[Ringkasan]
1. Struktur organisasi Kelurahan Marga Mulya terdiri dari Lurah, Sekretaris Kelurahan, dan tiga Kepala Seksi yaitu Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban; Seksi Pembangunan; dan Seksi Kesos.
2. Tugas pokok Lurah adalah membantu Camat dalam menyelenggarakan pemerintahan, ketertiban, pembangunan, ekonomi, kesejahteraan, dan pelayanan masyarakat.
Sambutan sekda pencanangan zona integritas menuju wbkShintaDevi11
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo memberikan sambutan pada acara pencanangan pembangunan Zona Integritas di RSUD KRT Setjonegoro untuk mencapai tujuan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.
2. Zona Integritas merupakan upaya reformasi birokrasi untuk mencegah korupsi dan meningkatkan pelayanan publik melalui kom
Dokumen tersebut membahas tentang pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. UU tersebut mengatur tentang standar pelayanan, hak-hak masyarakat, dan sanksi bagi penyelenggara pelayanan publik yang tidak memenuhi standar.
Dari hasil survei yang dilakukan beberapa lembaga, Indonesia masih perlu berbenah dalam hal pelayanan publik. Political Economic Risk Consultancy (PERC) menempatkan Indonesia di bawah Vietnam, Filipina, Thailand, Malaysia, Taiwan, Korsel, Makau, Jepang, Hong Kong, dan Singapura.
[Ringkasan]
1. Struktur organisasi Kelurahan Marga Mulya terdiri dari Lurah, Sekretaris Kelurahan, dan tiga Kepala Seksi yaitu Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban; Seksi Pembangunan; dan Seksi Kesos.
2. Tugas pokok Lurah adalah membantu Camat dalam menyelenggarakan pemerintahan, ketertiban, pembangunan, ekonomi, kesejahteraan, dan pelayanan masyarakat.
Sambutan sekda pencanangan zona integritas menuju wbkShintaDevi11
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo memberikan sambutan pada acara pencanangan pembangunan Zona Integritas di RSUD KRT Setjonegoro untuk mencapai tujuan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.
2. Zona Integritas merupakan upaya reformasi birokrasi untuk mencegah korupsi dan meningkatkan pelayanan publik melalui kom
Dokumen tersebut membahas tentang pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. UU tersebut mengatur tentang standar pelayanan, hak-hak masyarakat, dan sanksi bagi penyelenggara pelayanan publik yang tidak memenuhi standar.
Dari hasil survei yang dilakukan beberapa lembaga, Indonesia masih perlu berbenah dalam hal pelayanan publik. Political Economic Risk Consultancy (PERC) menempatkan Indonesia di bawah Vietnam, Filipina, Thailand, Malaysia, Taiwan, Korsel, Makau, Jepang, Hong Kong, dan Singapura.
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan infrastruktur di Kabupaten Pringsewu setelah pemekaran dari Kabupaten Tanggamus tujuh tahun lalu. Pembangunan infrastruktur seperti kantor bupati, rumah sakit umum daerah, dan fasilitas lainnya terlihat lebih pesat. Dokumen ini juga menyerukan dukungan terhadap calon wakil bupati asal warga Pringsewu pada pemilihan kepala daerah
POWER POINT SIDANG SKRIPSI TENTANG PELAYANAN PUBLIKIca Diennissa
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau. Dokumen ini menjelaskan tentang pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan berdasarkan peraturan daerah tersebut serta faktor penghambat dan upaya penyelesaian masalah pelayanan publik
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan pengaduan masyarakat di Kota Bekasi. Kota Bekasi telah menyediakan sistem pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi seperti situs web dan SMS center. Model pengelolaan pengaduan yang dilakukan Kota Bekasi dianggap cukup sederhana sehingga dapat ditiru oleh pemerintah daerah lain.
13 rekomendasi dprd pesisir selatan terhadap lk pj bupati tahun 2020SekretariatDPRDPesse
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan memberikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 pada Rapat Paripurna DPRD pada (20/4/2021). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pesisir Selatan Ermizen dan dihadiri Wakil Bupati Pesisir Selatan Rudi Hariyansyah, FORKOPIMDA, Pejabat Eselon II di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Pejabat Eselon III Lingkup Sekretariat Daerah.
Ketua DPRD Pesisir Selatan, Ermizen menyampaikan bahwa hal ini merupakan tindak lanjut atas penyampaian LKPj 2020 yang disampaikan oleh Bupati Pessel pada tanggal 6 April 2021 lalu. Sebagai mitra dan partner eksekutif dalam merumuskan kebijakan, DPRD bertanggung jawab dalam membangun hubungan kerja yang harmonis, saling mendukung, checks and balances antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.
Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur akan melakukan seleksi tenaga pendamping untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan pada 18-21 Agustus 2015. Calon tenaga pendamping harus berusia 22-35 tahun, berdomisili di Jawa Timur, berpendidikan D3/S1, memiliki pengetahuan tentang koperasi, integritas tinggi, dan tidak menjadi anggota partai politik atau aparatur negara. Persyaratan lainnya meliputi CV,
Komisi D DPRD Surabaya mendesak pemerintah kota untuk meningkatkan layanan kesehatan dengan mengoptimalkan dua rumah sakit milik pemerintah kota yang belum beroperasi optimal. Komisi ini meminta fokus pada optimalisasi rumah sakit terlebih dahulu sebelum membangun rumah sakit baru.
8 sept, sambutan launchig pembayaran non tunai pengujian kendaran bermotorShintaDevi11
Ringkasan sambuan Bupati Wonosobo pada launching transaksi pembayaran non-tunai pengujian kendaraan bermotor adalah sebagai berikut: (1) mendukung inovasi pembayaran non-tunai pengujian kendaraan bermotor untuk meningkatkan pelayanan publik, (2) mengharapkan inovasi ini dapat meningkatkan komitmen pelayanan publik dan kepatuhan masyarakat terhadap pengujian kendaraan bermotor, dan (3) meluncurkan inovasi pemb
Dokumen tersebut merupakan bab penutup yang menyimpulkan bahwa kehadiran Bhabinkamtibmas di Polsek Matur memberikan dampak positif dalam penanganan tindak pidana ringan, seperti meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dan berkurangnya kejahatan. Dokumen tersebut juga memberikan saran untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja Bhabinkamtibmas guna mencegah tindak pidana.
Dokumen tersebut membahas beberapa poin kebijakan pengelolaan keuangan daerah, termasuk: (1) payung hukum yang digunakan jika peraturan daerah belum dibahas dan ditetapkan, (2) tanggal-tanggal penting dalam penyusunan APBD, dan (3) saran untuk kerja sama dengan BPKP guna maksimalkan kinerja aparatur daerah dan DPRD.
Satpol PP Bangun Cinta dan Empati, Citra Positif Tumbuhkan di Tengah Masyarakatmusniumar
Dokumen tersebut membahas tentang perlunya Satpol PP membangun citra positif di masyarakat dengan cara merubah pendekatan dari fisik menjadi kemanusiaan melalui cinta, empati, dan dialog. Dokumen tersebut juga menyarankan perlunya pembinaan karir dan jaminan masa depan bagi anggota Satpol PP agar semangat kerja mereka meningkat dalam melaksanakan tugas.
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan infrastruktur di Kabupaten Pringsewu setelah pemekaran dari Kabupaten Tanggamus tujuh tahun lalu. Pembangunan infrastruktur seperti kantor bupati, rumah sakit umum daerah, dan fasilitas lainnya terlihat lebih pesat. Dokumen ini juga menyerukan dukungan terhadap calon wakil bupati asal warga Pringsewu pada pemilihan kepala daerah
POWER POINT SIDANG SKRIPSI TENTANG PELAYANAN PUBLIKIca Diennissa
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau. Dokumen ini menjelaskan tentang pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan berdasarkan peraturan daerah tersebut serta faktor penghambat dan upaya penyelesaian masalah pelayanan publik
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan pengaduan masyarakat di Kota Bekasi. Kota Bekasi telah menyediakan sistem pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi seperti situs web dan SMS center. Model pengelolaan pengaduan yang dilakukan Kota Bekasi dianggap cukup sederhana sehingga dapat ditiru oleh pemerintah daerah lain.
13 rekomendasi dprd pesisir selatan terhadap lk pj bupati tahun 2020SekretariatDPRDPesse
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan memberikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 pada Rapat Paripurna DPRD pada (20/4/2021). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pesisir Selatan Ermizen dan dihadiri Wakil Bupati Pesisir Selatan Rudi Hariyansyah, FORKOPIMDA, Pejabat Eselon II di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Pejabat Eselon III Lingkup Sekretariat Daerah.
Ketua DPRD Pesisir Selatan, Ermizen menyampaikan bahwa hal ini merupakan tindak lanjut atas penyampaian LKPj 2020 yang disampaikan oleh Bupati Pessel pada tanggal 6 April 2021 lalu. Sebagai mitra dan partner eksekutif dalam merumuskan kebijakan, DPRD bertanggung jawab dalam membangun hubungan kerja yang harmonis, saling mendukung, checks and balances antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.
Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur akan melakukan seleksi tenaga pendamping untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan pada 18-21 Agustus 2015. Calon tenaga pendamping harus berusia 22-35 tahun, berdomisili di Jawa Timur, berpendidikan D3/S1, memiliki pengetahuan tentang koperasi, integritas tinggi, dan tidak menjadi anggota partai politik atau aparatur negara. Persyaratan lainnya meliputi CV,
Komisi D DPRD Surabaya mendesak pemerintah kota untuk meningkatkan layanan kesehatan dengan mengoptimalkan dua rumah sakit milik pemerintah kota yang belum beroperasi optimal. Komisi ini meminta fokus pada optimalisasi rumah sakit terlebih dahulu sebelum membangun rumah sakit baru.
8 sept, sambutan launchig pembayaran non tunai pengujian kendaran bermotorShintaDevi11
Ringkasan sambuan Bupati Wonosobo pada launching transaksi pembayaran non-tunai pengujian kendaraan bermotor adalah sebagai berikut: (1) mendukung inovasi pembayaran non-tunai pengujian kendaraan bermotor untuk meningkatkan pelayanan publik, (2) mengharapkan inovasi ini dapat meningkatkan komitmen pelayanan publik dan kepatuhan masyarakat terhadap pengujian kendaraan bermotor, dan (3) meluncurkan inovasi pemb
Dokumen tersebut merupakan bab penutup yang menyimpulkan bahwa kehadiran Bhabinkamtibmas di Polsek Matur memberikan dampak positif dalam penanganan tindak pidana ringan, seperti meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dan berkurangnya kejahatan. Dokumen tersebut juga memberikan saran untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja Bhabinkamtibmas guna mencegah tindak pidana.
Dokumen tersebut membahas beberapa poin kebijakan pengelolaan keuangan daerah, termasuk: (1) payung hukum yang digunakan jika peraturan daerah belum dibahas dan ditetapkan, (2) tanggal-tanggal penting dalam penyusunan APBD, dan (3) saran untuk kerja sama dengan BPKP guna maksimalkan kinerja aparatur daerah dan DPRD.
Satpol PP Bangun Cinta dan Empati, Citra Positif Tumbuhkan di Tengah Masyarakatmusniumar
Dokumen tersebut membahas tentang perlunya Satpol PP membangun citra positif di masyarakat dengan cara merubah pendekatan dari fisik menjadi kemanusiaan melalui cinta, empati, dan dialog. Dokumen tersebut juga menyarankan perlunya pembinaan karir dan jaminan masa depan bagi anggota Satpol PP agar semangat kerja mereka meningkat dalam melaksanakan tugas.
Musni Umar: Satpol PP Bangun Cinta dan Empati, Hilangkan Citra Negatif di Mas...musniumar
Satpol PP citranya sangat negatif di tengah masyarakat DKI Jakarta pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.
Dperlukan perubahan yang bermula dari mindset (cara pandang)
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara membahas pengaturan dan pengelolaan aparatur sipil negara di Indonesia dengan tujuan meningkatkan kompetensi, integritas, kinerja, dan kesejahteraan pegawai serta kualitas pelayanan publik secara profesional dan bebas dari intervensi politik. Undang-undang ini mengatur tentang status, hak, dan kewajiban pegawai aparatur sipil negara serta kelembagaan yang mengel
Sistem Manajemen Penilaian Kinerja Individu/PNS Sebagai Penilaian Akumulasi Kinerja SKPD/Lembaga/Instansi Pemerintah dilengkapi SOP serta Sosialisasi UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
Fokus Strategi Aksi PPK NTB dan Partisipasi MasyarakatErvynKaffah
Gagasan awal versi saya pribadi mengenai Fokus Strategi yang harus ditempuh bagi penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Pencegahan Pemberantasan Korupsi (RAD PK) di Provinsi NTB. Belakangan, telah terbit Pergub NTB Nomor 35/2013 dan Nomor 36/2013 tentang Aksi Pencegahan Pemberantasan Korupsi di Lingkup Pemprov NTB, Jangka Menengah (2013-2018) dan Tahun 2014.
Pelaksanaan Kode Etik Di Dinas Komunikasi Dan Informasi Provinsi Lampungbarita
Makalah ini membahas penerapan kode etik di Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung. Dokumen menjelaskan bahwa dinas tersebut memiliki kode etik yang dituangkan dalam peraturan daerah dan gubernur, namun penerapannya masih kurang memadai. Beberapa aturan etika sering dilanggar oleh pegawai seperti disiplin kerja dan pelaporan, serta perlu pengembangan SDM dan pembinaan disiplin."
Tiga surat dari Kepala Puskesmas Pangi meminta izin, rekomendasi, dan persetujuan untuk pelatihan manajemen, pengaktifan rekening JKN, dan pencairan dana kapitasi JKN guna meningkatkan pelayanan kesehatan di wilayah tersebut.
1, be&gg, tio kharisma yunanto, prof hapzi ali ethical issues in financia...TioKharisma
Tujuh PNS Kementerian Keuangan terbukti menerima suap CPNS hingga Rp30 triliun setahun dengan tarif beragam untuk berbagai jabatan. Kasus ini merupakan bentuk korupsi dan pelanggaran etika yang perlu dihentikan agar tidak berkelanjutan.
Pertemuan antara KPU, Kesbanglinmaspol, dan partai-partai politik membahas prosedur pengajuan dan pelaporan dana pembinaan partai politik dari APBD sesuai PP No. 5 tahun 2009 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 24 tahun 2009. Dana tersebut dapat diambil setelah diverifikasi administrasi oleh Bupati. Juga dibahas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2011, meliputi anggaran, persiapan, dan
Makalah ini membahas tentang Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dengan menjelaskan pengertian KBK, latar belakang, prinsip, komponen, pelaksanaan, dan evaluasi KBK. KBK bertujuan mengembangkan kompetensi peserta didik berdasarkan standar kinerja dan memberdayakan sumber belajar. KBK memiliki keunggulan seperti memberikan pengalaman belajar berpusat pada peserta didik namun juga memiliki kelemahan
Makalah ini membahas tentang Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Pertama, menjelaskan pengertian kurikulum dan kompetensi. Kedua, latar belakang diterapkannya KBK di Indonesia yaitu rendahnya mutu pendidikan dan persaingan global. Ketiga, KBK dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai tuntutan dunia kerja dengan menekankan pada proses pembelajaran berbasis kompetensi
Kurikulum 1994 dan KBK memiliki perbedaan pendekatan. Kurikulum 1994 berfokus pada materi pelajaran sedangkan KBK berfokus pada pencapaian kompetensi siswa. KBK memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dalam menyusun silabus dan mengevaluasi proses belajar mengajar.
Dokumen ini membahas pentingnya analisis kurikulum pendidikan yang harus selalu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kurikulum tidak hanya terkait materi pelajaran tetapi juga aspek-aspek lain seperti moral dan karakter. Evaluasi pendidikan tidak hanya menekankan keberhasilan intelektual tetapi juga moral. Kurikulum perlu dirancang untuk tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti budaya, ideologi
Gaya kepemimpinan Kepala Sekolah SMK Nurul Huda Pringsewu adalah gaya transformasional. Gaya ini menempatkan perhatian pada pengembangan individu dan mampu mengilhami orang lain untuk bekerja ekstra demi mencapai tujuan kelompok melalui kharisma, inspirasi, stimulasi intelektual, dan pertimbangan individual.
Dokumen tersebut membahas pentingnya kurikulum pendidikan yang selalu berkembang sesuai dengan perubahan zaman, serta perlunya evaluasi pendidikan yang tidak hanya menekankan pada aspek intelektual tetapi juga moral. Kurikulum harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti budaya, ideologi, sejarah, dan tujuan pembangunan negara.
Makalah ini membahas tentang Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dengan menjelaskan pengertian KBK, latar belakang, prinsip, komponen, pelaksanaan, dan evaluasi KBK. KBK bertujuan mengembangkan kompetensi peserta didik berdasarkan standar kinerja dan memberdayakan sumber belajar. KBK memiliki keunggulan seperti memberdayakan potensi peserta didik dan kelemahan seperti sering mengalami perubahan.
Kurikulum merupakan komponen penting dalam pendidikan yang memiliki peran strategis sebagai wadah transformasi nilai pendidikan suatu bangsa. Pengembangan kurikulum memerlukan dasar-dasar seperti filsafat, psikologi, sosial budaya, dan teknologi untuk menyesuaikan perubahan sosial. Tujuan pengembangan kurikulum adalah menyesuaikan pendidikan dengan perubahan sosial serta mengembangkan pengetahuan.
Dokumen ini membahas pentingnya analisis kurikulum pendidikan yang harus selalu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kurikulum tidak hanya terkait materi pelajaran tetapi juga aspek-aspek di luar materi. Evaluasi pendidikan tidak hanya menekankan keberhasilan intelektual tetapi juga moral. Kurikulum perlu dirancang untuk tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti budaya, ideologi, sejarah,
Korelasi adalah hubungan antara dua variabel. Korelasi dapat berupa positif, negatif, atau nol. Korelasi positif berarti ketika nilai satu variabel meningkat, nilai variabel lain juga meningkat. Korelasi negatif berarti ketika nilai satu variabel meningkat, nilai variabel lain menurun. Korelasi nol berarti tidak ada hubungan antara kedua variabel. Korelasi Pearson digunakan untuk mengukur besarnya hubungan ant
Dokumen tersebut membahas tentang analisis regresi yang digunakan untuk menentukan hubungan antara variabel bebas dan terikat. Regresi linier sederhana menggunakan persamaan Y = a + bX, sedangkan regresi linier berganda menggunakan persamaan Y' = a + b1X1+ b2X2+.....+ bnXn. Langkah-langkah penyelesaian regresi linier berganda dijelaskan beserta contoh soalnya.
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
1. 27 Oktober 2010
RAPAT KOMISI A DENGAN POLISI PAMONG PRAJA
1. Apakah syarat latar belakang/ basik pendidikan kepala satuan PP(SMP,SMA,S1)
2. Struktur organisasi:
Siapakah yang mengawasi dan menegakkan kedisiplinan pegawai baik etika
/moral jika sedang bertugas di lapangan (kasat/kasi) penegak Perda,Ekses,Moral.
3. Dibawah naungan siapa Polisi Pamong Praja (undang-undang,peraturan
pemerintah mana).Apakah dibawah Depdagri,atau yang lain (apa bedanya
dengan Linmas)
4. Bagaimanakah menurut saudara perlu atau tidak polisi PP boleh diberi
kewenangan menggunakan senjata api karena pekerjaan berhubungan dengan
keamanan (jangan dimanfaatkan preman/OKP)
5. Apakah gaji honor yang saat ini untuk pol PP ≤ Rp. 400.000/ bulan untuk anggota
sudah idealis ,karena ini berpengaruh kepada tingkah laku anggota di
lapangan/tidak perlu karena negative dilakukan oleh oknum
Jawaban Kepala Satpol PP:
- Peningkatan Kinerja Pol PP Kabupaten Pringsewu,Bu Sri, Wiwik,
Ruli,Rani,Weni ,Andri,Nanang.
- Baru kali ini bertemu dengan DPRD .Dahulu anggarannya
Rp.900.000.000.Sekarang 2M ,ada 75 anggota yang diantaranya berdinas di
Rumah dinas Bupati,Ketua DPRD, Wakil Komisi,dan ketua komisi belum.
- Volume kerja mirip di Bandar Lampung
- Pelatihan 3 hari dalam 1 tahun.Secara periode dari TNI dan Polri ada kerjasama
,ingin Pendidikan Dasar khusus belum ada anggaran,Insya Allah di 2011.
- Anggota tersebar di 8 kecamatan ada 85 persen domisili di Pringsewu.
- a .UU no.32 /2004 pasal 143 mengenai Satpol PP
b. PP no.6/2010 Mengenai Satpol PP
c. UU 32/2004 pasal 143 membantu Pemda dan Masyarakat perlu Polisi Pamong
Praja.
- Perda Tibum Tanggamus di bagian hokum mohon diperdakan.
- Konflik penertiban pasar untuk penertiban trotoar
- Struktur organisasi tipe C ,Kasat 3 A,satker sendiri 3 C
- Anggaran yang akan datang 1 pleton /80 orang untuk piket KPU dan Panwaslu ,
belum dengan rumah calon kepala daerah
Ibu Sri :
Program satpol PP tahun 2010,untuk kantor PP.untuk rutin penedian alat-alat
Pak Topik :
Uang makan Makan
Piket
2. Pak Narto :
- Perjanjian dengan anggota dengan kontrak satu tahun di ubah perjanjian .Lebih 3 tahun
diberhentikan kalau diperpanjang mulai dari awal
- 2 meter @ Rp. 180.000.000/ seluruh anggota/perorang sudah cukup
Setiyono :
- Boleh tambah anggaran ,pelatihan pendidikan dasar
- Usulan tambah 80 orang apakah cukup untuk pilkada
- Buat DPA untuk tambah anggaran
Taufik :
Kepala Seksi Ketertiban Umum :untuk pendidikan moral,misal:
-orang sakit jiwa
-pertamanan
-pasar Tugas Polisi Pamong Praja
-dll.