Dokumen tersebut merupakan bagian dari analisis kebijakan pengembangan SDM Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Nagekeo. Dokumen ini menganalisis tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan untuk empat misi pengembangan SDM, yaitu pemenuhan kebutuhan pegawai, peningkatan kompetensi, promosi berbasis merit, dan perlindungan pegawai.
Kebijakan Pengembangan Industri Kecil dan MenengahAa Renovit
Melihat kondisi yang terjadi setelah runtuhnya kondisi perekonomian Indonesia akibat krisis 1998, pemerintah mulai melirik industri kecil dan menengah (IKM) karena terbukti lebih tahan terhadap krisis ekonomi. Buktinya saat pertumbuhan industri secara keseluruhan terjun bebas dari 5,90% (2005) menjadi 5% (2006), pertumbuhan IKM justru meningkat dari 3,48% (2005) menjadi 4,6% (2006). Namun demikian IKM yang dipercaya sebagai andalan kekuatan ekonomi bangsa, masih banyak menghadapi masalah. Salah satu contohnya IKM “Dedi Konveksi” di Bandung. Dalam penelitian ini, identifikasi masalah dilakukan dengan menggunakan metode “three level characteristics of manufacture”. Kemudian dilakukan analisis SWOT sebagai dasar penentuan strategi korporasi. Strategi bisnis yang diusulkan menjadi acuan untuk menyusun strategi teknologi. Dari strategi-strategi yang telah tersusun (strategi korporasi, strategi bisnis dan strategi teknologi) diperlukan adanya suatu kebijakan. Kebijakan tersebut digunakan sebagai arahan untuk dapat mengembangkan dan membina industri kecil modern. Kebijakan pengembangan dan pembinaan IKM konveksi ini menggunakan 4 perspektif yaitu finansial, customer, proses bisnis internal, dan pertumbuhan-pembelajaran. Unsur dalam kebijakan tersebut melibatkan seluruh stakeholder dalam IKM. Kata kunci : Manajemen, Industri Kecil Modern, Strategi Bisnis, Strategi Korporasi, Strategi Teknologi. Review to the conditions that occurred after the collapse of Indonesia's economy from the crisis of 1998, the government will begin to consider small and medium enterprises (SME) because it has proved to be more resilient to the economic crisis. This could be figured out when the overall industrial growth just plummeted from 5.90% (2005) to 5% (2006), and the growth of SMEs had increased from 3.48% (2005) to 4.6% (2006). Eventhough SMEs are believed as centre of the nation's economic strength, those still faces many problems. One example IKM "Dedi Konveksi" in Bandung. In this study, identification of problems is done by using the three-level characteristics of manufacture.This identification will determine a SWOT analysis as a basis for determining corporate strategy. Business strategy is proposed as the benchmark for technology strategy. Those strategies that have been organized (corporate strategy, business strategy and technology strategy) required the existence of policies. The policies aimed as guidance to develop and foster a modern small industries. Strategy for development and promotion policies of SMEs convection implemented through four perspectives; namely financial, customer, internal business processes, and human resource growth-learning. Element in this policy strategy involves all stakeholders in the SMEs. Keywords : Management, SMEs, Bussiness Strategy.
Membangun manajemen talenta dalam penerapan sistem meritDr. Zar Rdj
SISTEM MERIT SEBAGAI PRINSIP DASAR PENGELOLAAN KINERJA NYATA SDM SEORANG ASN
“kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan’’
(Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017)
Kebijakan Pengembangan Industri Kecil dan MenengahAa Renovit
Melihat kondisi yang terjadi setelah runtuhnya kondisi perekonomian Indonesia akibat krisis 1998, pemerintah mulai melirik industri kecil dan menengah (IKM) karena terbukti lebih tahan terhadap krisis ekonomi. Buktinya saat pertumbuhan industri secara keseluruhan terjun bebas dari 5,90% (2005) menjadi 5% (2006), pertumbuhan IKM justru meningkat dari 3,48% (2005) menjadi 4,6% (2006). Namun demikian IKM yang dipercaya sebagai andalan kekuatan ekonomi bangsa, masih banyak menghadapi masalah. Salah satu contohnya IKM “Dedi Konveksi” di Bandung. Dalam penelitian ini, identifikasi masalah dilakukan dengan menggunakan metode “three level characteristics of manufacture”. Kemudian dilakukan analisis SWOT sebagai dasar penentuan strategi korporasi. Strategi bisnis yang diusulkan menjadi acuan untuk menyusun strategi teknologi. Dari strategi-strategi yang telah tersusun (strategi korporasi, strategi bisnis dan strategi teknologi) diperlukan adanya suatu kebijakan. Kebijakan tersebut digunakan sebagai arahan untuk dapat mengembangkan dan membina industri kecil modern. Kebijakan pengembangan dan pembinaan IKM konveksi ini menggunakan 4 perspektif yaitu finansial, customer, proses bisnis internal, dan pertumbuhan-pembelajaran. Unsur dalam kebijakan tersebut melibatkan seluruh stakeholder dalam IKM. Kata kunci : Manajemen, Industri Kecil Modern, Strategi Bisnis, Strategi Korporasi, Strategi Teknologi. Review to the conditions that occurred after the collapse of Indonesia's economy from the crisis of 1998, the government will begin to consider small and medium enterprises (SME) because it has proved to be more resilient to the economic crisis. This could be figured out when the overall industrial growth just plummeted from 5.90% (2005) to 5% (2006), and the growth of SMEs had increased from 3.48% (2005) to 4.6% (2006). Eventhough SMEs are believed as centre of the nation's economic strength, those still faces many problems. One example IKM "Dedi Konveksi" in Bandung. In this study, identification of problems is done by using the three-level characteristics of manufacture.This identification will determine a SWOT analysis as a basis for determining corporate strategy. Business strategy is proposed as the benchmark for technology strategy. Those strategies that have been organized (corporate strategy, business strategy and technology strategy) required the existence of policies. The policies aimed as guidance to develop and foster a modern small industries. Strategy for development and promotion policies of SMEs convection implemented through four perspectives; namely financial, customer, internal business processes, and human resource growth-learning. Element in this policy strategy involves all stakeholders in the SMEs. Keywords : Management, SMEs, Bussiness Strategy.
Membangun manajemen talenta dalam penerapan sistem meritDr. Zar Rdj
SISTEM MERIT SEBAGAI PRINSIP DASAR PENGELOLAAN KINERJA NYATA SDM SEORANG ASN
“kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan’’
(Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017)
Posisi dan peran agama sebagai spirit, energi dan motivasi yang melahirkan ide-ide, gagasan-gagasan dan perilaku budaya bangsa yang berkarakter dan bermartabat, meliputi dan menyentuh seluruh dimensi kehidupan. Di sinilah tugas berat kita sesungguhnya, karena hampir semua persoalan bangsa ini. dapat dihubungkan dengan masalah lemahnya pembinaan mentalitas, rendahnya religiusitas dan moralitas, dan belum memadainya pelayanan keagamaan yang nota bene menjadi tanggungjawab aparatur di lingkungan Departemen Agama
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Roadmap ASN Kabupaten Nagekeo (Matriks hasil analisis kebijakan)
1. Roadmap
Pengembangan SDM Aparatur Sipil Negara
Kabupaten Nagekeo
BAB 4 ANALISIS KEBIJAKAN 76
TABEL 4.1.
Matriks Analisis Hasil Kebijakan Pemngembangan SDM ASN
Kabupaten Nagekeo
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
(1) (2) (3) (4)
MISI 1 : Pemenuhan kebutuhan pegawai yang berwawasan meritokrasi birokrasi
1. Menyusun rencana
pengadaan dan
pemenuhan
kebutuhan ASN
1. Tersedianya data dan
rencana kebutuhan
pegawai untuk jangka
menengah 5 (lima) tahun
1.1. Melakukan identifikasi kesesuain
pejabat struktural dan fungsional
1.1.1. Menyusun peta jabatan yang diperbarui setiap 1 tahun
1.1.2. Melakukan analisis peta jabatan
1.2. Melakukan penghitungan
ketersediaan sumberdaya pegawai terkait
kebutuhan pengisian jabatan
1.2.1. Menyusun data pegawai yang akan memasuki masa pensiun
1.2.2. Menyusun data ketersdiaan kompetensi pegawai untuk setiap jabatan
1.3. Menyediakan data kepegawaian
secara lengkap dan real time
1.3.1. Membangun database pegawai yang lengkap
1.3.2. Melakukan update data secara berkala
1.4.Melakukan perencanaan pengadaan
kebutuhan ASN untuk jangka menengah 5
(lima)
1..4.1. Menyusun rencana kebutuhan pegawai untuk jangka waktu 5 tahun
1.4.2. Menyusun proyeksi rekrutmen pegawai dalam waktu 5 tahum
2. Rekrutmen dan
Penempatan ASN
secara profesional
2. Terwujudnya rekrutmen
pegawai yang terbuka, jujur
dan berkwalitas
2.1. Memastikan pegawai yang direkrut
sesuai dengan kebutuhan
2.1.1. Menetapkan standar ambang batas (passing grade) kompetensi pegawai
2.1.2. Menerbitkan Perbup tentang kualifikasi pegawai baru
2.1.3. Melaksanakan Diklat Prajabatan
2.2.Memastikan rekrutmen pegawai
dilaksanakan secara obyektif, jujur dan
transparan
2.2.1. Mengadakan rekrutmen secara terbuka, jujur dan kompetitif
2.2.2. Menerbitkan Perbup terkait pengadaan ASN
3. Terwujudnya pengisian
jabatan yang profesional
3.1. Melakukan pengisian jabatan secara
terbuka dan kompetitif
3.1.1. Melakukan pengisian jabatan secara terbuka dan kompetitif
3.1.2. Menerbitkan Perbup terkait pengisian jabatan yang berbasis kompetensi dan prestasi;
3. Melakukan evaluasi
berkala ketersediaan
dan kesesuaian
jabatan aparatur
4. Tersedianya data
kesesuaian personil dan
jabatan
4.1. Memantau dan mengevaluasi
kesesuaian jabatan dan kompetensi
4.1.1 Menyusun data persentase kesesuaian penempatan pegawai baru dengan jabatan
yang dilamar;
4.1.2. Menyusun data persentase kesesuaian penempatan pegawai dengan jabatan yang
ditempati;
4.1.3. Melakukan evaluasi kesesuaian jabatan secara berkala
2. Roadmap
Pengembangan SDM Aparatur Sipil Negara
Kabupaten Nagekeo
BAB 4 ANALISIS KEBIJAKAN 77
(1) (2) (3) (4)
MISI 2 : Mewujudkan pola dan mekanisme pengembangan kompetensi dan pengembangan karir yang profesional
4. Melakukan
peningkatan
kompetensi ASN
5. Tersusunnya data
kompetensi ASN
5.1. Collecting data kondisi kompetensi
ASN
5.1.1. Menyusun standar kompetensi manajerial, bidang, dan sosio kultural untuk setiap
jabatan;
5.1.2. Menyusun profil pegawai berdasarkan pemetaan talenta/ kompetensi;
6. Tersusunnya rencana
peningkatan kompetensi
ASN
6.1. Analisis data kompetensi dan kinerja 6.1.1. Melakukan analisis kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai;
6.1.2. Melakukan analisis kesenjangan kinerja;
6.2. Menyusun rencana peningkatan
kompetensi
6.2.1. Menyusun rencana suksesi berdasarkan profil ASN (kualifikasi, kompetensi, dan
kinerja)
6.2.2. Menyelenggarakan Talent Pool
6.2.3. Menyusun program antisipasi kesenjangan kompetensi dan kinerja
7. Meningkatnya
kompetensi ASN
7.1. Menyelenggarakan kegiatan
peningkatan kompetensi
7.1.1. Mengadakan Diklat kompetensi ASN;
7.1.2. Mengadakan praktik kerja dan pertukaran pegawai;
7.1.3 Menyelenggarakan coaching, counseling dan mentoring secara rutin;
5. Menyelenggarakan
Promosi dan mutasi
ASN berbasis merit
8. Terwujudnya promosi
dan mutasi ASN yang
profesional dan kompetitif
8.1. Memastikan adanya mekanisme dan
proses yang baku dan terukur dalam
promosi dan mutasi ASN
8.1.1. Menyusun dan menetapkan kebijakan internal tentang pola karier;
8.1.2. Menyusun dan menetapkan kebijakan internal tentang mutasi, rotasi dan promosi;
8.1.3. Menyusun peraturan tentang "Distribusi Pegawa Profesional (DPP)" bagi pegawai
fungsional
8.1.4. Menyelenggarakan pengisian JPT, Administrator dan Pengawas secara terbuka dan
kompetitif;
3. Roadmap
Pengembangan SDM Aparatur Sipil Negara
Kabupaten Nagekeo
BAB 4 ANALISIS KEBIJAKAN 78
(1) (2) (3) (4)
MISI 3 : Mewujudkan perlindungan, penghargaan dan pelayanan kepegawaian yang baik dan berkwalitas
6. Memberlakukan
pola reward and
punishment kinerja
pegawai
9. Terwujudnya sistem
penghargaan dan sanksi
yang adil dan proporsional
9.1. Memberlakukan kebijakan tunjangan
berbasis kinerja
9.1.1. Menyusun kebijakan tunjangan kinerja dikaitkan dengan hasil penilaian kinerja;
terukur;
9.1.2. Menerapkan pembayaran tunjangan kinerja dikaitkan dengan hasil penilaian kinerja;
9.2. Menerepkan sistem penghargaan
finansial dan non finansial yang dapat
meningkatkan kinerja
9.2.1. Menyusun kebijakan internal tentang penghargaan terhadap pegawai berprestasi ;
9.2.2. Menerapkan kebijakan penghargaan terhadap pegawai berprestasi;
9.3. Menegakkan disiplin dan kode etik
ASN
9.3.1. Sosialisasi kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungan instansinya;
9.3.2. Melakukan monitoring dan evaluasi tingkat kepatuhan disiplin, kode etik dan kode
perilaku
9.3.3. Pengelolaan data pelanggaran disiplin, kode etik dan kode perilaku ;
7. Menyediakan
perlindungan dan
pelayanan
kepegawaian secara
efektif dan efisien
10. Terwujudnya sistem
perindungan pegawai yang
layak
10.1. Memberikan perlindungan
tambahan diluar jaminan kesehatan dan
kecelakaan kerja
10.1.1. Menyusun perhitungan pembiayaan perlindungan tambahan
10.1.2. Menyusun dan menetapkan kebijakan sistem perlindungan tambahan ;
11. Terwujudnya pelayanan
administrasi yang mudah
dan cepat
11.1. Memberikan standar yang pasti
bagi pelayanan administrasi
kepegawaian
11.1.1. Melalukan sosialisasi kelengkapan persyaratan pengurusan administrasi
kepegawaian;
11.1.2. Menyusun SOP pelayanan administrasi kepegawaian
11.1.3. Melakukan complaint survey layanan administrasi kepegawaian
4. Roadmap
Pengembangan SDM Aparatur Sipil Negara
Kabupaten Nagekeo
BAB 4 ANALISIS KEBIJAKAN 79
(1) (2) (3) (4)
MISI 4 : Menerapkan manajemen kinerja modern dan Sistem Informasi terintegrasi
8. Pengelolaan
manajemen kinerja
pegawai secara
profesional
12. Terwujudnya penilaian
kinerja yang efektif dan
transparan
12.1. Memberikan tolok ukur yang pasti bagi
penialian kinerja ASN
12.1.1. Penyusunan kontrak kinerja yang terukur
terukur;
12.1.2. Penyusunan Indikator Kinerja Individu (IKI)
12.1.3. Penyusunan instrumen penilaian kinerja berdasarkan Kontrak Kinerja dan
Indikator Kinerja
berdasarkan kontrak kinerja;
12.2. Melaksanakan penilaian kinerja secara
terbuka dan terukur
12.2.1. Melaksanakan penilaian kinerja secara berkala untuk memastikan tercapainya
kontrak kinerja;
12.2.2. Melakukan ekspose hasil penialian rata-rata kinerja setiap OPD;
12.2.3. Melakukan evaluasi hasil penilaian kinerja;
13. Terwujudnya sistem
manajemen kepegawaian
yang berorientasi kinerja
13.1. Mengatasi permasalahan kinerja
dengan menjadikan hasil penilaian sebagai
dasar penentuan keputusan
13.1.1. Menyediakan informasi permasalahan kinerja;
13.1.2. Menyusun strategi mengatasi masalah kinerja berdasarkan hasil penialaian
kinerja
13.1.3. Membanguan linkadge penilaian kinerja dengan manajemen pembinaan dan
pengembangan karier ;
9. Pembangunan
sistem informasi
kepegawaian yang
lengkap dan handal
14. Terwujudnya Sistem
Informasi Kepegawaian yang
Canggih dan Modern
14.1. Membangun Sistem Informasi
Kepegawaian yang lengkap dan dapat
mencakup seluruh kebutuhan manajemen
kepegawaian
14.1.1. Membangun Sistem Informasi Kepegawaian Terintegrasi ;
14.1.2. Penerapan e-performance ;
14.1.3. Penggunaan e-office untuk pelayanan administrasi kepegawaian;
14.1.4. Pembangunan asessment center ;