PAPARAN DINAS PENDIDIKAN
RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN
SKPD TERKAIT KOMISI A DPRD
KABUPATEN TAPANULI TENGAH PERIHAL
MUTASI KEPALA KEPALA SEKOLAH.
Pandan, 7 Juli 2015
DATA SEKOLAH
JENJANG
PENDIDIKAN
STATUS
TOTAL
NEGERI SWASTA
TK 7 35 42
SD 290 16 306
MI 7 18 25
SMP 56 22 78
MTS 2 19 21
SMA 13 11 24
MA 3 6 9
SMK 9 12 21
DATA GURU
JENJANG
PENDIDIKAN
PNS NON PNS TOTAL
L P L P L P
TK - 17 - 46 - 63
SD 572 1532 433 897 1005 2429
SMP 186 336 233 418 419 754
SMA 113 187 84 103 197 290
SMK 58 54 101 124 159 178
TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI
KEPALA SEKOLAH /MADRASAH
PERMENDIKNAS NO.13
Th 2007
PERMENDIKNAS NO.28
Th 2010
DASAR :
• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
• Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
• Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
• Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
• Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
• Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
• Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
• Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
• Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
• Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah
Pasal 1
Kepala Sekolah :
Guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin
TK/RA,SD/MI,SMP/MTs,SMA/MA, dan SMK,
Guru : Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik,
mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan
mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini
jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan
menengah.
GURU SYARAT
KEPALA
SEKOLAH
SYARAT UMUM :
• kualifikasi akademik minimal
S1/D-IV kependidikan atau
nonkependidikan.
• Usia max 56 pada tahun
pengangkatan pertama
• Memiliki sertifikat pendidik
pengalaman mengajar min 5
tahun kecuali TK Min.3 Thn
• Memiliki Golongan 2 min III/c
bagi PNS dan guru Non PNS
disetarakan kepangkatan
SYARAT KHUSUS :
• Berstatus sebagai guru pada
jenis atau jenjang
sekolah/madrasah yang sesuai
dengan sekolah atau
madrasah tempat
bersangkutan diberi tugas
tambahan
• Memiliki sertifikat kepala
sekolah/madrasah pada jenis
dan jenjang yang sesuai
dengan pengalaman nya
sebagai pendidik yang di
terbitkan oleh lembaga yang
ditetapkan Direktur Jenderal
Pasal 2
PENYIAPAN KEPALA SEKOLAH/
MADRASAH
Pasal 3
1. Rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan calon kepala
sekolah/madrasah.
2. Kepala dinas sesuai kewenangannya menyiapkan calon kepala
sekolah/madrasah berdasarkan proyeksi kebutuhan 2 (dua) tahun yang
akan datang.
Pasal 4
1. Calon kepala sekolah/madrasah direkrut melalui pengusulan oleh
kepala sekolah/madrasah dan/atau pengawas.
Pasal 5
1. Dinas melakukan seleksi administratif dan akademik melalui penilaian
kelengkapan dokumen yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang
sebagai bukti bahwa calon kepala sekolah/madrasah bersangkutan
telah memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksudkan pada
Pasal 2 ayat (2).
2. Seleksi akademik dilakukan melalui penilaian potensi kepemimpinan
dan penguasaan awal terhadap kompetensi kepala sekolah/madrasah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 6
Guru yang telah lulus seleksi calon kepala sekolah/madrasah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Harus Mengikuti program
pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah di lembaga
terakreditasi ditunjuk dan ditetapkan oleh menteri.
Pasal 7
1. Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah kegiatan
pemberian pengalaman pembelajaran teoretik maupun praktik yang
bertujuan untuk menumbuhkembangkan pengetahuan, sikap dan
keterampilan pada dimensidimensi kompetensi kepribadian, manajerial,
kewirausahaan, supervisi, dan sosial yang dilaksanakan dalam kurun
waktu minimal 100 (seratus) jam dan praktik pengalaman lapangan
dalam kurun waktu minimal selama 3 (tiga) bulan.
2. Calon kepala sekolah/madrasah yang dinyatakan lulus penilaian diberi
sertifikat kepala sekolah/madrasah oleh lembaga penyelenggara
3. Sertifikat kepala sekolah/madrasah dicatat dalam database nasional dan
diberi nomor unik oleh menteri atau lembaga yang ditunjuk
Pasal 8
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyiapan calon kepala sekolah/madrasah
diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
1. Pengangkatan kepala sekolah/madrasah dilakukan melalui penilaian
akseptabilitas oleh tim pertimbangan pengangkatan kepala
sekolah/madrasah.
2. Tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah/madrasah ditetapkan
oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau
penyelenggara sekolah/madrasah yang dilaksanakan oleh masyarakat
sesuai dengan kewenangannya
3. Tim pertimbangan melibatkan unsur pengawas sekolah/madrasah dan
dewan pendidikan.
4. Berdasarkan rekomendasi tim pertimbangan pengangkatan kepala
sekolah/madrasah, Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah
kabupaten/kota, atau penyelenggara sekolah/madrasah sesuai dengan
kewenangannya mengangkat guru menjadi kepala sekolah/madrasah
sebagai tugas tambahan.
5. Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah
mendapatkan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 9
Proses Pengangkatan Kepala Sekolah/ Madrasah
4. Berdasarkan rekomendasi tim pertimbangan pengangkatan kepala
sekolah/madrasah, Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah
kabupaten/kota, atau penyelenggara sekolah/madrasah sesuai
dengan kewenangannya mengangkat guru menjadi kepala
sekolah/madrasah sebagai tugas tambahan.
5. Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah
mendapatkan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
1. Kepala sekolah/madrasah diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4
(empat) tahun.
2. Masa tugas kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila
memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kinerja
3. Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala
sekolah/madrasah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat
ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah/madrasah di
sekolah/madrasah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari
sekolah/madrasah sebelumnya, apabila : a. telah melewati tenggang
waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau b. memiliki
prestasi yang istimewa
Pasal 10
MASA TUGAS
Pasal 10
 Kepala sekolah/madrasah diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4
(empat) tahun dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas
apabila memiliki prestasi kerja minimal baik.
 Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala
sekolah/madrasah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat
ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah/madrasah di
sekolah/madrasah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari
sekolah/madrasah sebelumnya, apabila : a. telah melewati tenggang
waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau b. memiliki
prestasi yang istimewa
 Kepala sekolah/madrasah yang masa tugasnya berakhir, tetap
melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya
PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN
Pasal 11
 Pengembangan keprofesian berkelanjutan meliputi pengembangan
pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada dimensi-dimensi
kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan
sosial.
 Pengembangan keprofesian berkelanjutan dilaksanakan melalui
pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan/atau karya inovatif.
 Pengembangan keprofesian berkelanjutan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan yang ditetapkan Direktur Jenderal.
PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH/MADRASAH
Pasal 12
 Penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah dilakukan secara berkala
setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun.
 Penilaian kinerja tahunan dilaksanakan oleh pengawas
sekolah/madrasah
 Penilaian kinerja 4 (empat) tahunan dilaksanakan oleh atasan
langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja oleh tim penilai
yang terdiri dari pengawas sekolah/madrasah, pendidik, tenaga
kependidikan, dan komite sekolah dimana yang bersangkutan
bertugas.
 Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 usaha pengembangan sekolah/madrasah
 peningkatan kualitas sekolah/madrasah berdasarkan 8 (delapan)
standar nasional
 Usaha pengembangan profesionalisme sebagai kepala
sekolah/madrasah;
MUTASI DAN PEMBERHENTIAN TUGAS GURU SEBAGAI KEPALA
SEKOLAH/MADRASAH
Pasal 13
Kepala sekolah/madrasah dapat dimutasikan setelah melaksanakan
masa tugas dalam 1 (satu) sekolah/madrasah sekurang-kurangnya 2
(dua) tahun.
Pasal 14
Kepala sekolah/madrasah dapat diberhentikan dari penugasan karena:
a. permohonan sendiri;
b. masa penugasan berakhir;
c. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru
d. diangkat pada jabatan lain;
e. dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
f. dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada Pasal 12
g. berhalangan tetap;
h. tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan;dan/atau
i. meninggal dunia
KOPETENSI HARUS DIMILIKI KEPALA SEKOLAH
BERDASARKAN PERMENDIKNAS NO 13 Thn 2007
 KEPRIBADIAN
 Berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia, dan
menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas di sekolah/madrasah.
 Memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin.
 Memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala
sekolah/madrasah
 Bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
 Mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai
kepala sekolah/ madrasah.
 Memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan.
 MANAJERIAL
 Menyusun perencanaan sekolah/madrasah untuk berbagai tingkatan
perencanaan.
 Mengembangkan organisasi sekolah/madrasah sesuai dengan kebutuhan.
 Memimpin sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber daya
sekolah/madrasah secara optimal.
 Mengelola perubahan dan pengembangan sekolah/madrasah menuju
organisasi pembelajar yang efektif.
 Menciptakan budaya dan iklim sekolah/madrasah yang kondusif dan inovatif
bagi pembelajaran peserta didik.
 Mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya
manusia secara optimal. Mengelola hubungan sekolah/madrasah dan
masyarakat dalam rangka pencarian dukungan ide, sumber belajar, dan
pembiayaan sekolah/ madrasah.
 Mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru, dan
penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik.
 Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai
dengan arah dan tujuan pendidikan nasional.
 Mengelola keuangan sekolah/madrasah sesuai dengan prinsi p
pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien.
 Mengelola ketatausahaan sekolah/madrasah dalam mendukung
pencapaian tujuan sekolah/ madrasah.
 Mengelola unit layanan khusus sekolah/madrasah dalam mendukung
kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik di sekolah/madrasah.
 Mengelola sistem informasi sekolah/madrasah dalam mendukung
penyusunan program dan pengambilan keputusan.
 Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan
pembelajaran dan manajemen sekolah/madrasah.
 Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program
kegiatan sekolah/madrasah dengan prosedur yang tepat, serta
merencanakan tindak lanjutnya.
 KEWIRAUSAHAAN
 Menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah/madrasah.
 Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah/madrasah sebagai
organisasi pembelajar yang efektif.
 Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok
dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah/madrasah.
 Pantang menyerah dan se lalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi
kendala yang dihadapi sekolah/madrasah.
 Memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa
sekolah/madrasah sebagai sumber belajar peserta didik.
 SUPERVISI
 Merencanakan progr am supervisi akademik dalam rangka
peningkatan profesionalisme guru.
 Melaksanakan s upervisi akademik terhadap guru dengan
menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat.
 Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam
rangka peningkatan profesionalisme guru.
 Bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah/madrasah
 Berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
 Memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain.
 SOSIAL

PAPARAN DINAS PENDIDIKAN

  • 1.
    PAPARAN DINAS PENDIDIKAN RAPATDENGAR PENDAPAT DENGAN SKPD TERKAIT KOMISI A DPRD KABUPATEN TAPANULI TENGAH PERIHAL MUTASI KEPALA KEPALA SEKOLAH. Pandan, 7 Juli 2015
  • 2.
    DATA SEKOLAH JENJANG PENDIDIKAN STATUS TOTAL NEGERI SWASTA TK7 35 42 SD 290 16 306 MI 7 18 25 SMP 56 22 78 MTS 2 19 21 SMA 13 11 24 MA 3 6 9 SMK 9 12 21
  • 3.
    DATA GURU JENJANG PENDIDIKAN PNS NONPNS TOTAL L P L P L P TK - 17 - 46 - 63 SD 572 1532 433 897 1005 2429 SMP 186 336 233 418 419 754 SMA 113 187 84 103 197 290 SMK 58 54 101 124 159 178
  • 4.
    TENTANG PENUGASAN GURUSEBAGAI KEPALA SEKOLAH /MADRASAH PERMENDIKNAS NO.13 Th 2007 PERMENDIKNAS NO.28 Th 2010 DASAR : • Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen • Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara • Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan • Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota • Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru • Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan • Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil • Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan • Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah
  • 5.
    Pasal 1 Kepala Sekolah: Guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin TK/RA,SD/MI,SMP/MTs,SMA/MA, dan SMK, Guru : Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
  • 6.
    GURU SYARAT KEPALA SEKOLAH SYARAT UMUM: • kualifikasi akademik minimal S1/D-IV kependidikan atau nonkependidikan. • Usia max 56 pada tahun pengangkatan pertama • Memiliki sertifikat pendidik pengalaman mengajar min 5 tahun kecuali TK Min.3 Thn • Memiliki Golongan 2 min III/c bagi PNS dan guru Non PNS disetarakan kepangkatan SYARAT KHUSUS : • Berstatus sebagai guru pada jenis atau jenjang sekolah/madrasah yang sesuai dengan sekolah atau madrasah tempat bersangkutan diberi tugas tambahan • Memiliki sertifikat kepala sekolah/madrasah pada jenis dan jenjang yang sesuai dengan pengalaman nya sebagai pendidik yang di terbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Direktur Jenderal Pasal 2
  • 7.
    PENYIAPAN KEPALA SEKOLAH/ MADRASAH Pasal3 1. Rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah. 2. Kepala dinas sesuai kewenangannya menyiapkan calon kepala sekolah/madrasah berdasarkan proyeksi kebutuhan 2 (dua) tahun yang akan datang. Pasal 4 1. Calon kepala sekolah/madrasah direkrut melalui pengusulan oleh kepala sekolah/madrasah dan/atau pengawas.
  • 8.
    Pasal 5 1. Dinasmelakukan seleksi administratif dan akademik melalui penilaian kelengkapan dokumen yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sebagai bukti bahwa calon kepala sekolah/madrasah bersangkutan telah memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 2 ayat (2). 2. Seleksi akademik dilakukan melalui penilaian potensi kepemimpinan dan penguasaan awal terhadap kompetensi kepala sekolah/madrasah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 6 Guru yang telah lulus seleksi calon kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Harus Mengikuti program pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah di lembaga terakreditasi ditunjuk dan ditetapkan oleh menteri.
  • 9.
    Pasal 7 1. Pendidikandan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah kegiatan pemberian pengalaman pembelajaran teoretik maupun praktik yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan pada dimensidimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial yang dilaksanakan dalam kurun waktu minimal 100 (seratus) jam dan praktik pengalaman lapangan dalam kurun waktu minimal selama 3 (tiga) bulan. 2. Calon kepala sekolah/madrasah yang dinyatakan lulus penilaian diberi sertifikat kepala sekolah/madrasah oleh lembaga penyelenggara 3. Sertifikat kepala sekolah/madrasah dicatat dalam database nasional dan diberi nomor unik oleh menteri atau lembaga yang ditunjuk Pasal 8 Ketentuan lebih lanjut mengenai penyiapan calon kepala sekolah/madrasah diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
  • 10.
    1. Pengangkatan kepalasekolah/madrasah dilakukan melalui penilaian akseptabilitas oleh tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah/madrasah. 2. Tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah/madrasah ditetapkan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara sekolah/madrasah yang dilaksanakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya 3. Tim pertimbangan melibatkan unsur pengawas sekolah/madrasah dan dewan pendidikan. 4. Berdasarkan rekomendasi tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah/madrasah, Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara sekolah/madrasah sesuai dengan kewenangannya mengangkat guru menjadi kepala sekolah/madrasah sebagai tugas tambahan. 5. Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah mendapatkan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Pasal 9 Proses Pengangkatan Kepala Sekolah/ Madrasah
  • 11.
    4. Berdasarkan rekomendasitim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah/madrasah, Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara sekolah/madrasah sesuai dengan kewenangannya mengangkat guru menjadi kepala sekolah/madrasah sebagai tugas tambahan. 5. Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah mendapatkan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang- undangan. 1. Kepala sekolah/madrasah diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun. 2. Masa tugas kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kinerja 3. Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah/madrasah di sekolah/madrasah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah/madrasah sebelumnya, apabila : a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau b. memiliki prestasi yang istimewa Pasal 10
  • 12.
    MASA TUGAS Pasal 10 Kepala sekolah/madrasah diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik.  Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah/madrasah di sekolah/madrasah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah/madrasah sebelumnya, apabila : a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau b. memiliki prestasi yang istimewa  Kepala sekolah/madrasah yang masa tugasnya berakhir, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya
  • 13.
    PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN Pasal11  Pengembangan keprofesian berkelanjutan meliputi pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.  Pengembangan keprofesian berkelanjutan dilaksanakan melalui pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan/atau karya inovatif.  Pengembangan keprofesian berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Direktur Jenderal.
  • 14.
    PENILAIAN KINERJA KEPALASEKOLAH/MADRASAH Pasal 12  Penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun.  Penilaian kinerja tahunan dilaksanakan oleh pengawas sekolah/madrasah  Penilaian kinerja 4 (empat) tahunan dilaksanakan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja oleh tim penilai yang terdiri dari pengawas sekolah/madrasah, pendidik, tenaga kependidikan, dan komite sekolah dimana yang bersangkutan bertugas.  Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  usaha pengembangan sekolah/madrasah  peningkatan kualitas sekolah/madrasah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional  Usaha pengembangan profesionalisme sebagai kepala sekolah/madrasah;
  • 15.
    MUTASI DAN PEMBERHENTIANTUGAS GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH/MADRASAH Pasal 13 Kepala sekolah/madrasah dapat dimutasikan setelah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) sekolah/madrasah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun. Pasal 14 Kepala sekolah/madrasah dapat diberhentikan dari penugasan karena: a. permohonan sendiri; b. masa penugasan berakhir; c. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru d. diangkat pada jabatan lain; e. dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat; f. dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 g. berhalangan tetap; h. tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan;dan/atau i. meninggal dunia
  • 16.
    KOPETENSI HARUS DIMILIKIKEPALA SEKOLAH BERDASARKAN PERMENDIKNAS NO 13 Thn 2007  KEPRIBADIAN  Berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia, dan menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas di sekolah/madrasah.  Memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin.  Memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala sekolah/madrasah  Bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.  Mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai kepala sekolah/ madrasah.  Memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan.
  • 17.
     MANAJERIAL  Menyusunperencanaan sekolah/madrasah untuk berbagai tingkatan perencanaan.  Mengembangkan organisasi sekolah/madrasah sesuai dengan kebutuhan.  Memimpin sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah/madrasah secara optimal.  Mengelola perubahan dan pengembangan sekolah/madrasah menuju organisasi pembelajar yang efektif.  Menciptakan budaya dan iklim sekolah/madrasah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik.  Mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal. Mengelola hubungan sekolah/madrasah dan masyarakat dalam rangka pencarian dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan sekolah/ madrasah.  Mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru, dan penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik.  Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional.
  • 18.
     Mengelola keuangansekolah/madrasah sesuai dengan prinsi p pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien.  Mengelola ketatausahaan sekolah/madrasah dalam mendukung pencapaian tujuan sekolah/ madrasah.  Mengelola unit layanan khusus sekolah/madrasah dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik di sekolah/madrasah.  Mengelola sistem informasi sekolah/madrasah dalam mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan.  Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen sekolah/madrasah.  Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan sekolah/madrasah dengan prosedur yang tepat, serta merencanakan tindak lanjutnya.
  • 19.
     KEWIRAUSAHAAN  Menciptakaninovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah/madrasah.  Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah/madrasah sebagai organisasi pembelajar yang efektif.  Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah/madrasah.  Pantang menyerah dan se lalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah/madrasah.  Memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa sekolah/madrasah sebagai sumber belajar peserta didik.
  • 20.
     SUPERVISI  Merencanakanprogr am supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.  Melaksanakan s upervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat.  Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.
  • 21.
     Bekerja samadengan pihak lain untuk kepentingan sekolah/madrasah  Berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.  Memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain.  SOSIAL