Prinsip-prinsip demokrasi meliputi negara berdasarkan konstitusi dan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Konstitusi berfungsi untuk membatasi wewenang penguasa dan menjamin hak rakyat, sementara perlindungan HAM merupakan salah satu prinsip negara demokrasi.

1. TUGAS
KEWARGANEGARAAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
VERTERAN JAKARTA
Oleh :
EKARISTI (1710411091)
FIRDA TITA UMAMI (1710411108)
HAFIZA (1710411110)
FITRIYAH (1710411117)
ALYA NABILAH (1710411118)
HAL 117.
Cobalah Anda telusuri berbagai sumber lain tentang hak dan kewajiban. Dari
berbagai sumber yang Anda pelajari itu, kemukakan apa itu hak dan apa itu
kewajiban; serta bagaimana hubungan di antara keduanya.

2. JAWABAN :
Menurut Prof. Dr. Notonagoro:
Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya
diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain
manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.
Kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau
diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain, yang pada prinsipnya
dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.
Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi
terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang.
Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara
mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan
kewajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan
kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang
berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat
akan aman sejahtera.
Hak dan Kewajiban warga negara diatur dalam undang -undang sebagai berikut :
• Pasal 27 ayat 1-3
Mengatur tentang Kedudukan warga negara , Penghidupan dan pembelaan terhadap
negara.
• Pasal 28 ayat A – J
Mengatur tentang segala bentuk Hak Asasi Manusia.
• Pasal 29 ayat 2
Mengatur tentang kebebasan atau hak untuk memeluk agama (kepercayaan )
• Pasal 30 ayat 1-5
Mengatur tentang Kewajiban membela negara , Usaha pertahanan dan keamanan

3. rakyat, Keanggotaan TNI dan Tugasnya, Kepolisian Indonesia dan tugasnya, Susunan
dan kedudukan TNI & kepolisian Indonesia.
• Pasal 31 ayat 1-5
Mengatur tentang Hak untuk mendapat pendidikan yang layak, kewajiban belajar,
Sistem pendidikan Nasional, dan Peran pemerintah dalam bidang Pendidikan dan
kebudayaan.
• Pasal 33 ayat 1-5
Mengatur tentang pengertian perekonomian, Pemanfaatan SDA, dan Prinsip
Perekonomian Nasional.
• Pasal 34 ayat 1-4
Mengatur tentang Perlindungan terhadap fakir miskin dan anak terlantar sebagai
tanggung jawab negara.
HAL 130.
Pasal 28 J UUD NRI adalah pasal yang secara khusus yang menyatakan adanya
kewajiban dasar manusia. Apa sajakah kewajiban dasar manusia itu? Apakah
dengan adanya kewajiban dasar manusia menjadikan HAM itu dibatasi?
Diskusikan masalah ini dengan mengacu pada isi pasal 28 J UUD NRI 1945. Apa
pendapat kelompok Anda?
JAWABAN :
(EKARISTI)
Pasal 28J
1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada
pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata
untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain

4. dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-
nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
Setiap orang mempunyai hak dan kewajiaban. Setiap orang dituntut untuk saling
menghormati hak dan kewajibannya masing-masing. Namun, setiap hak seseorang
dibatasi juga oleh hak-hak orang lain.
(FIRDA)
Kewajiban Dasar Manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak
dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. (Pasal
1 Angka 2 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia).
Kewajiban dasar manusia tercantum dalam Bab IV UUD No.39 Tahun 1999 Pasal 67
- 70. Kewajiban dasar manusia diantaranya, yaitu :
- Setiap orang yang berada di wilayah NKRI wajib untuk mematuhi semua
hukum yang ada di Indonesia dan hukum Internasional tentang HAM.
- Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dan hak asasi
manusia yang diterima setiap orang menimbulkan kewajiban pula untuk
menghormati hak asasi manusia milik orang lain.
- Seseorang dalam menjalankan hak dan kebebasannya memiliki pembatasan
yang ditetapkan oleh Undang - undang dengan tujuan untuk menjamin
pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.
Iya, karena seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa kewajiban dasar manusia
salah satunya yaitu mematuhi semua hukum yang ada di Indonesia. Itu artinya seluruh
penduduk Indonesia harus mematuhi pasal 28J yang mencantumkan pembatasan Hak
Asasi Manusia (HAM) karena sudah ditetapkan dalam Undang – undang dengan
maksud untuk menjamin atau menghormati hak asasi orang lain.
(FITRIYAH)
Kewajiban dasar manusia yaitu mematuhi hukum yang ada (UU) serta
menghormati hak orang lain. Bukannya dibatasi namun dengan adanya HAM secara
konstitusional hak asasi setiap warga negara dan penduduk Indonesia telah dijamin.

5. Dalam hubungan tersebut, dapat dikatakan bahwa HAM harus memperhatikan
karakteristik Indonesia dan sebuah hak asasi juga harus diimbangi dengan kewajiban,
sehingga diharapkan akan tercipta saling menghargai dan menghormati akan hak asasi
tiap-tiap pihak.
(HAFIZA)
Kewajiban dasar manusia :
Patuh pada peraturan perundang-undangan , hukum baik yang tertulis maupun tak
tertulis dan hukum internasional yang telah diterima oleh NKRI (pasal 67) Ikut serta
dalam pembelaan negara (pasal 68) Menghormati Hak Asasi Manusia orang lain
secara timbal balik (pasal 69) Wajib tunduk pada pembatasan yang telah ditetapkan
oleh Undang-undang.
Kewajiban dasar tidak menjadikan HAM dibatasi karna dengan masing-masing
masyarakat mengerjakan kewajiban dasar berarti sama juga dengan ia menjaga hak
asasi dirinya dan Hak asasi orang lain serta memenuhi tuntutan yang adil sesuai
dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum
dalam suatu masyarakat demokratis.
(ALYA)
Menurut pasal 28 J UUD kewajiban dasar manusia adalah, menghormati antar
manusia dalam kehidupan bermasyarakat, dan tetap mematuhi batasan yang
ditentukan oleh undang – undang dalam menjalankan hak dan kewajibannya.
Kewajiban yang dikatakan dalam undang – undang tersebut tidak membuat gerak kita
menjadi terbatas, justru dengan adanya aturan itu dimaksudkan agar tiap individu
tidak menyalahgunakan hak kebebasan yang dimilikinya dalam menjalankan
hidupnya seperti berpendapat, karena paham demokrasi tidak membatasi seseorang
untuk berpendapat, tetapi mengatur penyampaian pendapat dengan cara bijak.
HAL 136 .
Coba Anda baca kembali dengan seksama pasal-pasal UUD NRI 1945 tentang
hak dan kewajiban asasi manusia tersebut. Apa simpulan yang dapat Anda
kemukakan? Adakah perubahan sebelum dan sesudah adanya Perubahan UUD

6. NRI 1945?
JAWABAN :
Yang dapat disimpulkan dari UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia yang
tercatum dalam pasal 28A sampai dengan 28J bahwa hak asasi manusia bukanlah
sebebas - bebasnya melainkan dimungkinkan untuk dibatasi sejauh pembatasan itu
ditetapkan dengan undang -undang. Semangat inilah yang melahirkan Pasal 28 J UUD
1945. Pembatasan sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 J itu mencakup sejak Pasal
28 A sampai dengan Pasal 28 I UUD 1945. Oleh karenanya, hal yang perlu ditekankan
di sini bahwa hak-hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945 tidak ada yang
bersifa mutlak, termasuk hak asasi yang diatur dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945.
Dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, terdapat sejumlah hak yang secara
harfiah dirumuskan sebagai “hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”,
termasuk di dalamnya hak untuk hidup dan hak untuk tidak dituntut berdasarkan
hukum yang berlaku surut. Dalam konteks ini, dapat ditafsirkan bahwa Pasal 28 I ayat
(1) haruslah dibaca bersama-sama dengan Pasal 28 J ayat (2), sehingga hak untuk
tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut tidaklah bersifat mutlak.
Oleh karena hak-hak yang diatur dalam Pasal 28 J ayat (1) UUD 1945 yaitu yang
termasuk dalam rumusan “hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”
dapat dibatasi, maka secara prima facie berbagai. ketentuan hak asasi manusia diluar
dari pasal tersebut, seperti misalnya kebebasan beragama (Pasal 28 E), hak untuk
berkomunikasi (Pasal 28 F), ataupun hak atas harta benda (Pasal 28 G)sudah pasti
dapat pula dibatasi, dengan catatan sepanjang hal tersebut sesuai dengan pembatasan-
pembatasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Ketentuan HAM dalam UUD
1945 yang menjadi basic law adalah norma tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara.
Karena letaknya dalam konstitusi, maka ketentuan-ketentuan mengenai HAM harus
dihormati dan dijamin pelaksanaannya oleh negara.7 Karena itulah Pasal 28 I ayat (4)
UUD 1945 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan
HAM adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.

7. UUD 1945 pada awalnya hanya memuat 6 pasal yang mengatur tentang HAM,
kemudian mengalami perubahan – perubahan yang sangat signifikan yang kemudian
dituangkan dalam perubahan kedua UUD 1945 pada bulan Agustus Tahun 2000.
Wacana tentang perlunya HAM dimasukkan kedalam UUD berkembang ketika
kesadaran akan pentingnya jaminan perlindungan HAM semakin meningkat menyusul
tumbangnya rejim otoriter. Pandangan kritis terhadap UUD 1945, yang dahulu
ditabukan, sejak masa reformasi membenarkan pendapat bahwa UUD tersebut tidak
secara eksplisit mengatur masalah HAM. Bahkan beberapa pakar secara tegas
menyetakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengenal HAM karena
dirumuskan sebelum adanya Deklarasi Universal HAM.
Hasil amandemen UUD 1945 memberikan suatu titik terang bahwa Indonesia
semakin memperhatikan dan menjunjung nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) yang
selama ini kurang memperoleh perhatian dari Pemerintah. Aman-demen kedua bahkan
telah menelurkan satu Bab khusus mengenai Hak Asasi Manusia yaitu Bab XA.
Apabila ditelaah menggunakan per-bandingan konstitusi dengan negara-negara lain,
hal ini merupakan prestasi tersendiri bagi perjuangan HAM di Indonesia, sebab tidak
banyak negara di dunia yang memasukkan bagian khusus dan tersendiri mengenai
HAM dalam konstitusinya. Rujukan yang melatar belakangi perumusan Bab XA (Hak
Asasi Manusia) UUD 1945 adalah Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998.
HAL 149.
Secara berkelompok, identifikasi lagi apa sajakah prinsip-prinsip pemerintahan
demokrasi itu. Lakukan dengan menelusuri berbagai pustaka yang berkaitan
dengan prinsip demokrasi. Setiap kelompok mencari dua literatur lalu, hasilnya
dipertukarkan dengan kelompok lain. Apa hasilnya?
JAWABAN :
Prinsip merupakan kaidah atau ketentuan dasar yang harus dipegang dan ditaati.
Prinsip demokrasi adalah beberapa kaidah dasar yang harus ada dan ditaati oleh

8. negara penganut pemerintahan demokratis. Prinsip-prinsip demokrasi, dapat ditinjau
dari pendapat Almadudi yang kemudian dikenal dengan “Soko Guru Demokrasi”.
Menurutnya, prinsip-prinsip demokrasi adalah :
1. Negara berdasarkan konstitusi
Konstitusi dapat diartikan sebagai undang-undang dasar atau seluruh peraturan
hukum yang berlaku di sebuah negara. Sebagai prinsip demokrasi, keberadaan
konstitusi sangat penting sebab dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.
Konstitusi berfungsi untuk membatasi wewenang penguasa atau pemerintah serta
menjamin hak rakyat. Dengan demikian, penguasa atau pemerintah tidak akan
bertindak sewenang-wenang kepada rakyatnya dan rakyat tidak akan bertindak anarki
dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajibannya.
2. Jaminan Perlindungan Hak Asasi Manusia
Perlindungan terhadap HAM seperti hak untuk hidup, hak untuk bebas, dan
sebagainya, merupakan salah satu prinsip negara demokrasi. Karena perlindungan
terhadap HAM pada hakikatnya merupakan bagian dari pembangunan negara yang
demokratis.
3. Kebebasan Berserikat dan Berpendapat
Setiap orang boleh berkumpul dan membentuk identitas dengan organisasi yang ia
dirikan. Melalui organisasi tersebut setiap orang dapat memperjuangkan hak sekaligus
memenuhi kewajibannya. Sejarah demokrasi memberikan kesempatan kepada setiap
orang untuk berpikir dan menggunakan hati nurani serta menyampaikan pendapat
dengan cara yang baik. Paham demokrasi tidak membatasi seseorang untuk
berpendapat, tetapi mengatur penyampaian pendapat dengan cara bijak.
4. Pegantian Kekuasaan Secara Berkala
Lord Acton menyatakan bahwa pemerintahan yang diselenggarakan manusia
penuh dengan kelemahan. Pendapatnya yang cukup terkenal adalah "ower tends to
corrupt, but absolute power corrupts absolutely". Manusia yang mempunyai

9. kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan, tetapi manusia yang
memiliki kekuasaan tidak terbatas pasti akan menyalahgunakannya.
Pergantian kekuasaan secara berkala bertujuan untuk membatasi kekuasaan atau
kewenangan penguasa. Pergantian kekuasaan secara berkala dapat meminimalisasi
penyelewengan dalam pemerintahan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Pergantian seorang kepala negara atau kepala daerah dapat dilakukan dengan
mekanisme pemilihan umum yang jujur dan adil.
5. Adanya Peradilan Bebas dan Tidak Mengikat
Peradilan tidak memihak artinya peradilan yang tidak condong kepada salah satu
pihak yang bersengketa di muka persidangan. Posisi netral sangat dibutuhkan untuk
melihat masalah secara jernih dan tepat Kejernihan pemahaman tersebut akan
membantu hakim menemukan kebenaran yang sebenar-benarnya Selanjutnya, hakim
dapat mempertimbangkan keadaan yang ada dan menerapkan hukum dengan adil bagi
pihak beperkara.
Hukum merupakan instrumen untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Oleh
karena itu, pelaksanaan kaidah hukum tidak boleh berat sebelah atau pandang bulu.
Setiap perbuatan melawan hukum harus ditindak secara tegas. Persamaan kedudukan
warga negara di depan hukum akan memunculkan wibawa hukum. Saat hukum
memiliki wibawa, hukum tersebut akan ditaati oleh setiap warga negara.
Tidak ada ketimpangan dalam menetapkan hukum yang berlaku. Semua harus
menerapkan keadilan hukum yang merata. Entah itu rakyat kecil, pejabat, bahkan
anggota parlemen jika melanggar hukum harus di hukum sebagaimana mestinya.
HAL 152.
Carilah lagi suatu pandangan dari ahli tentang demokrasi. Anda dapat mencari
pada buku-buku tentang demokrasi. Apa simpulan Anda tentang demokrasi dari

10. hasil temuan tersebut? Adakah macam atau jenis demokrasi itu berdasar
pendapat lain? Ringkaslah dalam bentuk tertulis secara kelompok.
JAWABAN :
(1) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
Menurut KBBI, Demokrasi memiliki 2 arti, yaitu :
• Demokrasi merupakan suatu bentuk atau sistem pemerintahan dimana seluruh
rakyatnya ikut serta dalam memerintah, yaitu melalui perantara wakil-wakil
terpilih mereka.
• Demokrasi merupakan suatu gagasan atau pandangan hidup yang
mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang sama bagi
semua warga negaranya.
(2) Menurut Abraham Lincoln
Dalam pidato Gettyburg - nya, Presiden Amerika Serikat yang ke-16 Abraham
Lincoln menyatakan bahwa demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang
diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dari pengertian tersebut
bisa disimpulkan bahwa rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu
pemerintahan, dimana masing-masing dari mereka memiliki hak dalam memperoleh
kesempatan serta hak dalam bersuara yang sama dalam upaya mengatur kebijakan
pemerintahan. Dalam sitem ini, keputusan diambil berdasarkan hasil suara terbanyak.
(3) Menurut H. Harris Soche (Yogyakarta : Hanindita, 1985)
Demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan rakyat. Artinya rakyat atau
orang banyak merupakan pemegang kekuasaan dalam pemerintahan. Mereka
memiliki hak untuk mengatur, mempertahankan, serta melindungi diri mereka dari
adanya paksaan dari wakil-wakil mereka, yaitu orang-orang atau badan yang diserahi
wewenang untuk memerintah.
Perbedaan dari ketiga pendapat tersebut ialah, jika dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia demokrasi ialah kekuasaan berada di tangan rakyat, namun kekuasaan

11. tersebut malalui wakil-wakil ataupun perantara yang dipilih langsung oleh rakyat
melalui Pemilu.
Sedangkan menurut pendapat 2 ahli yang lainnya demokrasi adalah kekuasaan
tertinggi berada di tangan rakyat dan rakyat dapat langsung mengemukakan aspirasi
maupun gagasan nya tanpa harus melalui wakil-wakil ataupun perantara. Gagasan
mereka diambil melalui suara terbanyak untuk diambil keputusan yang pasti. Dan
masyarakat tidak dapat dipaksakan oleh wakil-wakil mereka ataupun pemerintah.
HAL 156.
Silakan Anda lanjutkan untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan lain sehingga
semua persoalan ihwal demokrasi kita secara tuntas dipertanyakan.
JAWABAN :
1. Sejauh mana manfaat media massa dalam pengaruhnya terhadap Demokrasi
Pemerintahan saat ini?
2. Apakah sistem demokrasi di Indonesia sudah berjalan dengan baik? Berikan
beserta alasannya.
3. Pada undang-undang pasal 122 K (UU MD3) yang berisi tentang Mahkamah
Kehormatan Dewan (MKD) dapat mengambil langkah hukum terhadap perseorang,
kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota
DPR, hal ini menyebabkan banyak kontroversi dan berasumsi bahwa UU ini dapat
digunakan untuk membungkam daya kritis masyarkat. Apakah hal ini dapat menjadi
ancaman bagi demokratiasi di Indonesia?
4. Asas-asas dalam demokrasi pancasila merupakan cerminan kepribadian bangsa.
Nah, jika asas tersebut tidak diperhatikan dalam kehidupan berbangsa, lalu apa
gunanya ada demokrasi pancasila ? Tolong dijelaskan menurut pendapat anda.
5. Pentingkah adanya demokrasi di Indonesia?
HAL 163.
Carilah satu lagi pendapat tentang dinamika demokrasi di Indonesia. Adakah
perbedaanya dengan pendapat Miriam Budiarjo di atas? Menurut Anda,

12. benarkah saat ini dikatakan kita mengalami demokrasi reformasi? Kemukakan
pendapat Anda secara lisan. Lakukan secara diskusi kelompok.
JAWABAN :
Budiardjo (2008) menyatakan bahwa dari sudut perkembangan sejarah demokrasi
Indonesia sampai masa Orde Baru dapat dibagi dalam empat masa, yaitu:
a. Masa Republik Indonesia I (1945-1959) yang dinamakan masa
demokrasi konstitusional yang menonjolkan peranan parlemen dan
partai-partai, karena itu dinamakan Demokrasi Parlementer,
b. Masa Republik Indonesia II (1959-1965) yaitu masa Demokrasi
Terpimpin yang banyak penyimpangan dari demokrasi konstitusional
yang secara formal merupakan landasan dan penunjukan beberapa aspek demokrasi
rakyat.
c. Masa Republik Indonesia III (1965-1998) yaitu masa demokrasi Pancasila.
Demokrasi ini merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem
presidensiil.
d. Masa Republik Indonesia IV (1998-sekarang) yaitu masa reformasi yang
menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-
praktik politik yang terjadi pada masa Republik Indonesia III.
Perkembangan demokrasi di Indonesia dari segi waktu dapat dibagi dalam empat
periode, yaitu :
1. Periode 1945-1959 Demokrasi Parlementer
Demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer. Sistem
parlementer ini mulai berlaku sebulan setelah kemerdekaan diproklamasikan. Sistem
ini kemudian diperkuat dalam Undang-undang Dasar 1949 (Konstitusi RIS) dan
Undang - undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Meskipun sistem ini dapat berjalan
dengan memuaskan di beberapa negara Asia lain, sistem ini ternyata kurang cocok
diterapkan di
Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan melemahnya persatuan bangsa. Dalam
UUDS 1950, badan eksekutif terdiri dari Presiden sebagai kepala negara

13. konstitusional (constitutional head) dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.
2. Periode 1959-1965 (Orde Lama) Demokrasi Terpimpin
Pandangan A. Syafi’i Ma’arif, demokrasi terpimpin sebenarnya ingin
menempatkan Soekarno seagai “Ayah” dalam famili besar yang bernama Indonesia
dengan kekuasaan terpusat berada di tangannya. Dengan demikian, kekeliruan yang
besar dalam Demokrasi Terpimpin Soekarno adalah adanya pengingkaran terhadap
nilai-nilai demokrasi yaitu absolutisme dan terpusatnya kekuasaan hanya pada diri
pemimpin. Selain itu, tidak ada ruang kontrol sosial dan check and balance dari
legislatif terhadap eksekutif.
3. Periode 1965-1998 (Orde Baru) Demokrasi Pancasila
Ciri-ciri demokrasi pada periode Orde Lama antara lain presiden sangat
mendominasi pemerintahan, terbatasnya peran partai politik, berkembangnya
pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik.
Menurut M. Rusli Karim, rezim Orde Baru ditandai oleh; dominannya peranan ABRI,
birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, pembatasan peran dan
fungsi partai politik, campur tangan pemerintah dalam persoalan partai politik dan
publik, masa mengambang, monolitisasi ideologi negara, dan inkorporasi lembaga
nonpemerintah
4. Periode 1998-sekarang( Reformasi )
Orde reformasi ditandai dengan turunnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei
1998. Jabatan presiden kemudian diisi oleh wakil presiden, Prof. DR. Ir. Ing. B.J.
Habibie. Turunnya presiden Soeharto disebabkan karena tidak adanya lagi
kepercayaan dari rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru. Bergulirnya reformasi
yang mengiringi keruntuhan rezim tersebut menandakan tahap awal bagi transisi
demokrasi Indonesia. Transisi demokrasi merupakan fase krusial yang kritis karena
dalam fase ini akan ditentukan ke mana arah demokrasi akan dibangun Pada dasarnya

14. tidak ada perbedaan dinamika demorasi dari masa ke masa oleh Miriam Budiardjo
dengan pendapat-pendapat lainnya. Dan memang benar bahwa saat sekarang ini kita
mengalami demokrasi era reformasi yaitu masa demokrasi yang menginginkan
tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi praktik-praktik politik yang terjadi
di Indonesia.
Sebagai contohnya digunakannya media sosial sebagai media penyuaraan
pendapat dan media kritisi pada zaman sekarang ini oleh masyarakat indonesia. Dan
pendapat dari masyarakat lewat media sosial ini juga tidak jarang mendapat perhatian
dari pemerintah.
HAL 169 .
Apa makna keberadaan DPD dalam struktur ketatanegaraan RI? Dapatkah
Anda menjelaskan apa makna keberadaan DPD dalam struktur ketatanegaraan
RI? Coba diskusikanlah terlebih dahulu dengan teman-teman kelompok Anda.
Tulislah hasil diskusi kelompok Anda tersebut dan hasilnya diserahkan kepada
dosen.
JAWABAN :
Dalam Pasal 22D ayat 1, 2, dan 3, dinyatakan bahwa :
1. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada DPR rancangan
Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan
daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan
dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
2. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan Undang-Undang yang
berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan,
pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam,
sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah,
serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan Undang-Undang
anggaran pendapatan dan belanja negara, dan rancangan undang-undang yang

15. berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama;
3. Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan
undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan
penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya
alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan
dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama, serta menyampaikan hasil
pengawasannya itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk
ditindaklanjuti.
Dengan demikian terlihat jelas bahwa kewenangan Dewan Perwakilan Daerah
hanya bersifat terbatas, yaitu dalam kaitannya dengan fungsi legislatif. Misalnya pada
pokoknya, Dewan Perwakilan Daerah hanya memberikan pertimbangan terhadap
Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pemegang kekuasaan legislatif yang
sesungguhnya. Lagi pula seperti yang ditentukan dalam Pasal 22C ayat 2 Perubahan
Ketiga UUD 1945, jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah itu hanya sepertiga
jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
HAL 172.
Untuk maksud tersebut lakukan analisis implementasi dari kesepuluh pilar
demokrasi itu dalam berbagai bidang kehidupan politik, ekonomi, sosial,
budaya, dan pertahanan keamanan serta ihwal tingkat keberhasilanya. Adakah
kesenjangan antara yang normatif dengan praktiknya? Lakukan diskusi
kelompok dan kemukakan secara tertulis.
JAWABAN :
No Pilar Demokrasi Pancasila Keterangan
1. Demorasi berdasarkan Ketuhanan
YME
Yaitu demokrasi bedasarkan Ketuhanan
YME dimana dalam penyelenggaraan
negara RI harus berdasarkan kaidah-kaidah
Ketuhanan YME .

16. Namun pada kenyataannya masih banyak
para pemimpin negara kita yang tidak
berperilaku sesuai landasan Ketuhanan
YME seperti contohnya masih banyak yang
melakukan penyelewengan-penyelewengan
politik ,korupsi dan lainnya padahal
sewaktu pelaksanaan pelantikan jabatan
masing-masing pejabat telah melakukan
sumpah dengan menggunakan kitab suci Al
quran untuk menjalankan serta
menyelenggarakan pemerintahan sebaik
mungkin,sebagaimana mestinya
berdasarkan peraturan-peraturan yang
berlaku.
2. Demokrasi dengan kecerdasan Demokrasi yang atur dan dilaksanakan
demokrasi dengan kecerdasan rohaniah,
kecerdasan
aqliyah, kecerdasan rasional, dan
kecerdasan emosional bukan dengan
kekuatan naluri,kekuatan massa maupun
kekuatan otot .
sehingga dalam melaksanakan demokrasi
kita harus bersikap rasional dan tidak
menggunakan kekuatan otot maupun massa
dalam pelaksanaannya. Yaitu dengan
kecerdasan dalam menggunakan hak
suara , andil (ikut serta), dan berkompetisi
dalam berpolitik. kecerdasan demokrasi
mencakup seluruh aspek dari demokrasi
yakni Rakyat, .Pemerintah dan Sistem

17. Negara. Tingkat realisasi dan spesifikasi
sikap dari kecerdasan ini terletak pada
dimana anda di tempatkan. Rakyat atau
pemerintah.
Contohnya dalam menyuarakan pendapat
kepada pemerintah kita tidak boleh
menggunakan kekuatan otot maupun massa
yang biasa terjadi dengan merusak property
negara seperti gerbang gedung Presiden tapi
dengan cara yang lebih baik lagi seperti
dengan rapat terbuka melalui DPR maupun
media massa. Selain itu dalam lingkup
sosial pun dalam memutuskan pendapatpun
tidak boleh dengan menggunakan kekerasan
namun harus dengan musyawarah dan
kecerdasan rasional.
3. Demokrasi berdasarkan
kedaulatan rakyat
Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat.
Oleh karena itu keputusan terbesar berada
di tangan rakyat .
Di negara kita sudah menjadikan demokrasi
berdasarkan kedaulatan rakyat seperti dalam
pemilihan presiden dan wakil-wakil rakyat
dalam bidang politik.
Lalu dalam bidang ekonomi
4. Demokrasi dengan Rule of law Kekuasaan negara RI itu harus
mengandung,
melindungi, serta mengembangkan
kebenaran hukum
(legal truth) bukan demokrasi ugal-ugalan,
demokrasi

18. dagelan, atau demokrasi manipulatif.
Namun di negara kita demokrasi masih
sering dimanipulatif seperti contohnya
pemilu yang masih sering bocor dan
dicurangi dalam penghitungan suaranya
oleh pihak-pihak tertentu.
5. Demokrasi dengan
Pembagian Kekuasaan
Demokrasi menurut UUD 1945 bukan saja
mengakui kekuasaan negara RI yang tidak
tak terbatas secara hukum, melainkan juga
demokrasi itu dikuatkan dengan pembagian
kekuasaan negara dan diserahkan kepada
badan-badan negara yang bertanggung
jawab.
6 Demokrasi dengan Hak Asasi
Manusia
Mengakui hak asasi manusia yang
tujuannya bukan saja menghormati hak-hak
asasi tersebut, melainkan juga untuk
meningkatkan martabat dan derajat manusia
seutuhnya. Namun terdapat beberapa kasus
yang membuktikan bahwa pilar ini tidak
berjalan dengan sebagai mestinya, dimana
masih saja ada warga negara yang tidak
mendapatkan hak ekonomi sebagai mana
mestinya sehingga mengakibatkan adanya
kemiskinan dan kelaparan di beberapa
daerah sehingga terjadinya busung lapar
yang disebabkan oleh kemiskinan, hal ini
juga menunjukkan kegagalan pemerintah
memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan
kesehatan sebagai hak paling dasar
minimum rakyat. Dan depan hukum masih

19. banyak orang yang tidak mendapat
perlakuan yang sama dan adil .
7 Demokrasi dengan pengadilan
yang merdeka
Menghendaki berlakunya sistem pengadilan
yang merdeka yang memberi peluang
seluas-luasnya kepada semua pihak yang
berkepentingan untuk mencari dan
menemukan hukum yang seadil-adilnya.
Pilar ini tidak berjalan sebagai mana
mestinya sebab masih ada saja oknum
pengadil yang tidak adil. contohnya masih
banyak aparat penegak hukum yang tidak
bertanggung jawab yang dimana seharusnya
mereka bertindak adil mereka malah anti
rakyat kecil. Dimana hukum tumpul ke atas
dan tajam ke bawah. Aturan hukum telah
diskriminatif terhadap kaum miskin dan
secara sistematis menghilangkan hak-hak
dasar kaum miskin, diabaikannya/ tidak
dijalankannya hukum dan peraturan yang
secara substansial berpihak pada kelompok
miskin.
8 Demokrasi dengan Otonomi
Daerah
Pada pilar ini meskipun sudah diberlakukan
demokrasi langsung (dipilih langsung oleh
rakyat), namun anggaran pemilukada
tampaknya menjadi persoalan utama.
Pesawaran adalah salah satu contoh
pemekaran daerah yang mengabaikan
faktor-faktor terjadinya pemekaran yang
dikehendaki undang-undang. Misalnya saja,
kemampuan sumber daya alam dan sumber

20. daya ekonomi daerah. Dua hal inilah saya
kira menjadi pertimbangan mengapa sebuah
daerah ingin memekarkan diri, selain faktor
untuk mendekatkan diri kepada masyarakat,
memberdayakan perekonomian daerah dan
lain-lain.
Saya justru berpendapat bahwa pemekaran
Pesawaran merupakan bukti nyata betapa
kuatnya ambisi-ambisi politik dari segelintir
elite daerah.Sehingga menafikan
persyaratan pokok dari pemekaran daerah.
Wajar kalau kemudian belakangan ini
kabupaten tersebut terancam gagal mengelar
pemilukada karena minimnya anggaran.
Padahal tahapan-tahan pemilukada sebagian
sudah berjalan. Dengan fakta-fakta inilah
saya pikir ada baiknya pemerintah, baik
pusat dan daerah, segera melakukan
evaluasi. Tidak perlu terlalu lama, cukup
tiga tahun. Jika terlalu lama justru akan
membebani keuangan negara. Dan lagi-lagi
yang dirugikan adalah masyarakat daerah.
(sumber : Tribunners)
9 Demokrasi dengan Kemakmuran Demokrasi juga ditunjukkan untuk
membangun negara kemakmuran oleh dan
untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia.
Pada dasarnya demokrasi memang harus
sejalan dengan kemakmuran sebab
demokratisasi dan peningkatan

21. kemakmuran ekonomi pada dasarnya
merupakan dua tujuan pembangunan yang
tetap harus dicapai secara independen. Ada
banyak alasan untuk meneruskan
demokratisasi yang terlepas dari alasan
ekonomi. Sebaliknya, terlepas dari sistem
pemerintahan seperti apa, peningkatan
kemakmuran tetap harus berjalan. Namun di
Indonesia kemakmuran belum merata di
daerah-daerah terpencil di Indonesia masih
ada yang belum mendapatkan kehidupan
yang layak. Masih ada masyarakat yang
kekurangan makan dan sebagainya.
Sehingga belum bisa dapat dikatakan
Indonesia menjadi negara yang makmur.
10 Demokrasi yang Berkeadilan Berisi tentang keadilan sosial di antara
berbagai kelompok, golongan, dan lapisan
masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan,
kelompok, satuan, atau organisasi yang
menjadi anak emas, yang diberi berbagai
keistimewaan atau hak-hak khusus. Pada
realitanya hal itu tidak sejalan dengan
kondisi Indonesia saat ini, dimana koruptor
yang jelas-jelas merugikan bangsa ini diberi
hukuman yang tidak setimpal seperti kasus
remaja pencuri sandal buntut yang terancam
hukuman 5 tahun penjara dan sedangkan
Budi Mulya dalam kasus korupsi pemberian
FPJP Bank Century yang telah merugikan

22. negara Rp 7 triliun hanya vonis 10 tahun
(sumber: kompas). Apakah sebanding
perbuatan dengan hukumannya? Hal
tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia
belum memenuhi pilar demokrasi yang
berkeadilan.