Setiap Unit Pelayanan Publik DIWAJIBKAN untuk melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala. Buku ini dapat menjadi salah satu referensi yang dapat digunakan dalam melakukan kewajiban tersebut. Apabila membutuhkan bantuan atau asistensi dapat langsung menghubungi Pusat INTAN di 021 3868201, atau via email suripto3x@rocketmail.com, suriptox3@gmail.com, suripto@lan.go.id atau HP 0813 8558 6665
[Ringkasan]
1. Struktur organisasi Kelurahan Marga Mulya terdiri dari Lurah, Sekretaris Kelurahan, dan tiga Kepala Seksi yaitu Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban; Seksi Pembangunan; dan Seksi Kesos.
2. Tugas pokok Lurah adalah membantu Camat dalam menyelenggarakan pemerintahan, ketertiban, pembangunan, ekonomi, kesejahteraan, dan pelayanan masyarakat.
Lampiran permendagri nomor 20 tahun 2013 tentang perubahan kedua atas permen...riyan andhika
Lampiran permendagri nomor 20 tahun 2013 tentang perubahan kedua atas permendagri nomor 44 tahun 2009 tentang pedoman kerja sama depdagri dan pemda dengan ormas dan lembaga niralaba lainnya.
Fraksi PAN DPRD Kabupaten Pringsewu memberikan 10 masukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pringsewu 2011-2016. Masukan tersebut antara lain mengenai penambahan program signifikan, penyesuaian alokasi belanja antara aparatur dan masyarakat, penambahan data penduduk yang terpilah, peningkatan peran pendidikan, dan strategi peningkatan perekonomian dan investasi.
Setiap Unit Pelayanan Publik DIWAJIBKAN untuk melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala. Buku ini dapat menjadi salah satu referensi yang dapat digunakan dalam melakukan kewajiban tersebut. Apabila membutuhkan bantuan atau asistensi dapat langsung menghubungi Pusat INTAN di 021 3868201, atau via email suripto3x@rocketmail.com, suriptox3@gmail.com, suripto@lan.go.id atau HP 0813 8558 6665
[Ringkasan]
1. Struktur organisasi Kelurahan Marga Mulya terdiri dari Lurah, Sekretaris Kelurahan, dan tiga Kepala Seksi yaitu Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban; Seksi Pembangunan; dan Seksi Kesos.
2. Tugas pokok Lurah adalah membantu Camat dalam menyelenggarakan pemerintahan, ketertiban, pembangunan, ekonomi, kesejahteraan, dan pelayanan masyarakat.
Lampiran permendagri nomor 20 tahun 2013 tentang perubahan kedua atas permen...riyan andhika
Lampiran permendagri nomor 20 tahun 2013 tentang perubahan kedua atas permendagri nomor 44 tahun 2009 tentang pedoman kerja sama depdagri dan pemda dengan ormas dan lembaga niralaba lainnya.
Fraksi PAN DPRD Kabupaten Pringsewu memberikan 10 masukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pringsewu 2011-2016. Masukan tersebut antara lain mengenai penambahan program signifikan, penyesuaian alokasi belanja antara aparatur dan masyarakat, penambahan data penduduk yang terpilah, peningkatan peran pendidikan, dan strategi peningkatan perekonomian dan investasi.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Laporan hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pendidikan Kota Sibolga tahun 2015 mencapai skor 79,06, meningkat sedikit dari tahun 2014.
2) Unsur pelayanan dengan skor tertinggi adalah biaya pelayanan pada 2015, sedangkan kepastian jadwal pada 2014.
3) Unsur yang masih banyak dikeluhkan adalah prosedur pelayanan pada 2015 dan kecepat
Dokumen tersebut membahas tentang peresmian gedung baru Puskesmas Sukaramai dan peluncuran kartu asuransi kesehatan BPJS oleh Bupati Pakpak Bharat serta sosialisasi pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat."
Dokumen tersebut membahas tentang maklumat pelayanan dan janji pelayanan yang merupakan pernyataan tertulis dari penyelenggara layanan publik mengenai standar pelayanan. Dokumen tersebut menjelaskan pentingnya penyusunan maklumat pelayanan yang jelas dan terukur serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.
Dokumen tersebut membahas visi, misi, tujuan, dan program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dalam mewujudkan iklim investasi yang kondusif serta pelayanan perizinan yang efisien untuk mendukung pembangunan dan ekonomi Kota Batam.
Mal Pelayanan Publik Kota Batam bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan daya saing Kota Batam melalui pelayanan terpadu satu pintu yang terintegrasi dari 34 instansi pemerintah dan non-pemerintah yang menyediakan 428 layanan perizinan dan non-perizinan.
Ringkasan laporan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna periode September-Oktober 2014:
Laporan ini merangkum pelaksanaan sosialisasi dan validasi data calon peserta PKH serta koordinasi dengan pihak terkait. Hasilnya adalah data KSM yang tervalidasi dan siap diinput untuk penyaluran bantuan pada tahap awal.
Rancangan aktualisasi Gol II Prajabatan 2015Friska Mareti
Dokumen tersebut membahas tentang rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS di Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat. Dokumen tersebut menjelaskan latar belakang, tujuan, nilai-nilai dasar profesi PNS, rencana implementasi aktualisasi nilai-nilai dasar, dan rencana penyempurnaan aktualisasi.
Paparan lkj kota kediri maret2016 akhir-kirim-revisifionarazqa
Dokumen tersebut memberikan gambaran umum tentang Kota Kediri yang meliputi lokasi, batas wilayah, dan pembagian administratif. Dokumen ini juga menyajikan data demografi, indeks pembangunan manusia, struktur organisasi pemerintahan, dan sasaran pembangunan Kota Kediri untuk periode 2014-2019.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Laporan hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pendidikan Kota Sibolga tahun 2015 mencapai skor 79,06, meningkat sedikit dari tahun 2014.
2) Unsur pelayanan dengan skor tertinggi adalah biaya pelayanan pada 2015, sedangkan kepastian jadwal pada 2014.
3) Unsur yang masih banyak dikeluhkan adalah prosedur pelayanan pada 2015 dan kecepat
Dokumen tersebut membahas tentang peresmian gedung baru Puskesmas Sukaramai dan peluncuran kartu asuransi kesehatan BPJS oleh Bupati Pakpak Bharat serta sosialisasi pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat."
Dokumen tersebut membahas tentang maklumat pelayanan dan janji pelayanan yang merupakan pernyataan tertulis dari penyelenggara layanan publik mengenai standar pelayanan. Dokumen tersebut menjelaskan pentingnya penyusunan maklumat pelayanan yang jelas dan terukur serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.
Dokumen tersebut membahas visi, misi, tujuan, dan program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dalam mewujudkan iklim investasi yang kondusif serta pelayanan perizinan yang efisien untuk mendukung pembangunan dan ekonomi Kota Batam.
Mal Pelayanan Publik Kota Batam bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan daya saing Kota Batam melalui pelayanan terpadu satu pintu yang terintegrasi dari 34 instansi pemerintah dan non-pemerintah yang menyediakan 428 layanan perizinan dan non-perizinan.
Ringkasan laporan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna periode September-Oktober 2014:
Laporan ini merangkum pelaksanaan sosialisasi dan validasi data calon peserta PKH serta koordinasi dengan pihak terkait. Hasilnya adalah data KSM yang tervalidasi dan siap diinput untuk penyaluran bantuan pada tahap awal.
Rancangan aktualisasi Gol II Prajabatan 2015Friska Mareti
Dokumen tersebut membahas tentang rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS di Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat. Dokumen tersebut menjelaskan latar belakang, tujuan, nilai-nilai dasar profesi PNS, rencana implementasi aktualisasi nilai-nilai dasar, dan rencana penyempurnaan aktualisasi.
Paparan lkj kota kediri maret2016 akhir-kirim-revisifionarazqa
Dokumen tersebut memberikan gambaran umum tentang Kota Kediri yang meliputi lokasi, batas wilayah, dan pembagian administratif. Dokumen ini juga menyajikan data demografi, indeks pembangunan manusia, struktur organisasi pemerintahan, dan sasaran pembangunan Kota Kediri untuk periode 2014-2019.
Dokumen tersebut membahas rencana awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015, yang mencakup dasar hukum, tahapan penyusunan, indikator makro pembangunan ekonomi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta rencana dan realisasi investasi."
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya pelayanan publik yang berorientasi pada pelanggan bagi pemerintah. Ia menjelaskan upaya normatif pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan seperti peraturan dan pedoman, namun persepsi masyarakat masih kurang positif karena aparatur belum sepenuhnya memahami tugasnya. Sistem pelayanan berorientasi pelanggan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat.
Ringkasan dokumen tersebut adalah: Dokumen tersebut menjelaskan petunjuk pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan tahun 2016 di Kabupaten Sumedang yang bertujuan untuk membahas prioritas pembangunan desa/kelurahan dan menyusun rencana kerja kecamatan berdasarkan nilai-nilai budaya Sunda.
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Tujuannya adalah mewujudkan pelayanan perizinan yang mudah, cepat dan transparan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan investasi. DPMPTSP bertugas menyelenggar
Asn integritas dan tahun toleransi 2022 revisihumas4
Dokumen tersebut membahas upaya Kementerian Agama dalam mereformasi birokrasi untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi melalui pembangunan Zona Integritas. Beberapa program prioritas reformasi birokrasi adalah penguatan pengawasan, akuntabilitas, layanan publik, perubahan budaya kerja, penataan organisasi, dan pengelolaan sumber daya manusia. Pembangunan Zona Integritas diharap
Calon Pilot Project WBK Tahun 2022, Kemenag Padang Panjang Terima Pendampingan
https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/64724/siap-menjadi-calon-pilot-project-wbk-tahun-2022-kemenag-padang-panjang-terima-pendampingan
http://www.moslemtoday.com/siap-menjadi-calon-pilot-project-wbk-tahun-2022-kemenag-padang-panjang-terima-pendampingan/
https://kepritoday.com/calon-pilot-project-wbk-tahun-2022-kemenag-padang-panjang-terima-pendampingan/
https://beritasumbar.com/calon-pilot-project-wbk-tahun-2022-kemenag-padang-panjang-terima-pendampingan/
Dokumen tersebut memuat rencana strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Kota Palangka Raya untuk mewujudkan visi menjadi kota pendidikan, jasa, dan pariwisata yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Beberapa sasaran strategisnya adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mengembangkan kelembagaan kesejahteraan sosial, meningkatkan kerjasama daerah, serta meningkatkan kual
Rangkuman dokumen tersebut adalah:
1) Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau adalah rumah sakit khusus jiwa yang memberikan pelayanan kesehatan jiwa dan umum untuk masyarakat Riau.
2) Laporan kinerja tahun 2015 bertujuan untuk mengukur kinerja dan melakukan perbaikan berkelanjutan.
3) Rumah sakit ini dipimpin oleh Direktur Utama dan membawahi dua direktorat s
Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Berusaha Melalui Forum Komunikasi Dalam ...Massaputro Delly TP
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansional (RBI) ini disusun oleh Peserta Reform Leader Academy (RLA) Angkatan XIII dalam rangka memenuhi tugas kepesertaan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Laporan ini merangkum tujuan dan dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Kediri Tahun 2015. Tujuannya adalah mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran strategis sesuai perencanaan dan perjanjian kinerja, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik. Dasar hukumnya meliputi peraturan-peraturan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, peny
Dokumen tersebut menjelaskan berbagai alat musik tradisional Indonesia beserta asal daerah dan cara memainkannya. Terdapat 20 alat musik yang dijelaskan masing-masing memiliki jenis bunyi yang berbeda seperti aerofon, membranofon, kordofon, dan ideofon. Alat-alat musik tersebut berasal dari berbagai provinsi di Indonesia.
Cerita ini menceritakan tentang Hang Tuah, seorang pemuda yang membela diri dari pemberontak dengan kapaknya. Ia kemudian menjadi pahlawan setelah membunuh pemberontak tersebut. Namun Tumenggung dan pegawai lain merasa iri dan menghasut raja dengan mengatakan Hang Tuah berkhianat. Akhirnya Hang Tuah diusir dari istana.
This document outlines the family tree of Drs. H.M Gaffar Hamid. It details his ancestors and their marriages which produced children. Specifically, it notes that:
1) P. Beddu married P. Nini and they had a son named Dupa
2) Dupa first married M. Said and they had a daughter named Habasiah
3) Dupa second married H. M. Said and they had a son named H. M. Sanusi Said
4) The Supreme Court ruled in 1983 that Habasiah Hamid and H. M. Sanusi Said were the rightful heirs in the inheritance case.
Makalah ini membahas tentang haji dan umrah dengan menjelaskan pengertian, syarat, rukun, dan tahapan pelaksanaan masing-masing ibadah. Haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan sekali seumur hidup, sedangkan umrah adalah ibadah sunnah. Kedua ibadah tersebut memerlukan pemenuhan syarat-syarat dan pelaksanaan rukun-rukun tertentu agar sah.
Manajemen asuhan kebidanan ibu nifas pada ny. “w”Warnet Raha
Dokumen ini berisi tentang manajemen asuhan kebidanan ibu nifas pada Ny. "W" di RSUD Kabupaten Muna. Ibu melahirkan anak ketiga pada tanggal 21 Februari 2017. Pemeriksaan menunjukkan ibu dalam kondisi baik namun mengeluhkan nyeri perut bagian bawah. Diagnosa yang ditegakkan adalah post partum hari pertama dengan masalah nyeri perut bagian bawah. Rencana asuhan dirancang untuk memastikan ke
MATERI AKUNTANSI IJARAH POWER POINT (PPT)ritaseptia16
Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik ma’jur (obyek
sewa) dan musta’jir (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek
sewa yang di sewakannya.
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptxanselmusl280
Jurusan akuntansi merupakan salah satu jurusan yang cukup populer di Indonesia. Banyak mahasiswa yang memilih jurusan ini karena prospek kerja yang menjanjikan. Namun, sebelum memilih jurusan ini, sebaiknya Anda mengetahui terlebih dahulu apa itu jurusan akuntansi.
Akuntansi adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan. Jurusan akuntansi sendiri merupakan suatu program studi yang mengajarkan ilmu akuntansi, mulai dari dasar-dasar akuntansi hingga akuntansi lanjutan.
Dalam jurusan akuntansi, Anda akan mempelajari berbagai materi, seperti dasar-dasar akuntansi, teori akuntansi, analisis laporan keuangan, audit, pajak, hingga manajemen keuangan. Selain itu, Anda juga akan belajar menggunakan software akuntansi, seperti Microsoft Excel dan SAP.
Gelar akademik yang akan didapatkan oleh para lulusan S-1 jurusan akuntansi adalah Sarjana Akuntansi (S.Ak.). Memiliki gelar sarjana akuntansi merupakan salah satu syarat penting untuk menjadi seorang akuntan profesional.
Dengan memperoleh gelar sarjana akuntansi, seseorang dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai akuntansi, audit, pajak, dan manajemen keuangan.
Setelah lulus dari jurusan akuntansi, Anda memiliki peluang kerja yang sangat luas. Anda bisa bekerja di berbagai bidang, seperti akuntan publik, auditor, konsultan pajak, pegawai bank, pegawai asuransi, broker saham, hingga dosen akuntansi. Bahkan, jika Anda memiliki kemampuan untuk memulai bisnis, Anda juga bisa membuka usaha konsultan akuntansi.
Anda juga bisa memperoleh gaji yang cukup tinggi jika bekerja di bidang akuntansi. Gaji rata-rata untuk lulusan akuntansi di Indonesia bervariasi, tergantung dari posisi dan pengalaman kerja. Namun, umumnya gaji untuk lulusan akuntansi di Indonesia berkisar antara 4 hingga 10 juta rupiah per bulan.
Secara keseluruhan, jurusan akuntansi memiliki prospek kerja yang menjanjikan dan peluang karier yang luas. Namun, sebelum memilih jurusan ini, pastikan Anda memiliki minat dan bakat dalam bidang akuntansi. Selain itu, perlu juga memiliki kemampuan analisis yang baik, teliti, dan detail-oriented.
Salah satu prospek kerja yang menarik bagi lulusan akuntansi adalah menjadi broker saham.
Sebagai broker saham, tugas utama adalah membantu investor dalam membeli dan menjual saham di pasar saham. Selain itu, seorang broker saham juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menganalisis data dan memprediksi pergerakan harga saham.
Meskipun menjadi broker saham terdengar menarik dan menjanjikan, tetapi tidak semua lulusan akuntansi bisa menjadi broker saham dengan mudah. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi broker saham, antara lain harus memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan harus memiliki lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Namun, bagi lulusan akuntansi yang memiliki sertifikasi dan lisensi tersebut, prospek kerja sebagai broker saham di Indonesia
1. Rapat Koordinasi Dalam Rangka Monitoring Evaluasi
Pelayanan Publik dan Ketatalaksanaan se Kalimantan
Timur dan Kalimantan Utara
Kegiatan Rapat Koordinasi dalam rangka monitoring dan evaluasi Pelayanan Publik dan
Ketatalaksanaan se Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara ini terselenggara atas kerjasama
antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
melalui Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai tuan rumah
pelaksanaan Rakor.
Rakor kali ini mengusung tema “Dengan semangat reformasi birokokrasi kita wujudkan
pelayanan publik yang akuntabel dan berkualitas” dan bertujuan untuk menggali informasi
terkait tentang pelayanan publik di kabupaten/kota, masalah dan kendala serta menyusun
rekomendasi untuk disampaikan kepada Gubernur dan kementerian terkait dalam upaya
peningkatan sistem pengawasan, pembinaan dan penerapan pelayanan publik di masing-
masing kabupaten/kota.
Rakor dilaksanakan di Hotel Grand Elty Tenggarong Jalan Pahlawan Nomor 1 Bukit Biru
Tenggarong, Kutai Kartanegara selama 2 hari, tepatnya pada tanggal 26 s.d. 27 Agustus
2013. Rakor ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan serupa yang diselenggarakan di
Sengata, Kutai Timur pada Tahun 2012.
Peserta yang diundang adalah: Asisten Administrasi Provinsi dan seluruh Kabupaten/Kota se
Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; Bappeda Provinsi dan Provinsi dan seluruh
Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; Bagian Organisasi Provinsi dan
seluruh Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; SKPD Provinsi yang
membidangi SPM; dan GIZ DeCGG SNI Kaltim.
Acara pembukaan (Welcome party) Rapat Koordinasi/Monitoring Evaluasi Pelayanan Publik
dan Ketatalaksanaan se – Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara pada hari Senin, tanggal
26 Agustus 2013 bertempat di Ballroom Mulawarman Hotel Grand Elty Tenggarong yang
dihadiri oleh Bupati Kutai Kartanegara Ibu Rita Widyasari, Asisten Administrasi Umum
Setda Provinsi Kalimantan Timur Bapak H. Sofjan Helmi, Direktur Otonomi Daerah
Kementerian Dalam Negeri Ibu Kurniasih, Kepala Bidang Pemantauan dan Analisis
Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Bapak Muhamad
Hanan Rahmadi, Sekretaris Kabupaten Kutai Kartanegara Bapak Edi Damansyah dan Asisten
IV Bidang Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Kutai Kartanegara H. Bahrul.
Dalam sambutanya Bupati Kutai Kartanegara Ibu Rita Widyasari mengatakan bahwa dalam
upaya reformasi pelayanan publik yang efektif dan mengarah pada pelaksanaan pelayanan
prima secara optimal maka dalam rangka menjamin kualitas pelayanan yang lebih baik serta
memenuhi prinsip-prinsip good governance diperlukan suatu instrumen atau standar yang
baku dan jelas dan memberikan kepastian tolok ukur pelayanan yang dilakukan pemerintah.
Ditambahkanya, bahwa dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, indikator dan
target pelayanan secara umum telah dicantumkan dalam dokumen perencanaan, baik jangka
panjang, menengah dan tahunan yang dikenal dengan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD,
RKPD dan Renja SKPD. Dokumen perencanaan tersebut merupakan bagian dari komitmen
2. kinerja pemerintah daerah dalam proses pembangunan daerah selain dari pada itu dalam
upaya menjaga kualitas pelayanan secara individu dan institusi maka keberadaan Standar
Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan atau sering juga disebut SP, dan Standar
Operasional Prosedur (SOP) harus dijadikan tolak ukor dan panduan kerja dengan optimal.
Bupati Kutai Kartanegara berharap keberadaan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan
pelayanan tersebut diupayakan saling terkait sehingga proses pengendalian dan evaluasi
berjalan dengan efektif dan efisien hingga pada akhirnya dapat dirumuskan rekomendasi
perbaikan secara komprehensif dan tepat. Selain itu Ia juga meminta agar harapan dan
kebutuhan masyarakat dapat diakomodasi dalam perspektif pembangunan partisipatif
sehingga keterlibatan masyarakat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga
pemantauan dan evaluasi dapat lebih intensif.
Acara dibuka secara resmi oleh Bapak Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi
Kalimantan Timur Bapak H. Sofjan Helmi yang mewakili Gubernur Kalimantan Timur.
Sebelumnya, beliau menyampaikan sambutan Gubernur yang mengatakan bahwa kegiatan
Rakor ini adalah sebagai salah satu upaya refleksi dari kesungguhan dan komitmen bersama
untuk terus berupaya mengatasi permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik
sehingga pelayanan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan.
Beliau juga mengatakan bahwa dalam melakukan reformasi di bidang pelayanan publik maka
adalah suatu kewajiban untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar tercipta suatu
pelayanan yang prima dan berkeadilan. Untuk itu peran serta masyarakat hendaknya semakin
dikedepankan dalam proses penyusunan, penerapan dan pengevaluasian berbagai instrumen
penyelenggaraan pelayanan. Sehingga visi, misi, tujuan dan sasaran reformasi birokrasi di
bidang pelayanan publik dapat terlaksana dengan arah yang benar.
Berbagai regulasi telah diterbitkan untuk pelaksanaan kebijakan mengenai berbagai
instrumen pelayanan publik, namun masih ada kerancuan atau kesalahan persepsi dalam
penyusunan, penerapan maupun penamaan antara SPM, SP, dan SOP. Untuk itu, Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan upaya untuk meluruskan kesalahan persepsi
dalam penggunaan dan penerapan istilah SPM, SP, dan SOP melalui surat Sekretaris Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 065/4053/Org tanggal 16 Mei 2012.
SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Daerah
untuk menyusun perencanaan dan penganggaran sesuai dengan kebutuhan. Untuk mencapai
apa yang sudah direncanakan dibuatlah Standar Pelayanan dimana dokumen ini adalah
sebagai tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan
acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara pelayanan
kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Untuk membantu
implementasi di lapangan, diperlukan suatu langkah-langkah atau tahapan yang jelas dalam
bekerja dengan mewujudkannya dengan Standar Operasional Prosedur.
Bapak Sofjan Helmi mengharapkan rakor ini dapat memberikan pemahaman akan pentingnya
penerapan SPM, penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan, juga Standar Operasional
Prosedur dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
kutai kartanegara, rakor, rapat koordinasi, rita widyasari, sofjan helmi, tenggarong
Leave a Reply
3. Your email address will not be published. Required fields are marked *
Name *
Email *
Website
Comment
Recent Posts
o Rapat Koordinasi FKPD Se Kaltim dan se Kaltara
o KUNJUNGAN BADAN LEGISLASI DPRD GORONTALO
o UU No.9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah Juga Telah Disahkan
o UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pilkada Telah Disahkan
o Serah Terima Gedung Institut Teknologi Kalimantan (ITK) dari ITS kepada
ITK
o RAPAT KLARIFIKASI PERATURAN BUPATI KAB PENAJAM PASER
UTARA
o Paser Tuan Rumah Raker Kehumasan se-Kaltim
o Adiyat : Sangat Baik untuk Mengenalkan Sejarah
o PENETAPAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG
PERJALANAN DINAS
o Utang Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2014 dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak
Tahun Anggaran 2015
Categories
o Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
o Biro Hukum
o Biro Keuangan
o Biro Organisasi
o Biro Pembangunan Daerah
o Biro Pemerintahan Umum
o Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama
o Biro Perlengkapan
o Biro Sosial
o Lain-lain
o Produk Hukum
Link
Anjab Kaltim
