Adalah sebuah kewajaran dan keniscayaan bahwa Peraturan Pemerintah tidak boleh bertentangan atau tidak sesuai dengan Undang Undang.
Saya mencoba melihat ada ketidak sesuaian PP 43 / 2014 sebagai pelaksanaan UU 4 / 2014 tentang desa.
Disisi lain juga tentang penghasilan pemerintah desa akan menjadi rumit dalam pengaturan di daerah (perda & APBD) dan desa (perdes dan APBDes)
Bagaimana Mensikapi, karena yang dibahas adalah tentang Penghasilan Pemerintah Desa ( Kepala Desa dan Perangkat Desa ), maka yang lebih pantas mensikapi adalah para kepala desa dan perangkat desa.
Bedah banding uu desa dan pp tentang bengkok dan penghasilan aparat desaDesa Institute
Ada beberapa kontradiksi antara UU Desa dan PP terkait kewenangan desa, pendanaan desa, dan penghasilan pemerintah desa. UU Desa memberikan kewenangan luas kepada desa berdasarkan hak asal usul, sedangkan PP membatasi kewenangan desa dan sumber pendanaannya, termasuk mengatur penghasilan pemerintah desa. Perlu penyelarasan antara UU dan PP untuk menjamin otonomi dan kesejahteraan desa.
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan, pelaksanaan, dan roadmap peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN. Secara garis besar dijelaskan mengenai sumber-sumber pendapatan desa, prinsip pengaturan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta tahapan penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pelaporan, dan pemantauan dana desa.
Perdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desaari saridjo
[Ringkasan]
Peraturan Desa Kedungjaran tentang Pengelolaan Aset Desa mengatur tentang pengelolaan aset milik Desa Kedungjaran, termasuk pengelola, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, dan pemindahtanganan aset. Kepala Desa bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa dan dibantu oleh Sekretaris Desa dan petugas/pengurus aset dari unsur perangkat desa.
Bedah banding uu desa dan pp tentang bengkok dan penghasilan aparat desaDesa Institute
Ada beberapa kontradiksi antara UU Desa dan PP terkait kewenangan desa, pendanaan desa, dan penghasilan pemerintah desa. UU Desa memberikan kewenangan luas kepada desa berdasarkan hak asal usul, sedangkan PP membatasi kewenangan desa dan sumber pendanaannya, termasuk mengatur penghasilan pemerintah desa. Perlu penyelarasan antara UU dan PP untuk menjamin otonomi dan kesejahteraan desa.
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan, pelaksanaan, dan roadmap peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN. Secara garis besar dijelaskan mengenai sumber-sumber pendapatan desa, prinsip pengaturan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta tahapan penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pelaporan, dan pemantauan dana desa.
Perdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desaari saridjo
[Ringkasan]
Peraturan Desa Kedungjaran tentang Pengelolaan Aset Desa mengatur tentang pengelolaan aset milik Desa Kedungjaran, termasuk pengelola, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, dan pemindahtanganan aset. Kepala Desa bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa dan dibantu oleh Sekretaris Desa dan petugas/pengurus aset dari unsur perangkat desa.
Peraturan Menteri ini mengatur tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Dokumen ini menjelaskan ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul desa dan desa adat serta kriteria dan bidang-bidang kewenangan lokal berskala desa di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
Perdes no 12 th 2017 ttg kewenangan desaari saridjo
Peraturan Desa ini mengatur kewenangan Desa Kedungjaran berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Kewenangan berdasarkan hak asal usul meliputi sistem organisasi perangkat desa, pembinaan kelembagaan masyarakat, pengelolaan tanah, dan pengembangan peran masyarakat. Kewenangan lokal berskala desa meliputi kegiatan pelayanan masyarakat, kebutuhan sehari-hari m
Peraturan Desa Kedungjaran No 05 Tahun 2014 mengatur tentang izin keramaian di desa tersebut. Peraturan ini menetapkan jenis-jenis keramaian yang diizinkan, ketentuan pelaksanaannya, besaran biaya administrasi, dan penanggungjawab pelaksanaan pungutan biaya. Tujuannya adalah menciptakan ketertiban dan kepastian bagi masyarakat mengenai keramaian yang boleh diselenggarakan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pengelolaan aset desa, mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa. Kepala Desa bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa dan dibantu oleh Sekretaris Desa dan petugas/
Peraturan Desa ini membahas tentang pelestarian lingkungan hidup di Desa Seboro. Tujuannya adalah melindungi lingkungan hidup dan sumber daya alam serta mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dengan mengatur tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat serta mengedepankan asas kelestarian, manfaat, dan kearifan lokal.
Peraturan ini mengatur tentang pengelolaan keuangan desa di Indonesia. Secara garis besar, peraturan ini menetapkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat serta dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran. Peraturan ini juga mengatur tentang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa, s
Dokumen tersebut membahas tentang peraturan-peraturan yang mengatur penggunaan dana desa dan kewenangan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mencakup sumber dana desa, alokasi anggaran, prioritas penggunaannya untuk sarana publik desa, peningkatan ekonomi masyarakat, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Peraturan ini mengatur tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Kridabo di Desa Seboro. Peraturan ini mengatur tentang organisasi, tugas dan wewenang pegawai BUMDesa seperti direktur, sekretaris dan bendahara. Juga mengatur tentang pengangkatan, pemberhentian, masa bakti dan jam kerja pegawai serta tata cara pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban BUMDesa.
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kerangka hukum bagi desa untuk menjadi subyek pembangunan dan memperkuat peran serta masyarakat dalam pembangunan berdasarkan nilai-nilai lokal. Undang-undang ini juga memberikan ketentuan khusus tentang desa adat.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Terdapat ketentuan tentang pembentukan Desa yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, melalui pemekaran atau penggabungan Desa. Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah dilakukan melalui proses sosialisasi, musyawarah Desa, pembentukan
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pedoman pembangunan desa yang mencakup perencanaan pembangunan desa jangka menengah dan tahunan, pelaksanaan pembangunan di bidang pemerintahan desa, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa.
Peraturan Bupati Sidoarjo mengatur tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa di Kabupaten Sidoarjo. Dana desa ditetapkan berdasarkan alokasi dasar yang dibagi secara merata dan alokasi berdasarkan jumlah penduduk, kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografi setiap desa. Dana desa digunakan untuk membiayai pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyar
Peraturan Menteri ini mengatur tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Dokumen ini menjelaskan ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul desa dan desa adat serta kriteria dan bidang-bidang kewenangan lokal berskala desa di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
Perdes no 12 th 2017 ttg kewenangan desaari saridjo
Peraturan Desa ini mengatur kewenangan Desa Kedungjaran berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Kewenangan berdasarkan hak asal usul meliputi sistem organisasi perangkat desa, pembinaan kelembagaan masyarakat, pengelolaan tanah, dan pengembangan peran masyarakat. Kewenangan lokal berskala desa meliputi kegiatan pelayanan masyarakat, kebutuhan sehari-hari m
Peraturan Desa Kedungjaran No 05 Tahun 2014 mengatur tentang izin keramaian di desa tersebut. Peraturan ini menetapkan jenis-jenis keramaian yang diizinkan, ketentuan pelaksanaannya, besaran biaya administrasi, dan penanggungjawab pelaksanaan pungutan biaya. Tujuannya adalah menciptakan ketertiban dan kepastian bagi masyarakat mengenai keramaian yang boleh diselenggarakan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pengelolaan aset desa, mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa. Kepala Desa bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa dan dibantu oleh Sekretaris Desa dan petugas/
Peraturan Desa ini membahas tentang pelestarian lingkungan hidup di Desa Seboro. Tujuannya adalah melindungi lingkungan hidup dan sumber daya alam serta mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dengan mengatur tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat serta mengedepankan asas kelestarian, manfaat, dan kearifan lokal.
Peraturan ini mengatur tentang pengelolaan keuangan desa di Indonesia. Secara garis besar, peraturan ini menetapkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat serta dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran. Peraturan ini juga mengatur tentang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa, s
Dokumen tersebut membahas tentang peraturan-peraturan yang mengatur penggunaan dana desa dan kewenangan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mencakup sumber dana desa, alokasi anggaran, prioritas penggunaannya untuk sarana publik desa, peningkatan ekonomi masyarakat, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Peraturan ini mengatur tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Kridabo di Desa Seboro. Peraturan ini mengatur tentang organisasi, tugas dan wewenang pegawai BUMDesa seperti direktur, sekretaris dan bendahara. Juga mengatur tentang pengangkatan, pemberhentian, masa bakti dan jam kerja pegawai serta tata cara pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban BUMDesa.
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kerangka hukum bagi desa untuk menjadi subyek pembangunan dan memperkuat peran serta masyarakat dalam pembangunan berdasarkan nilai-nilai lokal. Undang-undang ini juga memberikan ketentuan khusus tentang desa adat.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Terdapat ketentuan tentang pembentukan Desa yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, melalui pemekaran atau penggabungan Desa. Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah dilakukan melalui proses sosialisasi, musyawarah Desa, pembentukan
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pedoman pembangunan desa yang mencakup perencanaan pembangunan desa jangka menengah dan tahunan, pelaksanaan pembangunan di bidang pemerintahan desa, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa.
Peraturan Bupati Sidoarjo mengatur tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa di Kabupaten Sidoarjo. Dana desa ditetapkan berdasarkan alokasi dasar yang dibagi secara merata dan alokasi berdasarkan jumlah penduduk, kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografi setiap desa. Dana desa digunakan untuk membiayai pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyar
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana Desa dialokasikan secara nasional dalam APBN dan ditransfer melalui APBD kabupaten/kota kemudian ke APB Desa. Besaran Dana Desa setiap Desa dihitung berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografi Desa tersebut.
Perdes 8 kedudukan keuangan kades dan katdesKang Margino
Peraturan Desa ini mengatur tentang kedudukan keuangan Kepala Desa dan perangkat desa di Desa Melung, kabupaten Banyumas. Peraturan ini menetapkan besaran penghasilan tetap, tunjangan, dan tambahan penghasilan bagi Kepala Desa dan perangkat desa yang dianggarkan dalam APBDes sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
Peraturan Kepala Desa ini menetapkan bahwa tidak tersedianya cukup anggaran Dana Desa untuk pelaksanaan BLT Dana Desa selama 9 bulan pada tahun anggaran 2020. Hal ini didasarkan pada hasil pencermatan realisasi anggaran Dana Desa oleh pemerintah desa dan musyawarah desa. BLT Dana Desa tahun 2020 hanya dapat dilaksanakan selama 8 bulan karena tidak tersedianya anggaran untuk 1 bulan.
Perbup no 15 tahun 2017 tentang tata cara pembagian dd 2BWI Kaltim
Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2017 mengatur tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa untuk setiap desa di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2017. Peraturan ini mengatur tentang perhitungan alokasi dana desa berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa serta tata cara penyaluran dan prioritas penggunaann
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Kepala desa diangkat setelah terpilih dalam pemilihan kepala desa dan dilantik oleh bupati/walikota. Kepala desa dapat berhenti karena meninggal, mengundurkan diri, atau diberhentikan jika tidak lagi memenuhi syarat, melanggar larangan, atau berakhir masa jabatan. Pemberhentian ditetapkan dengan keputusan
This document provides 3 key statistics about digital and social media usage in Indonesia:
1. Indonesia has 130 million active Facebook users as of January 2018, a 23% increase from January 2017. 92% of Facebook users in Indonesia access it via mobile.
2. There are 53 million active Instagram users in Indonesia as of January 2018, representing 20% of the total population. 49% of Instagram users are female and 51% are male.
3. Indonesia has 415.7 million total mobile connections as of Q4 2017, representing 157% of the total population. 54% of mobile connections are broadband (3G/4G).
Dokumen tersebut memberikan panduan lengkap tentang pembuatan konten video mulai dari perencanaan, pengambilan gambar, editing hingga publikasi. Termasuk juga tips teknis seperti sudut kamera, gerakan kamera, panjang durasi video yang ideal, serta batasan waktu untuk berbagai platform sosial media.
Bagaimana posisi dan peranan camat dalam pembinaan admintrasi pemerintahan desa.
Camat adalah kepanjangan tangan pemerintah daerah yang memegang peran penting dalam pemibinaan adminstratsi Pemerintah Desa
Tiga kalimat:
Pemerintah pusat dan daerah perlu memahami bahwa Dana Desa bersumber dari APBN bukan hibah, serta UU Desa mengatur hak otonomi dan kewenangan Desa dalam pengelolaan sumber daya lokal untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Aparat pemerintah harus mendukung pelaksanaan UU Desa secara tepat dan menghindari interpretasi yang menyimpang.
Kesiapan Desa Dalam Mengimplementasikan UU No. 6 Tahun 2014
Diskusi Publik II UPK KESMES 2015
Semarang 8 Oktober 2015
Desa Jauh Lebih Siap Dari pada Supra Desa
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
MEDIA Center merupakan sarana komunikasi organisasi untuk bertukar informasi dengan anggota dan mitra, membangun hubungan dan kepercayaan melalui komunikasi dua arah, serta mendiseminasi informasi publik secara langsung dan tidak langsung. MEDIA Center berperan menampilkan citra organisasi, meningkatkan kapasitas anggota dan relasi, serta memastikan pemangku kepentingan bekerja sama dem
Peraturan Pemerintah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perubahan tersebut meliputi penyesuaian definisi, pengaturan pembentukan Desa khusus, penetapan kewenangan Desa, dan tata cara pemilihan kepala Desa.
Surat terbuka ini memberikan 5 catatan kritik terkait Undang-Undang Desa, yaitu soal penjelasan pasal terkait pendapatan desa, penghasilan pemerintah desa, BUMDes, pemilihan kepala desa, dan syarat pendidikan kepala desa dan perangkat desa. Surat ini meminta pemerintah dan DPR untuk memperbaiki ketidaksesuaian di UU dan peraturan pelaksanaannya.
1. Dokumen tersebut merangkum visi dan program Jokowi-JK terkait pemberdayaan desa, yang mencakup janji alokasi dana desa Rp1,4 miliar per desa, pengangkatan perangkat desa menjadi PNS, serta delapan prioritas utama untuk memberdayakan desa sesuai UU Desa.
Dokumen tersebut membahas peraturan dan masalah terkait pedagang kaki lima (PKL) di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta. Terdapat berbagai peraturan pemerintah dan perda DKI yang mengatur PKL, namun masih banyak tantangan dalam melindungi dan mendukung pengembangan usaha PKL. Diskusi panel menyarankan perlu program partisipatif multi-stakeholder untuk menemukan solusi yang adil bagi semua pihak.
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
Pemahaman Penghasilan Pemerintah Desa
1. Salah Paham Penghasilan Pemerintah Desa
Oleh : Suryokoco Suryoputro / Ketua RPDN
Memang selakyaknya kita bersyukur karena Peraturan Pemerintah Pelaksanaan dari UU
Desa telah diselesaikan sesuai janji yaitu pada pada Mei 2014.
Dalam keadaan bersyukur tidak pula kita harus larut dalam kesuka citaan yang berlebihan
karena bisa lena atas kekurangan.
Berikut beberapa catatan tentang PP 43 tahun 2014 bersanding dengan sumber atau
rujukannya yaitu UU no 6 tahun 2014.
UU NO 6 Tahun 2014 pasal 66 menyebutkan :
(1) Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
(2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
(3) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan
perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa.
(4) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan
perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh
penerimaan lainnya yang sah.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta penerimaan
lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
Penjelasan pasal Pasal 66
• Ayat (1) Cukup jelas.
• Ayat (2) Cukup jelas.
• Ayat (3) Cukup jelas.
• Ayat (4)
• Jaminan kesehatan yang diberikan kepada Kepala Desa dan perangkat Desa
diintegrasikan dengan jaminan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Sebelum program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menjangkau ke tingkat
Desa, jaminan kesehatan dapat dilakukan melalui kerja sama Kabupaten/Kota
dengan Badan Usaha Milik Negara atau dengan memberikan kartu jaminan
kesehatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing yang
diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
• Ayat (5) Cukup jelas.
2. Pemaknaan UU NO 6 Tahun 2014 pasal 66 adalah :
(1) Pemerintah desa yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa akan mendapatkan
penghasilan tetap tiap bulan dengan jumlah tertentu.
(2) Sumber penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah dana perimbangan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh
Kabupaten/Kota.
(3) Sumber penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
(4) Ada Perbedaan antara Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Pemerintah desa yaitu
Kepala Desa dan Perangkat Desa .
(5) Kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(6) Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan dan dapat
memperoleh penerimaan lainnya yang sah
(7) Dalam hal jaminan kesehatan Jaminan kesehatan, Kepala Desa dan perangkat Desa
diintegrasikan dengan jaminan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8) Tentang penghasilan Kepala Desa dan perangkat Desa ( Penghasilan Tetap,
Tunjangan, Jaminan Kesehatan dan penerimaan lain yang sah) siatur dalam
Peraturan Pemerintah.
KATA KUNCI yang layak dipahami agar tidak salah tafsir.
(1) Sumber penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah dana perimbangan.
DANA PERIMBANGAN, sekali lagi DANA PERIMBANGAN .
(2) Dalam UU 33 tahun 2004 Pasal 10 ayat (1) menyebutkan Dana Perimbangan terdiri
atas:
a. Dana Bagi Hasil;
b. Dana Alokasi Umum; dan
c. Dana Alokasi Khusus.
(3) Penjelasan UU Desa dalam penjelasan UMUM nomor 9 Sumber Pendapatan Desa
a. Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli
Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari
dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh
Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta
hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. PAD (dimaknai
PENDAPATAN ASLI DESA )
b. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa
diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang
bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan Pembangunan
3. Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari
Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata
skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan
dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk
dijualbelikan. (dimaknai BANTUAN PEMERINTAH DAERAH )
c. Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana
Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa. ( dimaknai ALOKASI
DANA DESA )
d. Alokasi anggaran untuk Desa yang bersumber dari Belanja Pusat dilakukan
dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan
berkeadilan. ( dimaknai DANA DESA / DANA APBN )
(4) Bersumber dari DANA PERIMBANGAN sangat berbeda dengan bersumber dari Dana
Desa atau Alokasi Dana Desa.
SESUAIKAH PP 43 Tahun 2014 dengan UU Desa...?
(1) Penghasilan Pemerintah Desa, dalam Pasal 81 :
(1) Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan dalam
APB Desa yang bersumber dari ADD.
(2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat
Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
i. ADD yang berjumlah kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
ii. ADD yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan
maksimal 50% (lima puluh perseratus);
iii. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta
rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah)
digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
iv. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta
rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).
(3) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat,
kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
(4) Bupati/walikota menetapkan besaran penghasilan tetap:
i. kepala Desa;
ii. sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari
penghasilan tetap kepala Desa per bulan; dan
iii. perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh
perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan.
4. (5) Besaran penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.
(2) Pasal 82 :
(1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal
81, kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan
lain yang sah.
(2) Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat bersumber dari APB Desa dan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.
(3) Pasal 96
(1) Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran
pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran.
(2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh
perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam
anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi
khusus.
(3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mempertimbangkan:
i. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan
ii. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa,
dan tingkat kesulitan geografis Desa.
(4) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan peraturan bupati/walikota.
(5) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan
peraturan bupati/walikota.
(4) Belanja Desa Pasal 100
Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:
a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja
Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa; dan
b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja
Desa digunakan untuk:
1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
2. operasional Pemerintah Desa;
3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.
5. Penutup
Adalah sebuah kewajaran dan keniscayaan bahwa Peraturan Pemerintah tidak boleh
bertentangan atau tidak sesuai dengan Undang Undang.
Terlihat ada ketidak sesuaian PP 43 / 2014 sebagai pelaksanaan UU 4 / 2014 tentang desa,
setidaknya terilihat dari penjelasan diatas.
Bagaimana Mensikapi, karena yang dibahas adalah tentang Penghasilan Pemerintah Desa (
Kepala Desa dan Perangkat Desa ), maka yang lebih pantas mensikapi adalah para kepala
desa dan perangkat desa.
Rumah Sekar Pratiwi
14 Juni 2014.
Suryokoco Suryoputro