Hai woro2, sekarang lapor pajak bisa online lho. Kita ga perlu repot2 antri karena sudah ada fasilitas e-filing dari kantor pajak. Untuk melapor pajak menggunakan fasilitas tersebut, wajib pajak harus registrasi offline di kantor pajak terdekat dengan menggunakan form permohonan e-fin. Ayo buruan daftar :)
Panduan ini disusun untuk memudahkan Wajib Pajak Orang Probadi Karyawan dalam pengisian dan pelaporan SPT Tahunan secara elektronik melalui laman djponline.pajak.go.id
Panduan ini disusun oleh beberapa Pegawai Magang Alumni STAN lulusan 2015. Semoga dapat bermanfaat dan mohon koreksi apabila terdapat kesalahan dalam penulisan atau pun penunjukan. Terima Kasih.
Salam Satu Jiwa DJP BISA!
Noor Farikhah Ramadhani
Firda Fitri Annisa
:::KEP :49/2016 :::Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa FDenda A...Roko Subagya
Kep 49 2016 :::Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa FDenda Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh OP Elektronik
Kep 49 2016 :::Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa FDenda Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh OP Elektronik
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT TahunanRoko Subagya
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
Hai woro2, sekarang lapor pajak bisa online lho. Kita ga perlu repot2 antri karena sudah ada fasilitas e-filing dari kantor pajak. Untuk melapor pajak menggunakan fasilitas tersebut, wajib pajak harus registrasi offline di kantor pajak terdekat dengan menggunakan form permohonan e-fin. Ayo buruan daftar :)
Panduan ini disusun untuk memudahkan Wajib Pajak Orang Probadi Karyawan dalam pengisian dan pelaporan SPT Tahunan secara elektronik melalui laman djponline.pajak.go.id
Panduan ini disusun oleh beberapa Pegawai Magang Alumni STAN lulusan 2015. Semoga dapat bermanfaat dan mohon koreksi apabila terdapat kesalahan dalam penulisan atau pun penunjukan. Terima Kasih.
Salam Satu Jiwa DJP BISA!
Noor Farikhah Ramadhani
Firda Fitri Annisa
:::KEP :49/2016 :::Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa FDenda A...Roko Subagya
Kep 49 2016 :::Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa FDenda Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh OP Elektronik
Kep 49 2016 :::Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa FDenda Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh OP Elektronik
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT TahunanRoko Subagya
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online Roko Subagya
PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online
PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online
PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PELAPORAN USAHA DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, SERTA PERUBAHAN DATA DAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...Roko Subagya
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORMULIRNYA
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORMULIRNYA
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORMULIRNYA
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
Peng14 pj092020 0
1. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN
MASYARAKAT
JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA 12190 TELEPON (021) 5250208; FAKSIMILE (021) 5736088; SITUS
www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 EMAIL pengaduan@pajak.go.id;
informasi@pajak.go.id
PENGUMUMAN
NOMOR PENG-14/PJ.09/2020
TENTANG
PENGUMUMAN PENETAPAN DAN PENGAKTIFAN KEMBALI WAJIB PAJAK NON-EFEKTIF
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak,
Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, mulai tanggal 21 Desember 2020,
Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif dan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif dapat
dilakukan melalui Kring Pajak dengan menghubungi nomor telepon 1500200 atau melalui saluran
live chat Kring Pajak pada situs web www.pajak.go.id.
A. Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif
1. Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif melalui Kring Pajak ini dapat dilakukan untuk Wajib
Pajak yang memenuhi kriteria:
a. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang
secara nyata tidak lagi melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
b. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
dan penghasilannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP); dan
c. Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada nomor dua yang memiliki Nomor
Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk digunakan sebagai syarat administratif antara lain
untuk memperoleh pekerjaan atau membuka rekening keuangan.
2. Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri untuk Wajib Pajak
Orang Pribadi, dengan validasi data berupa:
a. NPWP;
b. Nama;
c. Nomor Induk Kependudukan;
d. Alamat tempat tinggal;
e. Alamat email yang terdaftar pada sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP);
f. Nomor telepon atau nomor telepon seluler yang terdaftar pada sistem informasi DJP; dan
g. Tahun Pajak, Status, dan Nominal SPT Tahunan Orang Pribadi Terakhir yang dilaporkan.
B. Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif
Untuk Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif melalui Kring Pajak dapat dilakukan jika
Wajib Pajak tidak lagi memenuhi kriteria Wajib Pajak Non-Efektif secara umum.
1. Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif dilakukan oleh:
a. Wajib Pajak sendiri untuk Wajib Pajak Orang Pribadi; dan
b. Wakil Wajib Pajak untuk Wajib Pajak berbentuk Badan, Warisan yang Belum Terbagi,
atau Instansi Pemerintah.
2. 2. Informasi yang perlu dipersiapkan untuk validasi data:
a. Orang Pribadi:
1) NPWP;
2) Nama;
3) Nomor Induk Kependudukan;
4) Alamat tempat tinggal;
5) Alamat email yang terdaftar pada sistem informasi DJP; dan
6) Nomor telepon atau nomor telepon seluler yang terdaftar pada sistem informasi DJP.
b. Badan:
1) NPWP;
2) Nama;
3) Alamat email yang terdaftar pada sistem informasi DJP;
4) Nomor telepon atau nomor telepon seluler yang terdaftar pada sistem informasi DJP;
5) EFIN (Electronic Filing Identification Number) dari salah satu pengurus yang namanya
tercantum dalam SPT Tahunan PPh yang telah jatuh tempo; dan
6) Nomor telepon seluler yang mengajukan.
c. Warisan belum terbagi:
1) NPWP;
2) Nama;
3) Alamat email yang terdaftar pada sistem informasi DJP; dan
4) Nomor telepon atau nomor telepon seluler yang terdaftar pada sistem informasi DJP.
d. Instansi Pemerintah:
1) NPWP;
2) Nama;
3) Alamat email yang terdaftar pada sistem informasi DJP; dan
4) Nomor telepon atau nomor telepon seluler yang terdaftar pada sistem informasi DJP.
Layanan ini tersedia pada hari dan jam kerja (Senin s.d. Jumat, pukul 08.00--16.00 WIB).
Demikian kami sampaikan agar masyarakat mengetahui dan dapat memanfaatkan layanan
tersebut.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2020
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan
Hubungan Masyarakat
Ditandatangani secara elektronik
Hestu Yoga Saksama