Peraturan Desa Kedungjaran No 05 Tahun 2014 mengatur tentang izin keramaian di desa tersebut. Peraturan ini menetapkan jenis-jenis keramaian yang diizinkan, ketentuan pelaksanaannya, besaran biaya administrasi, dan penanggungjawab pelaksanaan pungutan biaya. Tujuannya adalah menciptakan ketertiban dan kepastian bagi masyarakat mengenai keramaian yang boleh diselenggarakan.

1. PERATURAN DESA KEDUNGJARAN
NO 05 TAHUN 2014
TENTANG
IZIN KERAMAIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEDUNGJARAN
Menimbang :
a. bahwa Pemerintah desa Kedungjaran Wajib melindungi seluruh
warga Desa dari gangguan Keamanan dan Ketertiban di masyarakat.
b. bahwa dalam rangka menciptakan kepastian terhadap masyarakat
akan keramaian apa saja yang boleh dan tak diperbolehkan di desa
Kedungjaran.
c. bahwa berdasakan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas,
dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Izin
Keramaian.
Mengingat :
(1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah- daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
(2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok-
Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3039);
(3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
(4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
(5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
(6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
(7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
(8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;
(9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;
(10) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
(11) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

2. (12) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
Menetapkan:
Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGJARAN
DAN
KEPALA DESA KEDUNGJARAN
MEMUTUSKAN
PERATURAN DESA KEDUNGJARAN
TENTANG
IJIN KERAMAIAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Yang dimaksud dalam peraturan ini adalah:
a. Kabupaten adalah kabupaten Pekalongan
b. Kecamatan adalah Kecamatan Sragi
c. Polsek adalah Polsek Sragi
d. Koramil adalah Koramil Sragi
e. Desa adalah Desa Kedungjaran.
f. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kedungjaran
g. Pemerintahan Desa Kedungjaran selanjutnya disebut pemerintahan
h. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara urusan pemerintahan terdiri
dari Pemerintah Desa Kedungjaran dan Badan Permusyawaratan Desa
Kedungjaran yang didalam mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat Desa Kedungjaran diakui dan dihormati dalam sistim
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
i. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa
Kedungjaran selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang
merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
Kedungjaran
j. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Kedungjaran selanjutnya disebut
perengkat desa adalah unsur pembantu Kepala Desa Kedungjaran yang
bertugas membantu Kepala Desa Kedungjaran dalam melaksanakan
tugas dan wewenangnya.
k. Peraturan Desa Kedungjaran adalah peraturan perundang-undangan
yang dibuat oleh BPD Desa Kedungjaran bersama Kepala Desa
Kedungjaran.
l. Keramaian adalah suatu acara yang diselenggaraan oleh
warga/penduduk atau panitia atau organisasi tertentu dan acara tersebut
diselenggarakan dengan tujuan tertentu

3. m. Pungutan biaya atau retribusi adalah suatu pungutan yang dilakukan
oleh pemerintah desa atau yang ditunjuk untuk itu sejumlah tertentu.
n. Hajatan adalah suatu acara yang diselenggarakan oleh warga/penduduk
atau panitia dengan tujuan tertentu
BAB II
JENIS-JENIS KERAMAIAN
Pasal 2
Jenis-jenis kegiatan keramaian adalah jenis hiburan dan ceramah umum yang
diselenggarakan oleh warga/penduduk/Panitia khusus juga organisasi-organisasi
tertentu adalah:
1. Wayang Orang, Wayang Kulit, Wayang Golek
2. Seni Ibing/Ronggeng, Nyadran, sirkus.
3. Orkes Melayu / Dangdut, Pongdut, Elektone / Orgen Tunggal, Karoke,
Kosidah Modern
4. Campur Sari, Kuda Lumping, Hadroh, Terbangan / Janeng
5. VCD / DVD, Layar Lebar.
6. Pengajian / Ceramah
7. Pasar Tiban, Pasar Murah, Pengobatan umum.
8. Hajatan yang menggunakan pengeras suara.
9. Dan Jenis hiburan lainnya
BAB III
KETENTUAN
Pasal 3
(1) Untuk Jenis Orkes Melayu / Dangdut, Pongdut, Elektone/Orgen/Band dan yang
sejenisnya hanya dapat diselenggarakan sampai jam 24.00 WIB.
(2) Untuk Hajatan yang menggunakan Pengeras suara, Volume pengeras suara
setelah jam 24.00 WIB harus dikecilkan hingga 1/3.
(3) Untuk jenis keramaian dan atau hiburan yang dapat merusak norma-norma dan
atau kepatutan yang hidup di masyarakat dilarang diselenggarakan di wilayah
Desa Kedungjaran
(4) Untuk Pengajian Panitia harus memberitahukan Siapa Pembicara dan Tema,
dan apabila melenceng dari tema maka Panitia berkewajiban mengarahkan.
(5) Kepala Desa atau orang yang ditunjuk untuk itu diberi kewenangan untuk
melarang dan atau memberhentikan yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
(6) Permohonan Ijin Keramaian harus melalui Ketua RT dan Ketua RW setempat.
BAB IV
SURAT IJIN
Pasal 4
Untuk surat ijin dibagi menjadi dua yaitu :
1. Surat Ijin yang dikeluarkan oleh pihak Kepolisian/POLSEK untuk jenis-jenis
keramaian tertentu, yang menurut pertimbangan kepala Desa memerlukan ijin
dari Polsek
2. Surat Ijin yang dikeluarkan Pemerintah Desa untuk jenis tertentu yang cukup
dipertanggungjawabkan oleh Pemerintahan Desa, menurut pertimbangan
Kepala Desa..

4. BAB V
BESARNYA PUNGUTAN BIAYA
Pasal 5
(1) Setiap Penduduk/Warga Desa Kedungjaran dan/atau Panitia Penyelenggara /
Organisasi tertentu yang menyelenggarakan keramaian yang dimaksud pasal 2
dikenakan biaya ijin keramaian sebagai berikut:
a. Untuk penyelenggaraan keramaian :
1. Wayang Golek, Wayang kulit, Wayang Orang, Seni Ibing/Ronggeng, Dangdut
/ elektone / pongdut , Campur Sari, KosidahModern, Calung Kombinasi, Band
dan sejenisnya dikenakan retribusi : Rp. 100.000
2. Kuda Lumping dan sejenisnya dikenakan retribusi : Rp. 70.000
3. Hadroh,VCD/DVD yang memakai sound system berkekuatan besar ( sound
system sewaan) / Layar Lebar dikenakan retribusi : Rp. 50.000
4. Untuk Sintren, Janeng, dikenakan retribusi Rp. 40,000
5. Untuk VCD Sendiri dan atau tidak menggunakan sound berkekuatan besar
(bukan sound sewaan) Ceramah Umum atau Pengajian dikenakan retribusi :Rp.
25.000
6. Untuk /hajatan yang biasa disebut dengan lelekan :Rp. 25.000
b. Besaran pungutan diperuntukan :
1. Untuk Retribusi yang di pungut Rp. 100.000 adalah sebagai berikut:
1. Biaya Administrasi Desa Rp. 45.000
2. Biaya Leges Kecamatan Rp. 15.000
3. Biaya Administrasi POLSEK Rp. 15.000
4. Biaya Administrasi Koramil Rp. 10.000
5. Biaya Administrasi Kadus Rp. 5.000
6. Biaya Administrasi RW Rp. 5.000
7. Biaya A dministrasi RT Rp. 5.000
JUMLAH Rp. 100,000
2. Untuk Retribusi yang di pungut Rp. 70.000 adalah sebagai berikut:
1. Biaya Administrasi Desa Rp 55,000
2. Biaya Administrasi Kadus Rp. 5.000
3. Biaya Administrasi RW Rp. 5.000
4. Biaya Administrasi RT Rp. 5.000
JUMLAH Rp. 70,000
3. Untuk Retribusi yang di pungut Rp. 50.000 adalah sebagai berikut:
1. Biaya Administrasi Desa Rp 35,000
2. Biaya Administrasi Kadus Rp. 5.000
3. Biaya Administrasi RW Rp. 5.000
4. Biaya Administrasi RT Rp. 5.000
JUMLAH Rp. 50,000
4. Untuk Retribusi yang di pungut Rp. 30.000 adalah sebagai berikut:
1. Biaya Administrasi Desa Rp 15,000
2. Biaya Administrasi Kadus Rp. 5.000
3. Biaya Administrasi RW Rp. 5.000
4. Biaya Administrasi RT Rp. 5.000
JUMLAH Rp. 30,000

5. 5. Untuk Retribusi yang di pungut Rp. 25.000 adalah sebagai
berikut:
1. Biaya Administrasi Desa Rp 10,000
2. Biaya Administrasi Kadus Rp. 5.000
3. Biaya Administrasi RW Rp. 5.000
4. Biaya Administrasi RT Rp. 5.000
JUMLAH Rp. 25,000
(2) Untuk jenis keramaian yang tidak termasuk dalam pasal 5 ayat (1) dan
memerlukan ijin dari pihak kepolisian (POLSEK) maka dikenakan retribusi sama
seperti pada pasal 5 ayat (1) point 1
Pasal 6
Bagi setiap warga/penduduk Desa Kedungjaran dan atau panitia/organisasi
penyelenggaraan keramaian 2 jenis keramaian/hiburan maka dikenakan biaya
administrasi 2 (dua) jenis keramaian .
Pasal 7
(1) Setiap warga masyarakat /Penduduk Desa Kedungjaran dan atau panitia atau
organisasi mengadakan keramaian/acara yang ada kaitanya dengan acara
keagamaan dan atau budaya/ adat istiadat warga desa Kedungjaran tidak
dikenakan retribusi/pungutan.
(2) Setiap warga masyarakat/Penduduk Desa Kedungjaran dan atau panitia atau
organisasi mengadakan keramaian dalam rangka memeriahkan hari Kemerdekaan
Republik Indonesia tidak dipungut retribusi.
(3) Kebiasaan warga masyarakat/penduduk Desa Kedungjaran Hajatan tidak
termasuk yang dimaksud pada pasal 7 ayat (1)
Pasal 8
Hasil pungutan biaya administrasi ijin keramaian sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat
(1) dan ayat (2) adalah merupakan sumber Anggaran Pendapatan Belanja Desa.
BAB VI
PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA PUNGUTAN
Pasal 9
(1) Pelaksana pungutan administrasi ijin keramaian dalam tupoksi pembantuan
adalah :
a. Tupoksi pembantuan pungutan ijin keramaian sebagaimana pasal 4 point 1
adalah Polisi Desa.
b. Tupoksi Pembantuan Pungutan pelaksana ijin keramaian pasal 4 point 2
berupa Surat Izin Keramaian adalah Sekretaris Desa
c. Pertanggungjawaban pelaksana pungutan administrasi kepada
Bendaharawan Desa setiap tanggal dan atau akhir bulan berjalan
disahkan/mengetahui Sekdes dan Cap Kepala Desa.
d. Pemegang administrasi ijin keramaian adalah Polisi Desa dan guna
efektifitasnya pelaksanaan pungutan dan tertibnya administrasi, maka Kaur
Keuangan harus membuat buku kas pembantu yang khusus.
(2) Bagi setiap masyarakat dan atau penduduk desa Kedungjaran atau
panitia/organisasi yang akan mem buat ijin keramaian harus melalui Ketua RT
dan RW setempat

6. .
BAB VI
PENUTUP
Pasal 10
Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai
teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.
Pasal 11
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Desa Kedungjaran.
Ditetapkan di Kedungjaran
Pada tanggal 1 Oktober 2014
KEPALA DESA KEDUNGJARAN
SARIDJO
Diundangkan di Kedungjaran
Pada tanggal 1 Oktober 2014
Plt. SEKRETARIS DESA KEDUNGJARAN
WASDARI