Tujuh PNS Kementerian Keuangan terbukti menerima suap CPNS hingga Rp30 triliun setahun dengan tarif beragam untuk berbagai jabatan. Kasus ini merupakan bentuk korupsi dan pelanggaran etika yang perlu dihentikan agar tidak berkelanjutan.
Tugas Akuntansi Pemerintah - Analisis BeritaRobyRenaldi
Anggota Kelompok :
Roby Renaldi (022116015)
Haqi Malik S (022116016)
Riska Susilawati (022116018)
Lia Armelia (022116025)
Indah Setyarini E (022116027)
Siti Majroah (022116028)
Makalah Wacana hukuman mati bagi koruptorIka Nurrohmah
Saat ini sering sekali kita mendengar kata korupsi, bahkan kita mungkin sampai bosan mendengar kata itu setiap hari. Korupsi adalah persoalan yang sudah akut bagi Indonesia dan sampai saat ini belum ada cara yang efektif dan benar-benar ampuh untuk menyembuhkannya. Sebagian besar para koruptor di negara ini adalah para pemangku jabatan baik itu di pemerintahan daerah, maupun pejabat tinggi negara bahkan seorang hakim dan penegak keadilan pun berani menjual keadilannya.
Korupsi adalah permasalahan bangsa yang memang sangat merugikan, bukan hanya bagi negara tapi dampaknya pada masyarakat Indonesia. Dimana demi kepentingan individu atau suatu kelompok yang diikutinya pelaku korupsi berani mengambil harta yang bukan haknya tanpa memperdulikan nilai-nilai moral yang dilanggar bahkan sangat bertentangan dengan lima dasar filosofis negara Indonesia yaitu Pancasila.
Perlindungan anak masih menjadi pekerjaan rumah bagi bangsa Indonesia, mengingat masih banyak ditemukan kasus-kasus perlakuan anak yang tidak sewajarnya, di antaranya yang paling memprihatinkan adalah masih terdapatnya anak-anak yang bekerja di sektor pekerjaan terburuk untuk anak, eksploitasi seksual komersial anak (ESKA), dan perdagangan perempuan dan anak (trafficking women and children). Padahal, anak adalah sebuah investasi. Anak harus dilihat sebagai aset bangsa yang harus dilindungi keberadaannya karena masa depan bangsa sangat bergantung pada bagaimana kita memperlakukan anak pada masa kini.
Pada dasarnya, munculnya berbagai permasalahan terkait perlindungan anak berakar dari berbagai faktor di antaranya belum optimalnya peran kelembagaan dalam mengatasi berbagai permasalahan anak. Kelembagaan dimaksud adalah kelembagaan baik yang berupa nilai dalam budaya, institusi dalam masyarakat dan jaringan kerjasama yang belum optimal dari organisasi yang memfasilitasi, mengadvokasi, mensosialisasikan serta sinergi yang masih perlu ditingkatkan.
Masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah global. Adanya tekanan dari dunia Internasional terhadap berbagai pelanggaran Hak Azasi Manusia, termasuk didalamnya hak perempuan dan anak yang akhirnya membuat pemerintah perlu untuk mencari cara dalam mengatasi adanya kekerasan terhadap rendahnya kualitas pelayanan Polri terhadap laporan yang melibatkan korban perempuan dan anak telah membuat Polri berusaha untuk menunjukkan kinerja yang baik. Salah satunya dengan membentuk Ruang Pelayanan Khusus (RPK) lebih khusus Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) untuk masalah kekerasan Perempuan dan Anak, dari tingkat Mabes hingga Polres, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007.
Tugas Akuntansi Pemerintah - Analisis BeritaRobyRenaldi
Anggota Kelompok :
Roby Renaldi (022116015)
Haqi Malik S (022116016)
Riska Susilawati (022116018)
Lia Armelia (022116025)
Indah Setyarini E (022116027)
Siti Majroah (022116028)
Makalah Wacana hukuman mati bagi koruptorIka Nurrohmah
Saat ini sering sekali kita mendengar kata korupsi, bahkan kita mungkin sampai bosan mendengar kata itu setiap hari. Korupsi adalah persoalan yang sudah akut bagi Indonesia dan sampai saat ini belum ada cara yang efektif dan benar-benar ampuh untuk menyembuhkannya. Sebagian besar para koruptor di negara ini adalah para pemangku jabatan baik itu di pemerintahan daerah, maupun pejabat tinggi negara bahkan seorang hakim dan penegak keadilan pun berani menjual keadilannya.
Korupsi adalah permasalahan bangsa yang memang sangat merugikan, bukan hanya bagi negara tapi dampaknya pada masyarakat Indonesia. Dimana demi kepentingan individu atau suatu kelompok yang diikutinya pelaku korupsi berani mengambil harta yang bukan haknya tanpa memperdulikan nilai-nilai moral yang dilanggar bahkan sangat bertentangan dengan lima dasar filosofis negara Indonesia yaitu Pancasila.
Perlindungan anak masih menjadi pekerjaan rumah bagi bangsa Indonesia, mengingat masih banyak ditemukan kasus-kasus perlakuan anak yang tidak sewajarnya, di antaranya yang paling memprihatinkan adalah masih terdapatnya anak-anak yang bekerja di sektor pekerjaan terburuk untuk anak, eksploitasi seksual komersial anak (ESKA), dan perdagangan perempuan dan anak (trafficking women and children). Padahal, anak adalah sebuah investasi. Anak harus dilihat sebagai aset bangsa yang harus dilindungi keberadaannya karena masa depan bangsa sangat bergantung pada bagaimana kita memperlakukan anak pada masa kini.
Pada dasarnya, munculnya berbagai permasalahan terkait perlindungan anak berakar dari berbagai faktor di antaranya belum optimalnya peran kelembagaan dalam mengatasi berbagai permasalahan anak. Kelembagaan dimaksud adalah kelembagaan baik yang berupa nilai dalam budaya, institusi dalam masyarakat dan jaringan kerjasama yang belum optimal dari organisasi yang memfasilitasi, mengadvokasi, mensosialisasikan serta sinergi yang masih perlu ditingkatkan.
Masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah global. Adanya tekanan dari dunia Internasional terhadap berbagai pelanggaran Hak Azasi Manusia, termasuk didalamnya hak perempuan dan anak yang akhirnya membuat pemerintah perlu untuk mencari cara dalam mengatasi adanya kekerasan terhadap rendahnya kualitas pelayanan Polri terhadap laporan yang melibatkan korban perempuan dan anak telah membuat Polri berusaha untuk menunjukkan kinerja yang baik. Salah satunya dengan membentuk Ruang Pelayanan Khusus (RPK) lebih khusus Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) untuk masalah kekerasan Perempuan dan Anak, dari tingkat Mabes hingga Polres, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007.
Manajemen ASN adalah serangkaian proses pengelolaan ASN untuk mewujudkan ASN yang profesional dengan hasil kerja tinggi dan perilaku sesuai nilai dasar ASN, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
1, be&gg, tio kharisma yunanto, prof hapzi ali ethical issues in financial management, universitas mercu buana, 2018
1. Tio Kharisma Yunanto
55117120109
Forum & Quiz Minggu Ke 7
18 Oktober 2018
Forum Minggu Ke - 7
Berdasarkan landasan teori mengenai etika manajemen keuangan, berikut adalah
contoh kasus pelanggaran etika yang terjadi di Indonesia dari suatu organisasi perusahaan
maupun intansi pemerintahan yang terbukti melanggar etika serta kode etik dalam laporan
ataupun manajemen keuangan yang ditemui melalui redaksi koran adalah sebagai berikut :
3.1 Tujuh PNS Kementerian Keuangan suap CPNS Rp 30 Triliun
Berdasarkan lampiran, contoh kasus pelanggaran etika yang dikutip melalui redaksi
koran Batam pos adalah keterbuktian pelanggaran adanya praktek suap-menyuap yang
dilakukan sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil
(CPNS) mencapai Rp 30 Triliun dalam setahun. Para CPNS harus membayar besar untuk
menduduki posisi maupun jabatan yang lebih tinggi dengan cara singkat untuk mendapatkannya.
Tidak hanya itu bahkan PNS Kementerian Keuangan itu memasang tarif suap sesuai
dengan jabatan PNS yang diinginkan.
TARIF SUAP CPNS/JABATAN PNS
1. CPNS Rp 150 juta-Rp 200 juta
2. 2. Kadis/Ka BUMD Rp 300 juta-Rp 400 juta
3. Sekda Rp 700 juta
Sungguh sangat mencengagkan yang terjadi, lalu yang patut dijadikan pertanyaan, kemanakah
aliran uang suap itu? Apakah untuk kesejahteraan serta pembagunan rakyat di negeri ini atau
uang suap itu hanya untuk keuntungan pribadi. Namun berdasarkan keterangan uang suap masuk
ke kepala daerah (Gubernur/Wako/Bupati).
Dalam kasus pelanggaran ini termasuk bentuk korupsi suatu tindakan penyimpangan
dan penyalahgunaan dana suap-menyuap yang termasuk suatu tindak pidana atas nama pejabat
maupun pegawai negeri hanya untuk memperkaya diri. Mereka yang sebagai Pegawai Negeri
dan pejabat negara yang seharusnya memberi contoh justru melanggar kode etik yang dapat
mencoreng citra sebagai Pegawai Negeri Sipil di mata masyarakat itu sendiri. Ini perlu ada
tindak lanjut serta pengawasan yang lebih maksimal dari kemenkeu dan KPK itu sendiri agar
kasus ini tidak berkelanjutan dan terus-menerus terjadi di Indonesia apabila tidak ada inisiatif
untuk memberantas kasus ini yang dari ke tahun semakin meningkat dan pelaku-pelaku
pelanggaran semakin licik dan pintar seiring kemajuan teknologi yang semakin canggih. Sebagai
CPNS (korban dari suap) pun tidak bisa berbuat apa-apa ketika dimintai uang untuk memperoleh
jabatan tersebut karena itulah ketentuan, dan tanggungjawabnya agar bisa memperoleh jabatan
yang tinggi dengan menghalalkan berbagai cara agar keinginan serta pekerjaan yang bisa
menjamin kehidupan serta keluarganya dengan melalui proses suap tersebut. Tindakan CPNS
pun tidak baik untuk di contoh karena di dalam bekerja tidak ada sistem suap-menyuap ataupun
sogok-menyogok apabila ingin memperoleh posisi atau jabatan yang tinggi. Dengan didasari
3. kemampuan dan skill yang kita punya siapa pun bisa mencapainya. Dan selalu yakin dan berpikir
positif dengan apa yang kita yakini dan selalu percaya Tuhan YME lah yang menentukan
kehidupan kita. Karena tanpa di dasari keimanan yang kuat untuk mencapai dan melakukan
sesuatu akan sia-sia. Untuk apa kekayaan dan jabatan apabila melakukannya dengan cara yang
kotor dan keji tanpa mendasari keimanan di dalam dirinya.
erdasarkan landasan teori mengenai etika manajemen keuangan, kasus pelanggaran etika yang
terjadi di Indonesia dari suatu organisasi perusahaan maupun intansi pemerintahan yang terbukti
melanggar etika serta kode etik dalam laporan ataupun manajemen keuangan yang ditemui
melalui redaksi koran adalah sebagai berikut :
Tujuh PNS Kementerian Keuangan suap CPNS Rp 30 Triliun
Berdasarkan lampiran, contoh kasus pelanggaran etika yang dikutip melalui redaksi
koran Batam pos adalah keterbuktian pelanggaran adanya praktek suap-menyuap yang
dilakukan sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil
(CPNS) mencapai Rp 30 Triliun dalam setahun. Para CPNS harus membayar besar untuk
menduduki posisi maupun jabatan yang lebih tinggi dengan cara singkat untuk mendapatkannya.
Tidak hanya itu bahkan PNS Kementerian Keuangan itu memasang tarif suap sesuai
dengan jabatan PNS yang diinginkan.
TARIF SUAP CPNS/JABATAN PNS
1. CPNS Rp 150 juta-Rp 200 juta
2. Kadis/Ka BUMD Rp 300 juta-Rp 400 juta
3. Sekda Rp 700 juta
4. Sungguh sangat mencengagkan yang terjadi, lalu yang patut dijadikan pertanyaan, kemanakah
aliran uang suap itu? Apakah untuk kesejahteraan serta pembagunan rakyat di negeri ini atau
uang suap itu hanya untuk keuntungan pribadi. Namun berdasarkan keterangan uang suap masuk
ke kepala daerah (Gubernur/Wako/Bupati).
Dalam kasus pelanggaran ini termasuk bentuk korupsi suatu tindakan penyimpangan
dan penyalahgunaan dana suap-menyuap yang termasuk suatu tindak pidana atas nama pejabat
maupun pegawai negeri hanya untuk memperkaya diri. Mereka yang sebagai Pegawai Negeri
dan pejabat negara yang seharusnya memberi contoh justru melanggar kode etik yang dapat
mencoreng citra sebagai Pegawai Negeri Sipil di mata masyarakat itu sendiri. Ini perlu ada
tindak lanjut serta pengawasan yang lebih maksimal dari kemenkeu dan KPK itu sendiri agar
kasus ini tidak berkelanjutan dan terus-menerus terjadi di Indonesia apabila tidak ada inisiatif
untuk memberantas kasus ini yang dari ke tahun semakin meningkat dan pelaku-pelaku
pelanggaran semakin licik dan pintar seiring kemajuan teknologi yang semakin canggih. Sebagai
CPNS (korban dari suap) pun tidak bisa berbuat apa-apa ketika dimintai uang untuk memperoleh
jabatan tersebut karena itulah ketentuan, dan tanggungjawabnya agar bisa memperoleh jabatan
yang tinggi dengan menghalalkan berbagai cara agar keinginan serta pekerjaan yang bisa
menjamin kehidupan serta keluarganya dengan melalui proses suap tersebut. Tindakan CPNS
pun tidak baik untuk di contoh karena di dalam bekerja tidak ada sistem suap-menyuap ataupun
sogok-menyogok apabila ingin memperoleh posisi atau jabatan yang tinggi. Dengan didasari
kemampuan dan skill yang kita punya siapa pun bisa mencapainya. Dan selalu yakin dan berpikir
positif dengan apa yang kita yakini dan selalu percaya Tuhan YME lah yang menentukan
kehidupan kita. Karena tanpa di dasari keimanan yang kuat untuk mencapai dan melakukan
5. sesuatu akan sia-sia. Untuk apa kekayaan dan jabatan apabila melakukannya dengan cara yang
kotor dan keji tanpa mendasari keimanan di dalam dirinya.