SlideShare a Scribd company logo
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN
MASYARAKAT
JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA 12190 TELEPON (021) 5250208; FAKSIMILE (021) 5736088; SITUS
www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 EMAIL pengaduan@pajak.go.id;
informasi@pajak.go.id
PENGUMUMAN
NOMOR PENG-14/PJ.09/2020
TENTANG
PENGUMUMAN PENETAPAN DAN PENGAKTIFAN KEMBALI WAJIB PAJAK NON-EFEKTIF
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak,
Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, mulai tanggal 21 Desember 2020,
Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif dan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif dapat
dilakukan melalui Kring Pajak dengan menghubungi nomor telepon 1500200 atau melalui saluran
live chat Kring Pajak pada situs web www.pajak.go.id.
A. Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif
1. Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif melalui Kring Pajak ini dapat dilakukan untuk Wajib
Pajak yang memenuhi kriteria:
a. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang
secara nyata tidak lagi melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
b. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
dan penghasilannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP); dan
c. Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada nomor dua yang memiliki Nomor
Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk digunakan sebagai syarat administratif antara lain
untuk memperoleh pekerjaan atau membuka rekening keuangan.
2. Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri untuk Wajib Pajak
Orang Pribadi, dengan validasi data berupa:
a. NPWP;
b. Nama;
c. Nomor Induk Kependudukan;
d. Alamat tempat tinggal;
e. Alamat email yang terdaftar pada sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP);
f. Nomor telepon atau nomor telepon seluler yang terdaftar pada sistem informasi DJP; dan
g. Tahun Pajak, Status, dan Nominal SPT Tahunan Orang Pribadi Terakhir yang dilaporkan.
B. Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif
Untuk Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif melalui Kring Pajak dapat dilakukan jika
Wajib Pajak tidak lagi memenuhi kriteria Wajib Pajak Non-Efektif secara umum.
1. Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif dilakukan oleh:
a. Wajib Pajak sendiri untuk Wajib Pajak Orang Pribadi; dan
b. Wakil Wajib Pajak untuk Wajib Pajak berbentuk Badan, Warisan yang Belum Terbagi,
atau Instansi Pemerintah.
2. Informasi yang perlu dipersiapkan untuk validasi data:
a. Orang Pribadi:
1) NPWP;
2) Nama;
3) Nomor Induk Kependudukan;
4) Alamat tempat tinggal;
5) Alamat email yang terdaftar pada sistem informasi DJP; dan
6) Nomor telepon atau nomor telepon seluler yang terdaftar pada sistem informasi DJP.
b. Badan:
1) NPWP;
2) Nama;
3) Alamat email yang terdaftar pada sistem informasi DJP;
4) Nomor telepon atau nomor telepon seluler yang terdaftar pada sistem informasi DJP;
5) EFIN (Electronic Filing Identification Number) dari salah satu pengurus yang namanya
tercantum dalam SPT Tahunan PPh yang telah jatuh tempo; dan
6) Nomor telepon seluler yang mengajukan.
c. Warisan belum terbagi:
1) NPWP;
2) Nama;
3) Alamat email yang terdaftar pada sistem informasi DJP; dan
4) Nomor telepon atau nomor telepon seluler yang terdaftar pada sistem informasi DJP.
d. Instansi Pemerintah:
1) NPWP;
2) Nama;
3) Alamat email yang terdaftar pada sistem informasi DJP; dan
4) Nomor telepon atau nomor telepon seluler yang terdaftar pada sistem informasi DJP.
Layanan ini tersedia pada hari dan jam kerja (Senin s.d. Jumat, pukul 08.00--16.00 WIB).
Demikian kami sampaikan agar masyarakat mengetahui dan dapat memanfaatkan layanan
tersebut.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2020
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan
Hubungan Masyarakat
Ditandatangani secara elektronik
Hestu Yoga Saksama
Peng14 pj092020 0

More Related Content

What's hot

Bimtek keuangan
Bimtek keuanganBimtek keuangan
Bimtek keuangan
Info Jadwal Bimtek
 
Form permohonan e fin
Form permohonan e finForm permohonan e fin
Form permohonan e fin
Putri Marlina
 
TOT Efaktur
TOT EfakturTOT Efaktur
TOT Efaktur
karomah95
 
Panduan e-filing (SPT Tahunan Elektronik)
Panduan e-filing (SPT Tahunan Elektronik)Panduan e-filing (SPT Tahunan Elektronik)
Panduan e-filing (SPT Tahunan Elektronik)
Firda Fitri Annisa
 
User Manual e-Faktur
User Manual e-FakturUser Manual e-Faktur
User Manual e-FakturUdudHollicz
 
AKT_PAJAK, TANTO CHANDRA, SURYANIH, STIAMI
AKT_PAJAK, TANTO CHANDRA, SURYANIH, STIAMIAKT_PAJAK, TANTO CHANDRA, SURYANIH, STIAMI
AKT_PAJAK, TANTO CHANDRA, SURYANIH, STIAMI
TANTO CHANDRA
 
Panduan Pelayanan DJP tanpa tatap muka (covid 19)
Panduan Pelayanan DJP tanpa tatap muka (covid 19)Panduan Pelayanan DJP tanpa tatap muka (covid 19)
Panduan Pelayanan DJP tanpa tatap muka (covid 19)
Wibowo Kusuma
 
Pengaturan penomoran pajak
Pengaturan penomoran pajakPengaturan penomoran pajak
Pengaturan penomoran pajak
AndikPurnomo4
 
Prosedur Pengurangan atau pembatalan
Prosedur Pengurangan atau pembatalanProsedur Pengurangan atau pembatalan
Prosedur Pengurangan atau pembatalan
Wendri Sukmarani
 
P ph 23-final-klikpajak
P ph 23-final-klikpajakP ph 23-final-klikpajak
P ph 23-final-klikpajak
swanggie
 
Satpol pp
Satpol ppSatpol pp
Satpol pp
pandianganedu
 
Sttu julu
Sttu juluSttu julu
Sttu julu
pandianganedu
 
Inspektorat
InspektoratInspektorat
Inspektorat
pandirambo900
 
PER: 12/PJ/2016 :: Tata Cara Pengadministrasian Laporan Gateway Dalam Rangka ...
PER: 12/PJ/2016 :: Tata Cara Pengadministrasian Laporan Gateway Dalam Rangka ...PER: 12/PJ/2016 :: Tata Cara Pengadministrasian Laporan Gateway Dalam Rangka ...
PER: 12/PJ/2016 :: Tata Cara Pengadministrasian Laporan Gateway Dalam Rangka ...
Roko Subagya
 
:::KEP :49/2016 :::Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa FDenda A...
:::KEP :49/2016 :::Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa FDenda A...:::KEP :49/2016 :::Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa FDenda A...
:::KEP :49/2016 :::Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa FDenda A...
Roko Subagya
 
Inspektorat
InspektoratInspektorat
Inspektorat
pandianganedu
 
21 lap arus kas 2020
21 lap arus kas 202021 lap arus kas 2020
21 lap arus kas 2020
pandirambo900
 
Siempat rube
Siempat rubeSiempat rube
Siempat rube
pandianganedu
 

What's hot (20)

Bimtek keuangan
Bimtek keuanganBimtek keuangan
Bimtek keuangan
 
Form permohonan e fin
Form permohonan e finForm permohonan e fin
Form permohonan e fin
 
TOT Efaktur
TOT EfakturTOT Efaktur
TOT Efaktur
 
Panduan e-filing (SPT Tahunan Elektronik)
Panduan e-filing (SPT Tahunan Elektronik)Panduan e-filing (SPT Tahunan Elektronik)
Panduan e-filing (SPT Tahunan Elektronik)
 
User Manual e-Faktur
User Manual e-FakturUser Manual e-Faktur
User Manual e-Faktur
 
AKT_PAJAK, TANTO CHANDRA, SURYANIH, STIAMI
AKT_PAJAK, TANTO CHANDRA, SURYANIH, STIAMIAKT_PAJAK, TANTO CHANDRA, SURYANIH, STIAMI
AKT_PAJAK, TANTO CHANDRA, SURYANIH, STIAMI
 
Panduan Pelayanan DJP tanpa tatap muka (covid 19)
Panduan Pelayanan DJP tanpa tatap muka (covid 19)Panduan Pelayanan DJP tanpa tatap muka (covid 19)
Panduan Pelayanan DJP tanpa tatap muka (covid 19)
 
Be2013 submit 640127015687
Be2013 submit 640127015687Be2013 submit 640127015687
Be2013 submit 640127015687
 
Pengaturan penomoran pajak
Pengaturan penomoran pajakPengaturan penomoran pajak
Pengaturan penomoran pajak
 
Prosedur Pengurangan atau pembatalan
Prosedur Pengurangan atau pembatalanProsedur Pengurangan atau pembatalan
Prosedur Pengurangan atau pembatalan
 
P ph 23-final-klikpajak
P ph 23-final-klikpajakP ph 23-final-klikpajak
P ph 23-final-klikpajak
 
Spt masa p ph 22_2009
Spt masa p ph 22_2009Spt masa p ph 22_2009
Spt masa p ph 22_2009
 
Satpol pp
Satpol ppSatpol pp
Satpol pp
 
Sttu julu
Sttu juluSttu julu
Sttu julu
 
Inspektorat
InspektoratInspektorat
Inspektorat
 
PER: 12/PJ/2016 :: Tata Cara Pengadministrasian Laporan Gateway Dalam Rangka ...
PER: 12/PJ/2016 :: Tata Cara Pengadministrasian Laporan Gateway Dalam Rangka ...PER: 12/PJ/2016 :: Tata Cara Pengadministrasian Laporan Gateway Dalam Rangka ...
PER: 12/PJ/2016 :: Tata Cara Pengadministrasian Laporan Gateway Dalam Rangka ...
 
:::KEP :49/2016 :::Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa FDenda A...
:::KEP :49/2016 :::Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa FDenda A...:::KEP :49/2016 :::Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa FDenda A...
:::KEP :49/2016 :::Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa FDenda A...
 
Inspektorat
InspektoratInspektorat
Inspektorat
 
21 lap arus kas 2020
21 lap arus kas 202021 lap arus kas 2020
21 lap arus kas 2020
 
Siempat rube
Siempat rubeSiempat rube
Siempat rube
 

Similar to Peng14 pj092020 0

PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT TahunanPER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
Roko Subagya
 
01 - Proses Bisnis Registrasi dalam implementasi coretax
01 - Proses Bisnis Registrasi dalam implementasi coretax01 - Proses Bisnis Registrasi dalam implementasi coretax
01 - Proses Bisnis Registrasi dalam implementasi coretax
richan14
 
Materi Edukasi Probis Coretax Dit P2Humas & IKPI.pdf
Materi Edukasi Probis Coretax Dit P2Humas & IKPI.pdfMateri Edukasi Probis Coretax Dit P2Humas & IKPI.pdf
Materi Edukasi Probis Coretax Dit P2Humas & IKPI.pdf
ArieWidodo14
 
Laporan kerja praktek
Laporan kerja praktekLaporan kerja praktek
Laporan kerja praktek
hayatun nufus
 
PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online
 PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online  PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online
PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online
Roko Subagya
 
Bu endang
Bu endangBu endang
Bu endang
Endangmasri
 
Bu endang penerapan e-spt tahunan
Bu endang penerapan e-spt tahunanBu endang penerapan e-spt tahunan
Bu endang penerapan e-spt tahunan
Endangmasri
 
PMK Nomor 48 Tahun 2020 (Kementerian Keuangan)
PMK Nomor 48 Tahun 2020 (Kementerian Keuangan)PMK Nomor 48 Tahun 2020 (Kementerian Keuangan)
PMK Nomor 48 Tahun 2020 (Kementerian Keuangan)
AhmadFikriNoor
 
Pajak Royalti.pdf
Pajak Royalti.pdfPajak Royalti.pdf
Pajak Royalti.pdf
AkhmadAndrian3
 
Portal_Penerimaaan_Negara_Billing_Perbendaharaan (1).pptx
Portal_Penerimaaan_Negara_Billing_Perbendaharaan (1).pptxPortal_Penerimaaan_Negara_Billing_Perbendaharaan (1).pptx
Portal_Penerimaaan_Negara_Billing_Perbendaharaan (1).pptx
PDMSBaubau
 
Buku kup edit 04112013 upload
Buku kup edit 04112013 uploadBuku kup edit 04112013 upload
Buku kup edit 04112013 upload
alverawaty
 
Perpajakan-Pertemuan-2.ppt
Perpajakan-Pertemuan-2.pptPerpajakan-Pertemuan-2.ppt
Perpajakan-Pertemuan-2.ppt
MuhammadRanim
 
perpajakan dalam hal taxation in managem
perpajakan dalam hal taxation in managemperpajakan dalam hal taxation in managem
perpajakan dalam hal taxation in managem
rr598phqsn
 
Per 20/PJ/2013
Per 20/PJ/2013Per 20/PJ/2013
Per 20/PJ/2013
Pradhana Radya
 
Per 08 thn 2017 ttg skd bagi subjek pajak dn indonesia untuk tax treaty -
Per 08 thn 2017 ttg skd bagi subjek pajak dn indonesia untuk tax treaty  -Per 08 thn 2017 ttg skd bagi subjek pajak dn indonesia untuk tax treaty  -
Per 08 thn 2017 ttg skd bagi subjek pajak dn indonesia untuk tax treaty -
superandrosa
 
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...
Roko Subagya
 
PPT Perpajakan I [TM2].pdf
PPT Perpajakan I [TM2].pdfPPT Perpajakan I [TM2].pdf
PPT Perpajakan I [TM2].pdf
NurFaridSyahbana
 
Kasus Indosat Tbk (Kelompok 2) - Maksi Trisakti
Kasus Indosat Tbk (Kelompok 2) - Maksi TrisaktiKasus Indosat Tbk (Kelompok 2) - Maksi Trisakti
Kasus Indosat Tbk (Kelompok 2) - Maksi Trisakti
Dinny Gamalasari
 
Bimtek Relawan Pajak.pptx
Bimtek Relawan Pajak.pptxBimtek Relawan Pajak.pptx
Bimtek Relawan Pajak.pptx
BangGanteng4
 

Similar to Peng14 pj092020 0 (20)

PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT TahunanPER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
 
01 - Proses Bisnis Registrasi dalam implementasi coretax
01 - Proses Bisnis Registrasi dalam implementasi coretax01 - Proses Bisnis Registrasi dalam implementasi coretax
01 - Proses Bisnis Registrasi dalam implementasi coretax
 
Materi Edukasi Probis Coretax Dit P2Humas & IKPI.pdf
Materi Edukasi Probis Coretax Dit P2Humas & IKPI.pdfMateri Edukasi Probis Coretax Dit P2Humas & IKPI.pdf
Materi Edukasi Probis Coretax Dit P2Humas & IKPI.pdf
 
Laporan kerja praktek
Laporan kerja praktekLaporan kerja praktek
Laporan kerja praktek
 
PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online
 PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online  PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online
PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online
 
Bu endang
Bu endangBu endang
Bu endang
 
Bu endang penerapan e-spt tahunan
Bu endang penerapan e-spt tahunanBu endang penerapan e-spt tahunan
Bu endang penerapan e-spt tahunan
 
PMK Nomor 48 Tahun 2020 (Kementerian Keuangan)
PMK Nomor 48 Tahun 2020 (Kementerian Keuangan)PMK Nomor 48 Tahun 2020 (Kementerian Keuangan)
PMK Nomor 48 Tahun 2020 (Kementerian Keuangan)
 
Npwp retno
Npwp retnoNpwp retno
Npwp retno
 
Pajak Royalti.pdf
Pajak Royalti.pdfPajak Royalti.pdf
Pajak Royalti.pdf
 
Portal_Penerimaaan_Negara_Billing_Perbendaharaan (1).pptx
Portal_Penerimaaan_Negara_Billing_Perbendaharaan (1).pptxPortal_Penerimaaan_Negara_Billing_Perbendaharaan (1).pptx
Portal_Penerimaaan_Negara_Billing_Perbendaharaan (1).pptx
 
Buku kup edit 04112013 upload
Buku kup edit 04112013 uploadBuku kup edit 04112013 upload
Buku kup edit 04112013 upload
 
Perpajakan-Pertemuan-2.ppt
Perpajakan-Pertemuan-2.pptPerpajakan-Pertemuan-2.ppt
Perpajakan-Pertemuan-2.ppt
 
perpajakan dalam hal taxation in managem
perpajakan dalam hal taxation in managemperpajakan dalam hal taxation in managem
perpajakan dalam hal taxation in managem
 
Per 20/PJ/2013
Per 20/PJ/2013Per 20/PJ/2013
Per 20/PJ/2013
 
Per 08 thn 2017 ttg skd bagi subjek pajak dn indonesia untuk tax treaty -
Per 08 thn 2017 ttg skd bagi subjek pajak dn indonesia untuk tax treaty  -Per 08 thn 2017 ttg skd bagi subjek pajak dn indonesia untuk tax treaty  -
Per 08 thn 2017 ttg skd bagi subjek pajak dn indonesia untuk tax treaty -
 
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...
 
PPT Perpajakan I [TM2].pdf
PPT Perpajakan I [TM2].pdfPPT Perpajakan I [TM2].pdf
PPT Perpajakan I [TM2].pdf
 
Kasus Indosat Tbk (Kelompok 2) - Maksi Trisakti
Kasus Indosat Tbk (Kelompok 2) - Maksi TrisaktiKasus Indosat Tbk (Kelompok 2) - Maksi Trisakti
Kasus Indosat Tbk (Kelompok 2) - Maksi Trisakti
 
Bimtek Relawan Pajak.pptx
Bimtek Relawan Pajak.pptxBimtek Relawan Pajak.pptx
Bimtek Relawan Pajak.pptx
 

Recently uploaded

460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
JefryColter
 
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUPDJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
adjhe17ks1
 
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
hoiriyono
 
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptxPendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
LidyaManuelia1
 
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.pptCost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
meincha1152
 
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.pptPpt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
mariapasaribu13
 
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniahreksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
AhmadVikriKhoirulAna
 
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptxPPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
f4hmizakaria123
 
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
EnforceA Real Solution
 
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.pptKonsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
AchmadHasanHafidzi
 
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptxMETODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Anisa Rizki Rahmawati
 
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
IndahMeilani2
 
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptxModul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
MarkusPiyusmanZebua
 
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplinEKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
anthoniusaldolemauk
 
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptxSesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
bidakara2016
 
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdfPengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
fadilahsaleh427
 
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptxMETODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 

Recently uploaded (18)

460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
 
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUPDJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
 
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
 
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptxPendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
 
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.pptCost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
 
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.pptPpt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
 
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniahreksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
 
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptxPPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
 
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
 
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.pptKonsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
 
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptxMETODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
 
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
 
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
 
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptxModul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
 
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplinEKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
 
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptxSesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
 
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdfPengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
 
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptxMETODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
 

Peng14 pj092020 0

  • 1. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA 12190 TELEPON (021) 5250208; FAKSIMILE (021) 5736088; SITUS www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id PENGUMUMAN NOMOR PENG-14/PJ.09/2020 TENTANG PENGUMUMAN PENETAPAN DAN PENGAKTIFAN KEMBALI WAJIB PAJAK NON-EFEKTIF Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, mulai tanggal 21 Desember 2020, Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif dan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif dapat dilakukan melalui Kring Pajak dengan menghubungi nomor telepon 1500200 atau melalui saluran live chat Kring Pajak pada situs web www.pajak.go.id. A. Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif 1. Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif melalui Kring Pajak ini dapat dilakukan untuk Wajib Pajak yang memenuhi kriteria: a. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang secara nyata tidak lagi melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas; b. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP); dan c. Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada nomor dua yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk digunakan sebagai syarat administratif antara lain untuk memperoleh pekerjaan atau membuka rekening keuangan. 2. Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan validasi data berupa: a. NPWP; b. Nama; c. Nomor Induk Kependudukan; d. Alamat tempat tinggal; e. Alamat email yang terdaftar pada sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP); f. Nomor telepon atau nomor telepon seluler yang terdaftar pada sistem informasi DJP; dan g. Tahun Pajak, Status, dan Nominal SPT Tahunan Orang Pribadi Terakhir yang dilaporkan. B. Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif Untuk Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif melalui Kring Pajak dapat dilakukan jika Wajib Pajak tidak lagi memenuhi kriteria Wajib Pajak Non-Efektif secara umum. 1. Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif dilakukan oleh: a. Wajib Pajak sendiri untuk Wajib Pajak Orang Pribadi; dan b. Wakil Wajib Pajak untuk Wajib Pajak berbentuk Badan, Warisan yang Belum Terbagi, atau Instansi Pemerintah.
  • 2. 2. Informasi yang perlu dipersiapkan untuk validasi data: a. Orang Pribadi: 1) NPWP; 2) Nama; 3) Nomor Induk Kependudukan; 4) Alamat tempat tinggal; 5) Alamat email yang terdaftar pada sistem informasi DJP; dan 6) Nomor telepon atau nomor telepon seluler yang terdaftar pada sistem informasi DJP. b. Badan: 1) NPWP; 2) Nama; 3) Alamat email yang terdaftar pada sistem informasi DJP; 4) Nomor telepon atau nomor telepon seluler yang terdaftar pada sistem informasi DJP; 5) EFIN (Electronic Filing Identification Number) dari salah satu pengurus yang namanya tercantum dalam SPT Tahunan PPh yang telah jatuh tempo; dan 6) Nomor telepon seluler yang mengajukan. c. Warisan belum terbagi: 1) NPWP; 2) Nama; 3) Alamat email yang terdaftar pada sistem informasi DJP; dan 4) Nomor telepon atau nomor telepon seluler yang terdaftar pada sistem informasi DJP. d. Instansi Pemerintah: 1) NPWP; 2) Nama; 3) Alamat email yang terdaftar pada sistem informasi DJP; dan 4) Nomor telepon atau nomor telepon seluler yang terdaftar pada sistem informasi DJP. Layanan ini tersedia pada hari dan jam kerja (Senin s.d. Jumat, pukul 08.00--16.00 WIB). Demikian kami sampaikan agar masyarakat mengetahui dan dapat memanfaatkan layanan tersebut. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2020 Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditandatangani secara elektronik Hestu Yoga Saksama