SlideShare a Scribd company logo
Tio Kharisma Yunanto
55117120109
Forum & Quiz Minggu Ke 7
18 Oktober 2018
Forum Minggu Ke - 7
Berdasarkan landasan teori mengenai etika manajemen keuangan, berikut adalah
contoh kasus pelanggaran etika yang terjadi di Indonesia dari suatu organisasi perusahaan
maupun intansi pemerintahan yang terbukti melanggar etika serta kode etik dalam laporan
ataupun manajemen keuangan yang ditemui melalui redaksi koran adalah sebagai berikut :
3.1 Tujuh PNS Kementerian Keuangan suap CPNS Rp 30 Triliun
Berdasarkan lampiran, contoh kasus pelanggaran etika yang dikutip melalui redaksi
koran Batam pos adalah keterbuktian pelanggaran adanya praktek suap-menyuap yang
dilakukan sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil
(CPNS) mencapai Rp 30 Triliun dalam setahun. Para CPNS harus membayar besar untuk
menduduki posisi maupun jabatan yang lebih tinggi dengan cara singkat untuk mendapatkannya.
Tidak hanya itu bahkan PNS Kementerian Keuangan itu memasang tarif suap sesuai
dengan jabatan PNS yang diinginkan.
TARIF SUAP CPNS/JABATAN PNS
1. CPNS Rp 150 juta-Rp 200 juta
2. Kadis/Ka BUMD Rp 300 juta-Rp 400 juta
3. Sekda Rp 700 juta
Sungguh sangat mencengagkan yang terjadi, lalu yang patut dijadikan pertanyaan, kemanakah
aliran uang suap itu? Apakah untuk kesejahteraan serta pembagunan rakyat di negeri ini atau
uang suap itu hanya untuk keuntungan pribadi. Namun berdasarkan keterangan uang suap masuk
ke kepala daerah (Gubernur/Wako/Bupati).
Dalam kasus pelanggaran ini termasuk bentuk korupsi suatu tindakan penyimpangan
dan penyalahgunaan dana suap-menyuap yang termasuk suatu tindak pidana atas nama pejabat
maupun pegawai negeri hanya untuk memperkaya diri. Mereka yang sebagai Pegawai Negeri
dan pejabat negara yang seharusnya memberi contoh justru melanggar kode etik yang dapat
mencoreng citra sebagai Pegawai Negeri Sipil di mata masyarakat itu sendiri. Ini perlu ada
tindak lanjut serta pengawasan yang lebih maksimal dari kemenkeu dan KPK itu sendiri agar
kasus ini tidak berkelanjutan dan terus-menerus terjadi di Indonesia apabila tidak ada inisiatif
untuk memberantas kasus ini yang dari ke tahun semakin meningkat dan pelaku-pelaku
pelanggaran semakin licik dan pintar seiring kemajuan teknologi yang semakin canggih. Sebagai
CPNS (korban dari suap) pun tidak bisa berbuat apa-apa ketika dimintai uang untuk memperoleh
jabatan tersebut karena itulah ketentuan, dan tanggungjawabnya agar bisa memperoleh jabatan
yang tinggi dengan menghalalkan berbagai cara agar keinginan serta pekerjaan yang bisa
menjamin kehidupan serta keluarganya dengan melalui proses suap tersebut. Tindakan CPNS
pun tidak baik untuk di contoh karena di dalam bekerja tidak ada sistem suap-menyuap ataupun
sogok-menyogok apabila ingin memperoleh posisi atau jabatan yang tinggi. Dengan didasari
kemampuan dan skill yang kita punya siapa pun bisa mencapainya. Dan selalu yakin dan berpikir
positif dengan apa yang kita yakini dan selalu percaya Tuhan YME lah yang menentukan
kehidupan kita. Karena tanpa di dasari keimanan yang kuat untuk mencapai dan melakukan
sesuatu akan sia-sia. Untuk apa kekayaan dan jabatan apabila melakukannya dengan cara yang
kotor dan keji tanpa mendasari keimanan di dalam dirinya.
erdasarkan landasan teori mengenai etika manajemen keuangan, kasus pelanggaran etika yang
terjadi di Indonesia dari suatu organisasi perusahaan maupun intansi pemerintahan yang terbukti
melanggar etika serta kode etik dalam laporan ataupun manajemen keuangan yang ditemui
melalui redaksi koran adalah sebagai berikut :
Tujuh PNS Kementerian Keuangan suap CPNS Rp 30 Triliun
Berdasarkan lampiran, contoh kasus pelanggaran etika yang dikutip melalui redaksi
koran Batam pos adalah keterbuktian pelanggaran adanya praktek suap-menyuap yang
dilakukan sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil
(CPNS) mencapai Rp 30 Triliun dalam setahun. Para CPNS harus membayar besar untuk
menduduki posisi maupun jabatan yang lebih tinggi dengan cara singkat untuk mendapatkannya.
Tidak hanya itu bahkan PNS Kementerian Keuangan itu memasang tarif suap sesuai
dengan jabatan PNS yang diinginkan.
TARIF SUAP CPNS/JABATAN PNS
1. CPNS Rp 150 juta-Rp 200 juta
2. Kadis/Ka BUMD Rp 300 juta-Rp 400 juta
3. Sekda Rp 700 juta
Sungguh sangat mencengagkan yang terjadi, lalu yang patut dijadikan pertanyaan, kemanakah
aliran uang suap itu? Apakah untuk kesejahteraan serta pembagunan rakyat di negeri ini atau
uang suap itu hanya untuk keuntungan pribadi. Namun berdasarkan keterangan uang suap masuk
ke kepala daerah (Gubernur/Wako/Bupati).
Dalam kasus pelanggaran ini termasuk bentuk korupsi suatu tindakan penyimpangan
dan penyalahgunaan dana suap-menyuap yang termasuk suatu tindak pidana atas nama pejabat
maupun pegawai negeri hanya untuk memperkaya diri. Mereka yang sebagai Pegawai Negeri
dan pejabat negara yang seharusnya memberi contoh justru melanggar kode etik yang dapat
mencoreng citra sebagai Pegawai Negeri Sipil di mata masyarakat itu sendiri. Ini perlu ada
tindak lanjut serta pengawasan yang lebih maksimal dari kemenkeu dan KPK itu sendiri agar
kasus ini tidak berkelanjutan dan terus-menerus terjadi di Indonesia apabila tidak ada inisiatif
untuk memberantas kasus ini yang dari ke tahun semakin meningkat dan pelaku-pelaku
pelanggaran semakin licik dan pintar seiring kemajuan teknologi yang semakin canggih. Sebagai
CPNS (korban dari suap) pun tidak bisa berbuat apa-apa ketika dimintai uang untuk memperoleh
jabatan tersebut karena itulah ketentuan, dan tanggungjawabnya agar bisa memperoleh jabatan
yang tinggi dengan menghalalkan berbagai cara agar keinginan serta pekerjaan yang bisa
menjamin kehidupan serta keluarganya dengan melalui proses suap tersebut. Tindakan CPNS
pun tidak baik untuk di contoh karena di dalam bekerja tidak ada sistem suap-menyuap ataupun
sogok-menyogok apabila ingin memperoleh posisi atau jabatan yang tinggi. Dengan didasari
kemampuan dan skill yang kita punya siapa pun bisa mencapainya. Dan selalu yakin dan berpikir
positif dengan apa yang kita yakini dan selalu percaya Tuhan YME lah yang menentukan
kehidupan kita. Karena tanpa di dasari keimanan yang kuat untuk mencapai dan melakukan
sesuatu akan sia-sia. Untuk apa kekayaan dan jabatan apabila melakukannya dengan cara yang
kotor dan keji tanpa mendasari keimanan di dalam dirinya.

More Related Content

What's hot

Tabloid skor edisi ke-25
Tabloid skor edisi ke-25Tabloid skor edisi ke-25
Tabloid skor edisi ke-25
Produksi Skor
 
Tugas Akuntansi Pemerintah - Analisis Berita
Tugas Akuntansi Pemerintah - Analisis BeritaTugas Akuntansi Pemerintah - Analisis Berita
Tugas Akuntansi Pemerintah - Analisis Berita
RobyRenaldi
 
Materi Sosiologi: Ketidakadilan
Materi Sosiologi: KetidakadilanMateri Sosiologi: Ketidakadilan
Materi Sosiologi: Ketidakadilan
Arga Puspita Aji
 
Pr etbis #3
Pr etbis #3Pr etbis #3
Pr etbis #3
anggadp4
 
Knpi jambi dalam perspektif peraturan perundang
Knpi jambi dalam perspektif peraturan perundangKnpi jambi dalam perspektif peraturan perundang
Knpi jambi dalam perspektif peraturan perundangBUNG FESDIAMON
 
Bagaimana Hukum Di Indonesia
Bagaimana Hukum Di  IndonesiaBagaimana Hukum Di  Indonesia
Bagaimana Hukum Di Indonesiajengkoling
 
Tugas hukum dan etika pers danu
Tugas hukum dan etika pers danuTugas hukum dan etika pers danu
Tugas hukum dan etika pers danu
Danu Putra
 
Makalah Wacana hukuman mati bagi koruptor
Makalah Wacana hukuman mati bagi koruptorMakalah Wacana hukuman mati bagi koruptor
Makalah Wacana hukuman mati bagi koruptor
Ika Nurrohmah
 
Slide kuliah umum_administrasi publik_unm
Slide kuliah umum_administrasi publik_unmSlide kuliah umum_administrasi publik_unm
Slide kuliah umum_administrasi publik_unm
Muslimin B. Putra
 
Esay hukuman bagi koruptor
Esay hukuman bagi koruptorEsay hukuman bagi koruptor
Esay hukuman bagi koruptor
Agewen Stifford
 
Hut polri ke 69 dipolsek bangko-kabupaten.merangin; AKBP DADANG DK
Hut polri ke 69 dipolsek bangko-kabupaten.merangin; AKBP DADANG DKHut polri ke 69 dipolsek bangko-kabupaten.merangin; AKBP DADANG DK
Hut polri ke 69 dipolsek bangko-kabupaten.merangin; AKBP DADANG DKWoro Handayani
 
PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...
PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...
PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...
Law Firm "Fidel Angwarmasse & Partners"
 
Demokrasi sistem rusak dan merusak
Demokrasi sistem rusak dan merusakDemokrasi sistem rusak dan merusak
Demokrasi sistem rusak dan merusakLilis Holisah
 

What's hot (14)

Tabloid skor edisi ke-25
Tabloid skor edisi ke-25Tabloid skor edisi ke-25
Tabloid skor edisi ke-25
 
Tugas Akuntansi Pemerintah - Analisis Berita
Tugas Akuntansi Pemerintah - Analisis BeritaTugas Akuntansi Pemerintah - Analisis Berita
Tugas Akuntansi Pemerintah - Analisis Berita
 
Materi Sosiologi: Ketidakadilan
Materi Sosiologi: KetidakadilanMateri Sosiologi: Ketidakadilan
Materi Sosiologi: Ketidakadilan
 
Pr etbis #3
Pr etbis #3Pr etbis #3
Pr etbis #3
 
Knpi jambi dalam perspektif peraturan perundang
Knpi jambi dalam perspektif peraturan perundangKnpi jambi dalam perspektif peraturan perundang
Knpi jambi dalam perspektif peraturan perundang
 
Bagaimana Hukum Di Indonesia
Bagaimana Hukum Di  IndonesiaBagaimana Hukum Di  Indonesia
Bagaimana Hukum Di Indonesia
 
Tugas hukum dan etika pers danu
Tugas hukum dan etika pers danuTugas hukum dan etika pers danu
Tugas hukum dan etika pers danu
 
Makalah Wacana hukuman mati bagi koruptor
Makalah Wacana hukuman mati bagi koruptorMakalah Wacana hukuman mati bagi koruptor
Makalah Wacana hukuman mati bagi koruptor
 
Slide kuliah umum_administrasi publik_unm
Slide kuliah umum_administrasi publik_unmSlide kuliah umum_administrasi publik_unm
Slide kuliah umum_administrasi publik_unm
 
Abstract 6298
Abstract 6298Abstract 6298
Abstract 6298
 
Esay hukuman bagi koruptor
Esay hukuman bagi koruptorEsay hukuman bagi koruptor
Esay hukuman bagi koruptor
 
Hut polri ke 69 dipolsek bangko-kabupaten.merangin; AKBP DADANG DK
Hut polri ke 69 dipolsek bangko-kabupaten.merangin; AKBP DADANG DKHut polri ke 69 dipolsek bangko-kabupaten.merangin; AKBP DADANG DK
Hut polri ke 69 dipolsek bangko-kabupaten.merangin; AKBP DADANG DK
 
PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...
PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...
PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...
 
Demokrasi sistem rusak dan merusak
Demokrasi sistem rusak dan merusakDemokrasi sistem rusak dan merusak
Demokrasi sistem rusak dan merusak
 

Similar to 1, be&gg, tio kharisma yunanto, prof hapzi ali ethical issues in financial management, universitas mercu buana, 2018

Kewarganegaraan tentang dampak korupsi
Kewarganegaraan tentang dampak korupsiKewarganegaraan tentang dampak korupsi
Kewarganegaraan tentang dampak korupsistevenson2708
 
PENCEGAHAN GRATIFIKASI LLDIKTI XI.pptx
PENCEGAHAN GRATIFIKASI LLDIKTI XI.pptxPENCEGAHAN GRATIFIKASI LLDIKTI XI.pptx
PENCEGAHAN GRATIFIKASI LLDIKTI XI.pptx
Muhammad Rochman
 
SKOR Edisi 017 [Jan-2014]
SKOR Edisi 017 [Jan-2014]SKOR Edisi 017 [Jan-2014]
SKOR Edisi 017 [Jan-2014]
Noeh Nemen
 
Cepat berantas korupsi
Cepat berantas korupsiCepat berantas korupsi
Cepat berantas korupsi
Muslihin Hilim
 
BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Corruption and ...
BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Corruption and ...BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Corruption and ...
BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Corruption and ...
Rudy Harland
 
Proposal penelitian politik uang
Proposal penelitian politik uangProposal penelitian politik uang
Proposal penelitian politik uang
desta aunika
 
Solusi Pencegahan korupsi : Formula Vaksin Anti Korupsi
Solusi Pencegahan korupsi : Formula Vaksin Anti KorupsiSolusi Pencegahan korupsi : Formula Vaksin Anti Korupsi
Solusi Pencegahan korupsi : Formula Vaksin Anti Korupsi
Isnu Rahadi Wiratama
 
Percepatan pemberantasan korupsi
Percepatan pemberantasan korupsiPercepatan pemberantasan korupsi
Percepatan pemberantasan korupsi
Eko Supriyadi
 
Manajemen ASN
Manajemen ASNManajemen ASN
Manajemen ASN
fadhliamin5
 
Manajemen ASN 4 des.pdf
Manajemen ASN 4 des.pdfManajemen ASN 4 des.pdf
Manajemen ASN 4 des.pdf
DediWahyudi41
 
Buku Saku Memahami Gratifikasi KPK
Buku Saku Memahami Gratifikasi KPKBuku Saku Memahami Gratifikasi KPK
Buku Saku Memahami Gratifikasi KPKIrman Gapur
 
Pelajaran 12
Pelajaran 12Pelajaran 12
Pelajaran 12
Idris Miaus
 
Modul manajemen asn cetak
Modul manajemen asn cetakModul manajemen asn cetak
Modul manajemen asn cetak
Harun Surya
 
Karangan korups1
Karangan korups1Karangan korups1
Karangan korups1
Widiya Ocek
 
BE&GG, Intan Wachyuni, Hapzi Ali, Korupsi, Universitas Mercu Buana.2017.pdf
BE&GG, Intan Wachyuni, Hapzi Ali, Korupsi, Universitas Mercu Buana.2017.pdfBE&GG, Intan Wachyuni, Hapzi Ali, Korupsi, Universitas Mercu Buana.2017.pdf
BE&GG, Intan Wachyuni, Hapzi Ali, Korupsi, Universitas Mercu Buana.2017.pdf
Intan Wachyuni
 
PG - Medan.pptx
PG - Medan.pptxPG - Medan.pptx
PG - Medan.pptx
EvieMarlina1
 
Studi Kasus Penyimpangan Atas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bogor Pad...
Studi Kasus Penyimpangan Atas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bogor Pad...Studi Kasus Penyimpangan Atas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bogor Pad...
Studi Kasus Penyimpangan Atas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bogor Pad...
Universitas Pakuan
 
Penyebab Korpusi.pptx
Penyebab Korpusi.pptxPenyebab Korpusi.pptx
Penyebab Korpusi.pptx
HidayatulJumaah1
 
Buku saku memahami_gratifikasi_kpk
Buku saku memahami_gratifikasi_kpkBuku saku memahami_gratifikasi_kpk
Buku saku memahami_gratifikasi_kpk
Ardi Yanson
 

Similar to 1, be&gg, tio kharisma yunanto, prof hapzi ali ethical issues in financial management, universitas mercu buana, 2018 (20)

Korups
KorupsKorups
Korups
 
Kewarganegaraan tentang dampak korupsi
Kewarganegaraan tentang dampak korupsiKewarganegaraan tentang dampak korupsi
Kewarganegaraan tentang dampak korupsi
 
PENCEGAHAN GRATIFIKASI LLDIKTI XI.pptx
PENCEGAHAN GRATIFIKASI LLDIKTI XI.pptxPENCEGAHAN GRATIFIKASI LLDIKTI XI.pptx
PENCEGAHAN GRATIFIKASI LLDIKTI XI.pptx
 
SKOR Edisi 017 [Jan-2014]
SKOR Edisi 017 [Jan-2014]SKOR Edisi 017 [Jan-2014]
SKOR Edisi 017 [Jan-2014]
 
Cepat berantas korupsi
Cepat berantas korupsiCepat berantas korupsi
Cepat berantas korupsi
 
BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Corruption and ...
BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Corruption and ...BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Corruption and ...
BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Corruption and ...
 
Proposal penelitian politik uang
Proposal penelitian politik uangProposal penelitian politik uang
Proposal penelitian politik uang
 
Solusi Pencegahan korupsi : Formula Vaksin Anti Korupsi
Solusi Pencegahan korupsi : Formula Vaksin Anti KorupsiSolusi Pencegahan korupsi : Formula Vaksin Anti Korupsi
Solusi Pencegahan korupsi : Formula Vaksin Anti Korupsi
 
Percepatan pemberantasan korupsi
Percepatan pemberantasan korupsiPercepatan pemberantasan korupsi
Percepatan pemberantasan korupsi
 
Manajemen ASN
Manajemen ASNManajemen ASN
Manajemen ASN
 
Manajemen ASN 4 des.pdf
Manajemen ASN 4 des.pdfManajemen ASN 4 des.pdf
Manajemen ASN 4 des.pdf
 
Buku Saku Memahami Gratifikasi KPK
Buku Saku Memahami Gratifikasi KPKBuku Saku Memahami Gratifikasi KPK
Buku Saku Memahami Gratifikasi KPK
 
Pelajaran 12
Pelajaran 12Pelajaran 12
Pelajaran 12
 
Modul manajemen asn cetak
Modul manajemen asn cetakModul manajemen asn cetak
Modul manajemen asn cetak
 
Karangan korups1
Karangan korups1Karangan korups1
Karangan korups1
 
BE&GG, Intan Wachyuni, Hapzi Ali, Korupsi, Universitas Mercu Buana.2017.pdf
BE&GG, Intan Wachyuni, Hapzi Ali, Korupsi, Universitas Mercu Buana.2017.pdfBE&GG, Intan Wachyuni, Hapzi Ali, Korupsi, Universitas Mercu Buana.2017.pdf
BE&GG, Intan Wachyuni, Hapzi Ali, Korupsi, Universitas Mercu Buana.2017.pdf
 
PG - Medan.pptx
PG - Medan.pptxPG - Medan.pptx
PG - Medan.pptx
 
Studi Kasus Penyimpangan Atas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bogor Pad...
Studi Kasus Penyimpangan Atas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bogor Pad...Studi Kasus Penyimpangan Atas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bogor Pad...
Studi Kasus Penyimpangan Atas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bogor Pad...
 
Penyebab Korpusi.pptx
Penyebab Korpusi.pptxPenyebab Korpusi.pptx
Penyebab Korpusi.pptx
 
Buku saku memahami_gratifikasi_kpk
Buku saku memahami_gratifikasi_kpkBuku saku memahami_gratifikasi_kpk
Buku saku memahami_gratifikasi_kpk
 

More from TioKharisma

Brand extension for nike, tio kharisma y 5511712010 product and brand devel...
Brand extension for nike, tio kharisma y  5511712010  product and brand devel...Brand extension for nike, tio kharisma y  5511712010  product and brand devel...
Brand extension for nike, tio kharisma y 5511712010 product and brand devel...
TioKharisma
 
Brand architecture ge, tio kharisma yunanto
Brand architecture ge, tio kharisma yunantoBrand architecture ge, tio kharisma yunanto
Brand architecture ge, tio kharisma yunanto
TioKharisma
 
Brand journey garuda indonesia, Tio Kharisma Yunanto 2018
Brand journey garuda indonesia, Tio Kharisma Yunanto 2018Brand journey garuda indonesia, Tio Kharisma Yunanto 2018
Brand journey garuda indonesia, Tio Kharisma Yunanto 2018
TioKharisma
 
2, be&gg, tio kharisma yunanto, prof hapzi ali coorporate values, univers...
2, be&gg, tio kharisma yunanto, prof hapzi ali coorporate values, univers...2, be&gg, tio kharisma yunanto, prof hapzi ali coorporate values, univers...
2, be&gg, tio kharisma yunanto, prof hapzi ali coorporate values, univers...
TioKharisma
 
2, be&gg, tio kharisma yunanto, prof hapzi ali good coorporate governance...
2, be&gg, tio kharisma yunanto, prof hapzi ali good coorporate governance...2, be&gg, tio kharisma yunanto, prof hapzi ali good coorporate governance...
2, be&gg, tio kharisma yunanto, prof hapzi ali good coorporate governance...
TioKharisma
 
1, be&gg, tio kharisma yunanto, prof hapzi ali corporate governance, univ...
1, be&gg, tio kharisma yunanto, prof hapzi ali corporate governance, univ...1, be&gg, tio kharisma yunanto, prof hapzi ali corporate governance, univ...
1, be&gg, tio kharisma yunanto, prof hapzi ali corporate governance, univ...
TioKharisma
 
1, be&gg, tio kharisma yunanto, prof hapzi ali ethical decision making in...
1, be&gg, tio kharisma yunanto, prof hapzi ali ethical decision making in...1, be&gg, tio kharisma yunanto, prof hapzi ali ethical decision making in...
1, be&gg, tio kharisma yunanto, prof hapzi ali ethical decision making in...
TioKharisma
 
1, be&gg, tio kharisma yunanto, prof hapzi ali corporate social responsib...
1, be&gg, tio kharisma yunanto, prof hapzi ali corporate social responsib...1, be&gg, tio kharisma yunanto, prof hapzi ali corporate social responsib...
1, be&gg, tio kharisma yunanto, prof hapzi ali corporate social responsib...
TioKharisma
 
Be gg, tio kharisma yunanto, hapzi ali environmental ethics, universitas merc...
Be gg, tio kharisma yunanto, hapzi ali environmental ethics, universitas merc...Be gg, tio kharisma yunanto, hapzi ali environmental ethics, universitas merc...
Be gg, tio kharisma yunanto, hapzi ali environmental ethics, universitas merc...
TioKharisma
 
1, BE&GG, tio kharisma yunanto, Prof hapzi ali Concepts and Theories of Busin...
1, BE&GG, tio kharisma yunanto, Prof hapzi ali Concepts and Theories of Busin...1, BE&GG, tio kharisma yunanto, Prof hapzi ali Concepts and Theories of Busin...
1, BE&GG, tio kharisma yunanto, Prof hapzi ali Concepts and Theories of Busin...
TioKharisma
 

More from TioKharisma (10)

Brand extension for nike, tio kharisma y 5511712010 product and brand devel...
Brand extension for nike, tio kharisma y  5511712010  product and brand devel...Brand extension for nike, tio kharisma y  5511712010  product and brand devel...
Brand extension for nike, tio kharisma y 5511712010 product and brand devel...
 
Brand architecture ge, tio kharisma yunanto
Brand architecture ge, tio kharisma yunantoBrand architecture ge, tio kharisma yunanto
Brand architecture ge, tio kharisma yunanto
 
Brand journey garuda indonesia, Tio Kharisma Yunanto 2018
Brand journey garuda indonesia, Tio Kharisma Yunanto 2018Brand journey garuda indonesia, Tio Kharisma Yunanto 2018
Brand journey garuda indonesia, Tio Kharisma Yunanto 2018
 
2, be&gg, tio kharisma yunanto, prof hapzi ali coorporate values, univers...
2, be&gg, tio kharisma yunanto, prof hapzi ali coorporate values, univers...2, be&gg, tio kharisma yunanto, prof hapzi ali coorporate values, univers...
2, be&gg, tio kharisma yunanto, prof hapzi ali coorporate values, univers...
 
2, be&gg, tio kharisma yunanto, prof hapzi ali good coorporate governance...
2, be&gg, tio kharisma yunanto, prof hapzi ali good coorporate governance...2, be&gg, tio kharisma yunanto, prof hapzi ali good coorporate governance...
2, be&gg, tio kharisma yunanto, prof hapzi ali good coorporate governance...
 
1, be&gg, tio kharisma yunanto, prof hapzi ali corporate governance, univ...
1, be&gg, tio kharisma yunanto, prof hapzi ali corporate governance, univ...1, be&gg, tio kharisma yunanto, prof hapzi ali corporate governance, univ...
1, be&gg, tio kharisma yunanto, prof hapzi ali corporate governance, univ...
 
1, be&gg, tio kharisma yunanto, prof hapzi ali ethical decision making in...
1, be&gg, tio kharisma yunanto, prof hapzi ali ethical decision making in...1, be&gg, tio kharisma yunanto, prof hapzi ali ethical decision making in...
1, be&gg, tio kharisma yunanto, prof hapzi ali ethical decision making in...
 
1, be&gg, tio kharisma yunanto, prof hapzi ali corporate social responsib...
1, be&gg, tio kharisma yunanto, prof hapzi ali corporate social responsib...1, be&gg, tio kharisma yunanto, prof hapzi ali corporate social responsib...
1, be&gg, tio kharisma yunanto, prof hapzi ali corporate social responsib...
 
Be gg, tio kharisma yunanto, hapzi ali environmental ethics, universitas merc...
Be gg, tio kharisma yunanto, hapzi ali environmental ethics, universitas merc...Be gg, tio kharisma yunanto, hapzi ali environmental ethics, universitas merc...
Be gg, tio kharisma yunanto, hapzi ali environmental ethics, universitas merc...
 
1, BE&GG, tio kharisma yunanto, Prof hapzi ali Concepts and Theories of Busin...
1, BE&GG, tio kharisma yunanto, Prof hapzi ali Concepts and Theories of Busin...1, BE&GG, tio kharisma yunanto, Prof hapzi ali Concepts and Theories of Busin...
1, BE&GG, tio kharisma yunanto, Prof hapzi ali Concepts and Theories of Busin...
 

Recently uploaded

DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUPDJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
adjhe17ks1
 
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptxMETODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
hoiriyono
 
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
EnforceA Real Solution
 
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
IndahMeilani2
 
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdfPengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
fadilahsaleh427
 
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.pptPpt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
mariapasaribu13
 
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.pptKonsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
AchmadHasanHafidzi
 
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
JefryColter
 
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniahreksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
AhmadVikriKhoirulAna
 
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptxPPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
f4hmizakaria123
 
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptxMETODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptxModul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
MarkusPiyusmanZebua
 
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptxPendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
LidyaManuelia1
 
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Anisa Rizki Rahmawati
 
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptxSesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
bidakara2016
 
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.pptCost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
meincha1152
 
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplinEKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
anthoniusaldolemauk
 

Recently uploaded (18)

DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUPDJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
 
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptxMETODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
 
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
 
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
 
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
 
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdfPengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
 
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.pptPpt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
 
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.pptKonsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
 
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
 
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniahreksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
 
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptxPPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
 
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptxMETODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
 
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptxModul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
 
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptxPendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
 
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
 
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptxSesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
 
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.pptCost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
 
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplinEKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
 

1, be&gg, tio kharisma yunanto, prof hapzi ali ethical issues in financial management, universitas mercu buana, 2018

  • 1. Tio Kharisma Yunanto 55117120109 Forum & Quiz Minggu Ke 7 18 Oktober 2018 Forum Minggu Ke - 7 Berdasarkan landasan teori mengenai etika manajemen keuangan, berikut adalah contoh kasus pelanggaran etika yang terjadi di Indonesia dari suatu organisasi perusahaan maupun intansi pemerintahan yang terbukti melanggar etika serta kode etik dalam laporan ataupun manajemen keuangan yang ditemui melalui redaksi koran adalah sebagai berikut : 3.1 Tujuh PNS Kementerian Keuangan suap CPNS Rp 30 Triliun Berdasarkan lampiran, contoh kasus pelanggaran etika yang dikutip melalui redaksi koran Batam pos adalah keterbuktian pelanggaran adanya praktek suap-menyuap yang dilakukan sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mencapai Rp 30 Triliun dalam setahun. Para CPNS harus membayar besar untuk menduduki posisi maupun jabatan yang lebih tinggi dengan cara singkat untuk mendapatkannya. Tidak hanya itu bahkan PNS Kementerian Keuangan itu memasang tarif suap sesuai dengan jabatan PNS yang diinginkan. TARIF SUAP CPNS/JABATAN PNS 1. CPNS Rp 150 juta-Rp 200 juta
  • 2. 2. Kadis/Ka BUMD Rp 300 juta-Rp 400 juta 3. Sekda Rp 700 juta Sungguh sangat mencengagkan yang terjadi, lalu yang patut dijadikan pertanyaan, kemanakah aliran uang suap itu? Apakah untuk kesejahteraan serta pembagunan rakyat di negeri ini atau uang suap itu hanya untuk keuntungan pribadi. Namun berdasarkan keterangan uang suap masuk ke kepala daerah (Gubernur/Wako/Bupati). Dalam kasus pelanggaran ini termasuk bentuk korupsi suatu tindakan penyimpangan dan penyalahgunaan dana suap-menyuap yang termasuk suatu tindak pidana atas nama pejabat maupun pegawai negeri hanya untuk memperkaya diri. Mereka yang sebagai Pegawai Negeri dan pejabat negara yang seharusnya memberi contoh justru melanggar kode etik yang dapat mencoreng citra sebagai Pegawai Negeri Sipil di mata masyarakat itu sendiri. Ini perlu ada tindak lanjut serta pengawasan yang lebih maksimal dari kemenkeu dan KPK itu sendiri agar kasus ini tidak berkelanjutan dan terus-menerus terjadi di Indonesia apabila tidak ada inisiatif untuk memberantas kasus ini yang dari ke tahun semakin meningkat dan pelaku-pelaku pelanggaran semakin licik dan pintar seiring kemajuan teknologi yang semakin canggih. Sebagai CPNS (korban dari suap) pun tidak bisa berbuat apa-apa ketika dimintai uang untuk memperoleh jabatan tersebut karena itulah ketentuan, dan tanggungjawabnya agar bisa memperoleh jabatan yang tinggi dengan menghalalkan berbagai cara agar keinginan serta pekerjaan yang bisa menjamin kehidupan serta keluarganya dengan melalui proses suap tersebut. Tindakan CPNS pun tidak baik untuk di contoh karena di dalam bekerja tidak ada sistem suap-menyuap ataupun sogok-menyogok apabila ingin memperoleh posisi atau jabatan yang tinggi. Dengan didasari
  • 3. kemampuan dan skill yang kita punya siapa pun bisa mencapainya. Dan selalu yakin dan berpikir positif dengan apa yang kita yakini dan selalu percaya Tuhan YME lah yang menentukan kehidupan kita. Karena tanpa di dasari keimanan yang kuat untuk mencapai dan melakukan sesuatu akan sia-sia. Untuk apa kekayaan dan jabatan apabila melakukannya dengan cara yang kotor dan keji tanpa mendasari keimanan di dalam dirinya. erdasarkan landasan teori mengenai etika manajemen keuangan, kasus pelanggaran etika yang terjadi di Indonesia dari suatu organisasi perusahaan maupun intansi pemerintahan yang terbukti melanggar etika serta kode etik dalam laporan ataupun manajemen keuangan yang ditemui melalui redaksi koran adalah sebagai berikut : Tujuh PNS Kementerian Keuangan suap CPNS Rp 30 Triliun Berdasarkan lampiran, contoh kasus pelanggaran etika yang dikutip melalui redaksi koran Batam pos adalah keterbuktian pelanggaran adanya praktek suap-menyuap yang dilakukan sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mencapai Rp 30 Triliun dalam setahun. Para CPNS harus membayar besar untuk menduduki posisi maupun jabatan yang lebih tinggi dengan cara singkat untuk mendapatkannya. Tidak hanya itu bahkan PNS Kementerian Keuangan itu memasang tarif suap sesuai dengan jabatan PNS yang diinginkan. TARIF SUAP CPNS/JABATAN PNS 1. CPNS Rp 150 juta-Rp 200 juta 2. Kadis/Ka BUMD Rp 300 juta-Rp 400 juta 3. Sekda Rp 700 juta
  • 4. Sungguh sangat mencengagkan yang terjadi, lalu yang patut dijadikan pertanyaan, kemanakah aliran uang suap itu? Apakah untuk kesejahteraan serta pembagunan rakyat di negeri ini atau uang suap itu hanya untuk keuntungan pribadi. Namun berdasarkan keterangan uang suap masuk ke kepala daerah (Gubernur/Wako/Bupati). Dalam kasus pelanggaran ini termasuk bentuk korupsi suatu tindakan penyimpangan dan penyalahgunaan dana suap-menyuap yang termasuk suatu tindak pidana atas nama pejabat maupun pegawai negeri hanya untuk memperkaya diri. Mereka yang sebagai Pegawai Negeri dan pejabat negara yang seharusnya memberi contoh justru melanggar kode etik yang dapat mencoreng citra sebagai Pegawai Negeri Sipil di mata masyarakat itu sendiri. Ini perlu ada tindak lanjut serta pengawasan yang lebih maksimal dari kemenkeu dan KPK itu sendiri agar kasus ini tidak berkelanjutan dan terus-menerus terjadi di Indonesia apabila tidak ada inisiatif untuk memberantas kasus ini yang dari ke tahun semakin meningkat dan pelaku-pelaku pelanggaran semakin licik dan pintar seiring kemajuan teknologi yang semakin canggih. Sebagai CPNS (korban dari suap) pun tidak bisa berbuat apa-apa ketika dimintai uang untuk memperoleh jabatan tersebut karena itulah ketentuan, dan tanggungjawabnya agar bisa memperoleh jabatan yang tinggi dengan menghalalkan berbagai cara agar keinginan serta pekerjaan yang bisa menjamin kehidupan serta keluarganya dengan melalui proses suap tersebut. Tindakan CPNS pun tidak baik untuk di contoh karena di dalam bekerja tidak ada sistem suap-menyuap ataupun sogok-menyogok apabila ingin memperoleh posisi atau jabatan yang tinggi. Dengan didasari kemampuan dan skill yang kita punya siapa pun bisa mencapainya. Dan selalu yakin dan berpikir positif dengan apa yang kita yakini dan selalu percaya Tuhan YME lah yang menentukan kehidupan kita. Karena tanpa di dasari keimanan yang kuat untuk mencapai dan melakukan
  • 5. sesuatu akan sia-sia. Untuk apa kekayaan dan jabatan apabila melakukannya dengan cara yang kotor dan keji tanpa mendasari keimanan di dalam dirinya.