IBNU YAHYA SAPUTRA 21102076 TEORI PEMBANGUNAN

1. PEMBANGUNAN MANUSIA
Disusun oleh :
Ibnu Yahya Saputra
Stisipol Raja Haji Tanjungpinang
2022

2. BAB I
PENDAHULUAN
Manusia merupakan kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Sudah sepantasnya apabila
manusia menjadi tujuan utama dalam pembangunan. Keberhasilan pembangunan seharusnya
memang tidak hanya diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga peningkatan kualitas
manusianya. Munculnya paradigma baru tersebut dipicu oleh kegagalan konsep pembangunan yang
hanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi. Sebelum tahun 1970-an, keberhasilan
pembangunan semata-mata hanya diukur dari tingkat pertumbuhan Gross National Product (GNP).
Faktanya, masih kerap dijumpai negara-negara dengan tingkat pertumbuhan GNP yang tinggi namun
kualitas manusianya masih rendah. Menurut UNDP, pembangunan manusia dirumuskan sebagai
upaya perluasan pilihan bagi penduduk (enlarging the choices of people) dan sekaligus sebagai taraf
yang dicapai dari upaya tersebut. “Perluasan pilihan” hanya mungkin dapat direalisasikan jika
penduduk paling tidak memiliki: peluang berumur panjang dan sehat, pengetahuan dan keterampilan
yang memadai, serta peluang untuk merealisasikan pengetahuan yang dimiliki dalam kegiatan yang
produktif. Dengan kata lain, tingkat pemenuhan ketiga unsur tersebut sudah dapat merefleksikan,
secara minimal, tingkat keberhasilan pembangunan manusia suatu wilayah.
Pemerintah telah melakukan berbagai upaya serius dalam rangka meningkatkan kualitas
manusia Indonesia, baik dari aspek fisik (kesehatan), aspek intelektualitas (pendidikan), aspek
kesejahteraan ekonomi (berdaya beli), maupun aspek moralitas (iman dan takwa). Seluruh upaya
pemerintah tersebut merupakan prasyarat penting untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang
berkualitas. Selama periode tahun 1996-2013, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia telah meningkat 5,12 poin dari 68,69 menjadi 73,81.
Hal ini sangat konsisten dengan peningkatan komponen pembentuknya. Konsistensi
peningkatan komponen IPM yang terjadi dari tahun ke tahun nampaknya belum mampu menghasilkan
daya ungkit yang kuat. United Nations Development Programme (UNDP) mencatat bahwa IPM
Indonesia pada tahun 2013 sebesar 68,4 dan masih bertahan pada kategori ‘menengah’, belum
mampu menduduki kategori ‘tinggi’. Meskipun IPM Indonesia telah berada pada peringkat ke-108,
namun diperlukan upaya ekstra agar bisa menembus 100 besar. Dengan posisi saat ini, Indonesia
masih berada di bawah peringkat negara tetangga seperti Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia,
dan Thailand. Dari sisi level maupun peringkat, nampaknya Indonesia belum menunjukkan pencapaian
yang optimal.
Namun, kecepatan pencapaian pembangunan manusia Indonesia patut diapresiasi. UNDP
telah merilis 10 negara yang masuk dalam World’s Top Movers in HDI improvement pada periode
1970-2010. Diantara 10 negara itu, Indonesia berhasil masuk dan menempati peringkat ke-4. Selain
pencapaian IPM, Indonesia juga berhasil masuk dalam peringkat 10 besar peningkatan IPM
Nonpendapatan (Nonincome HDI) dan juga peningkatan pendapatan (Income).
Tinggi rendahnya nilai IPM tidak dapat dilepaskan dari program pembangunan yang
dilaksanakan oleh pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah. Proses desentralisasi tampaknya
telah membuka potensi-potensi wilayah untuk berkembang secara aktif dan mandiri. Kompetisi
antarwilayah makin dinamis sebagai ajang adu kebijakan pembangunan manusia yang efektif dan
efisien. Namun perlu disadari, perubahan atau peningkatan angka IPM tidak bisa terjadi secara instan.
Pembangunan manusia merupakan sebuah proses dan tidak bisa diukur dalam waktu singkat. Berbeda
dengan pembangunan ekonomi pada umumnya, hasil pembangunan pendidikan dan kesehatan tidak

3. bisa dilihat dalam jangka pendek. Untuk itu, program-program pembangunan manusia harus
dilaksanakan secara berkesinambungan dan terus dipantau pelaksanaannya sehingga lebih terarah.
Otonomi daerah diharapkan mampu mengurangi kesenjangan capaian pembangunan manusia antar
kota dan kabupaten-kabupaten di Indonesia.
Wilayah perkotaan yang sarat dengan fasilitas pembangunan memiliki capaian pembangunan
manusia yang lebih tinggi dibanding daerah-daerah di sekitarnya. Daya tarik kota membawa dampak
pada berpindahnya penduduk yang lebih berkualitas ke kota. Sebagai dampaknya, daerah-daerah
penyangga dan wilayah kabupaten memiliki capaian pembangunan yang relatif rendah. Melalui
otonomi daerah, diharapkan masing-masing daerah mampu mengembangkan program-program yang
spesifik disesuaikan dengan kebutuhan masingmasing daerah sehingga kualitas pembangunan
manusianya dapat ditingkatkan. .

4. BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Definisi Pembangunan Manusia
Menurut UNDP (1990), pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar
pilihan-pilihan bagi manusia (”a process of enlarging peoples’s choices”). Dari definisi ini dapat ditarik
kesimpulan bahwa fokus pembangunan suatu negara adalah manusia sebagai aset negara yang sangat
berharga. Definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan
yang sangat luas. Definisi ini lebih luas dari definisi pembangunan yang hanya menekankan pada
pertumbuhan ekonomi.
Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami
dari sisi manusianya, bukan hanya dari sisi pertumbuhan ekonominya. Sebagaimana laporan UNDP
(1995), dasar pemikiran konsep pembangunan manusia meliputi aspek-aspek sebagai berikut:
a. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian
b. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, bukan
hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu, konsep pembangunan
manusia harus berpusat pada penduduk secara komprehensif dan bukan hanya pada aspek
ekonomi semata
c. Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan
kemampuan/kapasitas manusia, tetapi juga pada upaya-upaya memanfaatkan
kemampuan/kapasitas manusia tersebut secara optimal;
d. Pembangunan manusia didukung empat pilar pokok, yaitu: produktifitas, pemerataan,
kesinambungan dan pemberdayaan
e. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam
menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.
Konsep pembangunan manusia yang diprakarsai dan ditunjang oleh UNDP ini
mengembangkan suatu indikator yang dapat menggambarkan perkembangan pembangunan manusia
secara terukur dan representatif, yang dinamakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM
diperkenalkan pertama sekali pada tahun 1990. IPM mencakup tiga komponen yang dianggap
mendasar bagi manusia dan secara operasional mudah dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran
yang merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga komponen tersebut adalah peluang hidup
(longevity), pengetahuan (knowledge) dan hidup layak (living standards). Peluang hidup dihitung
berdasarkan angka harapan hidup ketika lahir; pengetahuan diukur berdasarkan rata-rata lama

5. sekolah dan angka melek huruf penduduk berusia 15 tahun ke atas; dan hidup layak diukur dengan
pengeluaran per kapita yang didasarkan pada paritas daya beli (purchasing power parity).
2.2 Pembangunan Manusia Di Indonesia
Pembangunan manusia Indonesia terus mengalami kemajuan dari tahun ke tahun. Selama
periode 2011-2013, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia telah meningkat 1,04 poin, yaitu
dari 72,77 menjadi 73,81. Kemajuan ini masih menempatkan Indonesia pada level pembangunan
manusia ‘menengah atas’. Meskipun angka harapan hidup dan rata-rata lama sekolah masih jauh dari
target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014, komponen IPM terus
meningkat. Angka harapan hidup saat lahir (e0 ) di Indonesia tahun 2013 telah mencapai lebih dari 70
tahun, sementara lebih dari 94 persen penduduk usia 15 tahun ke atas telah bebas dari buta huruf,
dan secara rata-rata telah mengenyam pendidikan setara dengan kelas 3 SMP (belum tamat).
Ekonomi Indonesia yang semakin membaik turut mendorong pengeluaran per kapita per
tahun penduduk Indonesia. Secara umum, capaian pembangunan manusia pada level provinsi dan
kabupaten semakin membaik. Provinsi Papua berhasil meningkatkan status pencapaian
pembangunan manusia menjadi level ‘menengah atas’ di tahun 2013. Kini, Seluruh provinsi telah
berhasil mencapai status pembangunan manusia level ‘menengah atas’. Di tahun yang sama, Kota
Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Depok, Kota Yogyakarta, dan Kota Makasar telah berhasil
mencapai level pembangunan manusia ‘tinggi’. Hampir 92 persen kabupaten/kota di Indonesia juga
telah masuk dalam level pembangunan manusia ‘menengah atas’. Peningkatan kapabilitas dasar
manusia merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan potensi bangsa yang pada akhirnya
berdampak pada peningkatkan kualitas manusia. Pendidikan dan kesehatan menjadi modal utama
yang harus dimiliki suatu bangsa untuk meningkatkan potensinya. Oleh karena itu, untuk menciptakan
manusia yang berkualitas dapat dimulai dengan perbaikan pada kedua aspek tersebut. Apabila hal ini
dilakukan dengan komitmen yang serius, harapan agar manusia Indonesia memiliki umur panjang dan
sehat, berpengetahuan, dan hidup layak dapat tercapai.
Tantangan serius yang harus dihadapi Indonesia adalah kesenjangan capaian pembangunan
manusia antarwilayah. Meskipun secara umum kesenjangan capaian pembangunan manusia semakin
menyempit dari tahun 2011-2013, ketimpangan yang mencolok terjadi antara wilayah bagian barat
dan wilayah bagian timur. Otonomi daerah diharapkan mampu meningkatkan kemajuan
pembangunan di wilayah otonom. Kunci kebijakan untuk meningkatkan kemajuan serta mengurangi
kesenjangan pembangunan antarwilayah harus berprinsip pada hakikat pembangunan manusia.
Untuk itu, program pembangunan daerah harus ditujukan dalam rangka meningkatkan kualitas
kehidupan manusia.
Banyak negara termasuk Indonesia menerapkan strategi pembangunan yang menitikberatkan
pada pertumbuhan ekonomi sebagai upaya untuk memulihkan keadaan pasca Perang Dunia II. Dalam
kondisi rekontruksi pasca perang, penyediaan kebutuhan hajat hidup orang banyak menjadi sangat
penting untuk diprioritaskan. Tujuan pembangunan adalah bagaimana meningkatkan pertumbuhan
ekonomi yang diukur dengan indikator gross domestic product/gross national product (GDP/GNP).
Jadi, dalam hal ini, disadari atau tidak disadari, manusia adalah sebagai input dalam proses
pertumbuhan, bukan sasaran pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 1990 United Nation Development
Program (UNDP) memperkenalkan ”Human Development Index” (HDI) atau Indeks Pembangunan
Manusia (IPM). Menurut Drapper (1990) dalam kata pengantarnya pada Human Development Report

6. 1990, munculnya HDI bukan berarti mengenyampingkan peran GDP, tetapi bagaimana
menerjemahkan GDP tersebut ke dalam pembangunan manusia. Proses penerjemahan itu kadang-
kadang berhasil, tetapi tidak jarang yang gagal. Ada beberapa negara yang berhasil mencapai tingkat
pembangunan manusia yang tinggi dengan pendapatan per kapita yang rendah. Demikian pula
sebaliknya. Pembangunan manusia, menurut definisi UNDP, adalah proses memperluas pilihan-
pilihan penduduk (people’s choice). Dari sekian banyak pilihan, ada tiga pilihan yang dianggap paling
penting, yaitu: panjang umur dan sehat, berpendidikan, dan akses ke sumber daya yang dapat
memenuhi standar hidup yang layak. Pilihan lain yang dianggap mendukung tiga pilihan di atas adalah
kebebasan politik, hak asasi manusia, dan penghormatan hak pribadi. Dengan demikian,
pembangunan manusia lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi, lebih dari sekedar peningkatan
pendapatan dan lebih dari sekedar proses produksi komoditas serta akumulasi modal.
Alasan mengapa pembangunan manusia perlu mendapat perhatian adalah: pertama, banyak
negara berkembang termasuk Indonesia yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi,
tetapi gagal mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dan kemiskinan. Kedua, banyak negara maju
yang mempunyai tingkat pendapatan tinggi ternyata tidak berhasil mengurangi masalah-masalah
sosial, seperti: penyalahgunaan obat, AIDS, alkohol, gelandangan, dan kekerasan dalam rumah tangga.
Ketiga, beberapa negara berpendapatan rendah mampu mencapai tingkat pembangunan manusia
yang tinggi, jika negara-negara itu mampu menggunakan secara bijaksana semua sumber daya untuk
mengembangkan kemampuan dasar manusia.
Untuk mengukur ketiga pilihan tersebut, UNDP menyusun suatu indeks komposit berdasarkan
tiga indikator, yaitu: angka harapan hidup pada waktu lahir (life expectancy at birth), angka melek
huruf penduduk dewasa (adult literacy rate) dan rata-rata lama sekolah (mean years of schooling),
dan kemampuan daya beli (purchasing power parity). Indikator angka harapan hidup mengukur
kesehatan, indikator angka melek huruf penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah mengukur
pendidikan dan terakhir indikator daya beli mengukur standar hidup. Modal manusia (human capital)
merupakan salah satu faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi (teori Cobb-Douglas).
Dengan modal manusia yang berkualitas kinerja ekonomi diyakini akan lebih baik. Kualitas modal
manusia ini dapat diamati dari aspek tingkat pendidikan, kesehatan dan tingkat kemiskinan.
Demi memacu pertumbuhan ekonomi perlu pula dilakukan pembangunan manusia.
Dibutuhkan kebijakan pemerintah yang mendorong peningkatan kualitas SDM. Dalam kasus
Indonesia, seperti disebutkan dalam Indonesia Human Development Report 2004, perkembangan
pembangunan manusia selama ini sangat bergantung pada pertumbuhan ekonomi dari awal 1970-an
sampai akhir 1990-an. Pertumbuhan tersebut berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan yang
memungkinkan penduduk untuk mengalokasikan pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan lebih
banyak. Sementara pengeluaran pemerintah untuk pelayanan kesehatan dan pendidikan relatif
sedikit. Alokasi pengeluaran pemerintah untuk kedua bidang tersebut kalah jauh dibandingkan negara
tetangga kita seperti Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina. Rumah tangga masyarakat memegang
peranan penting dalam pembangunan manusia, di mana pengeluaran rumah tangga memiliki
kontribusi langsung terhadap pembangunan manusia, seperti: makanan, kesehatan dan pendidikan.
Pengeluaran rumah tangga ditentukan oleh pendapatan.
Penduduk miskin akan lebih banyak atau bahkan seluruh pendapatannya digunakan untuk
kebutuhan makanan, dibandingkan penduduk kaya. Akibatnya penduduk miskin tidak memiliki
kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang layak jika hanya
mengandalkan pendapatannya. Di sinilah perlunya campur tangan pemerintah untuk membantu
penduduk yang kurang mampu atau miskin. Lanjouw, dkk. (2001) menyatakan pembangunan manusia
di Indonesia adalah identik dengan pengurangan kemiskinan. Investasi di bidang pendidikan dan

7. kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin, karena bagi
penduduk miskin aset utama adalah tenaga kasar mereka.
Adanya fasilitas pendidikan dan kesehatan murah akan sangat membantu untuk
meningkatkan produktifitas, dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan. Noorbakhsh (1999)
melakukan penelitian terhadap 86 negara nasabah Bank Dunia dan menemukan bahwa GDP/kap
negara-negara berstatus debitur non restrukturisasi berpengaruh signifikan terhadap pembangunan
manusia, sedangkan debitur dengan fasilitas restrukturisasi intensif justru tidak.
Brata (2004) dalam penelitiannya menemukan bahwa distribusi pendapatan adalah
determinan paling berperan dalam pembangunan manusia pada seluruh kabupaten/kota di Indonesia,
di samping determinan pendapatan per kapita dan rata-rata lama sekolah perempuan. Ranis dan
Stewart (2002) menyatakan hal yang sama kecuali adanya tambahan determinan pengeluaran
pemerintah untuk sektor pendidikan. Ranis dan Stewart melakukan penelitian atas 22 negara di
Amerika Latin. Brata (2005) menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah, investasi dan distribusi
pendapatan sebagai determinan-determinan pembangunan manusia atas penelitiannya terhadap
seluruh provinsi di Indonesia. Investasi sebagai penentu pembangunan manusia dipertegas oleh Ranis
dan Stewart (2005) dalam studinya atas 85 negara di dunia, di samping determinan pendapatan per
kapita dan jumlah penduduk miskin.

8. BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Ada beberapa negara yang berhasil mencapai tingkat pembangunan manusia yang tinggi
dengan pendapatan per kapita yang rendah. Dari sekian banyak pilihan, ada tiga pilihan yang dianggap
paling penting, yaitu: panjang umur dan sehat, berpendidikan, dan akses ke sumber daya yang dapat
memenuhi standar hidup yang layak. Dengan demikian, pembangunan manusia lebih dari sekedar
pertumbuhan ekonomi, lebih dari sekedar peningkatan pendapatan dan lebih dari sekedar proses
produksi komoditas serta akumulasi modal. Alasan mengapa pembangunan manusia perlu mendapat
perhatian adalah banyak negara berkembang termasuk Indonesia yang berhasil mencapai
pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi gagal mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dan
kemiskinan. beberapa negara berpendapatan rendah mampu mencapai tingkat pembangunan
manusia yang tinggi, jika negara-negara itu mampu menggunakan secara bijaksana semua sumber
daya untuk mengembangkan kemampuan dasar manusia.
3.2 Saran
Karena adanya keterbatasan data dari penulis, maka disarankan untuk penulis atau pemaca
selanjutnya untuk menggunakan faktor-faktor lain untuk menganalisi Pembangunan Manusia
sehingga diharapkan dapat memberikan analisis data yang lebih baik terhadap Pembangunan Manusia
di Indonesia.