Makalah ini membahas tentang ruang lingkup pengawasan pendidikan yang mencakup hakekat pengawas sekolah, sistem rekrutmen pengawas, kompetensi pengawas, dan regulasi yang mengatur pengawas sekolah.

1. MAKALAH
RUANG LINGKUP PENGAWASAN PENDIDIKAN
Diajukan untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah
Pengawas dan Kepengawasan
Oleh :
FAJAR EFENDI DAULAY 8156132066
HENDRI PUTRA 8156132069
KELAS AW 2 – AP KEPENGAWASAN
ADMINISTRASI PENDIDIKAN KEPENGAWASAN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
2015
1

2. KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah
melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan makalah
mengenai Metologi Kepengawasan Pendidikan ini.
Tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen
pembimbing matakuliah Pengawasan Pendidikan yang telah membimbing penulis
dalam pembuatan makalah ini. Yang terhormat: Bapak. Dr. Arif Rahman, M.Pd.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam pembuatan makalah ini
masih kurang sempurna, baik isi maupun penulisannya. Untuk itu penulis
menerima kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi sempurnanya makalah
ini. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.
Medan, November 2015
Hormat Saya
Penulis
2

3. DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL ...................................................................................... i
KATA PENGANTAR ....................................................................................... ii
DAFTAR ISI ...................................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN .................................................................................. 1
A. Latar Belakang...................................................................................... 3
B. Identifikasi Masalah.............................................................................. 4
C. Tujuan Penulisan .................................................................................. 4
D. Manfaat Penulisan................................................................................. 5
BAB II PEMBAHASAN.......................................................................................... 3
A. Hakekat Pengawas................................................................................ 3
B. Sistem Rekrutment Pengawas Sekolah ................................................ 4
C. Kompetensi Pengawas Sekolah ........................................................... 4
D. Regulasi yang Mengatur Pengawas Sekolah........................................ 5
E. Mengikuti Model Pembelajaran ........................................................... 7
BAB III PENUTUP ........................................................................................... 25
DAFTAR RUJUKAN
3

4. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dalam proses pendidikan, pengawasan atau supervisi merupakan bagian
tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan prestasi belajar dan mutu sekolah.
Sahertian (2000:19) menegaskan bahwa pengawasan atau supervisi pendidikan
tidak lain dari usaha memberikan layanan kepada stakeholder pendidikan,
terutama kepada guru-guru, baik secara individu maupun secara kelompok dalam
usaha memperbaiki kualitas proses dan hasil pembelajaran. Burhanuddin
(1990:284) memperjelas hakikat pengawasan pendidikan pada hakikat
substansinya. Substansi hakikat pengawasan yang dimaksud menunjuk pada
segenap upaya bantuan supervisor kepada stakeholder pendidikan terutama guru
yang ditujukan pada perbaikan-perbaikan dan pembinaan aspek pembelajaran.
Bantuan yang diberikan kepada guru harus berdasarkan penelitian atau
pengamatan yang cermat dan penilaian yang objektif serta mendalam dengan
acuan perencanan program pembelajaran yang telah dibuat. Proses bantuan yang
diorientasikan pada upaya peningkatan kualitas proses dan hasil belajar itu
penting, sehingga bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran. Jadi bantuan
yang diberikan itu harus mampu memperbaiki dan mengembangkan situasi belajar
mengajar.
Dengan menyadari pentingnya upaya peningkatan mutu dan efektifitas
sekolah dapat (dan memang tepat) dilakukan melalui pengawasan. Atas dasar itu
maka kegiatan pengawasan harus difokuskan pada perilaku dan perkembangan
siswa sebagai bagian penting dari: kurikulum/mata pelajaran, organisasi sekolah,
kualitas belajar mengajar, penilaian/evaluasi, sistem pencatatan, kebutuhan
khusus, administrasi dan manajemen, bimbingan dan konseling, peran dan
tanggung jawab orang tua dan masyarakat (Law dan Glover 2000). Lebih lanjut
Ofsted (2005) menyatakan bahwa fokus pengawasan sekolah meliputi: (1)
standard dan prestasi yang diraih siswa, (2) kualitas layanan siswa di sekolah
(efektifitas belajar mengajar, kualitas program kegiatan sekolah dalam memenuhi
4

5. kebutuhan dan minat siswa, kualitas bimbingan siswa), serta (3) kepemimpinan
dan manajemen sekolah.
Oleh karena itu, profesi pengawas memegang peranan penting agar
terciptanya sekolah yang unggul. Selama ini profesi Pengawas Sekolah kurang
mendapatkan perhatian secara serius dan hanya dianggap sebagai tenaga
kependidikan yang sama kedudukannya dengan tenaga kependidikan lainnya,
sehingga relatif kurang mendapatkan perhatian dalam pengembangannya. Bahkan
nyaris tidak tersentuh pembaharuan-pembaharuan pendidikan, meskipun ia
memiliki peran yang sangat vital dalam menyukseskan pembaharuan pendidikan
dan peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Namun pengawas sekolah dianggap
sebagai jabatan non job, diisi orang-orang tua, memperpanjang usia pensiun, diisi
para suami/isteri pejabat.
Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas
tentang Ruang Lingkup Pengawas Pendidikan sehingga dapat sebagai tolak ukur
dan acuan untuk membentuk karakter pengawas sekolah yang professional dan
akuntabel.
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan permasalahan di atas, yang menjadi identifikasi masalah
adalah kurangnya pemahaman pengawas tentang :
1. Hakekat pengawas sekolah
2. Sistem rekrutment pengawas sekolah
3. Kompetensi pengawas sekolah
4. Regulasi yang mengatur pengawas sekolah
C. Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui hakekat pengawas sekolah
2. Untuk mengetahui sistem rekrutment pengawas sekolah
3. Untuk mengetahui kompetensi pengawas sekolah
4. Untuk mengetahui regulasi yang mengatur pengawas sekolah
5

6. D. Manfaat Penulisan
Manfaat penulisan makalah ini adalah sebagai berikut :
1. Menambah wawasan dan pemahaman tentang pengawas sekolah.
2. Sebagai referensi bagi pengawas sekolah
6

7. BAB II
PEMBAHASAN
A. Hakekat Pengawas Sekolah
Pengawasan dapat diartikan sebagai proses kegiatan monitoring untuk
meyakinkan bahwa semua kegiatan organisasi terlaksana seperti yang
direncanakan dan sekaligus juga merupakan kegiatan untuk mengoreksi dan
memperbaiki bila ditemukan adanya penyimpangan yang akan mengganggu
pencapaian tujuan (Robbins dalam Sudjana (2006:5).
Selanjutnya Burhanuddin (2004:284) mengartikan pengawasan atau
supervisi pendidikan tidak lain dari usaha memberikan layanan kepada
stakeholder pendidikan, terutama kepada guru-guru, baik secara individu maupun
secara kelompok dalam usaha memperbaiki kualitas proses dan hasil
pembelajaran.
Pengawasan identik dengan supervisi, menurut Good Carter dalam
Suhertian (2000:18) mengartikan bahwa supervisi adalah usaha dari petugas-
petugas sekolah dalam memimpin dan membimbing guru-guru dan petugas-
petugas lainnya, dalam memperbaiki pengajaran, termasuk menstimulir,
menyeleksi pertumbuhan jabatan-jabatan perkembangan guru-guru dan merevisi
tujuan pendidikan, bahan-bahan pengajaran dan metode mengajar dan evaluasi
pengajaran.
Selanjutnya Syaiful ( 2010:90 ) dalam bukunya supervisi pembelajaran
mengartikan supervisi mempunyai arti khusus yaitu “membantu dan turut serta
dalam usaha-usaha perbaikan dan meningkatkan mutu baik personel maupun
lembaga. Dalam dunia pendidikan memandang guru sebagai bagian penting dari
manajemen yang diharapkan melaksanakan tugas sesuai fungsi-fungsi manajemen
dengan baik dan terukur”.
Dari beberapa pengertian yang penulis sebutkan diatas dapat diambil suatu
kesimpulan bahwa pengawasan atau supervisi erat kaitanya dengan kegiatan
membimbing, membina, memonitoring dan member pelayanan dalam membantu
7

8. guru terhadap kegiatan proses pembelajaran agar tetap berjalan seperti yang
diharapkan.
B. Sistem Rekrutment Pengawas Sekolah
1. Kualifikasi Pengawas Sekolah
(1) Kriteria umum calon pengawas satuan pendidikan :
a. Pangkat minimal Penata, golongan / ruang III/c;
b. Usia maksimal 50 tahun.;
c. Pernah menyandang predikat kepala sekolah atau guru berprestasi
minimal ditingkat kecamatan (jenjang TK/RA/SD/MI) dan ditingkat
satuan pendidikan (jenjang SMP/MTs/SMA/MA/SMK) berdasarkan
pedoman panduan guru dan kepala sekolah berprestasi;
d. Lulus seleksi pengawas satuan pendidikan;
e. Nilai rata-rata DP3 dalam dua tahun terakhir minimal baik.
(2) Kriteria khusus calon pengawas satuan pendidikan
a. Pengawas satuan pendidikan TK/RA :
1. Berlatar belakang pendidikan minimal S1 kependidikan /
Akta IV, dengan keahlian pendidikan ke-TK/RA-an;
2. Guru TK/RA bersertifikat profesi dengan pengalaman kerja
minimal 8 tahun;
3. Kepala TK/RA bersertifikat profesi dengan pengalaman
kerja minimal 4 tahun.
b. Pengawas satuan pendidikan SD/MI :
1. Berlatar belakang pendidikan minimal S1 kependidikan /
Akta IV , dengan keahlian pendidikan ke-SD/MI-an;
2. Guru SD/MI bersertifikat profesi dengan pengalaman kerja
minimal 8 tahun, atau;
3. Kepala SD/MI bersertifikat profesi dengan pengalaman kerja
minimal 4 tahun.
c. Pengawas satuan pendidikan SMP/MTs :
8

9. 1. Berlatar belakang pendidikan minimal S2
kependidikan dengan berbasis S1 kependidikan, atau S1 non
kependidikan plus Akta IV dalam rumpun mata pelajaran MIPA, IPS,
Bahasa, Olah Raga Kesehatan, rumpun seni budaya, agama dan
Bimbingan Konseling;
2. Guru SMP/MTs bersertifikat profesi dengan
pengalaman kerja minimal 8 tahun;
3. Kepala SMP/MTs bersertifikat profesi
dengan pengalaman kerja minimal 4 tahun.
d. Pengawas satuan pendidikan SMA/MA :
1. Berlatar belakang pendidikan minimal
S2 kependidikan dengan berbasis S1 kependidikan, atau S1 non
kependidikan plus Akta IV dalam rumpun mata pelajaran MIPA, IPS,
Bahasa, Olah Raga Kesehatan, rumpun seni budaya, agama, dan
Bimbingan Konseling;
2. Guru SMA/MA bersertifikat profesi
dengan pengalaman kerja minimal 8 tahun;
3. Kepala SMA/MA bersertifikat profesi
dengan pengalaman kerja minimal 4 tahun.
e. Pengawas satuan pendidikan SMK/MAK :
1. Berlatar belakang pendidikan minimal S2
kependidikan dengan berbasis S1 kependidikan, atau S1 non kependidikan
plus Akta IV dalam rumpun pertanian dan kehutanan, teknologi dan industri,
bisnis dan menejemen, kesejahteraan masyarakat, pariwisata dan rumpun seni
dan kerajinan, Agama Bimbingan Konseling maan, dan;
2. Guru SMK/MAK bersertifikat profesi
dengan pengalaman kerja minimal 8 tahun;
3. Kepala SMK/MAK bersertifikat profesi
dengan pengalaman kerja minimal 4 tahun.
4. Seleksi calon pengawas satuan
pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dilakukan oleh Tim Seleksi
9

10. Calon Pengawas Satuan Pendidikan yang ditetapkan dengan Surat
Keputusan Bupati. Sedangkan seleksi calon pengawas di lingkungan
Departemen Agama dilakukan oleh Kantor Departemen Agama.
5. Anggota Tim Seleksi Calon Pengawas Satuan Pendidikan untuk Dinas
Pendidikan diusulkan oleh Kepala Dinas Pendidikan kepada Bupati,
sedangkan Tim Seleksi Calon Pengawas Satuan Pendidikan di lingkungan
Departemen Agama ditetapkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama.
2. Seleksi Pengawas Sekolah
(1) Seleksi calon pengawas satuan pendidikan melalui dua tahap yaitu:
a. Tahap I : Seleksi kelengkapan administrasi meliputi:
1. Ijasah;
2. Surat Keputusan pengangkatan pertama;
3. Surat Keputusan kenaikan pangkat terakhir;
4. DP3 2 tahun terakhir;
5. Surat Keputusan pengangkatan kepala sekolah (bagi yang memiliki);
6. Surat keterangan/piagam sebagai guru/kepala sekolah berprestasi;
7. Surat keterangan sehat dari dokter;
8. Makalah kepengawasan;
b. Tahap II: Seleksi Kemampuan terdiri atas tes tertulis, tes performance, dan
tes portofolio
(2) Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Tes kemampuan akademik dan kecerdasan emosional;
b. Tes penguasaan kepengawasan satuan pendidikan;
c. Tes kreativitas dan motivasi.
(3) Tes Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Penilaian terhadap karya tulis ilmiah yang dihasilkan oleh calon pengawas
satuan pendidikan;
b. Bukti fisik keikutsertaan calon pengawas satuan pendidikan dalam kegiatan
ilmiah seperti seminar, workshop, pelatihan dan penelitian di bidang
pendidikan.
10

11. (4) Tes performance sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Presentasi makalah kepengawasan;
b. Wawancara berkaitan dengan kepengawasan.
(5) Penentuan kelulusan dilaksanakan sebagai berikut:
a. Jika tahap I tidak lulus, maka calon pengawas satuan pendidikan tidak dapat
mengikuti seleksi tahap II;
b. Penentuan kelulusan berdasarkan nilai seleksi tahap I dan tahap II;
c. Kriteria kelulusan seleksi tahap I dan II ditentukan oleh Tim Seleksi Calon
Pengawas Satuan Pendidikan.
(1) Koordinasi pengawas dilingkungan Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut:
a. Pengawas Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dikoordinir
oleh seorang Koordinator Pengawas (Koorwas);
b. Koorwas dipilih secara demokratis oleh seluruh pengawas satuan
pendidikan;
c.Surat Keputusan Korwas ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
(2) Koordinasi pengawas di lingkungan Departemen Agama adalah sebagai
berikut:
a. Pengawas Satuan Pendidikan di lingkungan Depag terhimpun dalam
kelompok kerja pengawas (Pokjawas);
b. Pokjawas dikoordinir oleh koordinator Pokjawas;
c. Koordinator Pokjawas dipilih secara demokrasi oleh pengawas satuan
pendidikan dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama.
(3) Dalam melaksanakan tugas pokoknya Koorwas/Koorpokjawas dibantu oleh
seorang sekretaris yang diplih oleh Koorwas/koorpokjawas;
(4) Masa penugasan Koordinator Pengawas/koorpokjawas adalah 4 (empat)
tahun, dan yang bersangkutan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa
penugasan berikutnya;
(5) Setelah tenggang waktu sekurang-kurangnya satu kali masa tugas, yang
bersangkutan dapat dipilih kembali.
C. Kompetensi Pengawas Sekolah
11

12. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 12 tahun 2007 tentang
Standar Pengawas Sekolah/Madrasah disebutkan beberapa kompetensi yang harus
dikuasai oleh pengawas sekolah khususnya kompetensi supervisi sebagai berikut :
a. Kompetensi Supervisi Managerial
1) Menguasai metode, teknik dan prinsip-prinsip supervisi dalam rangka
meningkatkan mutu pendidikan di sekolah menengah yang sejenis.
2) Menyusun program kepengawasan berdasarkan visi-misi tujuan dan
program pendidikan sekolah menengah yang sejenis.
3) Menyusun metode kerja dan instrumen yang diperlukan untuk
melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan di sekolah menengah
yang sejenis.
4) Menyusun laporan hasil-hasil pengawasan dan menindaklanjutinya
untuk perbaikan program pengawasan berikutnya di sekolah menengah
yang sejenis.
5) Membina kepala sekolah dalam pengelolaan dan administrasi satuan
pendidikan berdasarkan manajemen peningkatan mutu pendidikan di
sekolah menengah yang sejenis.
6) Membina kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan bimbingan
konseling di sekolah menengah yang sejenis.
7) Mendorong guru dan kepala sekolah dalam merefleksikan hasil-hasil
yang dicapainya untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dalam
melaksanakan tugas pokoknya di sekolah menengah yang sejenis.
8) Memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan dan memanfaatkan
hasil-hasilnya untuk membantu kepala sekolah dalam mempersiapkan
akreditasi sekolah menengah yang sejenis.
b. Kompetensi Supervisi Akademik
1) Memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan kecenderungan
perkembangan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang
relevan di sekolah menengah yang sejenis.
12

13. 2) Memahami konsep, prinsip, teori/teknologi, karakteristik, dan
kecenderungan perkembangan proses pembelajaran /bimbingan tiap mata
pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah
yang sejenis.
3) Membimbing guru dalam menyusun silabus tiap mata pelajaran dalam
rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis
berlandaskan standar isi, standar kompetensi dan kompetensi dasar, dan
prinsip- prinsip pengembangan KTSP.
4) Membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi / metode /
teknik pembelajaran / bimbingan yang dapat mengembangkan berbagai
potensi siswa melalui mata- mata pelajaran dalam rumpun mata
pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis.
5) Membimbing guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran
(RPP) untuk tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang
relevan di sekolah menengah yang sejenis.
6) Membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran
/bimbingan (di kelas, laboratorium, dan atau di lapangan) untuk tiap mata
pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah
yang sejenis.
7) Membimbing guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan dan
menggunakan media pendidikan dan fasilitas pembelajaran/bimbingan tiap
mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah
menengah yang sejenis.
8) Memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam
pembelajaran/ bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaan
yang relevan di sekolah menengah yang sejenis.
Berkaitan dengan kompetensi sebagai pengawas, seorang pengawas juga
mempunnyai tugas pokok. Mengacu pada SK Menpan nomor 118 tahun 1996
tentang jabatan fungsional pengawas dan angka kreditnya, Keputusan bersama
Mendikbud nomor 03420/O/1996 dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian
Negara nomor 38 tahun 1996 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional
13

14. pengawas serta Keputusan Mendikbud nomor 020/U/1998 tentang petunjuk teknis
pelaksanaan jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya, dapat
dikemukakan tentang tugas pokok dan tanggung jawab pengawas sekolah yang
meliputi:
1. Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai
dengan penugasannya pada TK, SD, SLB, SLTP dan SLTA.
2. Meningkatkan kualitas proses belajar-mengajar/bimbingan dan hasil prestasi
belajar/bimbingan siswa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.
Tugas pokok yang pertama merujuk pada supervisi atau pengawasan
manajerial sedangkan tugas pokok yang kedua merujuk pada supervisi atau
pengawasan akademik.
Tabel 1. Matrik Tugas Pokok Pengawas
Rincia
n
Tugas
PengawasanAkademik
(Teknis Pendidikan/
Pembelajaran)
Pengawasan Manajerial
(Administrasi dan Manajemen
Sekolah)
Inspecting/Pengawasa
n
 Pelaksanaan kurikulum mata
pelajaran
 Proses pembelajaran/
praktikum/ studi lapangan
 Kegiatan ekstra kurikuler
 Penggunaan media, alat bantu
dan sumber belajar
 Kemajuan belajar siswa
 Lingkungan belajar
 Pelaksanaan kurikulum
sekolah Penyelenggaraan
dministrasi sekolah
 Kinerja kepala sekolah dan
staf sekolah
 Kemajuan pelaksanaan
pendidikan di sekolah
 Kerjasama sekolah dengan
masyarakat
14

15. Advisng/
Menasehati
 Menasehati guru dalam
pembelajaran/bimbingan yang
efektif
 Guru dalam meningkatkan
kompetensi professional
 Guru dalam melaksanakan
penilaian proses dan hasil
belajar
 Guru dalam melaksanakan
penelitian tindakan kelas
 Guru dalam meningkatkan
kompetensi pribadi, sosial dan
pedagogic
 Kepala sekolah di dalam
mengelola pendidikan
 Kepala sekolah dalam
melaksanakan inovasi
pendidikan
 Kepala sekolah dalam
peningkatan kemamapuan
professional kepala sekolah
 Menasehati staf sekolah
dalam melaksanakan tugas
administrasi sekolah
 Kepala sekolah dan staf
dalam kesejahteraan sekolah
Monitoring/
Memantau
 Ketahanan pembelajaran
 Pelaksanaan ujian mata
pelajaran
 Standar mutu hasil belajar
siswa
 Pengembangan profesi guru
 Pengadaan dan pemanfaatan
sumber-sumber belajar
 Penyelenggaraan kurikulum
 Administrasi sekolah
 Manajemen sekolah
 Kemajuan sekolah
 Pengembangan SDM
sekolah
 Penyelenggaraan ujian
sekolah
 Penyelenggaraan penerimaan
siswa baru
Coordinating/
mengkoordinir
 Pelaksanaan inovasi
pembelajaran
 Pengadaan sumber-sumber
belajar
 Kegiatan peningkatan
kemampuan profesi guru
 Mengkoordinir peningkatan
mutu SDMsekolah
 Penyelenggaraan inovasi di
sekolah
 Mengkoordinir akreditasi
sekolah
 Mengkoordinir kegiatan
sumber daya pendidikan
Reporting
 Kinerja guru dalam
melaksanakan pembelajaran
 Kemajuan belajar siswa
 Pelaksanaan tugas
kepengawasan akademik
 Kinerja kepala sekolah
 Kinerja staf sekolah
 Standar mutu pendidikan
 Inovasi pendidikan
15

16. ( Tambah 6 kompetensi pengawas sekolah)
D. Regulasi yang Mengatur Pengawas Sekolah
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
1994.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin PNS;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga
Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 39 Tahun 2000.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional
PNS.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2002.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS.
10.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan
Fungsional PNS.
11.Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2006 tentang Tunjangan Tenaga
Kependidikan.
12.Keputusan MENPAN Nomor 118/1996 tanggal 30 Oktober 1996 tentang
Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.
13.Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala
Badan Kepegawaian Negara Nomor 0322/O/1996 dan Nomor 38 Tahun
16

17. 1996 tanggal 30 Oktober 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan
Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.
BAB II
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Pengawasan atau supervisi erat kaitanya dengan kegiatan membimbing,
membina, memonitoring dan member pelayanan dalam membantu guru
terhadap kegiatan proses pembelajaran agar tetap berjalan seperti yang
diharapkan.
2. Kompetensi pengawas meliputi kompetensi supervisi akademik dan
kompetensi supervisi manajerial.
3. Sistem rekrutment dan pembinaan yang baik akan menghasilkan pengawas
yang baik.
B. Saran
1. Seorang pengawas harus memahami dan
menerapkan kompetensinya dalam melakukan suvervisi sekolah.
2. Pengawas, kepala sekolah dan guru beserta
tenaga kependidikan lainnya membina kerjasama yang baik dalam
meningkatkan mutu pendidikan di sekolah
17

18. DAFTAR PUSTAKA
BSNP. (2007). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 12
tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah /Madrasah
Burhanudin.2004. Analisis Administrasi Manajemen Dan Kepemimpinan
Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.
Sahertian, P.A. (2000). Konsep Dasar & Teknik Supervisi Pendidikan. Jakarta:
Bineka Cipta.
Nana Sudjana ,2006. Standar Mutu Pengawas, Jakarta: Depdiknas
Syaiful Segala. 2010. Supervisi Pembelajaran. Bandung: Alfabeta.
18