SlideShare a Scribd company logo
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM
NEGERI NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN
KERJA SAMA DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN
PEMERINTAH DAERAH DENGAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA NIRLABA LAINNYA DALAM
BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN KERJASAMA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN/LEMBAGA NIRLABA LAINNYA DALAM
BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
A. Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Sistematika penyusunan laporan pelaksanaan kerjasama Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan
dan Lembaga Nirlaba Lainnya berisikan sebagai berikut:
1. Latar belakang
Memuat segala hal yang melatarbelakangi dan alasan perlunya
dilaksanakan kegiatan.
2. Nama dan Tema
Nama kegiatan/tema singkat, padat dan menarik serta mudah
dimengerti sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang bertentangan
dengan tema, dan muatan tema dengan penyelenggaraan relevan
unsur pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
3. Maksud dan tujuan kegiatan
Maksud dan tujuan kegiatan mendukung penyelengaraan urusan
pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
4. Sasaran kegiatan
Sasaran kegiatan mencakup orang/kelompok/organisasi.
5. Agenda kegiatan
Agenda kegiatan antara lain memuat hari/tanggal, waktu, tempat,
peserta, narasumber.
6. Permasalahan
Kalimat singkat yang menggambarkan permasalahan/isu menonjol
yang terkait dengan tema kegiatan.
7. Penutup
Berisi antara lain kesimpulan dan rekomendasi dari hasil kegiatan.
8. Lampiran
8.1. Isi lampiran laporan pertanggungjawaban keuangan untuk
Kegiatan Seminar, Lokakarya, Workshop, Halaqoh, Pelatihan
Masyarakat, Sosialisasi, dan Pendidikan Politik, meliputi:
8.1.1. Susunan kepanitiaan;
- 2 -
8.1.2. Susunan acara;
8.1.3 Surat menyurat;
8.1.4. Jadwal acara;
8.1.5. Sambutan–sambutan, makalah narasumber,
catatan/notulen, isu strategis, kondisi, dan kegiatan
spesifik yang menonjol dari hasil kegiatan kerjasama
Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya;
8.1.6. Daftar hadir peserta;
8.1.7. Dokumentasi dan publikasi; dan
8.1.8. Bukti pengeluaran antara lain berupa rincian penggunaan
anggaran.
8.2. Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Keuangan untuk
kegiatan Pagelaran, Festival Seni dan Budaya, Outbond,
Pemberdayaan Masyarakat dan Perlombaan
8.2.1. Susunan kepanitiaan;
8.2.2. Susunan acara;
8.2.3. Surat menyurat;
8.2.4. Jadwal acara;
8.2.5. Sambutan;
8.2.6. Daftar hadir peserta;
8.2.7. Dokumentasi dan publikasi;
8.2.8. Bukti pengeluaran antara lain berupa rincian penggunaan
anggaran
B. Laporan Keuangan
Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan program
kerjasama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan
Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya memenuhi
ketentuan sebagai berikut:
1. Dalam hal pendanaan yang bersumber dari APBD maka penyusunan
laporan pertanggung jawaban keuangan program kerjasama kemitraan
dengan Organisasi Kemasyarakatan/ Lembaga Nirlaba Lainnya
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
bidang keuangan daerah.
2. Dalam hal pendanaan yang bersumber dari APBN maka penyusunan
laporan pertanggung jawaban keuangan program kerjasama kemitraan
dengan Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Nirlaba Lainnya
dilaksanakan sesuai dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
2.1. Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Nirlaba Lainnya sebelum
melakukan Kegiatan kerjasama kemitraan agar memberitahukan
secara tertulis baik kepada Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa
dan Politik Kementerian Dalam Negeri maupun jajaran Kesbangpol
di Daerah tentang rencana kegiatan dimaksud;
2.2. Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Nirlaba Lainnya setelah
melakukan Kegiatan kerjasama kemitraan, harus melaporkan
secara tertulis berupa Laporan Pertanggung jawaban kepada
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian
Dalam Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
2.3. Pencairan dana kerjasama kemitraan hanya dapat diproses lebih
lanjut setelah Laporan Pertanggungjawaban disampaikan
Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Nirlaba Lainnya, baik berupa
administrasi kegiatan maupun keuangan secara definitif sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah dinilai
- 3 -
oleh Tim Verifikasi kerjasama Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa
dan Politik Kementerian Dalam Negeri;
2.4. Laporan Pertanggungjawaban dibuat dalam bentuk hard copy (print
out) yang dijilid rapi dan dapat disertai soft copy rekaman hasil
kegiatan;
2.5. Laporan Pertanggungjawaban Organisasi Kemasyarakatan/
Lembaga Nirlaba Lainnya sebagaimana dimaksud pada pada point
2.2 diserahkan kepada Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan
Politik Kementerian Dalam Negeri melalui Sekretariat Tim Verifikasi
kerjasama Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Nirlaba Lainnya;
2.6. Jenis pengeluaran dalam menyusun Laporan Pertanggungjawaban
dana Program kerjasama kemitraan dengan Organisasi
Kemasyarakatan/Lembaga Nirlaba Lainnya antara lain :
2.6.1. Pengeluaran untuk Honor dan Transport, dapat berupa:
2.6.1.1. Honor Narasumber;
2.6.1.2. Honor Moderator;
2.6.1.3. Honor Petugas MC;
2.6.1.4. Honor Petugas Dirigen;
2.6.1.5. Honor Petugas Notulen;
2.6.1.6. Honor Pembaca Doa;
2.6.1.7. Honor Panitia;
2.6.1.8. Bantuan Transport Para Undangan;
2.6.1.9. Bantuan Transport Pengantar Undangan;
2.6.1.10. Bantuan Transport Tenaga Medis
2.6.1.11. Bantuan Transport Tenaga Keamanan;
2.6.1.12. Bantuan Transport Tenaga Kebersihan;
2.6.1.13. Bantuan Transport Rapat Persiapan;
2.6.1.14. Bantuan Transport Rapat Evaluasi; dan
2.6.1.15. Bantuan Transport Peserta;
2.6.2. Pengeluaran untuk Akomodasi dan Konsumsi, dapat berupa:
2.6.2.1. Akomodasi (penginapan);
2.6.2.2. Konsumsi Rapat Persiapan;
2.6.2.3. Konsumsi Peserta;
2.6.2.4. Konsumsi Rapat Evaluasi; dan
2.6.2.5. Konsumsi Panitia.
2.6.3. Pengeluaran untuk ATK, Penggandaan dan Penjilidan, dapat
berupa :
2.6.3.1. Seminar Kit (Tas, Balpoin, note book dan lain-lain);
2.6.3.2. Alat Tulis Kantor (Kertas HVS, Tipe X, Map, Amplop,
Pita Mesin Tik, dan lain-lain);
2.6.3.3. Penggandaan Materi;
2.6.3.4. Penjilidan Laporan;
2.6.3.5. Dokumentasi berupa foto dan DVD;
2.6.3.6. Cetak Undangan Narasumber dan Peserta; dan
2.6.3.7. Penyusunan Laporan.
2.6.4. Pengeluaran Lain-lainnya, dapat berupa :
2.6.4.1. Sewa Gedung/Ruang pertemuan;
2.6.4.2. Sewa kendaraan;
2.6.4.3. Sewa Sound system;
2.6.4.4. Sewa infocus dan laptop;
2.6.4.5. Pembelian Materei
- 4 -
2.6.4.6. Publikasi;
2.6.4.7. Spanduk;
2.6.4.8. Piagam/Sertifikat/Plakat;
2.6.4.9. Cinderamata; dan
2.6.4.10.Tiket perjalanan (Tiket, boarding pass, airportax
dilampirkan lengkap).
2.7. Standar bukti pengeluaran untuk laporan pertanggungjawaban
keuangan sebagai berikut :
2.7.1. Tanda bukti pengeluaran honor narasumber, moderator,
petugas MC, petugas dirigen, pembaca doa dan petugas
notulen menggunakan kwitansi asli dengan mencantumkan
nama dan tanda tangan penerima sebagaimana contoh 1.
Contoh 1
Tanda terima
No______
Telah Terima Dari : Bendahara.......
Uang Sejumlah :
Untuk Pembayaran: Honor ....... pelaksanaan
acara .............................
……….., ... 20..
Yang Menerima
Rp. ……………… (………………………..)
2.7.2. Bukti pengeluaran honor panitia, dapat menggunakan
kwitansi asli untuk setiap anggota panitia (sebagaimana
contoh 1) atau menggunakan daftar pengeluaran transport
yang berisikan nomor urut, nama peserta, jumlah uang yang
diterima dan tanda tangan penerima honor sebagaimana
contoh 2.
Contoh 2
DAFTAR PENGELUARAN HONOR PANITIA
NAMA KEGIATAN ……………………
HARI/TANGGAL/BULAN/TAHUN………..
NO NAMA
JUMLAH
(Rp)
TANDA
TANGAN
Tempat kegiatan Tgl/Bln/Tahun
Ketua
ORMAS/LSM/LNL.
NAMA……………
2.7.3. Tanda bukti pengeluaran uang transport untuk peserta
menggunakan daftar pengeluaran transport yang berisikan
stempel
l
- 5 -
nomor urut, nama peserta, jumlah uang dan tanda tangan
penerima uang transport sebagaimana contoh 3.
Contoh 3
NAMA ORMAS/LSM/LNL
Alamat ………………….Telp… Kode Pos…
DAFTAR PENGELUARAN UANG TRANSPORT
NAMA KEGIATAN ……………………
HARI/TANGGAL/BULAN/TAHUN………..
NO NAMA
JUMLAH
(Rp)
TANDA
TANGAN
Tempat kegiatan Tgl/Bln/Tahun
Ketua
ORMAS/LSM/LNL.
NAMA……………
2.7.4. Bukti pengeluaran Uang transport Undangan, pengantar
Undangan, Tenaga Medis, Tenaga Keamanan, Tenaga
Kebersihan dan tenaga lainnya dapat menggunakan
kwitansi asli sebagaimana contoh 4
Contoh 4
Tanda terima
No______
Telah Terima Dari : Bendahara.......
Uang Sejumlah :
Untuk Pembayaran: Transport untuk ...........
......................................
……….., ... 20..
Yang Menerima
Rp. ………………
(………………………..)
stempel
l
- 6 -
2.7.5. Bukti pengeluaran uang transport Rapat Persiapan dan
Transport Rapat Evaluasi dapat menggunakan kwitansi asli
(sebagaimana contoh 4) atau dapat menggunakan daftar
pengeluaran uang transport yang berisikan nomor urut,
nama peserta, jumlah uang dan tanda tangan penerima
uang transport sebagaimana contoh 5.
Contoh 5
NAMA ORMAS/LSM/LNL
Alamat ………………….Telp… Kode Pos…
DAFTAR PENGELUARAN UANG
TRANSPORT RAPAT PERSIAPAN/EVALUASI
NAMA KEGIATAN ……………………
HARI/TANGGAL/BULAN/TAHUN…………..
NO NAMA
JUMLAH
(Rp)
TANDA
TANGAN
Tempat kegiatan Tgl/Bln/Tahun
Ketua
ORMAS/LSM/LNL.
NAMA……………
2.7.6. Bukti pengeluaran untuk penginapan narasumber, panitia
dan lain-lain menggunakan bukti definitif yang dikeluarkan
oleh pihak penginapan dengan mencantumkan nama
paraf/tanda tangan serta cap/stempel dari pihak
penginapan.
2.7.7. Bukti pengeluaran untuk Konsumsi Rapat Persiapan,
Konsumsi Rapat Evaluasi dan Konsumsi Panitia,
narasumber, panitia, peserta dan undangan menggunakan
nota pembelian (Nota Bon) sebagaimana contoh 6 dan
kwitansi asli dengan mencantumkan nama paraf/tanda
tangan serta cap/stempel dari pihak ketiga sebagaimana
contoh 7.
Contoh 6
stempel
l
- 7 -
RUMAH MAKAN …………………
Alamat………………… Telp. …….
……………….., 20….
Tuan ……………………………
Toko
NOTA/BON : NO ………………………
BANYAKNYA
NAMA
BARANG
HARGA
(Rp)
JUMLAH
(Rp)
Jumlah Rp …………….
Hormat Kami
Catatan
Diparaf dan Dicap/Stempel Restoran N A M A
Contoh 7
Tanda terima
Kwintasi
No______
Telah Terima Dari : Bendahara.......
Uang Sejumlah :
Untuk Pembayaran: Pembelian Nasi Boks
komplit/Snack untuk
pelaksanaan acara ..........
……….., ... 20..
Yang Menerima
Pihak ketiga
Rp. ………………
(………………………..)
2.7.8. Bukti pengeluaran untuk operasional berupa pembelian Alat
Tulis Kantor, penggandaan materi/bahan, penjilidan
laporan, dokumentasi dan cetak undangan menggunakan
nota pembelian (Nota Bon) sebagaimana contoh 8 dan
kwitansi asli dengan mencantumkan nama paraf/tanda
tangan serta cap/stempel dari pihak ketiga sebagaimana
contoh 9.
Contoh 8
Stempel
Stempel
- 8 -
NAMA TOKO…………………..……………………..
ATK, Penjilidan, Foto Copy dll
Alamat …………………..Nomor Telp……………………
……….., 20….
Tuan ………………………
Toko ………………………
NOTA/BON : NO ………………………
NAMA BARANG BANYAKNYA
HARGA
(Rp)
JUMLAH
(Rp)
Jumlah Rp …………….
Tanda Terima Hormat Kami
Catatan
Diparaf dan Dicap/Stempel Toko n a m a
Contoh 9
Tanda terima
No______
Telah Terima Dari : Bendahara/Panitia.......
Uang Sejumlah :
Untuk Pembayaran: Pembelian ATK/penggandaan
bahan/penjilidan/
dokumentasi ........................
……….., ... 20..
Yang Menerima
Pihak ketiga
Rp. ………………
(………………………..)
2.7.9. Bukti pengeluaran untuk penyusunan laporan
menggunakan kwitansi asli dengan mencantumkan nama
tanda tangan serta cap/stempel dari Organisasi
Kemasyarakatan/Lembaga Nirlaba Lainnya sebagaimana
contoh 10.
Contoh 10
Tanda terima
No______
Telah Terima Dari : Bendahara/Panitia.......
Uang Sejumlah :
Untuk Pembayaran: Penyusunan laporan...........
..........................................
……….., ... 20..
Yang Menerima
Pihak Ormas/LNL
Rp. ………………
(………………………..)
stempel
stempel
l
stempel
l
- 9 -
2.7.10. Bukti pengeluaran lainnya yang berupa sewa gedung/ruang
pertemuan, sound system, infocus dan laptop menggunakan
kwitansi asli dengan mencantumkan nama, tanda tangan
serta cap/stempel dari pihak ketiga sebagaimana contoh 11
Contoh 11
Tanda terima
No______
Telah Terima Dari : Bendahara/Panitia.......
Uang Sejumlah :
Untuk Pembayaran: Sewa..................................
pelaksanaan acara.............
……….., ... 20..
Yang Menerima
Pihak ketiga
Rp. ………………
(………………………..)
2.7.11. Bukti pengeluaran sewa kendaraan dapat menggunakan
bukti definitif yang dikeluarkan oleh pihak ketiga kecuali
sewa kendaraan pribadi bukti pengeluaran cukup
menggunakan kwitansi asli dan melampirkan foto copy
STNK, sebagaimana contoh 12.
Contoh 12
Tanda terima
No______
Telah Terima Dari : Bendahara/Panitia.......
Uang Sejumlah :
Untuk
Pembayaran:
Sewa kendaraan pelaksanaan
acara ...................................
……….., ... 20..
Yang Menerima
Pihak ketiga
Rp. ………………
(………………………..)
2.7.12. Bukti pengeluaran lainnya untuk pembelian (pengadaan)
pembelian materei spanduk, piagam/sertifikat/plakat, dan
cenderamata menggunakan Nota pembelian (Nota Bon)
sebagaimana contoh 13 dan kwitansi asli dengan
mencantumkan nama paraf/tanda tangan serta
cap/stempel dari pihak ketiga sebagaimana contoh 13
Stempel
Stempel
- 10 -
Contoh 13
NAMA TOKO…………………..……………………..
ATK, Piala, Foto Copy dll
Alamat …………………..Nomor Telp……………………
……….., 20….
Tuan ………………………
Toko ………………………
NOTA/BON : NO ………………………
NAMA BARANG BANYAKNYA
HARGA
(Rp)
JUMLAH
(Rp)
Jumlah Rp …………….
Hormat Kami
Catatan
Diparaf dan Dicap/Stempel Toko n a m a
Contoh 14
Tanda terima
No______
Telah Terima Dari : Bendahara/Panitia.......
Uang Sejumlah :
Untuk Pembayaran: Pembelian spanduk, piagam,
plakat, cenderamata dll.....
............................................
……….., ... 20..
Yang Menerima
Pihak ketiga
Rp. ………………
(………………………..)
2.7.13. Tanda bukti pengeluaran Publikasi dan Tiket Perjalanan
berupa Tiket Asli, Boarding Pass, Airportax atau bukti
lainnya bagi nara sumber atau panitia menggunakan bukti
definitif yang dikeluarkan oleh pihak ketiga dengan
mencantumkan nama dan paraf/tanda tangan serta stempel
dari pihak ketiga.
2.7.14. Tanda bukti pengeluaran khusus kegiatan Pagelaran,
Perlombaan, Festival Seni dan Budaya, dapat dibayarkan
stempel
stempel
l
- 11 -
melalui sistem paket menggunakan bukti definitif yang
dikeluarkan oleh pihak ketiga sebagaimana contoh 15
Contoh 15
Tanda terima
No______
Telah Terima Dari : Bendahara.......
Uang Sejumlah :
Untuk Pembayaran: Pelaksanaan acara ..............
............................................
……….., ... 20..
Yang Menerima
Pihak ketiga
Rp. ………………
(………………………..)
3. Tanda bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud diatas baik yang
dikeluarkan oleh pihak Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Nirlaba
Lainnya maupun yang dikeluarkan oleh pihak ketiga seluruhnya harus
diketahui oleh ketua/salah satu pengurus Organisasi Kemasyarakatan/
Lembaga Nirlaba Lainnya dengan mencantumkan nama dan tanda
tangan serta cap/stempel.
4. Ketentuan penggunaan Materai
Ketentuan penggunaan materai untuk jenis pengeluaran diatur sebagai
berikut:
4.1. Ketentuan jenis pengeluaran senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu
rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibubuhi
materai senilai Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah);
4.2. Ketentuan jenis pembayaran senilai diatas Rp.1.000.000,- (satu
juta rupiah) dibubuhi materai senilai Rp. 6.000,-(enam ribu rupiah).
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
GAMAWAN FAUZI
Salinan sesuai dengan
aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
ttd
ZUDAN ARIF FAKRULLOH
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19690824 199903 1 001
Stempel

More Related Content

What's hot

Tatacara mpkk
Tatacara mpkkTatacara mpkk
Tatacara mpkk
marnyta_flp
 
Profil pelayanan kec sidoarjo
Profil  pelayanan kec sidoarjoProfil  pelayanan kec sidoarjo
Profil pelayanan kec sidoarjo
Yani Widodo
 
SK Tim Reformasi Birokrasi
SK Tim Reformasi BirokrasiSK Tim Reformasi Birokrasi
SK Tim Reformasi Birokrasi
bagorghst
 
Permenkeu 4 2022
Permenkeu 4 2022Permenkeu 4 2022
Permenkeu 4 2022
TriyonoNugroho1
 
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan DesaBPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
Yudhi Aldriand
 
Pedoman musrenbang bappeda dan kecamatan pdf-f0ce438
Pedoman musrenbang bappeda dan kecamatan pdf-f0ce438Pedoman musrenbang bappeda dan kecamatan pdf-f0ce438
Pedoman musrenbang bappeda dan kecamatan pdf-f0ce438
Andry Heryanto
 
Orientasi dewan banyuasin
Orientasi dewan banyuasinOrientasi dewan banyuasin
Orientasi dewan banyuasin
hoyin rizmu
 
Implementasi PP No. 6 tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pe...
Implementasi PP No. 6 tahun 2008 Tentang Pedoman  Evaluasi Penyelenggaraan Pe...Implementasi PP No. 6 tahun 2008 Tentang Pedoman  Evaluasi Penyelenggaraan Pe...
Implementasi PP No. 6 tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pe...
Heru Fernandez
 
Prospek Penataan Kelembagaan Menurut Nu Pemerintah Daerah 2014
Prospek Penataan Kelembagaan Menurut Nu Pemerintah Daerah 2014Prospek Penataan Kelembagaan Menurut Nu Pemerintah Daerah 2014
Prospek Penataan Kelembagaan Menurut Nu Pemerintah Daerah 2014
Tri Widodo W. UTOMO
 
3 skb-nomor--459kmk031999-dan-nomor--kep-264ket091999-tentang-perubahan-atas-...
3 skb-nomor--459kmk031999-dan-nomor--kep-264ket091999-tentang-perubahan-atas-...3 skb-nomor--459kmk031999-dan-nomor--kep-264ket091999-tentang-perubahan-atas-...
3 skb-nomor--459kmk031999-dan-nomor--kep-264ket091999-tentang-perubahan-atas-...Eksanto Santo
 
Permendagri no.4 tahun2010
Permendagri no.4 tahun2010Permendagri no.4 tahun2010
Permendagri no.4 tahun2010
Parja Negara
 
LKPJ Berdasarkan PP No 3 Tahun 2007
LKPJ Berdasarkan PP No 3 Tahun 2007LKPJ Berdasarkan PP No 3 Tahun 2007
LKPJ Berdasarkan PP No 3 Tahun 2007
Wiwiek S Ningsih
 
4 sop hubungan antar pihak pid
4 sop hubungan antar pihak pid4 sop hubungan antar pihak pid
4 sop hubungan antar pihak pid
Bes Kalipucang Wetan
 
Buku petunjuk penyusunan neraca desa
Buku petunjuk penyusunan neraca desaBuku petunjuk penyusunan neraca desa
Buku petunjuk penyusunan neraca desa
Heru Suprapto
 
Kebijakan dan Mekanisme Pelaksanaan UU no. 23/2014 tentang Pemda terkait Dese...
Kebijakan dan Mekanisme Pelaksanaan UU no. 23/2014 tentang Pemda terkait Dese...Kebijakan dan Mekanisme Pelaksanaan UU no. 23/2014 tentang Pemda terkait Dese...
Kebijakan dan Mekanisme Pelaksanaan UU no. 23/2014 tentang Pemda terkait Dese...
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Pandangan umum fraksi pan dprd kab pringsewu 2010
Pandangan umum fraksi pan dprd kab pringsewu 2010Pandangan umum fraksi pan dprd kab pringsewu 2010
Pandangan umum fraksi pan dprd kab pringsewu 2010
apotek agam farma
 
Azas pembantuan
Azas pembantuanAzas pembantuan
Azas pembantuan
Dozan Rivaldo
 
Inventarisasi Aset Hasil Serah Terima Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasara...
Inventarisasi Aset Hasil Serah Terima Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasara...Inventarisasi Aset Hasil Serah Terima Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasara...
Inventarisasi Aset Hasil Serah Terima Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasara...
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
 
PERGUB_NOMOR_3_TAHUN_2019_HIBAH_BANSOS.pdf
PERGUB_NOMOR_3_TAHUN_2019_HIBAH_BANSOS.pdfPERGUB_NOMOR_3_TAHUN_2019_HIBAH_BANSOS.pdf
PERGUB_NOMOR_3_TAHUN_2019_HIBAH_BANSOS.pdf
KLINIKBUMISEHATLOMBO
 
Slide UU 23/2014
Slide UU 23/2014Slide UU 23/2014
Slide UU 23/2014
Alma'Arif Pangulu
 

What's hot (20)

Tatacara mpkk
Tatacara mpkkTatacara mpkk
Tatacara mpkk
 
Profil pelayanan kec sidoarjo
Profil  pelayanan kec sidoarjoProfil  pelayanan kec sidoarjo
Profil pelayanan kec sidoarjo
 
SK Tim Reformasi Birokrasi
SK Tim Reformasi BirokrasiSK Tim Reformasi Birokrasi
SK Tim Reformasi Birokrasi
 
Permenkeu 4 2022
Permenkeu 4 2022Permenkeu 4 2022
Permenkeu 4 2022
 
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan DesaBPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
 
Pedoman musrenbang bappeda dan kecamatan pdf-f0ce438
Pedoman musrenbang bappeda dan kecamatan pdf-f0ce438Pedoman musrenbang bappeda dan kecamatan pdf-f0ce438
Pedoman musrenbang bappeda dan kecamatan pdf-f0ce438
 
Orientasi dewan banyuasin
Orientasi dewan banyuasinOrientasi dewan banyuasin
Orientasi dewan banyuasin
 
Implementasi PP No. 6 tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pe...
Implementasi PP No. 6 tahun 2008 Tentang Pedoman  Evaluasi Penyelenggaraan Pe...Implementasi PP No. 6 tahun 2008 Tentang Pedoman  Evaluasi Penyelenggaraan Pe...
Implementasi PP No. 6 tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pe...
 
Prospek Penataan Kelembagaan Menurut Nu Pemerintah Daerah 2014
Prospek Penataan Kelembagaan Menurut Nu Pemerintah Daerah 2014Prospek Penataan Kelembagaan Menurut Nu Pemerintah Daerah 2014
Prospek Penataan Kelembagaan Menurut Nu Pemerintah Daerah 2014
 
3 skb-nomor--459kmk031999-dan-nomor--kep-264ket091999-tentang-perubahan-atas-...
3 skb-nomor--459kmk031999-dan-nomor--kep-264ket091999-tentang-perubahan-atas-...3 skb-nomor--459kmk031999-dan-nomor--kep-264ket091999-tentang-perubahan-atas-...
3 skb-nomor--459kmk031999-dan-nomor--kep-264ket091999-tentang-perubahan-atas-...
 
Permendagri no.4 tahun2010
Permendagri no.4 tahun2010Permendagri no.4 tahun2010
Permendagri no.4 tahun2010
 
LKPJ Berdasarkan PP No 3 Tahun 2007
LKPJ Berdasarkan PP No 3 Tahun 2007LKPJ Berdasarkan PP No 3 Tahun 2007
LKPJ Berdasarkan PP No 3 Tahun 2007
 
4 sop hubungan antar pihak pid
4 sop hubungan antar pihak pid4 sop hubungan antar pihak pid
4 sop hubungan antar pihak pid
 
Buku petunjuk penyusunan neraca desa
Buku petunjuk penyusunan neraca desaBuku petunjuk penyusunan neraca desa
Buku petunjuk penyusunan neraca desa
 
Kebijakan dan Mekanisme Pelaksanaan UU no. 23/2014 tentang Pemda terkait Dese...
Kebijakan dan Mekanisme Pelaksanaan UU no. 23/2014 tentang Pemda terkait Dese...Kebijakan dan Mekanisme Pelaksanaan UU no. 23/2014 tentang Pemda terkait Dese...
Kebijakan dan Mekanisme Pelaksanaan UU no. 23/2014 tentang Pemda terkait Dese...
 
Pandangan umum fraksi pan dprd kab pringsewu 2010
Pandangan umum fraksi pan dprd kab pringsewu 2010Pandangan umum fraksi pan dprd kab pringsewu 2010
Pandangan umum fraksi pan dprd kab pringsewu 2010
 
Azas pembantuan
Azas pembantuanAzas pembantuan
Azas pembantuan
 
Inventarisasi Aset Hasil Serah Terima Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasara...
Inventarisasi Aset Hasil Serah Terima Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasara...Inventarisasi Aset Hasil Serah Terima Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasara...
Inventarisasi Aset Hasil Serah Terima Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasara...
 
PERGUB_NOMOR_3_TAHUN_2019_HIBAH_BANSOS.pdf
PERGUB_NOMOR_3_TAHUN_2019_HIBAH_BANSOS.pdfPERGUB_NOMOR_3_TAHUN_2019_HIBAH_BANSOS.pdf
PERGUB_NOMOR_3_TAHUN_2019_HIBAH_BANSOS.pdf
 
Slide UU 23/2014
Slide UU 23/2014Slide UU 23/2014
Slide UU 23/2014
 

Similar to Lampiran permendagri nomor 20 tahun 2013 tentang perubahan kedua atas permendagri nomor 44 tahun 2009 tentang pedoman kerja sama depdagri dan pemda dengan ormas dan lembaga niralaba lainnya

02.e) buku iv pelaporan
02.e) buku iv pelaporan02.e) buku iv pelaporan
02.e) buku iv pelaporan
swanggie
 
TATA_KELOLA_KEUANGAN_PUSKESMAS_-_LAURA1.pptx
TATA_KELOLA_KEUANGAN_PUSKESMAS_-_LAURA1.pptxTATA_KELOLA_KEUANGAN_PUSKESMAS_-_LAURA1.pptx
TATA_KELOLA_KEUANGAN_PUSKESMAS_-_LAURA1.pptx
UPTD Puskesmas Graha Indah
 
02.b) buku i perencanaan pkd
02.b) buku i perencanaan pkd02.b) buku i perencanaan pkd
02.b) buku i perencanaan pkd
swanggie
 
Sumber Pendanaan Hibah untuk Program Sanitasi Kota dan Kabupaten
Sumber Pendanaan Hibah untuk Program Sanitasi Kota dan KabupatenSumber Pendanaan Hibah untuk Program Sanitasi Kota dan Kabupaten
Sumber Pendanaan Hibah untuk Program Sanitasi Kota dan Kabupaten
infosanitasi
 
Potensi Pendanaan Program Sanitasi
Potensi Pendanaan Program SanitasiPotensi Pendanaan Program Sanitasi
Potensi Pendanaan Program Sanitasi
infosanitasi
 
Orientasi Dewan 4 L.pptx
Orientasi Dewan 4 L.pptxOrientasi Dewan 4 L.pptx
Orientasi Dewan 4 L.pptx
hoyin rizmu
 
BENGKAYANG PERUMDA .pptx
BENGKAYANG PERUMDA .pptxBENGKAYANG PERUMDA .pptx
BENGKAYANG PERUMDA .pptx
bandi2340
 
Orientasi Dewan 4 LAWANG
Orientasi Dewan 4 LAWANGOrientasi Dewan 4 LAWANG
Orientasi Dewan 4 LAWANG
hoyin rizmu
 
Format proposal hibah bansos 2014
Format proposal hibah bansos 2014Format proposal hibah bansos 2014
Format proposal hibah bansos 2014
endrah80
 
02.d) buku iii penatausahaan pkd
02.d) buku iii penatausahaan pkd02.d) buku iii penatausahaan pkd
02.d) buku iii penatausahaan pkd
swanggie
 
pedoman-laporan-dan-pertnggngjwban-keuangan (1).ppt
pedoman-laporan-dan-pertnggngjwban-keuangan (1).pptpedoman-laporan-dan-pertnggngjwban-keuangan (1).ppt
pedoman-laporan-dan-pertnggngjwban-keuangan (1).ppt
Maikel Rudianto
 
3. KEWAJIBAN PEMDA MENERIMA ASET BANTUAN PSU 300518.pptx
3. KEWAJIBAN PEMDA MENERIMA ASET BANTUAN PSU  300518.pptx3. KEWAJIBAN PEMDA MENERIMA ASET BANTUAN PSU  300518.pptx
3. KEWAJIBAN PEMDA MENERIMA ASET BANTUAN PSU 300518.pptx
DediPurwanto28
 
Fact Sheet: Mekanisme Transparansi Tata Kelola Migas di Kabupaten Bojonegoro
Fact Sheet: Mekanisme Transparansi Tata Kelola Migas di Kabupaten BojonegoroFact Sheet: Mekanisme Transparansi Tata Kelola Migas di Kabupaten Bojonegoro
Fact Sheet: Mekanisme Transparansi Tata Kelola Migas di Kabupaten Bojonegoro
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Inisiatif pelembagaan perencanaan dan penganggaran partisipatif
Inisiatif pelembagaan perencanaan dan penganggaran partisipatifInisiatif pelembagaan perencanaan dan penganggaran partisipatif
Inisiatif pelembagaan perencanaan dan penganggaran partisipatifPEMPROP JABAR
 
Materi Pemahaman Dasar Penggunaan Dana Hibah KPU Kutai Timur.pptx
Materi Pemahaman Dasar Penggunaan Dana Hibah KPU Kutai Timur.pptxMateri Pemahaman Dasar Penggunaan Dana Hibah KPU Kutai Timur.pptx
Materi Pemahaman Dasar Penggunaan Dana Hibah KPU Kutai Timur.pptx
RahmanRegarsport
 
Sop bendahara 2015
Sop bendahara 2015 Sop bendahara 2015
Sop bendahara 2015
swirawan
 
Paparan blhd banten ketua komisi iv
Paparan blhd banten ketua komisi ivPaparan blhd banten ketua komisi iv
Paparan blhd banten ketua komisi iv
Ujang Sukarna
 
Final Paparan Pak Dir P2KD Webinar Pendanaan Pilkada 15 Feb 2023.pdf
Final Paparan Pak Dir P2KD Webinar Pendanaan Pilkada 15 Feb 2023.pdfFinal Paparan Pak Dir P2KD Webinar Pendanaan Pilkada 15 Feb 2023.pdf
Final Paparan Pak Dir P2KD Webinar Pendanaan Pilkada 15 Feb 2023.pdf
MTriyogiSeptiAnggoro
 
Reformasi Birokrasi
Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi
Reformasi Birokrasi
Kurniawan Saputra
 

Similar to Lampiran permendagri nomor 20 tahun 2013 tentang perubahan kedua atas permendagri nomor 44 tahun 2009 tentang pedoman kerja sama depdagri dan pemda dengan ormas dan lembaga niralaba lainnya (20)

02.e) buku iv pelaporan
02.e) buku iv pelaporan02.e) buku iv pelaporan
02.e) buku iv pelaporan
 
TATA_KELOLA_KEUANGAN_PUSKESMAS_-_LAURA1.pptx
TATA_KELOLA_KEUANGAN_PUSKESMAS_-_LAURA1.pptxTATA_KELOLA_KEUANGAN_PUSKESMAS_-_LAURA1.pptx
TATA_KELOLA_KEUANGAN_PUSKESMAS_-_LAURA1.pptx
 
02.b) buku i perencanaan pkd
02.b) buku i perencanaan pkd02.b) buku i perencanaan pkd
02.b) buku i perencanaan pkd
 
Sumber Pendanaan Hibah untuk Program Sanitasi Kota dan Kabupaten
Sumber Pendanaan Hibah untuk Program Sanitasi Kota dan KabupatenSumber Pendanaan Hibah untuk Program Sanitasi Kota dan Kabupaten
Sumber Pendanaan Hibah untuk Program Sanitasi Kota dan Kabupaten
 
Potensi Pendanaan Program Sanitasi
Potensi Pendanaan Program SanitasiPotensi Pendanaan Program Sanitasi
Potensi Pendanaan Program Sanitasi
 
Orientasi Dewan 4 L.pptx
Orientasi Dewan 4 L.pptxOrientasi Dewan 4 L.pptx
Orientasi Dewan 4 L.pptx
 
BENGKAYANG PERUMDA .pptx
BENGKAYANG PERUMDA .pptxBENGKAYANG PERUMDA .pptx
BENGKAYANG PERUMDA .pptx
 
Orientasi Dewan 4 LAWANG
Orientasi Dewan 4 LAWANGOrientasi Dewan 4 LAWANG
Orientasi Dewan 4 LAWANG
 
Format proposal hibah bansos 2014
Format proposal hibah bansos 2014Format proposal hibah bansos 2014
Format proposal hibah bansos 2014
 
02.d) buku iii penatausahaan pkd
02.d) buku iii penatausahaan pkd02.d) buku iii penatausahaan pkd
02.d) buku iii penatausahaan pkd
 
pedoman-laporan-dan-pertnggngjwban-keuangan (1).ppt
pedoman-laporan-dan-pertnggngjwban-keuangan (1).pptpedoman-laporan-dan-pertnggngjwban-keuangan (1).ppt
pedoman-laporan-dan-pertnggngjwban-keuangan (1).ppt
 
3. KEWAJIBAN PEMDA MENERIMA ASET BANTUAN PSU 300518.pptx
3. KEWAJIBAN PEMDA MENERIMA ASET BANTUAN PSU  300518.pptx3. KEWAJIBAN PEMDA MENERIMA ASET BANTUAN PSU  300518.pptx
3. KEWAJIBAN PEMDA MENERIMA ASET BANTUAN PSU 300518.pptx
 
Fact Sheet: Mekanisme Transparansi Tata Kelola Migas di Kabupaten Bojonegoro
Fact Sheet: Mekanisme Transparansi Tata Kelola Migas di Kabupaten BojonegoroFact Sheet: Mekanisme Transparansi Tata Kelola Migas di Kabupaten Bojonegoro
Fact Sheet: Mekanisme Transparansi Tata Kelola Migas di Kabupaten Bojonegoro
 
Inisiatif pelembagaan perencanaan dan penganggaran partisipatif
Inisiatif pelembagaan perencanaan dan penganggaran partisipatifInisiatif pelembagaan perencanaan dan penganggaran partisipatif
Inisiatif pelembagaan perencanaan dan penganggaran partisipatif
 
Materi Pemahaman Dasar Penggunaan Dana Hibah KPU Kutai Timur.pptx
Materi Pemahaman Dasar Penggunaan Dana Hibah KPU Kutai Timur.pptxMateri Pemahaman Dasar Penggunaan Dana Hibah KPU Kutai Timur.pptx
Materi Pemahaman Dasar Penggunaan Dana Hibah KPU Kutai Timur.pptx
 
Sop bendahara 2015
Sop bendahara 2015 Sop bendahara 2015
Sop bendahara 2015
 
Paparan blhd banten ketua komisi iv
Paparan blhd banten ketua komisi ivPaparan blhd banten ketua komisi iv
Paparan blhd banten ketua komisi iv
 
Final Paparan Pak Dir P2KD Webinar Pendanaan Pilkada 15 Feb 2023.pdf
Final Paparan Pak Dir P2KD Webinar Pendanaan Pilkada 15 Feb 2023.pdfFinal Paparan Pak Dir P2KD Webinar Pendanaan Pilkada 15 Feb 2023.pdf
Final Paparan Pak Dir P2KD Webinar Pendanaan Pilkada 15 Feb 2023.pdf
 
Panduan analisis anggaran indonesia
Panduan analisis anggaran indonesiaPanduan analisis anggaran indonesia
Panduan analisis anggaran indonesia
 
Reformasi Birokrasi
Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi
Reformasi Birokrasi
 

Recently uploaded

Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
PemerintahanNagariKu1
 
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak PemerataanPembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Tri Widodo W. UTOMO
 
Pendidikan Politik Bagi Perempuan Dalam Pemilu 2024
Pendidikan Politik Bagi Perempuan Dalam Pemilu 2024Pendidikan Politik Bagi Perempuan Dalam Pemilu 2024
Pendidikan Politik Bagi Perempuan Dalam Pemilu 2024
AmruRevanda
 
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdfMateri Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
pelestarikawasanwili
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
teraspky798
 
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdfMitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
pelestarikawasanwili
 
Kesejahteraan hewan (KESRAWAN) dalam pemotongan hewan kurban.pptx
Kesejahteraan hewan (KESRAWAN) dalam pemotongan hewan kurban.pptxKesejahteraan hewan (KESRAWAN) dalam pemotongan hewan kurban.pptx
Kesejahteraan hewan (KESRAWAN) dalam pemotongan hewan kurban.pptx
gustin17
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TariHappie
 
PAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARAN
PAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARANPAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARAN
PAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARAN
ahmad Subbanul
 
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptxMATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
rtkwbc
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
gabatgibut09
 

Recently uploaded (11)

Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
 
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak PemerataanPembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
 
Pendidikan Politik Bagi Perempuan Dalam Pemilu 2024
Pendidikan Politik Bagi Perempuan Dalam Pemilu 2024Pendidikan Politik Bagi Perempuan Dalam Pemilu 2024
Pendidikan Politik Bagi Perempuan Dalam Pemilu 2024
 
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdfMateri Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
 
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdfMitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
 
Kesejahteraan hewan (KESRAWAN) dalam pemotongan hewan kurban.pptx
Kesejahteraan hewan (KESRAWAN) dalam pemotongan hewan kurban.pptxKesejahteraan hewan (KESRAWAN) dalam pemotongan hewan kurban.pptx
Kesejahteraan hewan (KESRAWAN) dalam pemotongan hewan kurban.pptx
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
 
PAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARAN
PAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARANPAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARAN
PAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARAN
 
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptxMATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
 

Lampiran permendagri nomor 20 tahun 2013 tentang perubahan kedua atas permendagri nomor 44 tahun 2009 tentang pedoman kerja sama depdagri dan pemda dengan ormas dan lembaga niralaba lainnya

  • 1. LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA NIRLABA LAINNYA DALAM BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN KERJASAMA KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN/LEMBAGA NIRLABA LAINNYA DALAM BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI A. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sistematika penyusunan laporan pelaksanaan kerjasama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya berisikan sebagai berikut: 1. Latar belakang Memuat segala hal yang melatarbelakangi dan alasan perlunya dilaksanakan kegiatan. 2. Nama dan Tema Nama kegiatan/tema singkat, padat dan menarik serta mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang bertentangan dengan tema, dan muatan tema dengan penyelenggaraan relevan unsur pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. 3. Maksud dan tujuan kegiatan Maksud dan tujuan kegiatan mendukung penyelengaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. 4. Sasaran kegiatan Sasaran kegiatan mencakup orang/kelompok/organisasi. 5. Agenda kegiatan Agenda kegiatan antara lain memuat hari/tanggal, waktu, tempat, peserta, narasumber. 6. Permasalahan Kalimat singkat yang menggambarkan permasalahan/isu menonjol yang terkait dengan tema kegiatan. 7. Penutup Berisi antara lain kesimpulan dan rekomendasi dari hasil kegiatan. 8. Lampiran 8.1. Isi lampiran laporan pertanggungjawaban keuangan untuk Kegiatan Seminar, Lokakarya, Workshop, Halaqoh, Pelatihan Masyarakat, Sosialisasi, dan Pendidikan Politik, meliputi: 8.1.1. Susunan kepanitiaan;
  • 2. - 2 - 8.1.2. Susunan acara; 8.1.3 Surat menyurat; 8.1.4. Jadwal acara; 8.1.5. Sambutan–sambutan, makalah narasumber, catatan/notulen, isu strategis, kondisi, dan kegiatan spesifik yang menonjol dari hasil kegiatan kerjasama Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya; 8.1.6. Daftar hadir peserta; 8.1.7. Dokumentasi dan publikasi; dan 8.1.8. Bukti pengeluaran antara lain berupa rincian penggunaan anggaran. 8.2. Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Keuangan untuk kegiatan Pagelaran, Festival Seni dan Budaya, Outbond, Pemberdayaan Masyarakat dan Perlombaan 8.2.1. Susunan kepanitiaan; 8.2.2. Susunan acara; 8.2.3. Surat menyurat; 8.2.4. Jadwal acara; 8.2.5. Sambutan; 8.2.6. Daftar hadir peserta; 8.2.7. Dokumentasi dan publikasi; 8.2.8. Bukti pengeluaran antara lain berupa rincian penggunaan anggaran B. Laporan Keuangan Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan program kerjasama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Dalam hal pendanaan yang bersumber dari APBD maka penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan program kerjasama kemitraan dengan Organisasi Kemasyarakatan/ Lembaga Nirlaba Lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan daerah. 2. Dalam hal pendanaan yang bersumber dari APBN maka penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan program kerjasama kemitraan dengan Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Nirlaba Lainnya dilaksanakan sesuai dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut: 2.1. Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Nirlaba Lainnya sebelum melakukan Kegiatan kerjasama kemitraan agar memberitahukan secara tertulis baik kepada Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri maupun jajaran Kesbangpol di Daerah tentang rencana kegiatan dimaksud; 2.2. Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Nirlaba Lainnya setelah melakukan Kegiatan kerjasama kemitraan, harus melaporkan secara tertulis berupa Laporan Pertanggung jawaban kepada Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari; 2.3. Pencairan dana kerjasama kemitraan hanya dapat diproses lebih lanjut setelah Laporan Pertanggungjawaban disampaikan Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Nirlaba Lainnya, baik berupa administrasi kegiatan maupun keuangan secara definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah dinilai
  • 3. - 3 - oleh Tim Verifikasi kerjasama Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri; 2.4. Laporan Pertanggungjawaban dibuat dalam bentuk hard copy (print out) yang dijilid rapi dan dapat disertai soft copy rekaman hasil kegiatan; 2.5. Laporan Pertanggungjawaban Organisasi Kemasyarakatan/ Lembaga Nirlaba Lainnya sebagaimana dimaksud pada pada point 2.2 diserahkan kepada Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri melalui Sekretariat Tim Verifikasi kerjasama Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Nirlaba Lainnya; 2.6. Jenis pengeluaran dalam menyusun Laporan Pertanggungjawaban dana Program kerjasama kemitraan dengan Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Nirlaba Lainnya antara lain : 2.6.1. Pengeluaran untuk Honor dan Transport, dapat berupa: 2.6.1.1. Honor Narasumber; 2.6.1.2. Honor Moderator; 2.6.1.3. Honor Petugas MC; 2.6.1.4. Honor Petugas Dirigen; 2.6.1.5. Honor Petugas Notulen; 2.6.1.6. Honor Pembaca Doa; 2.6.1.7. Honor Panitia; 2.6.1.8. Bantuan Transport Para Undangan; 2.6.1.9. Bantuan Transport Pengantar Undangan; 2.6.1.10. Bantuan Transport Tenaga Medis 2.6.1.11. Bantuan Transport Tenaga Keamanan; 2.6.1.12. Bantuan Transport Tenaga Kebersihan; 2.6.1.13. Bantuan Transport Rapat Persiapan; 2.6.1.14. Bantuan Transport Rapat Evaluasi; dan 2.6.1.15. Bantuan Transport Peserta; 2.6.2. Pengeluaran untuk Akomodasi dan Konsumsi, dapat berupa: 2.6.2.1. Akomodasi (penginapan); 2.6.2.2. Konsumsi Rapat Persiapan; 2.6.2.3. Konsumsi Peserta; 2.6.2.4. Konsumsi Rapat Evaluasi; dan 2.6.2.5. Konsumsi Panitia. 2.6.3. Pengeluaran untuk ATK, Penggandaan dan Penjilidan, dapat berupa : 2.6.3.1. Seminar Kit (Tas, Balpoin, note book dan lain-lain); 2.6.3.2. Alat Tulis Kantor (Kertas HVS, Tipe X, Map, Amplop, Pita Mesin Tik, dan lain-lain); 2.6.3.3. Penggandaan Materi; 2.6.3.4. Penjilidan Laporan; 2.6.3.5. Dokumentasi berupa foto dan DVD; 2.6.3.6. Cetak Undangan Narasumber dan Peserta; dan 2.6.3.7. Penyusunan Laporan. 2.6.4. Pengeluaran Lain-lainnya, dapat berupa : 2.6.4.1. Sewa Gedung/Ruang pertemuan; 2.6.4.2. Sewa kendaraan; 2.6.4.3. Sewa Sound system; 2.6.4.4. Sewa infocus dan laptop; 2.6.4.5. Pembelian Materei
  • 4. - 4 - 2.6.4.6. Publikasi; 2.6.4.7. Spanduk; 2.6.4.8. Piagam/Sertifikat/Plakat; 2.6.4.9. Cinderamata; dan 2.6.4.10.Tiket perjalanan (Tiket, boarding pass, airportax dilampirkan lengkap). 2.7. Standar bukti pengeluaran untuk laporan pertanggungjawaban keuangan sebagai berikut : 2.7.1. Tanda bukti pengeluaran honor narasumber, moderator, petugas MC, petugas dirigen, pembaca doa dan petugas notulen menggunakan kwitansi asli dengan mencantumkan nama dan tanda tangan penerima sebagaimana contoh 1. Contoh 1 Tanda terima No______ Telah Terima Dari : Bendahara....... Uang Sejumlah : Untuk Pembayaran: Honor ....... pelaksanaan acara ............................. ……….., ... 20.. Yang Menerima Rp. ……………… (………………………..) 2.7.2. Bukti pengeluaran honor panitia, dapat menggunakan kwitansi asli untuk setiap anggota panitia (sebagaimana contoh 1) atau menggunakan daftar pengeluaran transport yang berisikan nomor urut, nama peserta, jumlah uang yang diterima dan tanda tangan penerima honor sebagaimana contoh 2. Contoh 2 DAFTAR PENGELUARAN HONOR PANITIA NAMA KEGIATAN …………………… HARI/TANGGAL/BULAN/TAHUN……….. NO NAMA JUMLAH (Rp) TANDA TANGAN Tempat kegiatan Tgl/Bln/Tahun Ketua ORMAS/LSM/LNL. NAMA…………… 2.7.3. Tanda bukti pengeluaran uang transport untuk peserta menggunakan daftar pengeluaran transport yang berisikan stempel l
  • 5. - 5 - nomor urut, nama peserta, jumlah uang dan tanda tangan penerima uang transport sebagaimana contoh 3. Contoh 3 NAMA ORMAS/LSM/LNL Alamat ………………….Telp… Kode Pos… DAFTAR PENGELUARAN UANG TRANSPORT NAMA KEGIATAN …………………… HARI/TANGGAL/BULAN/TAHUN……….. NO NAMA JUMLAH (Rp) TANDA TANGAN Tempat kegiatan Tgl/Bln/Tahun Ketua ORMAS/LSM/LNL. NAMA…………… 2.7.4. Bukti pengeluaran Uang transport Undangan, pengantar Undangan, Tenaga Medis, Tenaga Keamanan, Tenaga Kebersihan dan tenaga lainnya dapat menggunakan kwitansi asli sebagaimana contoh 4 Contoh 4 Tanda terima No______ Telah Terima Dari : Bendahara....... Uang Sejumlah : Untuk Pembayaran: Transport untuk ........... ...................................... ……….., ... 20.. Yang Menerima Rp. ……………… (………………………..) stempel l
  • 6. - 6 - 2.7.5. Bukti pengeluaran uang transport Rapat Persiapan dan Transport Rapat Evaluasi dapat menggunakan kwitansi asli (sebagaimana contoh 4) atau dapat menggunakan daftar pengeluaran uang transport yang berisikan nomor urut, nama peserta, jumlah uang dan tanda tangan penerima uang transport sebagaimana contoh 5. Contoh 5 NAMA ORMAS/LSM/LNL Alamat ………………….Telp… Kode Pos… DAFTAR PENGELUARAN UANG TRANSPORT RAPAT PERSIAPAN/EVALUASI NAMA KEGIATAN …………………… HARI/TANGGAL/BULAN/TAHUN………….. NO NAMA JUMLAH (Rp) TANDA TANGAN Tempat kegiatan Tgl/Bln/Tahun Ketua ORMAS/LSM/LNL. NAMA…………… 2.7.6. Bukti pengeluaran untuk penginapan narasumber, panitia dan lain-lain menggunakan bukti definitif yang dikeluarkan oleh pihak penginapan dengan mencantumkan nama paraf/tanda tangan serta cap/stempel dari pihak penginapan. 2.7.7. Bukti pengeluaran untuk Konsumsi Rapat Persiapan, Konsumsi Rapat Evaluasi dan Konsumsi Panitia, narasumber, panitia, peserta dan undangan menggunakan nota pembelian (Nota Bon) sebagaimana contoh 6 dan kwitansi asli dengan mencantumkan nama paraf/tanda tangan serta cap/stempel dari pihak ketiga sebagaimana contoh 7. Contoh 6 stempel l
  • 7. - 7 - RUMAH MAKAN ………………… Alamat………………… Telp. ……. ……………….., 20…. Tuan …………………………… Toko NOTA/BON : NO ……………………… BANYAKNYA NAMA BARANG HARGA (Rp) JUMLAH (Rp) Jumlah Rp ……………. Hormat Kami Catatan Diparaf dan Dicap/Stempel Restoran N A M A Contoh 7 Tanda terima Kwintasi No______ Telah Terima Dari : Bendahara....... Uang Sejumlah : Untuk Pembayaran: Pembelian Nasi Boks komplit/Snack untuk pelaksanaan acara .......... ……….., ... 20.. Yang Menerima Pihak ketiga Rp. ……………… (………………………..) 2.7.8. Bukti pengeluaran untuk operasional berupa pembelian Alat Tulis Kantor, penggandaan materi/bahan, penjilidan laporan, dokumentasi dan cetak undangan menggunakan nota pembelian (Nota Bon) sebagaimana contoh 8 dan kwitansi asli dengan mencantumkan nama paraf/tanda tangan serta cap/stempel dari pihak ketiga sebagaimana contoh 9. Contoh 8 Stempel Stempel
  • 8. - 8 - NAMA TOKO…………………..…………………….. ATK, Penjilidan, Foto Copy dll Alamat …………………..Nomor Telp…………………… ……….., 20…. Tuan ……………………… Toko ……………………… NOTA/BON : NO ……………………… NAMA BARANG BANYAKNYA HARGA (Rp) JUMLAH (Rp) Jumlah Rp ……………. Tanda Terima Hormat Kami Catatan Diparaf dan Dicap/Stempel Toko n a m a Contoh 9 Tanda terima No______ Telah Terima Dari : Bendahara/Panitia....... Uang Sejumlah : Untuk Pembayaran: Pembelian ATK/penggandaan bahan/penjilidan/ dokumentasi ........................ ……….., ... 20.. Yang Menerima Pihak ketiga Rp. ……………… (………………………..) 2.7.9. Bukti pengeluaran untuk penyusunan laporan menggunakan kwitansi asli dengan mencantumkan nama tanda tangan serta cap/stempel dari Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Nirlaba Lainnya sebagaimana contoh 10. Contoh 10 Tanda terima No______ Telah Terima Dari : Bendahara/Panitia....... Uang Sejumlah : Untuk Pembayaran: Penyusunan laporan........... .......................................... ……….., ... 20.. Yang Menerima Pihak Ormas/LNL Rp. ……………… (………………………..) stempel stempel l stempel l
  • 9. - 9 - 2.7.10. Bukti pengeluaran lainnya yang berupa sewa gedung/ruang pertemuan, sound system, infocus dan laptop menggunakan kwitansi asli dengan mencantumkan nama, tanda tangan serta cap/stempel dari pihak ketiga sebagaimana contoh 11 Contoh 11 Tanda terima No______ Telah Terima Dari : Bendahara/Panitia....... Uang Sejumlah : Untuk Pembayaran: Sewa.................................. pelaksanaan acara............. ……….., ... 20.. Yang Menerima Pihak ketiga Rp. ……………… (………………………..) 2.7.11. Bukti pengeluaran sewa kendaraan dapat menggunakan bukti definitif yang dikeluarkan oleh pihak ketiga kecuali sewa kendaraan pribadi bukti pengeluaran cukup menggunakan kwitansi asli dan melampirkan foto copy STNK, sebagaimana contoh 12. Contoh 12 Tanda terima No______ Telah Terima Dari : Bendahara/Panitia....... Uang Sejumlah : Untuk Pembayaran: Sewa kendaraan pelaksanaan acara ................................... ……….., ... 20.. Yang Menerima Pihak ketiga Rp. ……………… (………………………..) 2.7.12. Bukti pengeluaran lainnya untuk pembelian (pengadaan) pembelian materei spanduk, piagam/sertifikat/plakat, dan cenderamata menggunakan Nota pembelian (Nota Bon) sebagaimana contoh 13 dan kwitansi asli dengan mencantumkan nama paraf/tanda tangan serta cap/stempel dari pihak ketiga sebagaimana contoh 13 Stempel Stempel
  • 10. - 10 - Contoh 13 NAMA TOKO…………………..…………………….. ATK, Piala, Foto Copy dll Alamat …………………..Nomor Telp…………………… ……….., 20…. Tuan ……………………… Toko ……………………… NOTA/BON : NO ……………………… NAMA BARANG BANYAKNYA HARGA (Rp) JUMLAH (Rp) Jumlah Rp ……………. Hormat Kami Catatan Diparaf dan Dicap/Stempel Toko n a m a Contoh 14 Tanda terima No______ Telah Terima Dari : Bendahara/Panitia....... Uang Sejumlah : Untuk Pembayaran: Pembelian spanduk, piagam, plakat, cenderamata dll..... ............................................ ……….., ... 20.. Yang Menerima Pihak ketiga Rp. ……………… (………………………..) 2.7.13. Tanda bukti pengeluaran Publikasi dan Tiket Perjalanan berupa Tiket Asli, Boarding Pass, Airportax atau bukti lainnya bagi nara sumber atau panitia menggunakan bukti definitif yang dikeluarkan oleh pihak ketiga dengan mencantumkan nama dan paraf/tanda tangan serta stempel dari pihak ketiga. 2.7.14. Tanda bukti pengeluaran khusus kegiatan Pagelaran, Perlombaan, Festival Seni dan Budaya, dapat dibayarkan stempel stempel l
  • 11. - 11 - melalui sistem paket menggunakan bukti definitif yang dikeluarkan oleh pihak ketiga sebagaimana contoh 15 Contoh 15 Tanda terima No______ Telah Terima Dari : Bendahara....... Uang Sejumlah : Untuk Pembayaran: Pelaksanaan acara .............. ............................................ ……….., ... 20.. Yang Menerima Pihak ketiga Rp. ……………… (………………………..) 3. Tanda bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud diatas baik yang dikeluarkan oleh pihak Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Nirlaba Lainnya maupun yang dikeluarkan oleh pihak ketiga seluruhnya harus diketahui oleh ketua/salah satu pengurus Organisasi Kemasyarakatan/ Lembaga Nirlaba Lainnya dengan mencantumkan nama dan tanda tangan serta cap/stempel. 4. Ketentuan penggunaan Materai Ketentuan penggunaan materai untuk jenis pengeluaran diatur sebagai berikut: 4.1. Ketentuan jenis pengeluaran senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibubuhi materai senilai Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah); 4.2. Ketentuan jenis pembayaran senilai diatas Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dibubuhi materai senilai Rp. 6.000,-(enam ribu rupiah). MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd GAMAWAN FAUZI Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM ttd ZUDAN ARIF FAKRULLOH Pembina Tk.I (IV/b) NIP. 19690824 199903 1 001 Stempel