III/D
IJAZAH S2 SAMPAI PEMBINA GOLONGAN RUANG IV/A
 KENAIKAN PANGKAT BAGI PNS YANG TELAH SELESAI MENGIKUTI DAN LULUS
TUGAS BELAJAR BARU DAPAT DIBERIKAN, APABILA :
 SEKURANG-KURANGNYA 1 TAHUN DALAM PANGKAT TERAKHIR;
 SETIAP UNSUR DP3 SEKURANG-KURANGNYA BERNILAI BAIK DALAM 1 TAHUN
TERAKHIR.

59. 1.4.
20. DAMPAK PEMBERIAN TUGAS BELJAR TERHADAP :
 PENGGUNAAN GELAR
 PADA UMUMNYA DIBERIKAN PADA SAAT KENAIKAN PANGKAT PNS
SUDAH MENYELESAIKAN TUGAS BELAJARNYA BERDASARKAN PERSETUJUAN
KENAIKAN PANGKAT OLEH BKN (LANGSUNG MELEKAT DALAM SURAT KEPUTUSAN
KENAIKAN PANGKAT).
 PIMPINAN UNIT KERJA DAPAT MENGIRIMKAN FOTO COPY IJAZAH
YANG DIPEROLEH PNS KE BIRO KEPEGAWAIAN, SELANJUTNYA AKAN DITERUSKAN
KE BKN SEBAGAI DOKUMEN DI FILE INDIVIDU.
 PIMPINAN UNIT KERJA DAPAT MEMPERTIMBANGKAN PENGGUNAAN GELAR
PNS YANG SUDAH MENYELESAIKAN TUGAS BELAJARNYA DI LINGKUNGANNYA

60. 20. DAMPAK PEMBERIAN TUGAS BELJAR TERHADAP :
 PENYETARAAN IJAZAH LUAR NEGERI (PASAL 1 PERMENDIKNAS NOMOR 6
TAHUN 2009)
 PENILAIAN IJAZAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI DAPAT DILAKUKAN OLEH PIHAK-
PIHAK YANG BERKEPENTINGAN DENGAN PENYETARAAN IJAZAH, MENGACU PADA
INFORMASI HASIL PENILAIAN IJAZAH PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI YANG TERDAPAT
PADA WEBSITE DITJEN DIKTI ATAU BUKU YANG DITERBITKAN OLEH DITJEN DIKTI.
 IJAZAH DAPAT DINYATAKAN SETARA, JIKA GELAR, NAMA PROGRAM STUDI, DAN
NAMA PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI YANG AKAN DINILAI SUDAH TERDAPAT DALAM
WEBSITE DITJEN DIKTI ATAU BUKU YANG DITERBITKAN OLEH DITJEN DIKTI.
 JIKA GELAR, NAMA PROGRAM STUDI, DAN NAMA PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI
YANG AKAN DINILAI OLEH PIHAK YANG BERKEPENTINGAN DENGAN PENYETARAAN IJAZAH
TIDAK TERDAPAT PADA WEBSITE DITJEN DIKTI ATAU BUKU YANG DITERBITKAN OLEH
DITJEN DIKTI, MAKA PROSEDUR PENILAIAN MENGACU PADA PEDOMAN YANG
DITETAPKAN OLEH DITJEN DIKTI

61. 20. DAMPAK PEMBERIAN TUGAS BELJAR TERHADAP :
 PENYELENGGARA PRODI DI LUAR DOMISILI PERGURUAN TINGGI
(PERMENDIKNAS NOMOR 30 TAHUN 2009)
 DOMISILI PERGURUAN TINGGI ADALAH WILAYAH PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
TINGGI OLEH SUATU SATUAN PENDIDIKAN TINGGI SEBAGAIMANA DICANTUMKAN DALAM
IZIN PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI DAN/ATAU IZIN PENYELENGARAAN PRODI YANG
DITETAPKAN OLEH DEPARTEMEN;
 PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI DI LUAR DOMISILI ADALAH PELAKSANAAN
KEGIATAN PENDIDIKAN TINGGI OLEH PERGURUAN TINGGI DI LUAR DOMISILI
PERGURUAN TINGGI SEBAGAIMANA DICANTUMKAN DALAM IZIN PENDIRIAN
PERGURUAN TINGGI DAN/ATAU IZIN PENYELENGARAAN PRODI YANG DITETAPKAN OLEH
DEPARTEMEN.
 PASAL 3 AYAT (1) PENYELENGGARAAN PRODI DI LUAR DOMISILI WAJIB MEMENUHI
PERSYARATAN PADA HURUF A SAMPAI DENGAN P PERMENDIKNAS NOMOR
30 TAHUN 2009.
 PASAL 3 AYAT (2) PENYELENGGARAAN PRODI DI LUAR DOMISILI WAJIB MENGAJUKAN
IZIN KEPADA MENTERI DENGAN MELAMPIRKAN BUKTI PEMENUHAN SYARAT
SEBAGAIMANA PASAL 3 AYAT (1).

62. 20. DAMPAK PEMBERIAN TUGAS BELJAR TERHADAP :
 PENERIMA BPPS
 SASARAN PEMBERIAN BPPS UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PERGURUAN
TINGGI DAN MENINGKATKAN KUALITAS DOSEN PERGURUAN TINGGI YANG MEMILIKI
KUALIFIKASI AKADEMIK S2 DAN S3;
 BPPS HANYA DIPERUNTUKKAN BAGI DOSEN PNS;
 KOMPONEN BPPS :
 TUNJANGAN BIAYA HIDUP (S2 DAN S3 SAMA)
 TUNJANGAN PENELITIAN
 BIAYA BUKU
 BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (MAKSIMAL AT COST)
 SETELAH SELESAI MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR DENGAN BIAYA BPPS, PNS
PENERIMA BPPS DIWAJIBKAN UNTUK MENGABDI ATAU IKATAN DINAS PADA PT ASAL
SELAMA 2N + 1 (N ADALAH LAMA MENERIMA BPPS DALAM SATUAN TAHUN).

63. 20 DAMPAK PEMBERIAN TUGAS BELJAR TERHADAP :
 PEGAWAI PELAJAR ON GOING (BIAYA SENDIRI) :
DALAM NEGERI :
ADALAH PNS YANG DIKIRIMKAN OLEH UNIT KERJA UNTUK MENGIKUTI SELEKSI
DAN DINYATAKAN LULUS, NAMUN KARENA KETERBATASAN ANGGARAN YANG
BERSANGKUTAN MAMPU MEMBIAYAI SENDIRI STUDINYA, OLEH KARENA ITU,
KEPADA MEREKA TETAP DIBERIKAN TUGAS BELAJAR SEJAK MELAKSANAKAN
TUGAS BELAJAR, DENGAN KETENTUAN :
 ADA REKOMENDASI DARI REKTOR;
 ADA SURAT PEMBEBASAN SEMENTARA DARI REKTOR YANG MENYATAKAN
BAHWA PNS YANG BERSANGKUTAN DIBEBASKAN SEMENTARA DARI TUGAS
JABATAN FUNGSIONALNYA;
 TUNJANGAN FUNGSIONALNYA DIALIHKAN MENJADI TUNJANGAN TUGAS
BELAJAR (BERDASARKAN PERSETUJUAN MENPAN);
TIDAK TERGANTUNG WAKTU PENERIMAAN BPPS

64. TUNTUTAN GANTI RUGI (TGR)
SUSUNAN TIM PENILAI KERUGIAN NEGARA TERDIRI DARI :
1. Pembina : Rektor
2. Ketua : Pembantu Rektor Bidang Administrasi dan
Keuangan (PRII/Wakil Rektor)
3. Sekretaris : Kepala Biro Bidang Keuangan
4. Anggota : a. Unsur Pengelola Bidang Keuangan
b. Unsur Bidang Perlengkapan
c. Unsur Bidang Kepegawaian
d. Unsur Bidang Perencanaan/Umum

65. Tugas Tim Kerugian Negara Universitas
1. Menerbitkan surat tugaskepada Tim Pemeriksa untuk
mengadakan pemeriksaan terhadap penerima
beasiswa yang tidak dapat menyelesaikan tugas
belajar;
2. Mengadakan pemeriksaan dan membuat Berita Acara
Pemeriksaan (BAP) yang menyimpulkan beberapa
kesalahan dan jumlah kerugian negara;
3. Menyarankan kepada terperiksa untuk membuat dan
menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab
(SKTJM);

66. Tugas Tim Kerugian Negara Universitas
4. Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang
menyimpulkan beberapa kesalahan dan jumlah
kerugian negara;
5. Mengusulkan data lengkap kepada Tm Penilai
Kerugian Negara Kementerian;

67. Data Penyelesaian Kerugian Negara (beasiswa)
Oleh Tim Kerugian Negara
1. Keputusan Rektor/Mendiknas tentang Pemberian Tugas
Belajar
2. Surat Pernyataan/Pemberitahuan dari Rektor
Penyelenggara Pascasarjana tentang dimulainya dan
berakhirnya tugas belajar pada Fakultas Pascasarjana;
3. Kontrak/Perkanjian antara penerima beasiswa dengan
PTN Penyelenggara Pascasarjana;
4. Surat Keterangan dari Rektor Perguruan Tinggi
asal/pengirim tentang telah aktif kembali setelah kembali
tugas belajar;

68. data penyelesaian Kerugian Negara (beasiswa) Oleh Tim kerugian negara
5. BAP terhadap penerima beasiswa yang tidak dapat
menyelesaikan tugas belajar;
6. LHP Tim Penilai Kerugian Negara Universitas terhadap
penerima beasiswa yang tidak dapat menyelesaikan
tugas belajar yang menyimpulkan :
 beberapa jenis kesalahan/pelanggaran yang telah
dilakukan oleh penerima beasiswa;
 jumlah kerugian negara ;
7. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) bila
bersedia mengembalikan kerugian negara secara
damai/angsuran paling lama 2 tahun;

69. Usulan Penyelesaian Kerugian Negara
REKTOR MENGUSULKAN KEPADA :
1. Menteri pendidikan Nasional (asli);
2. Sekretaris Jenderal Kemdiknas u.p.
Kepala Biro Keuangan (tembusan).

70. Tugas Tim Penilai Kerugian Negara Kementerian
1. Mengadakan Penelitian Lapangan;
2. Menganalisa Laporan Kerugian Negara;
3. Menyiapkan Draft Keputusan Pembebasan Pengganti Kerugian
Sementara dan Penghapusan Hutang;
4. Menghimpun Bukti Setoran Kerugian Negara;
5. Menyampaikan keputusan tersebut di atas kepada BPK-RI
dalam hal pelaku kerugian adalah Bendahara;
6. Melimpahkan piutan negara kepada menteri Keuangan u.p.
Dirjen Kekayaan Negara, bila pengembalian kerugian negara
macet;
7. Menyampaikan Dokumen kepada Kantor Pelayanan Piutang
dan Lelang Negara KP2LN dan Panitia Urusan Piutang Negara
PUPN, untuk mengurus piutang negara kepada penanggung
hutang.

71. Pengurusan Piutang Negara Oleh KP2LN/PUPN
1. Penagihan Sampai Lunas (Bukti Setor);
2. Penagihan tidak berhasil, karena
penanggung hutang setelah diadakan
penelitian kondisi ekonominya tidak mampu
, sehingga :
PUPN mengeluarkan Surat Piutang Sementara
Belum Dapat Ditagih.

72. Penghapusan Piutang Negara Dapat
Dilakukan Atas Dasar
1. Penanggung Hutang Tidak mampu;
2. Usul Pengahpusan Piutang negara
Dari Penanggung Hutang;
3. Piutang Negara Telah Dinyatakan
Sebagai PSBDT oleh PUPN
4. Mendapat Rekomendasi Dari BPK-RI.