Bursa Kerja Khusus

1. BURSA KERJA KHUSUS SMK
SE-KABUPATEN BANDUNG
OLEH
FORUM BURSA KERJA KHUSUS KABUPATEN BANDUNG
2023

2. SURAT KEPUTUSAN (SK) KEPENGURUSAN BKK
SEKOLAH
Berdasarkan Permenaker Ri Nomor 39 Tahun 2016 Bab
IV (Pasal 31 –36):
“Pembentukan BKK ditetapkan dengan keputusan
kepala satuan pendidikan
menengah, satuan pendidikan tinggi, dan lembaga
pelatihan kerja serta
didaftarkan kepada Dinas Kabupaten/Kota setempat”

3. Pembiayaan/Anggaran Bursa Kerja
Khusus (BKK)
Menurut Perjanjian Kerjasama antara Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan dan Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia No.
076/U/1993 dan No. KEP,215/MEN/1993 pada Bab XI pasal 10,
menyatakan bahwa:
“Biaya pelaksanaan kegiatan bursa kerja di satuan pendidikan
menengah dibebankan pada unit kerja masing-masing dan dari segi
imbalan jasa antar kerja yang tidak bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundangan yang berlaku. Untuk membiayai pelaksanaan
pemanduan penyelenggara bursa kerja di satuan pendidikan
menengah dibebankan kepada anggaran Departemen Tenaga Kerja
dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan anggaran
yang tersedia”

4. TUGAS BKK
Dalam buku Manajemen Bursa Kerja Khusus, Hermansyah, dkk. (2009: 13-14)
berpendapat bahwa secara garis besar tugas Bursa Kerja di Satuan Pendidikan
Menengah, Pendidikan Tinggi dan Lembaga Pelatihan Kerja adalah sebagai berikut.
a) Memberi pelayanan informasi ketenagakerjaan kepada pelajar/siswa/mahasiswa
dan alumni yang akan memasuki lapangan/dunia kerja.
b) Membina dan mengembangkan hubungan kerjasama dengan Lembaga
Pemerintah dan Swasta, termasuk dunia usaha dan alumni dalam pengadaan
informasi ketenagakerjaan termasuk informasi tentang latihan kerja dan
penyalurannya sebagai tenaga kerja.
c) Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan rekrutmen dan seleksi calon
pekerja/karyawan atas permintaan bantuan baik dari Depnaker/Lembaga
Pemerintah lain atau Swasta atas bimbingan Departemen Tenaga Kerja.
d) Membina hubungan dengan alumni yang telah bekerja dan berhasil dalam
bidang usaha untuk membantu memberi peluang menyalurkan,
menempatkan alumni baru dari almamaternya yang memerlukan pekerjaan.
e) Membantu usaha pengembangan dan penyempurnaan program pendidikan dan
memperhatikan tuntutan lapangan kerja serta meningkatkan peran tenaga
pengajar dalam pembinaan karir siswa/pelajar/mahasiswa dan alumni.
f) Melakukan kegiatan pengembangan SDM meliputi pengembangan soft skill dan
hard skill

5. RUANG LINGKUP BKK
Menurut Keputusan Direktur Jendral Pembinaan dan Penempatan
Tenaga Kerja Dalam Negeri (2016: 17), ruang lingkup kegiatan BKK
berdasarkan mekanisme antar kerja meliputi:
a) Pendaftaran dan pendataan pencari kerja yang telah menyelesaikan
pendidikan atau pelatihannya.
b) Pendataan lowongan kesempatan kerja.
c) Pemberian bimbingan kepada pencari kerja lulusannya untuk
mengetahui bakat, minat dan kemampuannya sesuai kebutuhan
pengguna tenaga kerja atau untuk berusaha mandiri.
d) Penawaran kepada pengguna tenaga kerja mengenai persediaan
tenaga kerja.
e) Pelaksanaan verifikasi sebagai tindak lanjut dan pengiriman dan
penempatan yang telah dilakukan.
f) Pelaksanaan kegiatan Pameran Bursa Kerja (Job Fair) dan kegiatan
sejenisnya.

6. Ruang lingkup kegiatan BKK menurut Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI (2014:7) adalah
sebagai berikut:
1. Mendaftar dan mendata pencari kerja lulusannya dan mengupayakan penempatannya.
2. Mencari dan mendata lowongan kesempatan kerja yang diterima serta melaksanakan kerja sama
dengan pengguna tenaga kerja dalam rangka mengisi lowongan kesempatan kerja yang ada.
3. Melakukan bimbingan kepada pencari kerja lulusannyauntuk mengetahui bakat, minat dan
kemampuannya sesuaikebutuhan pengguna tenaga kerja atau untuk berusaha mandiri .
4. Melakukan penawaran kepada pengguna tenaga kerja atau untuk berusaha mandiri.
5. Melakukan penawaran kepada pengguna tenaga kerja mengenai persediaan tenaga kerja.
6. Melakukan pengiriman untuk memenuhi permintaan tenaga kerja.
7. Mengadakan verifikasi sebagai tindak lanjut dari pengiriman dan penempatan yang telah
dilakukan.
8. Mencetak bentuk-bentuk formulir kartu antar kerja.
9. Melakukan kerjasama dengan instansi/badan/lembaga masyarakat dalam rangka pembinaan
kepada pencari kerja untuk berusaha mandiri.
10. Melakukan kerjasama dengan kantor instansi yang berwenang di bidang ketenagakerjaan baik
propinsi maupun kabupaten/kota serta instansi terkait dalam rangka mencari informasi pasar
kerja, bursa kerja dan informasi ketenagakerjaan lainnya.
RUANG LINGKUP BKK

7. PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA
SESUAI PERMENAKER RI NOMOR 39 TAHUN 2016
• Penempatan Tenaga Kerja selain dilakukan oleh pelaksana Penempatan Tenaga
Kerja dapat dilakukan oleh BKK
• Penempatan Tenaga Kerja oleh BKK diperuntukkan bagi alumni
• BKK di larang menempatkan
a. Tenaga Kerja di luar alumninya, dan/atau
b. Tenaga Kerja Keluar Negeri
• Pembentukan BKK ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan menengah (kepala
sekolah) serta didaftarkan kepada Dinas Kabupaten dengan melampirkan
a. Copy surat ijin pendirian atau surat izin operasional satuan pendidikan
menengah
b. Copy Keputusan Pembentukan BKK dan struktur organisasi BKK, dan
c. Rencana Penempatan Tenaga Kerja paling sedikit 1 tahun ke depan
• Personil wajib mengikuti bimbingan tekhnis tenaga kerja

8. • BKK paling sedikit memiliki personil yang menangani :
a. IPK (Info Pasar Kerja)
b. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan, dan
c. Perantaraan Kerja.
• BKK yang telah memperoleh tanda daftar harus memasang papan nama.
• Papan nama sekurang-kurangnya berukuran 100 x 60 cm, mencantumkan nomor
tanda daftar dengan dasar warna putih dan tulisan warna hitam
• BKK yang telah mendapat tanda daftar dari Dinas Kabupaten/Kota dapat
memfasilitasi pelayanan Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja (AK/I)
bagi alumninya
PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA
SESUAI PERMENAKER RI NOMOR 39 TAHUN 2016

10. PERMENDIKBUD NO.6 TH 2019 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
BAB III “struktur organisasi”
Pasal 14
1. Susunan organisasi SMK terdiri atas:
a. Kepala;
b. wakil Kepala;
c. Subbagian Tata Usaha; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 4
(empat) orang.
3. Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas
yang membidangi akademik, kesiswaan, hubungan dunia usaha dan dunia
industri, sarana dan prasarana, dan administrasi Satuan Pendidikan.
4. Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dipimpin oleh kepala yang membawahi Kelompok Jabatan Pelaksana.
5. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d terdiri atas:
a. guru; dan
b. pustakawan.

11. d
STRUKTUR ORGANISASI BURSA KERJA KHUSUS (BKK)
SMK
PELINDUNG
KEPALA DISNAKER
PENANGGUNG JAWAB
KEPALA SEKOLAH
MANAJEMEN SEKOLAH
KETUA BKK
PETUGAS
INFO PASAR
KERJA (IPK)
PETUGAS
PENDAFTARAN
PENCARI KERJA
PETUGAS
PENYULUH
BIMBINGAN
JABATAN
(PBJ)/ANALIS
JABATAN (AJ)
PETUGAS
WAWANCARA
PENCARI KERJA
PETUGAS
PENDAFTAR
LOWONGAN
PEKERJAAN
PETUGAS
ADMIN/TU
PETUGAS
PENEMPATAN
TENAGA
KERJA

12. URAIAN TUGAS
1, PIMPINAN BKK
a. Merencanakan dan membuat program BKK
b. Mengkonsultasikan program BKK
c. Mengkoordinir Pelaksanaan Program Kerja
d. Melaporkan hasil kegiatan ke Kepsek
2. PETUGAS IPK
a. Menawarkan tamatan ke Dunia Usaha/Dunia Industri
b. Menerima permintaan calon tenaga kerja
c. Menjalin hubungan dengan DU/DI, Dinas Naker, P3MI
d. Melakukan pelepasan/pengiriman calon tenaga kerja
3. PETUGAS PENCARI KERJA
Melayani pendaftaran calon tenaga kerja
4. PETUGAS PENYULUHAN BIMBINGAN JABATAN /ANALIS JABATAN (PBJ/AJ)
a. Memberi pembekalan kepada calon tenaga kerja yang akan dikirim
b. Memberikan pendidikan dan pelatihan tentang soft skill dan hard skill

13. c. Menganalisa jenis pekerjaan dari jabatan yang akan dimasuki oleh calon tenaga
kerja
d. Memberi layanan konsultasi kepada tamatan yang sudah bekerja
e. Melayani calon tenaga kerja yang ingin bekonsultasi
5. PETUGAS WAWANCARA PENCARI KERJA
Melakukan tes wawancara calon tenaga kerja
6. PETUGAS PENDAFTAR LOWONGAN PEKERJAAN
Mendaftar lowongan kerja yang masuk ke BKK
7. PETUGAS ADMIN/TU
a. Menerima surat masuk
b. Menyampaikan informasi dari luar kepada yang berkopenten
c. Membuat daftar lowongan kerja yang tersedia
d. Membuat dan menyerahkan laporan bulanan
e. Mencari/mendata tamatan yang belum bekerja
8. PETUGAS PENEMPATAN TENAGA KERJA
Melakukan pelayanan penempatan tenaga kerja di dalam maupun luar negeri

14. LARANGAN BAGI BKK
• Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan
Penempatan Tenaga Kerja dalam Negeri No.KEP-
131/DPPTKDN/2004 tentang petunjuk teknis bursa
kerja khusus (BKK) pada pasal 9 ayat (2) bahwa:
“Jasa penempatan tidak dapat dipungut dari pencari
kerja, kecuali pencari kerja untuk golongan dan jabatan
tertentu, sebagaimana diatur dengan keputusan menteri
tenaga kerja dan transmigrasi Nomor KEP-230/MEN/2003
tentang golongan dan jabatan tertentu yang dapat
dipungut biaya penempatan tenaga kerja”

15. Keputusan menteri tenaga kerja dan
transmigrasi Nomor KEP-230/MEN/2003
Pasal 5
1) Golongan dan jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) adalah :
a. golongan pimpinan dengan jabatan manajer atau yang sederajat;
b. golongan supervisi dengan jabatan supervisor atau yang sederajat;
c. golongan pelaksana dengan jabatan operator atau yang sederajat;
d. golongan professional dengan syarat pendidikan strata satu (S1)
ditambah pendidikan profesi.
2) Golongan dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima
upah sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali upah minimum yang berlaku
diwilayah setempat.

16. LARANGAN BAGI BKK
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
20 tahun1999 tentang pengesahan ILO convention
No. 138 concerning minimum age for admission to
employment (konvensi ILO mengenai usia minimum
untuk diperbolehkan bekerja), menjelaskan bahwa:
“Untuk pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan
kesehatan, keselamatan, atau moral anak harus
diupayakan tidak boleh kurang dari 18 (delapan
belas) tahun”

17. LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BKK
• Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan
Penempatan Tenaga Kerja dalam Negeri No.KEP-
131/DPPTKDN/2004 tentang petunjuk teknis bursa
kerja khusus (BKK), pada pasal 12 bahwa:
“Kegiatan yang dilakukan oleh BKK setiap bulan, triwulan
dan tahunan harus dilaporkan kepada instansi yang
bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan
kabupaten/kota setempat dengan tembusan kepada
menteri u.p. Direktur Jenderal Pembinaan dan
Penempatan Tenaga Kerja dalam Negeri dengan
menggunakan formulir”

18. BENTUK LAPORAN
Keputusan Direktur Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja
No. KEP.99/PPTK/IV/2009 tentang tata cara pelaporan
bagi lembaga penempatan tenaga kerja swasta,
pemberi kerja, bursa kerja khusus, dan penyelenggara
pameran kesempatan kerja, pada pasal 4 menjelaskan
bahwa laporan penempatan tenaga kerja bagi BKK, paling
sedikit harus membuat data:
1. Alumni/lulusan yang terdaftar.
2. Lowongan kerja yang terdaftar.
3. Alumni/lulusan yang telah ditempatkan.

19. SANKSI
Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan
dan Penempatan Tenaga Kerja dalam Negeri
No.KEP-131/DPPTKDN/2004 tentang petunjuk
teknis bursa kerja khusus (BKK), pada pasal 14 ayat
(1) menjelaskan bahwa:
“BKK yang tidak memberikan laporan dan atau tidak
melakukan kegiatan selama 6 (enam) bulan
berturut-turut akan dilakukan evaluasi dan
pembinaan”.

20. TOLAK UKUR KEBERHASILAN BKK
Keberhasilan program bursa kerja khusus menurut
Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI (2014:3)
antara lain sebagai berikut:
1. Pemenuhan kelengkapan perizinan pendirian bursa
kerja khusus dari instansi yang bertanggung jawab.
2. Adanya struktur organisasi dan pengelola BKK.
3. Kelengkapan fasilitas kantor untuk melakukan
kegiatan antar kerja.
4. Pendataan alumni dan penyaluran ke dunia kerja.
5. Kerjasama denga dunia kerja.

21. FASILITAS BKK UNTUK SISWA
BEKERJA
• INFO LOKER
• KARTU AK1
• PELATIHAN
• PEMANTAUAN
MAGANG
• INFO
MAGANG
• PEMBINAAN
• PEMANTAUAN
WIRAUSAHA
• INFO USAHA
PROSPEKTIF
• PEMBINAAN
• PEMANTAUAN

22. ALUR KERJA BKK SEKOLAH
PEMBUATAN
PROGRAM
PELAKSANAAN
PROGRAM
EVALUASI
PROGRAM DAN
PELAPORAN

23. MANFAAT BKK BAGI SEKOLAH
• Update pemetaan info tamatan yang
bekerja/magang/wirausaha
• Tamatan terlatih untuk perekturan kerja
• Kesiapan mental calon tamatan memasuki dunia kerja
• Wawasan calon tamatan tentang info lowongan kerja dan
magang di industri
• Wawasan calon tamatan tentang permasalahan yang biasa
terjadi di Industri dan bagaimana mencegahnya
• Link and match kebutuhan industry akan kriteria tamatan
dan kurikulum di sekolah
• Calon tamatan memiliki wawasan tentang prospek usaha
sehingga mengurangi angka pengangguran

24. MANFAAT FORUM BKK
• Memberikan fasilitas perijinan pendirian BKK
sekolah dan ijin operasional ketua BKK dari
Disnaker
• Bimbingan teknis bagi pengelola BKK sekolah
untuk peningkatan layanan BKK
• Wadah untuk mamfasilitasi kerja sama (MoU)
dengan DU/Di baik dalam hal perekrutan,
bimbingan dan pelatihan calon tamatan, dan
sinkronisasi kurikulum
• Wadah untuk memfasilitasi pembuatan kartu
pencari kerja (AK1)