Fungsi dan peran monitoring dalam pelaksanaan diklat adalah untuk memantau proses pelaksanaan diklat secara berkala agar tetap sesuai dengan perencanaan dan sasaran yang ditetapkan, serta memberikan umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan diklat.

1. MAKALAH
PERAN DAN FUNGSI PENYELENGGARA DIKLAT, MONITORING
DAN EVALUASI
Disusun Guna Memenuhi Tugas Kelompok Mata Kuliah
Manajemen Diklat
Dosen Pengampu: Dr. H. Romli Ardie, M.Pd
Disusun Oleh:
Alamsyah (7772160138)
Tri Pangesti Rahayu (7772160147)
M.Fikri Alamsyah (7772160145)
TEKNOLOGI PEMBELAJARAN
PASCA SARJANA
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
2017

2. KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta
hidayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang bertema “Peran
dan Fungsi Penyelenggara Diklat, Monitoring dan Evaluasi” ini. Tugas makalah ini
merupakan salah satu tugas kelompok dari mata kuliah Manajemen Diklat.
Makalah ini tidak serta merta dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dari
beberapa pihak. Oleh karena ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada
semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu per satu yang telah ikut andil
dalam proses penyelesaian makalah ini baik langsung maupun tidak langsung.
Penulis menyadari bahwa sekeras apapun usaha yang
dilakukan, ketidaksempurnaan pasti mengiringinya, karena kesempurnaan itu
hanya milik Allah SWT semata. Begitupun dalam penulisan makalah ini yang
masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan
kritik yang bersifat membangun sehingga dalam penulisan berikutnya dapat lebih
baik dari makalah ini. Akhir kata, semoga segala usaha kita dapat bernilai ibadah
dan mendapat ridho di sisi-Nya, Amin ya Rabbal Alamin.
Serang, Nopember 2017
Penulis

3. DAFAR ISI
hal
KATAPENGANTAR.......................................................................................
DAFTAR ISI....................................................................................................
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah..............................................................................
B. Rumusan Masalah .......................................................................................
C. Tujuan Penulis.............................................................................................
BAB II PEMBAHASAN
A. Fungsi dan Peran Penyelenggara Diklat............................................
B. Fungsi dan Peran Monitoring.............................................................
C. Fungsi dan Peran Evaluasi...................................................................
BAB IV PENUTUP
A. Simpulan................................................................................................
DAFTAR PUSTAKA.......................................................................................
i
ii
1
2
2
3
5
7
16
18

4. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dalam peningkatan, pegembangan, dan pembentukan sumber daya manusia
dilakukan melalui upaya pembinaan, pendidikan, dan pelatihan. Pelatihan pada
hakikatnya mengandung unsur-unsur pembinaan dan pendidikan. Pelatihan
merupakan suatu fungsi manajemen yan perlu dilaksanakan terus-menerus dalam
rangka pembinaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Secara spesifik,
proses pelatihan merupakan srangkaian tindakan atau upaya yang dilaksanakan
secara berkesinambungan, bertahap dan terpadu. Setiap proses pelatihan harus
terarah untuk mencapai tujuan tertentu terkait dengan upaya pencapaian tujuan
organisasi.
Penyelenggara pelatihan dan pendidikan merupakan suatu komponen
manajemen program diklat yang mempunyai peran penting dalam keberhasilan
terlaksananya diklat. Lembaga diklat sebagai lembaga yang diberi tugas untuk
membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan baik teknis, fungsional,
maupun manajerial (struktural) bagi SDM aparatur, harus dapat meningkatkan
kualitas penyelenggaraan berbagai diklat yng mengarah paa terwujudnya konsep
good governance. Oleh karena itu, lembaga diklat harus mampu mendesain dan
sekaligus mengupdate berbagai kurikulum agar relevan dengan perkembangan
jaman dan kebutuhan pengelolaan good governance, sehingga SDM Aparatur
memiliki kompetensi yang mampu bersaing di dunia intrernasional.
Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pelaksanaan diklat, maka perlu
diadakan monitoring dan evaluasi. Kegiatan monitoring dilakukan pada saat
kegiatan pendidikan dan pelatihan dilaksanakan guna melihat bagaimana proses
diklat berlangsung. Selain memerlukan monitaring pada saat pelaksanaan kegiatan,
suatu kegiatan pendidikan dan pelatihan harus dimulai dan diakhiri dengan kegiatan
evaluasi, sehingga proses pelatihan dapat dinyatakan lengkap dan menyeluruh.

5. Manajemen pelatihan memiliki karakteristik tersendiri, dan evaluasi diarahkan
untuk mengontrol ketercapaian tujuan. Dengan evaluasi dapat diketahui efektifitan
dan efisiensi kegitan pelatihan yang telah dilaksanakan. Selain itu evaluasi juga
memberikan gambaran tentang tingkatan keberhasilan peserta, hambatan-hambatan
yang ada, kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan yang dirasakan.
Mengingat pentingnya peran dan fungsi penyelenggara diklat, serta
monitoring dan evaluasi pelaksanaan diklat, maka dalam makalah yang sederhana
ini kami akan membahas fungsi dan peran penyelenggara diklat, monitoring dan
evaluasi.
B. Rumusan Masalah
Dari uraian yang dikemukakan pada latar belakang, dapat diformulasikan
permasalahan pokok sebagai berikut:
1. Apa fungsi dan peran penyelenggara diklat?
2. Apa fungsi dan peran monitoring?
3. Apa fungsi dan peran evaluasi?
C. Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui:
1. Fungsi dan peran penyelenggara diklat.
2. Fungsi dan peran monitoring.
3. Fungsi dan peran evaluasi.

6. BAB II
PEMBAHASAN
A. Fungsi dan Peran Penyelenggara Diklat
Lembaga Diklat Pemerintah adalah satuan organisasi pada Departemen
Lembaga Pemerintah Nondepartemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi,
Tinggi Negara dan Perangkat Pemerintah Daerah yang bertugas melakukan
pengelolaan Diklat. Pengelolaan Diklat merupakan proses kegiatan berupa
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian monitoring dan
evaluasi guna meningkatkan kompetensi/kemampuan PNS dalam suatu jabatan
untuk menyelenggarakaan pemerintahan dan pembangunan secara efisien dan
efektif (peserta Dikat).
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2010 tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri Berdasarkan Keputusan
Menteri Dalam Negeri teresebut, Badan pendidikan dan Pelatihan dipimpin
oleh seorang Kepala badan setingkat Eselon I Badan Diklat tersebut
mempunyai peran membina dan mengkoordinasikan semua unit pendidikan
dan pelatihan di lingkungan Kementerian dan Pemerintahan Daerah
berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, Sedangkan untuk
menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Pendidikan dan Pelatihan
mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang
pemerintahan dalam negeri, menyelenggarakan fungsi:
 Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pendidikan dan
pelatihan di bidang pemerintahan dalam negeri.
 Pengkoordinasian dan fasilitasi satuan kerja penyelenggara pendidikan
dan pelatihan di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah
daerah
 Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pemerintahan dalam
negeri.

7.  Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan
pelatihan di bidang pemerintahan dalam negeri.
 Pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional di bidang
pemerintahan dalam negeri.
 Pelaksanaan administrasi badan pendidikan dan pelatihan.
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut diatas, struktur
organisasi badan Diklat terdiri dari :
1. Sekretariat Badan.
2. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan
Pemerintahan Daerah.
3. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pembangunan,
Kependudukan dan Keuangan Daerah.
4. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Teknis.
5. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Standardisasi Pendidikan dan
Pelatihan.
6. Sekretariat Badan pendidikan dan pelatihan Kemendagri, mempunyai
tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis kepada semua
satuan organisasi di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan.
Sekretaris Badan setingkat Eselon II dan membawahi 4 Kepala Bagian
setingkat Eselon III, dan 12 Kepala Sub Bagian seingkat Eselon IV.
7. Pusat Diklat Manajemen dan Kepemimpinan Pemerintahan Daerah
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, rencana
dan program dan pedoman, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan diklat di bidang manajemen dan kepemimpinan
pemerintahan daerah. Pusat Diklat Manajemen dan Kepemimpinan
Pemerintahan daerah dipimpin oleh Kepala Pusat setingkat Eselon II
yang membawahi 3 Kepala Bidang setingkat Eselon III, Pejabat
Fungsional Widyaiswara, dan 6 Kepala Sub Bidang seingkat Eselon IV.
8. Pusat Diklat Manajemen Pembangunan, Kependudukan dan Keuangan
Daerah mempunyai tugas melaksanakan Diklat di bidang

8. pembangunan, kependudukan dan keuangan daerah yang sangat
diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pusat Diklat
Manajemen Pembangunan, Kependudukan dan Keuangan daerah
dipimpin oleh Kepala Pusat setingkat Eselon II yang membawahi 3
Kepala Bidang setingkat Eselon III, Pejabat Fungsional Widyaiswara,
dan 6 Kepala Sub Bidang seingkat Eselon IV.
9. Pusat Diklat Struktural dan Teknis Badan Pendidikan dan Pelatihan
Kementerian Dalam Negeri untuk menyediakan pelayanan kediklatan
yang berkaitan dengan prajabatan, persyaratan jabatan struktural dan
profesionalisme diklat bagi aparatur di lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah Pusat Diklat Struktural dan Teknis
Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri dipimpin
oleh Kepala Pusat setingkat Eselon II yang membawahi 3 Kepala
Bidang setingkat Eselon III, Pejabat Fungsional Widyaiswara, dan 6
Kepala Sub Bidang seingkat Eselon IV.
10. Pusat Pembinaan jabatan Fungsional dan standarisasi Diklat sebagai
upaya untuk memenuhi kebutuhan pembinaan dan pelayanan
kediklatan dalam bidang jabatan fungsional dan standarisasi pendidikan
dan pelatihan Pusat Pembinaan jabatan Fungsional dan standarisasi
Diklat dipimpin oleh Kepala Pusat setingkat Eselon II yang
membawahi 3 Kepala Bidang setingkat Eselon III, Pejabat Fungsional
Widyaiswara, dan 6 Kepala Sub Bidang seingkat Eselon IV.
B. Fungsi dan Peran Monitoring
1. Pengertian Monitoring
Monitoring dapat didefinisikan sebagai suatu proses mengukur,
mencatat, mengumpulkan, memproses dan mengkomunikasikan informasi
untuk membantu pengambilan keputusan manajemen proyek/program. Dalam
sebuah kegiatan pelatihan monitoring /pemantauan sangat penting untuk
dilakukan. Monitoring dapat digunakan untuk mengukur proses kegiatan
pelatihan, juga dapat dijadikan instrumen untuk meminimalisasi kemungkinan

9. terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan proses kegiatan pelatihan.
Pelaksanaan fungsi ini secara sungguh-sungguh akan memberikan sumbangan
tertentu kepada upaya pengendalian, pelaksanaan dan perbaikan serta
peningkatan efektivitas program pelatihan. Karena melalui upaya inilah kita
dapat memantau dan menilai sejauh mana proses kegiatan pelatihan telah
berlangsung atau sejauh mana tujuan pelatihan telah tercapai.
Kegiatan monitoring lebih terfokus pada kegiatan yang sedang
dilaksanakan. Monitoring dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan
informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud
mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan
perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator monitoring
mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan
program. Apabila monitoring dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam
memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya (sesuai pedoman dan
perencanaan program). Juga memberikan informasi kepada pengelola program
apabila terjadi hambatan dan penyimpangan, serta sebagai masukan dalam
melakukan evaluasi.
Secara prinsip, monitoring dilakukan sementara kegiatan sedang
berlangsung guna memastikan kesesuain proses dan capaian sesuai rencana
atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera
dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi,
hasil monitoring menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.
Monitoring bertujuan mendapatkan umpan balik bagi kebutuhan
program yang sedang berjalan, untuk mengetahui kesenjangan antara
perencanaan dan terget. Dengan mengetahui kebutuhan ini pelaksanaan
program dapat membuat penyesuaian dengan memanfaatkan umpan balik
tersebut. Kesenjangan yang menjadi kebutuhan itu bisa jadi mencakup faktor
biaya, waktu, personel, dan alat, dan sebagainya. Secara lebih terperinci
monitoring bertujuan untuk:

10. 1. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan;
2. Memberikan masukan tentang kebutuhan dalam melaksanakan program;
3. Mendapatkan gambaran ketercapaian tujuan setelah adanya kegiatan;
4. Memberikan informasi tentang metode yang tepat untuk melaksanakan
kegiatan;
5. Mendapatkan informasi tentang adanya kesulitan-kesulitan dan hambatan-
hambatan selama kegiatan;
6. Memberikan umpan balik bagi sistem penilaian program;
7. Memberikan pernyataan yang bersifat penandaan berupa fakta dan nilai.
2. Fungsi dan Peran Monitoring
Peran Monitoring (dan evaluasi) merupakan satu diantara tiga
komponen penting lainnya dalam system manajemen program, yaitu
Perencanaan, Pelaksanaan dan Tindakan korektif (melalui umpan balik).
Sebagai siklus, dia berlangsung secara intens keaarah pencapaian target-target
antara dan akhirnya tujuan program.
Monitoring mempunya empat fungsi, yaitu:
1. Ketaatan (compliance). Monitoring menentukan apakah tindakan
administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan
prosedur yang telah ditetapkan.
2. Pemeriksaan (auditing). Monitoring menetapkan apakah sumber dan
layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai
mereka.
3. Laporan (accounting). Monitoring menghasilkan informasi yang
membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai
akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.
4. Penjelasan (explanation). Monitoring menghasilkan informasi yang
membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa
antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

11. C. Fungsi dan Peran Evaluasi
1. Pengertian Evaluasi
Suharsimi Arikunto (2004 : 3) mengemukakan bahwa evaluasi adalah
kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang
selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang
tepat dalam mengambil keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah
menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak decision maker
untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang
telah dilakukan.
Worthen dan Sanders (1987 : 1) mengemukakan bahwa evaluasi adalah
mencari sesuatu yang berharga (worth). Sesuatu yang berharga tersebut dapat
berupa informasi tentang suatu program, produksi serta alternatif prosedur
tertentu. Karenanya evaluasi bukan merupakan hal baru dalam kehidupan
manusia sebab hal tersebut senantiasa mengiringi kehidupan seseorang.
Seorang manusia yang telah mengerjakan suatu hal, pasti akan menilai apakah
yang dilakukannya tersebut telah sesuai dengan keinginannya semula.
Stufflebeam (Worthen dan Sanders, 1987 : 129) mengemukakan bahwa
evaluasi adalah : process of delineating, obtaining and providing useful
information for judging decision alternatives. Ada beberapa unsur yang
terdapat dalam evaluasi yaitu : adanya sebuah proses (process) perolehan
(obtaining), penggambaran (delineating), penyediaan (providing) informasi
yang berguna (useful information) dan alternatif keputusan (decision
alternatives).
Berdasarkan pengertian-pengertian tentang evaluasi yang telah
dikemukakan beberapa para ahli diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa
evaluasi merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang untuk
melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program. Keberhasilan program itu
sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut.
Karenanya, dalam keberhasilan ada dua konsep yang terdapat didalamnya yaitu
efektifitas dan efisiensi. Efektifitas merupakan perbandingan antara output dan

12. inputnya sedangkan efisiensi adalah taraf pendayagunaan input untuk
menghasilkan output melalui suatu proses.
Penilaian (Evaluasi) merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan
kegiatan monitoring, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang
disediakan melalui kegiatan monitoring. Dalam merencanakan suatu kegiatan
hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat
dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk
mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan
dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang
manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran,
pemberian angka dan penilaian.
2. Evaluasi Program Pelatihan
Evaluasi program pelatihan adalah usaha pengumpulan informasi dan
penjajagan informasi untuk mengetahui dan memutuskan cara yang efektif
dalam menggunakan sumber-sumber latihan yang tersedia guna mencapai
tujuan pelatihan secara keseluruhan. Evaluasi pelatihan mencoba mendapatkan
informasi-informasi mengenai hasil-hasil program pelatihan, kemudian
menggunakan informasi itu dalam penilaian. Evaluasi pelatihan juga
memasukkan umpan balik dari peserta yang sangat membantu dalam
memutuskan kebijakan mana yang akan diambil untuk memperbaiki pelatihan
tersebut. Dengan demikian maka evaluasi program pelatihan harus dirancang
bersamaan dengan “perancangan pelatihan” berdasarkan pada perumusan
tujuan.
Dalam “forum evaluasi program pelatihan” M. Nasrul (2009:39)
mengemukakan tujuan evaluasi pelatihan, diantaranya adalah:
1. Menemukan bagian-bagian mana saja dari suatu pelatihan yang berhasil
mencapai tujuan, serta bagian-bagian yang tidak mencapai tujuan atau
kurang berhasil sehingga dapat dibuat langkah-langkah perbaikan yang
diperlukan.

13. 2. Memberi kesempatan kepada peserta untuk menyumbangkan pemikiran
dan saran saran serta penilaian terhadap efektifitas program pelatihan
yang dilaksanakan.
3. Mengetahui sejauh mana dampak kegiatan pelatihan terutama yang
berkaitan dengan terjadinya perilaku di kemudian hari.
4. Identifikasi kebutuhan pelatihan untuk merancang dan merencanakan
kegiatan pelatihan selanjutnya.
Selanjutnya M. Nasrul (2009:42) mengemukakan bahwa komponen-
komponen yang perlu dievaluasi dalam evaluasi pelatihan antara lain
meliputi:
Pencapaian Tujuan dan Ketepatan Tujuan
1. Isi atau Materi Pelatihan
2. Fasilitator Pelatihan
3. Metodologi Pelatihan/ Efektifitas Pelatihan
4. Penyelenggaraan Pelatihan
Suharsimi Arikunto (2004 : 23) mengemukakan bahwa evaluasi
program mempunyai ukuran keberhasilan, yang dikenal dengan istilah
kriteria. Istilah kriteria dalam penilaian dikenal dengan kata “tolak ukur” atau
”standar”. Kriteria adalah sesuatu yang digunakan sebagai patokan atau batas
minimal untuk sesuatu yang diukur. Kriteria atau tolak ukur bersifat jamak
karena menunjukan batas atas dan batas bawah, sekaligus batas-batas di
antaranya. Dengan demikian, kriteria menunjukkan gradasi atau tingkatan,
dan ditunjukan dalam bentuk kata keadaan atau predikat.
Dasar dalam pembuatan standar atau kriteria adalah sumber
pengambilan kriteria secara keseluruhan. Dengan pengertian bahwa kriteria
adalah suatu ukuran yang menjadi patokan yang harus dicapai. Suharsimi
Arikunto (2004 : 24) mengemukakan bahwa ada beberapa sumber pembuatan
kriteria, diantaranya yaitu:

14. 1. Peraturan atau ketentuan yang sudah dikeluarkan berkenaan dengan
kebijakan yang bersangkutan atau ketentuan yang berlaku umum.
2. Buku pedoman atau petunjuk pelaksanaan (juklak).
3. Konsep atau teori-teori yang terdapat dalam buku-buku ilmiah.
4. Hasil penelitian yang sudah dipublikasikan atau diseminarkan.
5. Pertimbangan orang yang memiliki kelebihan dalam bidang yang
sedang dievaluasi (expert judgment).
6. Hasil kesepakatan kelompok/ tim atau beberapa orang yang
mempunyai wawasan tentang program yang dievaluasi.
7. Pemikiran sendiri (akal atau nalar sendiri).
Oemar Hamalik (2007:127) mengemukakan bahwa kriteria penilaian/
evaluasi program pelatihan meliputi:
1. Kriteria penilaian masukan, kriteria ini bertalian dengan perencanaan
program. Perangkat kriteria yang dapat digunakan adalah:
a) Tujuan perilaku yang dirumuskan secara operasional, rinci,
mengacu pada perubahan tingkah laku yang mencakup aspek-
aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap, berdasarkan atas data
masyarakat, posisi perkembangan peserta, disiplin ilmu
manajemen, tujuan itu layak untuk dicapai, berdaya guna bagi
fungsi-fungsi pendidikan dan pelatihan, serta memperhatikan segi
prioritas dan keseimbangan.
b) Seleksi peserta, merupakan syarat untuk mempersiapkan tenaga
lulusan, dilaksanakan oleh lembaga Diklat, sesuai dengan
kemampuan kelembagaan, dilaksanakan oleh tenaga kepelatihan
yang berpengalaman, berguna untuk rekrutmen, mencakup
berbagai aspek seperti: kemampuan akademik, tingkat kecerdasan,
kematangan, kesehatan, social, keterampilan berkomunikasi, dan
minat serta motivasi belajar, dan lain sebagainya.
c) Isi program pelatihan, sesua dengan perkembangan IPTEK,
memberi kemudahan untuk menguasai unsur-unsur dalam peta
pengetahuan, peta keterampilan, dan peta sikap serta moral,

15. bermakna bagi peserta untuk melaksanakan pekerjaan,
perkembangan pribadi yang seimbang, dan untuk kehidupan
sehari-hari. Isi/ bahan pelajaran mencakup pendidikan umum
(kelompok dasar), pengajaran pokok/ kejuruan (kelompok inti),
dan pengajaran penunjang (pelengkap).
d) Pemilihan dan penggunaan metode dan media, harus konsisten
dengan tujuan yang hendak dicapai, bahan pelajaran, kemampuan
pelatih, dan kondisi lingkungan.
e) Pembinaan, dilaksanakan terus-menerus dalam jangka panjang,
membantu peserta untuk memahami dirinya, bersifat luwes,
menggunakan berbagai instrument pengumpulan data, dan teknik
langsung atau tidak langsung dengan prosedur individual dan
kelompok.
f) Organisasi program pelatihan, meupakan program pelatihan
professional, disusun seimbang yang memadukan teori dan
praktek, berdasarkan disiplin ilmu, berurutan, berdasarkan
sistematika tertentu.
2. Kriteria penilaian proses,
a. Kriteria internal
 Koherensi, adalah keterkaitan antara unsur-unsur dalam suatu
program pelatihan.
 Sumber manusia, adalah kesesuaian antara kemampuan tenaga
pelaksanaan dalam suatu program pelatihan.
 Persepsi pemakaian program, adalah reaksi dari pihak pemakai
terhadap suatu program pelatihan yang telah dilaksanakan.
 Persepsi penyediaan program, adalah sikap dan penilaian
penyedia program terhadap semua aspek program pelatihan
dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan.

16.  Efisiensi penggunaan biaya, adalah perbandingan antara biaya
yang telah dianggarkan dan dikeluarkan bagi produk yang
diharapkan dengan tercapainya hasil yang nyata setelah suatu
program pelatihan dilaksanakan
 Kemampuan, adalah kemampuan suatu program pelatihan untuk
menghasilkan produk yang telah dirancang sebelumnya dengan
makna tertentu.
 Dampak (impact), adalah efek lebih yang dicapai oleh suatu
program dibandingkan dengan tanpa pelaksanaan program
tersebut atau dibandingkan dengan program-program lainnya.
b. Kriteria eksternal
 Pengaruh kebijaksanaan, suatu program dikembangkan
berdasarkan arahan kebijaksanaan tertentu.
 Analisis keuntungan, berdasarkan biaya yang dikeluarkan (cost
benefit analysis); seberapa besar ketercapaian hasil program
dibandingkan dengan pengeluaran biaya untuk melaksanakan
program tersebut.
 Efek pelipat ganda, yaitu efek suatu program tidak hanya terjadi
pada satu kelompok sasaran, tetapi juga dapat terjadi pada
kelompok-kelompok sasaran lainnya.
3. Kriteria penilaian produk, penilaian terhadap produk suatu program
pelatihan dilakukan berdasarkan kriteria, sebagai berikut:
a. Keinginan dan harapan, yaitu rasional tentang perlunya sumber-sumber
untuk memenuhi kebutuhan pemakai sehingga perlunya pengembangan
produk tertentu.
b. Kelayakan, adalah ukuran yang berkenaan dengan efisiensi
administrastif (pengelolaan) dan alokasi sumber-sumber (biaya).
c. Efektivitas produk, adalah ukuran yang berkenaan dengan hakikat
produk dan penilaian pengaruh produk yang digunakan.

17. d. Kedayagunaan, adalah ukuran yang berkenaan dengan kualitas produk
berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam produk dan
kemungkinan pelaksanaannya dalam bidang-bidang lainnya.
e. Instrumen Evaluasi
Istilah evaluasi, pengukuran dan tes sering diartikan sama atau saling
tertukar, namun beberapa pemakai member arti yang berbeda bagi
masing-masing istilah tersebut oleh Worthen & Sanders (Tayibnapis,
2008: 189) sebagai berikut:
 Tes ialah sejumlah pertanyaan yang diberikan untuk dijawab.
 Pengukuran, lebih luas dari tes. Pengukuran dapat dilakukan dengan
beberapa cara di samping dengan tes, antara lain dengan observasi,
skala rating, cek list yang dapat memberikan informasi dalam bentuk
kuanitatif.
 Evaluasi mencakup tes dan pengukuran, yaitu proses pengumpulan
informasi untuk membuat penilaian yang mana kemudian digunakan
sebagai bahan pertimbangan dalam membuat keputusan.
 Observasi (pengamatan), yang dilakukan untuk melengkapi
inormasi.
 Anedotal Record (AR), catatan pelatih hasil pengamatan perilaku
peserta yang dianggap penting untuk dipertimbangkan, melengkapi
hasil evaluasi dengan instrument lainnya.
 Rating Scale (RS), berbeda dengan AR yang tidak terstruktur. RS
dapat memberikan prosedur yang sistematik dalam mencatat dan
melaporkan hasil evaluasi, hasil observasi yang terstruktur, dan ada
tingkatan yang dipilih.
 Cecklist (CL) hampir sama dengan RS, perbedaannya adalah macam
pilihan yang diberikan untuk pertimbangan. Pada RS ada tingkatan
yang harus dipilih, sedangkan pada CL yang dipilih adalah “ya” atau
“tidak” karakteristik yang disebutkan dalam pilihan.

18. 3. Fungsi dan Peran Evaluasi
Proses pengambilan keputusan berjalan atau berhentinya/perubahan
sebuah atau beberapa program yang berkaitan dilakukan melalui proses
evaluasi.
Fungsi Pengawasan dalam kerangka kegiatan monitoring dan evaluasi
terutama kaitannya dengan kegiatan para pimpinan dalam tugas dan
tanggungjawabnya adalah sebagai berikut:
1. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap orang / manejer/ pejabat
yang diserahi tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.
2. Membidik para pekerja atau pejabat agar mereka melaksanakan
pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
3. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelainan dan kelemahan agar
tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
4. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar pelaksanaan
pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan yang
tidak perlu.
Adapun fungsi evaluasi program menurut Scriven (1967:225) adalah sebagai
berikut:
1. Fungsi Formatif yaitu evaluasi dipakai untuk perbaikan dan
pengembangan kegiatan yang sedang berjalan (program, orang, produk,
dsb).
2. Fungsi sumatif yaitu evaluasi dipakai untuk pertanggungjawaban,
keterangan, seleksi atau lanjutan. Jadi evaluasi hendaknya membantu
pengembangan, implementasi, kebutuhan suatu program, perbaikan
program, pertanggungjawaban, seleksi, motivasi, menambah
pengetahuan dan dukungan dari mereka yang terlibat.
3. Fungsi diagnostik yaitu untuk mendiagnostik sebuah program
Stuffebeam menyatakan ada dua fungsi evaluasi program, yaitu:

19. 1. Proactive Evaluation yaitu evaluasi program yang dilakukan untuk
melayani pemegang keputusan
2. Retroactive Evaluation yaitu evaluasi program yang dilakukan untuk
keperluan pertanggung jawaban.
Berdasarkan pendapat ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
evaluasi pelatihan memiliki fungsi sebagai pengendali proses dan hasil
program pelatihan sehingga akan dapat dijamin suatu program pelatihan yang
sistematis, efektif dan efisien.

20. BAB III
PENUTUP
A. Simpulan
1. Lembaga Diklat Pemerintah adalah satuan organisasi pada Departemen
Lembaga Pemerintah Nondepartemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi,
Tinggi Negara dan Perangkat Pemerintah Daerah yang bertugas melakukan
pengelolaan Diklat.
2. Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan
pendidikan dan pelatihan di bidang pemerintahan dalam negeri,
menyelenggarakan fungsi:
 Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pendidikan dan
pelatihan di bidang pemerintahan dalam negeri.
 Pengkoordinasian dan fasilitasi satuan kerja penyelenggara pendidikan
dan pelatihan di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah
daerah
 Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pemerintahan dalam
negeri.
 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan
pelatihan di bidang pemerintahan dalam negeri.
 Pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional di bidang
pemerintahan dalam negeri.
 Pelaksanaan administrasi badan pendidikan dan pelatihan.
3. Monitoring mempunya empat fungsi, yaitu:
 Ketaatan (compliance). Monitoring menentukan apakah tindakan
administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan
prosedur yang telah ditetapkan.

21.  Pemeriksaan (auditing). Monitoring menetapkan apakah sumber dan
layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai
mereka.
 Laporan (accounting). Monitoring menghasilkan informasi yang
membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat
sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu
tertentu.
 Penjelasan (explanation). Monitoring menghasilkan informasi yang
membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa
antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.
4. Fungsi utama monitoring terkait dengan perihal: mengukur hasil yang
sudah dicapai dalam melaksanakan program dengan alat ukur rencana
yang sudah dibuat dan disepakati, menganalisa semua hasil pemantauan
(monitoring) untuk dijadikan bahan dalam mempertimbangkan keputusan
lanjutan.
5. Evaluasi pelatihan memiliki fungsi sebagai pengendali proses dan hasil
program pelatihan sehingga akan dapat dijamin suatu program pelatihan
yang sistematis, efektif dan efisien.

22. DAFTAR PUSTAKA
http://pusdiklat.bnpb.go.id/home/?page_id=269″http://pusdiklat.bnpb.go.id/home/
?page_id=269 (di akses tanggal 10 Oktober 2017)
Arikunto, Suharsimi. (2009). Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi
Aksara.
Arikunto, Suharsimi dan Safruddin, Cepi. (2004). Evaluasi Program Pendidikan
Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan.
Jakarta: Bumi Aksara.
Worthen, O. & James, R. Sanders. (1987). Educational Evaluation: Alternative
Approaches and Guidelines. New York: Longman Inc.
Tayibnapis, Farida Yusuf. (2008). Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi
Untuk Program Pendidikan dan Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.