Ringkasan sambuan Bupati Wonosobo pada launching transaksi pembayaran non-tunai pengujian kendaraan bermotor adalah sebagai berikut: (1) mendukung inovasi pembayaran non-tunai pengujian kendaraan bermotor untuk meningkatkan pelayanan publik, (2) mengharapkan inovasi ini dapat meningkatkan komitmen pelayanan publik dan kepatuhan masyarakat terhadap pengujian kendaraan bermotor, dan (3) meluncurkan inovasi pemb
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
8 sept, sambutan launchig pembayaran non tunai pengujian kendaran bermotor
1. POINTER SAMBUTAN BUPATI WONOSOBO PADA
ACARA LAUNCHING TRANSAKSI PEMBAYARAN
NON-TUNAI PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR
1. Indonesia kini berada ditengah-tengah pusaran perubahan
kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam rangka
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui
reformasi birokrasi, dimana pelayanan publik menjadi
titik strategisnya.
2. Dinamika organisasi sektor publik ini membutuhkan
inovasi, baik dalam bentuk penerapan teknologi baru
maupun metode baru.
3. Selaras dengan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003
tentang Kebijakan Serta Strategi Nasional Pengembangan
E-Government, yang mengamanatkan kepada
pemerintah, untuk bersungguh-sungguh mendorong
teknologi informasi dan komunikasi sebagai salah satu
strategi untuk memenuhi layanan publik yang berkualitas.
4. Atas nama pribadi dan pemerintah, saya sangat
mendukung dan memberikan apresiasi mendalam kepada
seluruh jajaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo, yang telah
membuat satu terobosan penting dengan inovasi
Pembayaran Non-Tunai Pengujian Kendaraan
Bermotor.
5. Launching Pembayaran Non-Tunai Pengujian
Kendaraan Bermotor ini, saya harap dapat dijadikan
sebagai momentum yang harus kita manfaatkan untuk
2. 2 | B a g i a n P r o k o m p i m
meningkatkan komitmen, serta semangat bersama
memaknai pentingnya pelayanan publik yang prima kepada
masyarakat.
6. Saya minta inovasi Pembayaran Non-Tunai Pengujian
Kendaraan Bermotor, untuk segera disosialisasikan,
sehingga masyarakat akan dapat segera menyesuaikan diri
dengan perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah, serta
meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk
melaksanakan uji kelaikan kendaraan bermotor secara
rutin dan berkala.
7. Seraya memohon Ridha Allah SWT dan dengan
mengucap ”Bismillahirrohmaanirrohiim”,
Pembayaran Non-Tunai Pengujian Kendaraan
Bermotor, saya launching…
3. 3 | B a g i a n P r o k o m p i m
BUPATI WONOSOBO
SAMBUTAN BUPATI WONOSOBO
PADA ACARA
LAUNCHING TRANSAKSI
PEMBAYARAN NON-TUNAI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
RABU, 8 SEPTEMBER 2021
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Sejahtera Bagi Kita Sekalian
Yang Saya Hormati:
• Wakil Bupati Wonosobo;
• Sekretaris Daerah, Asisten Sekda Dan Pimpinan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo;
• Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Perhubungan Kabupaten Wonosobo, Beserta Jajarannya;
• Pimpinan Bank Jateng Cabang Wonosobo, Beserta
Jajarannya;
• Undangan, Serta Hadirin Yang Berbahagia.
4. 4 | B a g i a n P r o k o m p i m
Puji syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah
Swt Tuhan Yang Maha Pengasih, atas Rahmat dan Hidayah-
Nya, sehingga hari ini kita dapat dipertemukan pada
kesempatan baik ini, dalam kondisi sehat wal’afiat tidak
kurang suatu apapun.
Hadirin Yang Saya Hormati
Indonesia kini berada ditengah-tengah pusaran
perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam
rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
melalui reformasi birokrasi, dimana pelayanan publik
menjadi titik strategisnya, yang harus menekankan pada
nilai-nilai efisiensi, keadilan, responsivitas serta praktik
pemerintahan yang bersih dan bebas praktik korupsi, kolusi
dan nepotisme, sekaligus memberikan peluang bagi penataan
seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, serta
diletakkannya kepentingan rakyat pada posisi sentral.
Dinamika organisasi sektor publik ini tentu saja
membutuhkan inovasi, baik dalam bentuk penerapan
teknologi baru maupun metode baru serta menuntut
perubahan pola pikir dan orientasi birokrasi yang
berintegritas, disiplin, serta memiliki kretaivitas untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus mampu
mengikuti pesatnya kemajuan teknologi informasi serta
komunikasi di era global ini, yang menuntut adanya
transformasi menuju era masyarakat informasi, yang
menekankan pada terbukanya peluang dalam pengelolaan,
akses, maupun pemanfaatan pelayanan publik secara luas.
5. 5 | B a g i a n P r o k o m p i m
Ini tentunya selaras dengan Instruksi Presiden No. 3
Tahun 2003 tentang Kebijakan Serta Strategi Nasional
Pengembangan E-Government, yang mengamanatkan
kepada pemerintah, untuk bersungguh-sungguh mendorong
teknologi informasi dan komunikasi sebagai salah satu
strategi untuk memenuhi layanan publik yang berkualitas.
Disamping itu, e-goverment juga diharapkan mampu
menjadi proses transformasi dalam mengoptimalkan
pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi
untuk mengeliminasi sekat-sekat birokrasi, sekaligus mampu
membentuk jaringan sistem manajemen, serta proses kerja
yang memungkinkan bagi terbangunnya koordinasi intra
serta antar instansi pemerintah, bekerja secara terpadu untuk
menyederhanakan akses dan transparansi ke semua informasi
serta pelayanan publik.
Sejalan dengan itu, maka atas nama pribadi dan
pemerintah, saya sangat mendukung dan memberikan
apresiasi mendalam kepada seluruh jajaran Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
Kabupaten Wonosobo, yang telah membuat satu terobosan
penting dengan inovasi Pembayaran Non-Tunai Pengujian
Kendaraan Bermotor, untuk mewujudkan efisiensi,
akuntabilitas pelayanan publik dan transparansi dalam
pengelolaan keuangan daerah, sekaligus menghadapi
tantangan Revolusi Industri 4.0, maupun dalam rangka
mewujudkan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2021-
2022, yaitu percepatan sistem pembayaran keuangan dengan
mekanisme non-tunai.
6. 6 | B a g i a n P r o k o m p i m
Oleh karena itu, maka melalui Launching
Pembayaran Non-Tunai Pengujian Kendaraan Bermotor
ini, saya harap dapat dijadikan sebagai momentum yang
harus kita manfaatkan untuk meningkatkan komitmen, serta
semangat bersama memaknai pentingnya pelayanan publik
yangprimakepadamasyarakat.
Sekaligus, untuk menghilangkan pola pikir masyarakat
akan budaya tahu sama tahu, maupun stigma kurang baik
terhadap pelayanan publik, terutama pelayanan pengujian
kendaraan bermotor selama ini.
Selaras dengan itu, saya minta inovasi Pembayaran
Non-Tunai Pengujian Kendaraan Bermotor, untuk segera
disosialisasikan, sehingga masyarakat akan dapat segera
menyesuaikan diri dengan perubahan yang dilakukan oleh
Pemerintah, serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan
masyarakat untuk melaksanakan uji kelaikan kendaraan
bermotor secara rutin dan berkala, dengan demikian maka
tujuan dilakukannya pengujian kendaraan bermotor berjalan
dengan maksimal, yakni untuk memberi jaminan
keselamatan secara teknis terhadap pengguna kendaraan
bermotor dijalan raya dapat ditingkatkan.
Tentunya upaya yang dilakukan tersbut nantinya akan
berdampak pada tumbuhnya kepercayaan, legitimasi serta
partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan
pemerintahan yang berdampak linier pada peningkatan
pendapatan asli daerah (PAD).
7. 7 | B a g i a n P r o k o m p i m
Hadirin Yang Saya Hormati
Demikian yang dapat saya sampaikan, ada kurang
lebihnya mohon maaf, akhirnya seraya memohon Ridha
Allah SWT dan dengan mengucap
”Bismillahirrohmaanirrohiim”, Pembayaran Non-Tunai
Pengujian Kendaraan Bermotor, saya launching…
Semoga kegiatan ini dapat berdampak positif pada
terwujudnya pemerintahan berbasis teknologi informasi dan
komunikasi yang mampu meningkatkan transformasi
informasi serta pelayanan publik di kabupaten kita tercinta.
Tidak lupa saya mengingatkan, mari tetap patuhi dan
terapkan protokol kesehatan, dimanapun dan kapanpun.
Karena setiap diri kita, adalah garda terdepan dalam upaya
penanganan penyebaran Covid-19. Terapkan 5 M,
Menggunakan Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak,
Menghindari Kerumunan dan Mengurangi Mobilitas.
Semoga kesehatan serta keselamatan selalu melingkupi kita
semua dimanapun berada. Aamiin Yaa Rabbal 'Aalamiin.
Sekian dan terimakasih
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
BUPATI WONOSOBO
H. AFIF NURHIDAYAT, S.Ag