Surat edaran Direktur Jenderal Pajak menjelaskan petunjuk lebih lanjut tentang besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 untuk wajib pajak yang tidak lagi memenuhi kriteria sesuai PP 23/2018. Untuk wajib pajak tertentu dan orang pribadi pengusaha, besarnya angsuran sesuai PMK-215, sedangkan untuk wajib pajak lain besarnya angsuran tahun pertama adalah nihil.

1. SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE-25/PJ/2019
TENTANG
PETUNJUK LEBIH LANJUT PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
215/PMK.03/2018 TENTANG PENGHITUNGAN ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN
PAJAK BERJALAN YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK BARU, BANK, BADAN USAHA
MILIK NEGARA, BADAN USAHA MILIK DAERAH, WAJIB PAJAK MASUK BURSA, WAJIB PAJAK LAINNYA
YANG BERDASARKAN KETENTUAN DIHARUSKAN MEMBUAT LAPORAN KEUANGAN BERKALA DAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU
BAGIAN E NOMOR 3B
BesarnyaAngsuranPPhPasal 25bagi WajibPajakyangtidaklagi memenuhi kriteriasebagaiWajib
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 termasuk yang
memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan umum adalah sebagai berikut:
a. bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf b UU PPh dan Wajib
Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, besarnya angsuran pajak adalah sesuai dengan
besarnyaangsuranpajakbagi WajibPajaktersebutsebagaimanatelahdiaturdalamPMK-215;
b. bagi WajibPajakselainWajibPajaksebagaimanadimaksuddalamhuruf a,besarnyaangsuran
pajak untuk tahun pertama adalah nihil.