Rencana kontijensi Polda Jambi tahun 2012 memberikan gambaran langkah antisipasi dan penanggulangan bencana di Jambi pada tahun 2012. Dokumen ini menganalisis kontijensi bencana tahun 2011 dan memprakirakan bencana yang mungkin terjadi pada tahun 2012, serta menetapkan tugas pokok bagi anggota Polda Jambi dalam menangani bencana.

1. 1
(TULISAN KONSEP)
JUDUL
RENCANA KONTIJENSI POLDA JAMBI DALAM
MENGHADAPI BENCANA T.A.2012
Ditulis Sebagai Upaya Untuk Memberikan Informasi, Niatan untuk Share berbagi
pengalaman, dan Memudahkan Orang Lain yang Mengalami Kesulitan dalam
Menyusun Renkon Bencana
KOMPOL. H. DADANG DJOKO KARYANTO, AMd Mar, SH.
Jambi, Oktober 2012

2. 2
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAMBI
RENCANA KONTIJENSI “AMAN NUSA II-2012
TENTANG
MENGHADAPI KONTIJENSI BENCANA TAHUN 2012
NOMOR : R/ RENKON / /X / 2012
I. PENDAHULUAN
1. Umum
a. Secara geografis Provinsi Jambi terletak di daerah khatulistiwa
antara 0,45˚garis lintang utara 2,45˚ garis lintang Selatan dan
101.10˚ sampai 104.55˚ Bujur Timur, wilayah keseluruhan seluas
53.435,75 KM², dengan luas daratan 51.000 KM², luas lautan 425,5
KM² dan panjang pantai 185 KM. Provinsi Jambi yang terletak di
wilayah Timur Sumatra bersempadan di sebelah utara dengan
Provinsi Riau, di sebelah selatan dengan Provinsi Sumatra Selatan
dan Provinsi Bengkulu, di sebelah barat dengan Provinsi Sumatra
Barat, di sebelah timur dengan Laut Cina Selatan. Wilayah Provinsi
sangat berpotensi terjadinya gempa bumi dan bencana lainnya,
misalnya banjir pada saat musim penghujan, tanah lonsor,
kebakaran hutan pada musim kemarau yang mengakibatkan kabut
asap, dan lain sebagainya;
b. berdasarkan UU No 25 Tahun 2008 bahwa Provinsi Jambi terbagi
menjadi 9 Kabupaten dan 2 Kota, yaitu Kab Batanghari, Kab Muaro
Jambi, Kab Tanjab Timur, Kab Tanjab Barat, Kab Bungo, Kab Tebo,
Kab Sarolangun, Kab Merangin, Kab Kerinci, Kota Jambi, dan Kota
Sungai Penuh.
c. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas memelihara
keamanan dan ketertiban, penegakkan hukum serta memberikan
perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat,
termasuk di dalamnya memberikan perlindungan dan pertolongan
terhadap korban jiwa dan harta benda yang disebabkan oleh
bencana;
d. guna mengantisipasi dan melakukan tindakan penanggulangan
bencana mulai dari pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca
bencana, maka disusun suatu rencana kontijensi Aman Nusa II
Tahun 2012 sebagai pedoman personel Polda Jambi dan Jajaran
dalam menghadapi bencana yang terjadi di wilayah provinsi Jambi.
2. Dasar
a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. 3
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
c. Undang-Undang .....
c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang
kepolisian Negara Republik Indonesia.
d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan
dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta
Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam
Penanggulangan Bencana;
g. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB);
h. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana;
i. Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi
Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
j. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2009 tentang Manajamen Penanggulangan Bencana;
k. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2011 tentang Manajamen Operasi Kepolisian;
l. Perkiraan Keadaan Intelijen Keamanan Polda Jambi Tahun 2012
Nomor R/Kirintel- /X/2012 tanggal Oktober 2012.
3. Maksud dan Tujuan
a. Maksud
Untuk memberikan gambaran tentang langkah-langkah antisipasi
dan penanggulangan setiap bentuk ancaman kontijensi bencana
pada tahun 2012 di daerah hukum Polda Jambi.
b. Tujuan
Sebagai pedoman bagi anggota Polda Jambi dan Jajarannya dalam
penanganan dan penanggulangan bencana Tahun 2012.
4. Ruang Lingkup

4. 4
Ruang lingkup rencana Kontijensi ini meliputi analisa kontijensi,
tugas pokok, pelaksanaan, administrasi logistik dan anggaran, komando
dan pengendalian.
5. Tata .....
5. Tata Urut
I. PENDAHULUAN
II. ANALISA KONTIJENSI
III. TUGAS POKOK
IV. PELAKSANAAN
V. ADMINISTRASI, LOGISTIK DAN ANGGARAN
VI. KOMANDO DAN PENGENDALIAN
VII. PENUTUP
6. Pengertian
a. Kontijensi adalah keadaan dalam kehidupan atau tata kehidupan
masyarakat yang oleh suatu sebab tertentu kehidupan tersebut
sangat mungkin menjadi sumber penyebab kerawanan, krisis
sehingga perlu senantiasa diwaspadai/ diantisipasi secara dini
dengan pilihan alternatif yang diambil sesegera mungkin secara
efektif dan efisien;
b. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang
mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan
masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor
non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan
timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian
harta benda dan dampak psikologis;
c. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara berupa
gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin
topan dan tanah longsor;
d. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa
atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal
teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit;
e. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa
atau serangkaian peristiwa yang dilakukan oleh manusia yang
meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas
masyarakat dan teror;
f. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko
bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan
peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana;
g. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa
menimbulkan bencana;

5. 5
h. Rehabilitasi ......
h. Rehabilitasi adalah serangkaian perbaikan dan pemulihan semua
aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang
memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk
normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek
pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca
bencana;
i. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat
bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat
berupa kematian, luka, sakit, jiwa, terancam, hilangnya rasa aman,
mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan
masyarakat;
j. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau
dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang
pasti sebagai akibat dari dampak buruk bencana;
k. Korban adalah orang atau kelompo orang yang menderita atau
meninggal dunia akibat bencana;
l. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang
dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk
menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan
penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan
kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan, pengungsi,
penyelamatan serta pemeliharaan sarana dan prasarana;
m. Trauma Center adalah pusat penanganan trauma akibat bencana;
n. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan
sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan
terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang
berwenang;
o. Early Warning System (EWS) adalah sistem peringatan dini
terjadinya bencana alam;
p. Disaster Victim Identification (DVI) adalah prosedur identivikasi
korban bencana;
q. Puting Beliung adalah sebuah tiupan angin yang berputar
menyentuh tanah;
r. Tsunami adalah serangkaian gelombang ombak besar yang timbul
karena adanya pergeseran kerak bumi di dasar laut akibat gempa;
s. Gempa Bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di
permukaan bumi yang disebabkan oleh pergerakan kerak bumi
(lempeng bumi).

6. 6
II. ANALISA.....
II. ANALISA KONTIJENSI
7. Data Bencana Provinsi Jambi Tahun 2011
Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi, bahwa bencana yang terjadi di
Provinsi Jambi selama tahun 2011 sebanyak 80 kali, yang berakibat
meninggal 7 orang, menderita dan mengungsi 1473 orang dan rumah rusak
1098 unit, dengan rincian bencana sebagai berikut :
a. kebakaran sebanyak 58 kali, meninggal dan hilang 7 orang,
menderita dan mengungsi 614 orang, rumah rusak 493 unit, yang
terjadi di Kota Jambi, Muaro Jambi, Tanjab Barat, Tanjab Timur,
Merangin, Sarolangun, Sungai Penuh dan Kerinci;
b. banjir/ tanah longsor sebanyak 8 kali, menderita dan mengungsi
405 orang, rumah rusak 397 unit, yang terjadi di Sarolangun, Sungai
Penuh, Tanjab Barat dan Tanjab Timur;
c. angin kencang sebanyak 12 kali, menderita dan mengungsi 344
orang dan rumah rusak 272 unit, yang terjadi di Tanjab Timur,
Sungai Penuh, Muaro Jambi, Kota Jambi, Tebo, Batanghari,
Merangin dan Kerinci;
d. banjir bandang sebanyak 2 kali, menderita dan mengungsi 110
orang, dan rumah rusak 36 unit, yang terjadi di kab. Kerinci.
8. Prakiraan Bencana di Provinsi Jambi Tahun 2012
a. Berdasarkan perkiraan intelijen Polda Jambi tahun 2012, wilayah
Provinsi Jambi akan terjadi bencana yang akan mengakibatkan
perubahan situasi dan kondisi, serta pada akhirnya memicu
terjadinya kontijensi, antara lain :
1) Bencana alam :
a) wilayah yang berpotensi banjir di daerah Kota Jambi,
Kabupaten Muara Jambi, Batanghari, Bungo, Merangin,
Tebo, Kerinci dan Tanjab Barat;
b) wilayah yang berpotensi tanah longsor di daerah Kab.
Merangin, Tebo, Kerinci dan Tanjab Barat;
c) wilayah yang berpotensi gempa bumi, Gunung meletus
dan longsor yaitu di Kabupaten Kerinci;
d) wilayah yang berpotensi terjadi kebakaran hutan yaitu
di Kota Jambi, Muaro Jambi, Batanghari, Tanjab
Timur, Tanjab Barat, Bungo, Tebo, Merangin dan
Sarolangun.
2) Bencana sosial
a) konflik antar Desa dan Dusun yang sering terjadi di
daerah Kab Bungo, Tebo dan Sarolangun.

7. 7
b) konflik lahan yang sering terjadi di Kab Batang hari,
Muaro Jambi, Tanjab Barat, Tanjab Timur, Bungo,
Tebo, Merangin, Sarolangun.
b. Berdasarkan .....
b. Berdasarkan prakiraan data rawan bencana alam menurut Badan
Meteorologi Geofisika dan Klimatologi (BMGK), sebagai berikut :
1) Gempa bumi
Wilayah yang berresiko tinggi terjadi gempa bumi
yaitu kerinci, yang berresiko sedang yaitu Bungo, tebo,
merangin, sarolangun, batanghari dan Tanjab barat.
Sedangkan berresiko rendah yaitu Kota Jambi, Muaro Jambi
dan Tanjab Timur.
2) Banjir
Wilayah yang berresiko tinggi terjadi banjir yaitu Kota
Jambi, Muaro Jambi, Batanghari, Tanjab Timur dan Tanjab
Barat, yang berresiko sedang yaitu Bungo, tebo, merangin.
Sedangkan berresiko rendah yaitu Kerinci dan Sarolangun.
3) Tsunami
Seluruh wilayah Provinsi Jambi resiko terjadinya
tsunami termasuk katagori rendah.
4) Kekeringan
Wilayah yang berresiko tinggi terjadi kekeringan yaitu
Kota Jambi, Tanjab Barat dan Bungo, yang berresiko sedang
yaitu Tanjab Timur, Muaro Jambi, Batanghari, Sarolangun,
dan tebo. Sedangkan yang berresiko rendah yaitu Kerinci dan
Merangin.
5) Longsor
Wilayah yang berresiko tinggi terjadi longsor yaitu Kab
Kerinci dan Kota Sungai Penuh.
III. TUGAS POKOK
9. Tugas pokok
Polda Jambi beserta seluruh jajaran melaksanakan operasi kontijensi
”Aman Nusa II-2012 secara terpadu, profesional dan proporsional guna
mengantisipasi dan menanggulangi setiap bentuk bencana dengan
mengedepankan kegiatan preemtif, preventif yang didukung penegakan
hukum yang dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan BPBD Provinsi
Jambi dan TNI serta instansi terkait lainnya untuk memberikan bantuan
penyelamatan, perlindungan dan pelayanan kepada korban bencana.
10. Penjabaran tugas
a. melakukan koordinasi dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan
Geofisika (BMKG) guna mengetahui perkembangan situasi yang
berpotensi terjadinya bencana alam;

8. 8
b. melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah/instansi terkait
misalnya BPBD Provinsi Jambi dalam rangka memetakan daerah-
daerah yang rawan terjadinya bencana alam, bencana non alam dan
bencana sosial;
c. menanggulangi ......
c. menanggulangi segala bentuk ancaman bencana tahun 2012, yang
terjadi di seluruh wilayah Provinsi Jambi secara terpadu,
profesional dan proporsional bersama unsur Satuan Reaksi Cepat
Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah(SRC – PB BPBD), TNI dan instansi terkait lainnya;
d. bersama-sama dengan seluruh mitra Kamtibmas melakukan upaya/
tindakan polisionil dalam menanggulangi segala bentuk gangguan
Kamtibmas akibat terjadinya kontijensi bencana;
e. melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana di
daerah bencana.
IV. PELAKSANAAN
11. Strategi penanggulangan bencana
a. Pra bencana
1) melakukan sosialisasi peraturan dan perundang-undangan
yang terkait dengan bencana;
2) melakukan pemetaan daerah rawan bencana bekerja sama
dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG);
3) melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Pemda;
4) melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait
dalam rangka pemasangan Earli Warning System (EWS);
5) melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Reaksi
Cepat Penanggulangan Bencana (SRC-PB) BPBD di tingkat
daerah, menempatkan tanda bahaya, melarang melakukan
aktivitas di daerah rawan dan mengadakan latihan terpadu
antara Polri dan Instansi terkait;
6) mempersiapkan sarana, prasarana dan peralatan SAR dalam
rangka mengantisipasi terjadinya bencana di seluruh satuan
wilayah;
b. Saat tanggap darurat
1) pengerahan kekuatan ke lokasi bencana dengan berpedoman
pada standar operation didahului koordinasi dengan SRC-PB
BPBD;
2) mendukung Satwil dengan personel dan sarpras yang ada di
Polda Jambi seperti mobil patroli, truk, Tim SAR dan
perlengkapan lainnya;
3) membantu dalam pencarian, penyelamatan dan evakuasi
korban bencana;
4) membantu pelayanan kesehatan, DVI dan lain-lain;

9. 9
5) memberikan bantuan jaringan telekomunikasi dan informasi;
6) pengamanan dan pengawalan korban bencana bersama-sama
dengan pihak-pihak yang terkait;
7) pengamanan ......
7) pengamanan dan pengawalan dukungan logistik dan obat-
obatan serta bantuan lainnya bagi korban bencana;
8) pengamanan objek vital, lokasi bencana dan tempat
pengungsian;
9) pendistribusian logistik dan obat-obatan serta bantuan
lainnya ke daerah yang tidak terjangkau dan membahayakan;
10) melakukan penegakkan hukum bila terjadi penyimpangan
pendistribusian logistik maupun kejahatan lainnya;
c. Pasca bencana
1) membantu pelayanan kesehatan, pendataan korban, kegiatan
identifikasi terhadap korban meninggal dunia (Disaster
Victim Identification) dan membantu perbaikan sarpras yang
rusak;
2) melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk
melaksanakan kegiatan pemulihan kondisi kejiwaan korban
bencana melalui Trauma Centre;
3) melaksanakan penegakan hukum apabila terjadi
penyimpangan distribusi logistik/ bantuan maupun kejahatan
lainnya;
4) tindakan lain pada tanggap darurat yang masih dianggap
perlu untuk dilanjutkan.
12. Penggelaran kekuatan Polri dan Instansi terkait serta Mitra Polri
a. Kekuatan Polri
Kekuatan Polri yang dimaksud dalam rencana kontijensi ini adalah
kekuatan Polri yang tersedia di Mapolda Jambi dan satuan kewilayahan
dalam jajaran Polda Jambi yang setiap saat dapat digerakkan untuk
keperluan operasi kontijensi. Rincian kekuatan Polri sebagai berikut :
No Kesatuan
Jumlah
Kekuatan
Polri
Jumlah Pers yang dilibatkan
operasi kontijensi bencana
(2x3 dari jumlah kekuatan Polri)
1. Polda Jambi 1882 1254
2. Polresta Jambi 1096 730
3. Polres Batanghari 403 269
4. Polres Ma Jambi 448 299
5. Polres Tanjab Barat 308 205
6. Polres Tanjab Timur 319 213
7. Polres Bungo 446 297
8. Polres Tebo 358 239
9. Polres Merangin 392 261

10. 10
10. Polres Sarolangun 350 233
11. Polres Kerinci 414 276
Jumlah 6416 4276
b. Kekuatan ......
b. Kekuatan TNI
Kekuatan TNI yang dimaksud dalam rencana kontijensi ini adalah
kekuatan TNI yang tersedia di tiap-tiap kesatuan wilayah yang dapat
digerakan oleh komandan kesatuannya atas permintaan Kapolda Jambi/
Kapolresta Jambi/ Kapolres Jajaran Polda Jambi bersifat di BKO-kan
kepada kepala kesatuan kewilayahan kepolisian, maupun pasukan TNI yang
berada di bawah koordinasi Kapolda Jambi. Adapun rincian kekuatan
personel TNI tiap wilayah, akan dikoordinasikan dengan pihak TNI.
c. Kekuatan Mitra Polri
Kekuatan Mitra Polri adalah bantuan yang bersumber dari instansi
pemerintah/swasta/masyarakat sebagai Mitra Polri yang siap mendukung
Polri dalam upaya menghadapi kontijensi bencana di wilayah Polda Jambi.
Data kekuatan mitra Polri di tiap Polresta / Polres adalah sebagai berikut :
No Kesatuan Satpam Polsus Satpol PP Mitra Ktms
1. Polda Jambi - 309
2. Polresta Jambi 924 127 123 246
3. Polres Batanghari 320 52 204 136
4. Polres Ma Jambi 343 37 66 303
5. Polres Tanjab Barat 1084 77 116 187
6. Polres Tanjab Timur 183 - 71 286
7. Polres Bungo 271 6 207 67
8. Polres Tebo 248 25 104 98
9. Polres Merangin 281 44 235 169
10. Polres Sarolangun 204 4 188 172
11. Polres Kerinci 84 34 261 29
Jumlah 3.942 406 1.884 1.693
Kekuatan personel Polsus di instansi tingkat Provinsi Jambi yaitu
sebagai berikut :
No Instansi Jumlah Sudah Dik Belum Dik
1 Kemen Hukum HAM 623 554 69
2 Dinas Kehutanan 202 202 -
3 Balai KSDA 106 106 -
4 Balai Taman Nasional Berbak 33 33 -
5 Balai TN Kerinci Sebelat 105 105 -
6 Balai Taman Nasional Bukit 12 18 18 -
Jumlah 1.087 1.018 69
13. Struktur.....

11. 11
13. Struktur Organisasi BPBD dan kedudukan Satgas Polri tingkat Provinsi
14. Pengerahan Satuan
a. Satgas Preventif:
1) melakukan koordinasi dengan BPBD untuk antisipasi daerah-
daerah yang mengalami bencana untuk dikosongkan sehingga
masyarakat tidak menempati lagi;
2) mendirikan pos-pos pengamanan di daerah lokasi yang
ditinggalkan masyarakat karena mengalami bencana;
3) mengawasi distribusi pembagian logistik untuk para korban
bencana;
GUBERNUR
KA BPBD
PROVINSI
INSTANSI/LEMBAGA
PIHAK TERKAIT
SATGAS POLRI
KOMANDAN
WAKIL
SEKRETARIAT
PERWAKILAN
INSTANSI/LEMBAGA
HUMAS
KESELAMATAN DAN
KEAMANAN
BIDANG
PERENCANAAN
BIDANG
OPERASIONAL
BIDANG
LOG/ PERALATAN
BIDANG
ADM KEUANGAN
SEKSI
SEKSI
SEKSI
SEKSI
SEKSI
SEKSI
SEKSI
SEKSI

12. 12
4) melaksanakan kegiatan patroli di lokasi daerah yang
ditinggalkan oleh masyarakat karena mengungsi;
5) melaksanakan .....
5) melaksanakan penjagaan di lokasi obyek vital yang rekena
dampak dari bencana alam untuk menghindari terjadinya
penjarahan;
6) mengamankan lokasi bencana, lokasi pengungsian dan
penampungan;
b. Satgas Gakkum:
1) melaksanakan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan
pendistribusian bahan logistik korban bencana alam;
2) melaksanakan penegakkan hukum kasus kriminal yang
memanfaatkan situasi bencana alam;
3) melaksanakan oleh TKP terhadap kaus-kasus bencana alam
yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian manusia;
4) melaksanakan kordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum dan
Satwil setempat dalam rangka penegakan hukum terhadap
pelaku, untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku;
5) mengawasi jalur distribusi logistik bantuan bencana untuk
menghindari penyalahgunaan yang merugikan masyarakat
yang tertimpa bencana;
c. Satgas Rolakir
1) menginventalisir jalan-jalan yang rawan bencana, yang
mengalami kerusakan, pengaturan jalur alternatif
pendistribusian sembako yang menuju ke lokasi bencana;
2) melaksanakan pengaturan dan pengalihan arus lalu lintas,
koordinasi dengan pemerintah daerah bagi para pengungsi
yang akan menuju wilayah yang aman;
3) melaksanakan pengawalan bantuan logistik dari lokasi
penimbunan menuju lokasi bencana;
4) melaksanakan penjagaan di jalur daerah bencana agar
masyarakat pengguna kendaraan bermotor tidak memasuki
lokasi bencana;
5) mempersiapkan jalur rute/evakuasi;
6) melalui kegiatan patroli simpatik dengan memanfaatkan
public addres agar masyarakat tidak memasuki daerah lokasi
bencana alam;

13. 13
d. Satgas SAR .....
d. Satgas SAR
1) melaksanakan koordinasi dengan BPBD Provinsi/ Kab/ Kota
dan instansi terkait untuk menentukan titik-titik lokasi
daerah bencana yang memerlukan segera kegiatan SAR;
2) melaksanakan bantuan SAR darat dititik lokasi bencana yang
membutuhkan segera kegiatan SAR;
3) melaksanakan kegiatan evakuasi terhadap korban dengan
menggunakan peralatan yang disesuaikan dari situasi
bencana;
4) melaksanakan bantuan SAR darat khususnya korban yang
tertimbun reruntuhan, bencana tanah longsor dengan
menggunakan Satwa anjing;
e) Satgas Medis & DVI
1) mengirimkan tim reaksi cepat bidang kesehatan untuk
penentuan kebijakan;
2) koordinasi dengan BPBD dan instansi Kesehatan lain di
daerah bencana;
3) memberikan arahan pimpinan kepada personel dokkes yang
menjadi tim medis dan DVI tentang tugas yang harus
dilaksanakan;
4) menyiapkan sarana dan prasarana Dokkes yang akan
dimobilisasi ke daerah bencana;
5) menyiapkan administrasi yang diperlukan;
6) koordinasi dengan pejabat Polri setempat;
7) menentukan tempat mendirikan Posko kesehatan dan posko
DVI serta penentuan tempat pendirian temporary mortuary
chamber;
8) bersama-sama Tim SAR lainnya memberikan pertolongan dan
penyelamatan kepada korban masyarakat ataupun anggota
Polri yang menjadi korban;
9) bersama dengan instansi kesehatan lainnya memberikan
pelayanan kesehatan kepada masyarakat korban bencana;
10) memberikan pelayanan kesehatan kepada anggota polri serta
keluarganya yang menjadi korban pada saat terjadinya
bencana;

14. 14
11) identifikasi korban meninggal dengan menggunakan prosedur
Interpol;
12) mencatat dan melaporkan kegiatan harian secara berjenjang;
f. Satgas ......
f. Satgas Bantuan
1) melaksanakan pergeseran personel dititik lokasi bencana
yang terisolir dan membutuhkan bantuan segera;
2) Birosarpras, menyiapkan sarana dan prasarana yang
dibutuhkan personel Polri yang akan melaksankan tugas
membantu korban bencana alam, serta berkoordinasi dengan
BPBD Provinsi Jambi untuk melengkapi bantuan logistik yang
akan didistribusikan kepada korban bencana;
3) Bidhumas, memberikan klarifikasi dan counter opinion
tentang pemberitaan yang tidak benar di media masa, serta
memberikan informasi kepada masyarakat melalui media
masa (elektronik dan cetak) tentang setiap aktivitas kegiatan
penanggulangan bencana;
4) Bidtipol, memerikan bantuan sarana komunikasi bagi petugas
Polri di lapangan yang melaksanakan penanggulangan
bencana, serta menggeser sarana Komob di daerah yang
terisolir sehingga dapat diketahui kondisi daerah bencana
alam secara jelas dan pasti;
15. Pola Pelibatan dan Rayonisasi Lapis Perbantuan
a. pola pelibatan Polda Jambi:
1) Kapolda selaku Kaopsda menyiapkan kekuatan personel,
materiil dan logistik yang ada di Polda sesuai jenis dan skala
bencana yang terjadi;
2) Satgasopsda penanggulangan bencana berkedudukan di
Markas Polda atau di tempat lain apabila Markas Polda tidak
dapat berfungsi lagi, sedangkan komposisi personelnya terdiri
atas fungsi-fungsi yang ada di Polda Jambi;
3) mengkoordinasikan pengendalian bencana di daerah Provinsi
Jambi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Provinsi Jambi dan melaporkan kepada Kabaharkam Polri
selaku Kaopspus;
4) memberikan back up/ bantuan perkuatan kepada Polda lain
yang terjadi bencana, dan sebagai koordinator dan
pengendali diemban oleh Polda tempat kejadian bencana;
5) memberikan back up/ bantuan perkuatan kepada Polres
Jajaran Polda Jambi yang terkena bencana, dan sewaktu-

15. 15
waktu siap digerakkan untuk memberikan back up Polres
yang terkena bencana;
6. personel .....
6) personel yang tergabung dalam Satgas Polda akan ditunjuk
dengan surat perintah Kapolda Jambi, dimana jadwal siaga,
apel dan latihan bersama akan ditentukan oleh Kapolda
selaku kaopsda, guna meningkatkan kemampuan serta kerja
sama, sehingga dapat digerakkan setiap saat;
e. Rayonisasi dan lapis perbantuan kekuatan sebagai berikut :
1) Rayonisasi
Berdasarkan kondisi geografis daerah hukum Polda Jambi
yang terdiri dari wilayah daratan dan perairan dengan
memperhatikan berbagai aspek kesulitan dan jauhnya jarak
jangkauan serta untuk menjamin efektif dan efisiensinya
pergeseran pasukan dalam pelaksanaan operasi kontijensi, maka
daerah operasinya dibagi dalam 3 rayon sebagai berikut :
(a) Rayon I, terdiri dari : Polresta Jambi, Polres Muaro
Jambi, Polres Tanjab Barat dan Polres Tanjab Timur.
(b) Zona II terdiri dari : Polres Batanghari, Polres Bungo,
dan Polres Tebo.
(c) Zona III terdiri dari : Polres Merangin, Polres
Sarolangun, dan Polres Kerinci.
2) Lapis perbantuan perkuatan
(a) Apabila terjadi bencana di salah satu Polres, maka
Polres lain yang berda di rayon tersebut memberikan
bantuan kekuatan atas permintaan dari Polres yang
terkena bencana atau atas perintah Kapolda Jambi
untuk memberikan bantuan perkuatan;
(b) Polda Jambi tidak dimasukkan dalam pembagian
rayonisasi karena kedudukannya sebagai satuan atas,
sehingga Polda Jambi wajib memberikan back up
operasional/ bantuan perkuatan kepada Polres Jajaran
Polda Jambi yang tertimpa bencana.
V. ADMINISTRASI, LOGISTIK, DAN ANGGARAN
16. Administrasi
a. menggunakan kekuatan administrasi yang berlaku di lingkungan
Polri;

16. 16
b. kebutuhan personel, Matlog, dukungan anggaran yang mendesak di
luar yang telah direncanakan dalam kegiatan kontijensi
penanggulangan bencana, akan diajukan kepada Kapolri untuk
mendapat persetujuan dan didukung secara prioritas sesuai
ketentuan yang berlaku.
17. Logistik .....
17. Logistik
a. dukungan logistik untuk operasi kontijensi penanggulangan bencana
yang terjadi di daerah hukum Polres Jajaran Polda Jambi, dapat
menggunakan anggaran kontijensi Kapolda Jambi apabila anggaran
kontijensi Kapolda Jambi masih tersedia;
b. perlengkapan personel menggunakan inventaris satuan/ Satker
masing-masing, kecuali dalam kondisi tertentu dapat menggunakan
perlengkapan dari Satker/ kesatuan Polri lainnya;
c. dalam kegiatan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh
jajaran Kepolisian dapat menggunakan Makanan Tambahan Polri
(MTP) yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan di lapangan;
d. sarana dan prasarana kesehatan sesuai dengan kebutuhan di
lapangan termasuk rumah sakit rujukan.
18. Dukungan Anggaran
a. dukungan anggaran untuk langkah-langkah antisipasi dan tindakan
penanggulangan kontijensi Aman Nusa II – 2012 menggunakan
anggaran Kontijensi Kapolda Jambi tahun 2012;
b. koordinasi dengan Badan Penanggulanagan Bencana Daerah (BPBD)
Provinsi Jambi dalam rangka penggunaan bantuan dukungan
anggaran secara proporsional, sehingga tidak terjadi duplikasi
anggaran.
VI. KOMANDO DAN PENGENDALIAN
19. Komando
a. penentuan kebijakan kontijensi Aman Nusa II – 2012, di tingkat
Daerah berada pada Kapolda Jambi selaku Kepala Operasi Daerah
(Kaopsda) yang sehari-hari dilaksanakan oleh Karoops Polda Jambi
selaku Karendalopsda;
b. Satgas Polri bertanggungjawab langsung kepada Komandan Tanggap
Darurat Bencana atas pelaksanaan tugasnya dan secara administrasi
bertanggung jawab kepada Kapolda Jambi selaku Kaopsda.
20. Pengendalian
a. dalam rangka transparansi dan akuntabelitas penanggulangan
kontijensi Aman II – 2012, setiap pimpinan satuan wajib
memperdayakan pengawas eksternal independen pada saat
tindakan kepolisian preemtif, preventif dan penegakan hukum;

17. 17
b. pengawasan dan pengendalian dalam rangka dinamika pelaksanaan
operasi kontijensi Aman Nusa II – 2012 dilaksanakan oleh Kapolda
Jambi selaku Kaopsda;
c. melaporkan hasil pelaksanaan tindakan kontijensi menghadapi
bencana kepada Kapolri selaku Penanggung Jawab Kebijakan
Operasi berdasarkan sistem pelaporan yang ditentukan;
d. sistem .....
d. sistem pelaporan menggunakan sarana komunikasi yang tersedia di
Bagdalops Biroops Polda Jambi yaitu:
1) - telepon/ faximile = (0741) 32129
– email = polridaerahjambi@yahoo.co.id
- email = binopsroops_poldajambi@yahoo.co.id
2) dalam hal berita yang sangat rahasia agar digunakan sandi;
e. pusat pengendalian bertempat di Roops Polda Jambi yang
berkedudukan di Markas Polda Jambi Jln Jenderal Sudirman No.45
Jambi kode Pos 36138 Thehok.
21. Pernyataan Resiko
a. kekuatan personel Polri dan peralatan yang dilibatkan dalam
kegiatan penanggulangan bencana berdasarkan kekuatan optimal
yang dimiliki oleh Polda Jambi dan atau berdasarkan permintaan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi;
b. mengamankan dan menjaga bantuan, makanan dan obat-obatan
serta sarana dan prasarana lainnya guna menghindari aksi
penjarahan terhadap tempat-tempat tersebut;
c. mengambil langkah-langkah strategis dan terukur dengan
melaksanakan koordinasi yang baik dengan BPBD Probinsi Jambi;
d. mengikuti pernyataan dan penetapan status/ tingkat bencana oleh
Gubernur Jambi untuk skala Propinsi dan Bupati / Walikota untuk
skala Kabupaten/ Kota tentang situasi bencana saat itu;
e. pada hari dan tanggal waktu berakhirnya operasi tanggap darurat
bencana, Kepala BPBD Provinsi Jambi membubarkan komando
tanggap darurat bencana dengan menerbitkan Surat Keputusan
Pembubaran. Satgas Polda Jambi mengacu pada Surat Keputusan
tersebut, kecuali ada perintah lebih lanjut dari Kapolda Jambi.
VIII. PENUTUP
Demikian Rencana Kontinjensi ”Aman Nusa II–2012” ini dibuat, untuk
dijadikan pedoman dalam menanggulangi kontijensi bencana di daerah hukum
Polda Jambi Tahun 2012.
Jambi, Oktober 2012
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI
WAKA POLDA :
KA SETUM :
KA RO OPS :
KONSEPTOR :
KBG BIN OPS :
P A R A F

18. 18
Drs. HUSEN KARTADIPURA, SH
BRIGADIR JENDERAL POLISI
Lampiran :
“A” Struktur Organisasi
“B” Penjabaran Tugas
“C” Kirsus Intelijen

19. 19
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAMBI
RENCANA KONTIJENSI
“AMAN NUSA II – 2012”
MENGHADAPI KONTIJENSI BENCANA TAHUN 2012
NOMOR : R / RENKON / / X / 2012
Jambi, Oktober 2012

20. 20
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAMBI
`
STRUKTUR ORGANISASI RENCANA KONTIJENSI “AMAN NUSA II- 2012
POLDA JAMBI
KAOPSDA
WAKIL
KAPOLDA
WAKAPOLDA
KARENDALOPSDA
KASETOPSDA KAPUSDATAOPSDAKABAGBINOPS KABAGDALOPS
KASATGAS
PREVENTIF
KASATGAS
GAKKUM
KASATGAS
ROLAKIR
KASATGAS
SAR
KASATGAS
MEDIS & DVI
KASATGAS
BANTUAN
KAROOPS
DIR SABARARA DIR RESKRIMUM DIR LANTAS KASAT BRIMOBDA KABID DOKKES