Imlikasi UU 23 pada desa

1. Dr. Rutiana Dwi W., S.Sos, M.Si
Sebelas Maret University
rutianadwi@staff.uns.ac.id
I

2. BAB XVIII: DESA
1. Dalam Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk Desa.
2. Desa mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai Desa.
3. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah
kabupaten/kota dapat menugaskan sebagian Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangannya kepada Desa.
4. Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan
kepada Desa oleh Pemerintah Pusat dibebankan kepada APBN.
5. Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan
kepada Desa oleh Pemerintah Daerah Provinsi dibebankan kepada
APBD provinsi.
6. Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan
kepada Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibebankan
kepada APBD kabupaten/kota.
Pasal 371 dan Pasal 372

3. REFERENSI DESA
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

4. UU DESA (BAB III : PENATAAN DESA, Pasal 7, ayat (3))
1. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan
Pemerintahan Desa;
2. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat
Desa;
3. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
4. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa;
dan
5. Meningkatkan daya saing Desa.
Tujuan Penataan Desa

5. 1. Sekretariat Desa;
2. Pelaksana Kewilayahan (Pak Modin); dan
3. Pelaksana Teknis (Kepala Urusan).
UU DESA (Bagian Kelima: Perangkat Desa, Pasal 48)

6. UU DESA (Bagian Keenam: Musyawarah Desa, Pasal 54)
1. Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh
Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat
Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Hal yang bersifat strategis meliputi:
a. Penataan Desa;
b. Perencanaan Desa;
c. Kerjasama Desa;
d. Rencana investasi yang masuk ke Desa;
e. Pembentukan BUM Desa;
f. Penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
g. Kejadian luar biasa.
3. Musyawarah Desa dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.
4. Musyawarah Desa dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

7. UU DESA (Bagian Kedelapan: Penghasilan Pemerintah Desa,
Pasal 66)
1. Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap
setiap bulan.
2. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari
dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
3. Selain penghasilan tetap, Kepala Desa dan perangkat Desa menerima
tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa.
4. Selain penghasilan tetap, Kepala Desa dan perangkat Desa
memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh
penerimaan lainnya yang sah.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap dan
tunjangan serta penerimaan lainnya yang sah diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

8. UU DESA (Sumber Keuangan Desa, Pasal 72)
1. Pendapatan Asli Desa (PA Desa) terdiri atas hasil usaha, hasil aset,
swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan
asli Desa;
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/
Kota (sebesar 10% dari Pajak + Retribusi Daerah);
4. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan
yang diterima Kabupaten/Kota (10% dari DAPER setelah dikurangi
DAK);
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten/Kota;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

14. PERTIMBANGAN ALOKASI DANA DESA KE PROVINSI
(BASIS DATA ADA DI KAB./KOTA)
1. Jumlah Penduduk Kabupaten / Kota (30%)
2. Luas Wilayah Kabupaten / Kota (20%)
3. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten / Kota (50%)
4. Tingkat Kesulitan Geografis Kabupaten / Kota 
Indeks Kemahalan Konstruksi (faktor pengali hasil
pembobotan)

15. MEKANISME PERHITUNGAN

16. ADD SETIAP KABUPATEN/KOTA
1. Hasil Perhitungan ADD di tingkat nasional dengan basis
data dari kabupaten/kota akan didapatkan besaran dana
ADD untuk setiap kabupaten / kota
2. Hasil dari (1) tersebut kemudian dikelompokkan berdasar
provinsi yang bersangkutan
3. Dengan diketahuinya jumlah desa di setiap provinsi, dan
digunakan untuk membagi jumlah alokasi dana ke
provinsi yang bersangkutan, maka rerata ADD tingkat
provinsi yang bersangkutan akan ditemukan.
4. Kabupaten / kota akan mendapatkan ADD dengan cara
mengalikan ADD rerata provisi dengan jumkal desa yang
bersangkutan
5. Hasil ADD setiap kabupaten/kota inilah yang akan
diformulasikan oleh setiap kabupaten / kota untuk setiap
desa di wilayahnya

17. PERLU PERATURAN MENTERI
PP Nomor 60 / 2014, Pasal 11)

18. ADD SETIAP DESA DI KAB,/KOTA (1)

19. ADD SETIAP DESA DI KAB,/KOTA (2)

20. ADD SETIAP DESA DI KAB,/KOTA (3)

21. ADD SETIAP DESA DI KAB,/KOTA (4)
PERTIMBANGAN TINGKAT KESULITAN DESA
1. Ketersediaan Pelayanan Desa
2. Kondisi Infrastruktur
3. Transportasi
4. Komunikasi Desa ke Kabupaten / Kota

22. ADD SETIAP DESA DI KAB,/KOTA (5)

23. PENYALURAN DANA DESA (1)
RKUN/D: Rekening Kas Umum Nasional/Daerah  ke RKDes

24. PENYALURAN DANA DESA (2)

25. PENYALURAN DANA DESA (3)

26. PENGGUNAAN DANA DESA (1)

27. PENGGUNAAN DANA DESA (2)

28. PENGGUNAAN DANA DESA (3)