Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan ekonomi di Indonesia sejak masa kemerdekaan hingga Orde Baru. Terdapat tiga periode kebijakan ekonomi yaitu periode demokrasi parlementer yang menerapkan program Benteng, periode demokrasi terpimpin dengan ekonomi terpimpin, dan periode Orde Baru dengan liberalisasi ekonomi. Setiap kebijakan memberikan dampak berbeda bagi pengusaha lokal dan asing.
1. A. DWI PRAWIRAYUDHA K440900
ERVINA NUR HIDAYATI K4409021
IRWAN PRESTIANTO K4409028
TEA LIMOSTIN K4409055
UMI ROSYIDAH K4409059
YAHYA RESTU MUKTI W K4409063
YUSINTA WINDHA SARI K4409067
2. • Semenjak merdeka, di Indonesia muncul
kelompok pengusaha swasta yang dinamakan
“pengusaha klient” (client businessmen).
• Tahun 1950-an pemerintahan Indonesia
melancarkan upaya mengubah
perekonomian colonial menjadi
perekonomian nasional dan dalam
pelaksanaannya Indonesia di hadapkan dua
masalah.
3. KEBIJAKSANAAN EKONOMI
Periode Demokrasi Parlementer, 1950-1957
– Rencana Urgensi Perekonomian (RUP), dalam
kerangka rencana itu, pemerintah menempuh
kebijakan ekonomi, dikenal sebagai Program
Benteng.
Periode Terpimpin 1959-1965
– Ekonomi Terpimpin merupakan bagian
integral dari sistem yang diciptakan oleh
Presiden Soekarno.
– Maret 1963 dicanangkan Deklarasi
Ekonomi (Dekon), Dekon memberi
bimbingan positif untuk empat bidang.
4. Periode Orde Baru
– Pemerintah Orde Baru pada tanggal 1
Januri 1967 memberlakukan Undang-
undang Penanaman Modal Asing (PMA)
dan Undang-undang Penanaman Modal
Dalam Negeri (PMDN)
– Terdapat hal ketentuan terpenting dari
Penanaman Modal Asing (PMA) dan
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. PELAKSANAAN KEBIJAKSANAAN
1. Periode Demokrasi Parlementer, 1950-1957
Program Benteng dilaksanakan dengan
menetapkan suatu kuota untuk suatu mata dagangan
tertentu, kemudian dibuka kesempatan kepada
importir untuk mengajukan penawaran dengan
sejumlah devisa tertentu Jika harga, mutu dan waktu
penyerahan dianggap layak barulah lisensi diberikan.
Pejabat menjadi sumber patronase yang
berharga, yang bisa digunakan untuk mengumpulkan
dukungan politik. Banyak yang menggabungkan
kegiatan usaha dengan keanggotaannya dalam
parlemen atau dalam kedudukan resmi lainnya.
6. 2. Periode Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
Mendepak perusahaan-perusahaan asing
terutama perusahaan Belanda dari kegiatan
ekonomi dan perdagangan kecil Cina dari
pedesaan. Dalam periode ini tercipta suatu sector
negara yang luas, yang disertai bertambahnya
peraturan dalam sector perekonomian swasta.
3. Periode Orde Baru 1967-1980
Menghapuskan etatisme yakni membatasi
ruang lingkup investasi negara dan menjadikan
perusahaan-perusahaan negara lebih sesuai
dengan hukum-hukum ekonomi yang
normal, yang berlaku bagi perusahaan-
perusahaan swasta.
7. KONSEKUENSI KEBIJAKSANAAN
1. Periode Demokrasi Sistem Parlementer, 1950-1957
Program Benteng telah memberikan manfaat kepada para
pengusaha yang punya koneksi dengan partai-partai politik
yang menguasai birokrasi sebagai patron-patron politik.
2. Periode Demokrasi Terpimpin 1959-1965
• Demokrasi terpimpin telah menimbulkan perubahan besar
yang menyulitkan kedudukan golongan pengusaha kecil.
• Kebanyakan pengusaha klien mengalami kejatuhan setelah
masa periode Demokrasi Terpimpin.
• Dampak kebijaksanaan benteng sangat dirasakan oleh
industri batik, rokok kretek,dan indusri tekstil
8. • Periode Orde Baru 1967-1980
Pemerintah Orde Baru berusaha
melindungi kepentingan dan
perusahaan asing. Sejumlah
pengusaha klien yang terkemuka
pada periode Benteng dapat
bertahan pada periode berikutnya.
para pedagang dan produsen asli
terus merosot kedudukannya.
Persoalan Pribumi-nonpribumi
menjadi aspek dari ketimpangan
yang ditimbulkan oleh strategi
ekonomi Orde Baru yang
mengakibatkan terganggunya
9. PERUBAHAN DAN KESINAMBUNGAN
1. Periode Demokrasi Sistem Parlementer, 1950-1957
Pada masa program benteng kunci keberhasilan
golongan pribumi dalam dunia bisnis terletak dalam
kekuasan mereka dibidang politik dan biokrasi yakni
kekuasaan yang mengalokasikan lisensi
2. Periode Demokrasi Terpimpin 1959-1965
Dalam periode demokrasi terpimpin, pusat-pusat
patronase politik yang lama ambruk dan munculnya
golongan militer sebagai patron-patron penting dan
didalaam dunia bisnis
10. • Periode Orde Baru 1967-1980
Periode orde Baru membawa suatu
perubahan besar-besaran dalam struktur
kekuasaan politik.
Akibat perubahan ini bagi golongan
pengusaha pribumi adalah mundurnya
beberapa pengusaha klien tertentu dan
naiknya pengusaha-pengusaha lain yang
mempunyai hubungan yang elit orde baru.