Penataan ulang kurikulum mencakup penataan ulang mata pelajaran agama, PPKn, dan bahasa Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar peserta didik memiliki karakter yang kuat dan memiliki kemampuan yang relevan dengan tuntutan zaman.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang materi ajar mata kuliah Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, yang mencakup pengantar dari direktur jenderal, konsep-konsep pendukung pendidikan Pancasila, dan bab pendahuluan tentang konsep dasar Pancasila.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pendidikan nasional Indonesia, termasuk pengertian sistem pendidikan nasional, dasar, fungsi dan tujuan pendidikan nasional, pengertian kurikulum, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur kurikulum berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003.
1. Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan membahas tentang pembentukan warga negara Indonesia yang memiliki karakter sesuai Pancasila dan UUD 1945
2. Ruang lingkup kajian mata pelajaran ini meliputi persatuan bangsa, hak asasi manusia, sistem pemerintahan, dan peran serta warga negara dalam kehidupan bermasyarakat
3. Landasan hukum PKn adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemer
Rencana pembelajaran mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di salah satu perguruan tinggi negeri di Jawa Timur mencakup 8 materi yang diajarkan dengan berbagai metode seperti ceramah, diskusi, studi kasus, dan studi lapangan selama 15 pertemuan."
1. PKn merupakan hasil seleksi dari berbagai disiplin ilmu sosial yang diorganisasikan secara ilmiah untuk mencapai tujuan pendidikan IPS.
2. Mata pelajaran ini mencakup studi tentang pemerintahan, hukum, dan hak serta tanggung jawab warga negara dalam rangka mempersiapkan pemikiran kritis dan partisipasi demokratis.
3. PKn bertujuan untuk membentuk kepribadian yang memiliki rasa kebangsaan
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang materi ajar mata kuliah Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, yang mencakup pengantar dari direktur jenderal, konsep-konsep pendukung pendidikan Pancasila, dan bab pendahuluan tentang konsep dasar Pancasila.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pendidikan nasional Indonesia, termasuk pengertian sistem pendidikan nasional, dasar, fungsi dan tujuan pendidikan nasional, pengertian kurikulum, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur kurikulum berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003.
1. Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan membahas tentang pembentukan warga negara Indonesia yang memiliki karakter sesuai Pancasila dan UUD 1945
2. Ruang lingkup kajian mata pelajaran ini meliputi persatuan bangsa, hak asasi manusia, sistem pemerintahan, dan peran serta warga negara dalam kehidupan bermasyarakat
3. Landasan hukum PKn adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemer
Rencana pembelajaran mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di salah satu perguruan tinggi negeri di Jawa Timur mencakup 8 materi yang diajarkan dengan berbagai metode seperti ceramah, diskusi, studi kasus, dan studi lapangan selama 15 pertemuan."
1. PKn merupakan hasil seleksi dari berbagai disiplin ilmu sosial yang diorganisasikan secara ilmiah untuk mencapai tujuan pendidikan IPS.
2. Mata pelajaran ini mencakup studi tentang pemerintahan, hukum, dan hak serta tanggung jawab warga negara dalam rangka mempersiapkan pemikiran kritis dan partisipasi demokratis.
3. PKn bertujuan untuk membentuk kepribadian yang memiliki rasa kebangsaan
Dokumen tersebut membahas tentang materi ajar mata kuliah Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Dibahas mengenai dasar-dasar Pendidikan Pancasila secara filosofis, sosiologis, dan yuridis serta pentingnya merevitalisasi Pancasila di kalangan mahasiswa."
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Pendidikan Pancasila bertujuan untuk memperkuat Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, memberikan pemahaman akan nilai-nilai Pancasila, serta membentuk sikap mental mahasiswa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Proses pembelajarannya perlu menggunakan metode yang sesuai dengan konteks kemahasiswaan agar tuju
Dokumen tersebut membahas landasan dan tujuan pendidikan Pancasila Indonesia. Secara ringkas, Pancasila merupakan falsafah negara yang mencerminkan pandangan hidup bangsa Indonesia, yang dibangun berdasarkan nilai-nilai budaya dan sejarah panjang perjuangan kemerdekaan. Pendidikan Pancasila bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta melestarikan Pancasila sebagai ideologi negara.
hubungan konsep, nilai, moral dan norma denagn tuntutan perilaku warga negaraendang zr
Dokumen tersebut membahas berbagai topik terkait warga negara Indonesia, mulai dari pengertian warga negara, ciri-ciri warga negara yang baik, landasan perilaku warga negara, sampai dengan partisipasi aktif warga negara dalam usaha pembelaan negara meski tidak semua warga negara dibekali senjata.
Buku ini membahas tentang pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi dengan tujuan membentuk sikap dan perilaku cinta tanah air berdasarkan Pancasila. Mata kuliah ini mencakup filsafat Pancasila, identitas nasional, demokrasi Indonesia, dan hak serta kewajiban warga negara. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan menanamkan wawasan kebangsaan dan kesadaran bernegara pada mahasiswa.
Buku referensi mencakup undang-undang dan buku-buku tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Subpokok bahasan mencakup landasan Pendidikan Pancasila secara historis, kultural, yuridis, dan filosofis serta tujuan Pendidikan Pancasila dari sisi nasional, pendidikan nasional, dan Pancasila itu sendiri. Tujuan mempelajari Pancasila adalah yuridis konstitusional dan obyektif il
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang, tujuan, dan kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan (PKN). Dokumen ini juga menjelaskan tentang landasan filsafat, sejarah, dan cita-cita nasional PKN berdasarkan Pancasila serta peran PKN dalam membentuk karakter warga negara yang bertanggung jawab.
Materi utama dokumen tersebut membahas tentang tujuan dan latar belakang pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi untuk membentuk kepribadian mahasiswa sebagai warga negara Indonesia yang memiliki rasa cinta tanah air dan semangat kebangsaan berdasarkan Pancasila. Dokumen tersebut juga menjelaskan sejarah perkembangan kurikulum pendidikan kewarganegaraan di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang materi ajar mata kuliah Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Dibahas mengenai dasar-dasar Pendidikan Pancasila secara filosofis, sosiologis, dan yuridis serta pentingnya merevitalisasi Pancasila di kalangan mahasiswa."
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Pendidikan Pancasila bertujuan untuk memperkuat Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, memberikan pemahaman akan nilai-nilai Pancasila, serta membentuk sikap mental mahasiswa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Proses pembelajarannya perlu menggunakan metode yang sesuai dengan konteks kemahasiswaan agar tuju
Dokumen tersebut membahas landasan dan tujuan pendidikan Pancasila Indonesia. Secara ringkas, Pancasila merupakan falsafah negara yang mencerminkan pandangan hidup bangsa Indonesia, yang dibangun berdasarkan nilai-nilai budaya dan sejarah panjang perjuangan kemerdekaan. Pendidikan Pancasila bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta melestarikan Pancasila sebagai ideologi negara.
hubungan konsep, nilai, moral dan norma denagn tuntutan perilaku warga negaraendang zr
Dokumen tersebut membahas berbagai topik terkait warga negara Indonesia, mulai dari pengertian warga negara, ciri-ciri warga negara yang baik, landasan perilaku warga negara, sampai dengan partisipasi aktif warga negara dalam usaha pembelaan negara meski tidak semua warga negara dibekali senjata.
Buku ini membahas tentang pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi dengan tujuan membentuk sikap dan perilaku cinta tanah air berdasarkan Pancasila. Mata kuliah ini mencakup filsafat Pancasila, identitas nasional, demokrasi Indonesia, dan hak serta kewajiban warga negara. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan menanamkan wawasan kebangsaan dan kesadaran bernegara pada mahasiswa.
Buku referensi mencakup undang-undang dan buku-buku tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Subpokok bahasan mencakup landasan Pendidikan Pancasila secara historis, kultural, yuridis, dan filosofis serta tujuan Pendidikan Pancasila dari sisi nasional, pendidikan nasional, dan Pancasila itu sendiri. Tujuan mempelajari Pancasila adalah yuridis konstitusional dan obyektif il
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang, tujuan, dan kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan (PKN). Dokumen ini juga menjelaskan tentang landasan filsafat, sejarah, dan cita-cita nasional PKN berdasarkan Pancasila serta peran PKN dalam membentuk karakter warga negara yang bertanggung jawab.
Materi utama dokumen tersebut membahas tentang tujuan dan latar belakang pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi untuk membentuk kepribadian mahasiswa sebagai warga negara Indonesia yang memiliki rasa cinta tanah air dan semangat kebangsaan berdasarkan Pancasila. Dokumen tersebut juga menjelaskan sejarah perkembangan kurikulum pendidikan kewarganegaraan di Indonesia.
Dokumen ini membahas konsep pendukung capaian pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Terdapat penjelasan tentang dasar-dasar Pancasila secara filosofis, sosiologis, dan yuridis. Pendidikan Pancasila diperlukan untuk melestarikan nilai-nilai Pancasila sebagai jati diri bangsa dan menjaga persatuan bangsa yang plural.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang hakikat, fungsi, dan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di SD serta ruang lingkupnya.
2. PKn di SD bertujuan untuk membentuk warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
3. Ruang lingkup PKn di SD meliputi persatuan dan kesatuan bangsa, norma hukum dan peraturan,
PPKn adalah mata pelajaran yang terintegrasi dari berbagai ilmu pengetahuan; ilmu politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya , dll. Oleh karena itu PPKn menjadi mata pelajaran yang memiliki karakter tersendiri yang harus dipahami oleh para guru PPKn.
Dokumen tersebut membahas landasan dan tujuan pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Indonesia. Landasannya terdiri dari landasan historis, kultural, yuridis, dan filosofis. Tujuannya mencakup pembentukan karakter warga negara yang beriman, bertakwa, berpengetahuan, dan bertanggung jawab.
Pendidikan Pancasila memiliki empat elemen utama yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mata pelajaran ini bertujuan membentuk siswa menjadi warga negara yang bermoral dan memahami nilai-nilai kebangsaan. Capaian pembelajaran di fase B meliputi memahami makna Pancasila, menghargai perbedaan, serta mengenal lingkungan sekitar sebagai bag
Surat pernyataan kesediaan mengikuti workshop bagi pengawas SMA yang akan diselenggarakan pada tanggal 13-16 Agustus 2017 di Hotel Cosmo Amarossa, Jakarta Selatan. Surat ini berisi pernyataan kesediaan atau ketidaksediaan beserta alasan jika tidak dapat mengikuti workshop tersebut.
Panduan penilaian aston 23 feb 2017 cek jk 6 maret malam (2 edit!1) (1)Suaidin -Dompu
Panduan ini memberikan panduan penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan untuk SMP, mencakup konsep penilaian, penilaian oleh pendidik terhadap sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta penilaian oleh satuan pendidikan."
Kegiatan pengembangan profesi pengawas sekolahSuaidin -Dompu
Dokumen tersebut memberikan panduan lengkap tentang berbagai jenis kegiatan pengembangan profesi yang dapat dilakukan oleh pengawas sekolah beserta definisi, kerangka isi, bukti fisik yang dibutuhkan, dan besaran angka kredit untuk masing-masing jenis kegiatan. Kegiatan tersebut meliputi pembuatan karya tulis hasil penelitian, penerjemahan buku, serta karya inovatif. Dokumen ini bertujuan
Dokumen tersebut membahas tentang pengawasan akademik dan manajerial serta tata cara penilaian angka kredit pengawas sekolah. Dokumen ini menjelaskan tujuan, indikator, langkah-langkah pembelajaran, definisi pengawasan akademik dan manajerial, tugas pokok pengawas sekolah, kegiatan pengawasan, satuan hasil dan angka kredit pengawasan, serta jenjang jabatan dan pangkat pengawas
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan program pengawasan oleh pengawas sekolah yang mencakup penyusunan program tahunan dan semester serta prinsip-prinsip penyusunannya. Program pengawasan dirancang untuk meningkatkan mutu pendidikan dan harus disusun secara terencana, terarah, dan berkesinambungan."
Dokumen tersebut merupakan instrumen pemantauan pelaksanaan 8 standar nasional pendidikan sesuai peraturan pemerintah. Instrumen ini digunakan untuk menilai kesesuaian sekolah dalam pemenuhan standar isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana pendidikan.
Kepada tuan tuan orang tua siswa dimana saja beradaSuaidin -Dompu
Surat ini menyatakan kemarahan pengawas sekolah atas berita maraknya orang tua murid yang memukul guru. Surat ini menyerukan perlindungan hukum bagi guru dari tindakan kekerasan orang tua murid, dan mengingatkan bahwa guru bertindak sebagai orang tua kedua untuk membimbing murid di sekolah. Surat ini juga menekankan pentingnya pendidikan agama dan moral oleh orang tua di rumah agar tidak menimbulkan mas
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
PPT RENCANA AKSI 2 modul ajar matematika berdiferensiasi kelas 1Arumdwikinasih
Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodasi dari semua perbedaan murid, terbuka untuk semua dan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap individu.kelas 1 ........
1. RANCANGAN PENATAAN ULANG
KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PUSAT KURIKULUM DAN PERBUKUAN
2. LANDASAN
Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014
Prioritas 2: Pendidikan
3) Metodologi: Penerapan metodologi pendidikan yang tidak lagi berupa
pengajaran demi kelulusan ujian (teaching to the test), namun pendidikan
menyeluruh yang memperhatikan kemampuan sosial, watak, budi pekerti, kecintaan
terhadap budaya-bahasa Indonesia melalui penyesuaian sistem Ujian Akhir
Nasional pada 2011 dan penyempurnaan kurikulum sekolah dasar dan menengah
sebelum tahun 2011 yang diterapkan di 25% sekolah pada 2012 dan 100% pada
2014;
5) Kurikulum: Penataan ulang kurikulum sekolah yang dibagi menjadi kurikulum
tingkat nasional, daerah, dan sekolah sehingga dapat mendorong penciptaan
hasil didik yang mampu menjawab kebutuhan SDM untuk mendukung pertumbuhan
nasional dan daerah dengan memasukkan pendidikan kewirausahaan (diantaranya
dengan mengembangkan model link and match);
4. Penataan Ulang
Islam Text
Kristen
Khong Pendidikan Katolik
hucu
Agama
Hindu
Buddha
5. HAKIKAT PENDIDIKAN AGAMA
• Pendidikan agama merupakan mata pelajaran yang
bersumber dari Kitab Suci setiap agama, yang dapat
mengembangkan kemampuan peserta didik dalam
memperteguh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, serta berakhlak mulia/budi pekerti luhur,
menghormati dan menghargai semua manusia dengan
segala persamaan dan perbedaannya.
6. FUNGSI DAN TUJUAN PENDIDIKAN
AGAMA
• Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia
Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu
menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter
dan antarumat beragama.” (PP No.55 Tahun 2007
Pasal 2 ayat 1)
• Pendidikan agama bertujuan untuk berkembangnya
kemampuan peserta didik dalam memahami,
menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang
menyerasikan penguasaannya dalam ilmu
pengetahuan, teknologi dan seni. (PP No.55 Tahun 2007
Pasal 2 ayat 2)
7. ARAH PENATAAN ULANG PENDIDIKAN AGAMA
• Bersumber dari Kitab Suci setiap Agama.
• Memerhatikan dan mengedepankan pendidikan akhlak mulia;
• Memberi warna pada pendidikan karakter bangsa,
kewirausahaan, dan ekonomi kreatif;
• Memerhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi, serta menyikapi arus globalisasi secara positif dan
proporsional;
• Konsisten dan tetap menjadi parameter perkembangan politik,
ekonomi, sosial, budaya, keadilan gender, multikultural,
kearifan lokal, dan lainnya;
• Membahas isu-isu kontemporer.
8. RUANG LINGKUP PENDIDIKAN AGAMA
Islam Al Quran-Al Hadits, Aqidah, Akhlak, Fikih, dan Sejarah Peradaban
Islam
Kristen Allah dan Karya Nya, dan Nilai-nilai Kristiani
Pribadi Siswa, Yesus Kristus, Gereja, dan Hidup
Katolik
bermasyarakat
Hindu Kitab Suci, Tatwa, Susila, Acara, dan Sejarah Agama Hindu
Keyakinan (Saddha), Sila, Samadhi, dan Panna; Tripitaka
Buddha (Tipitaka); dan Sejarah
Khonghucu Keimanan, Perilaku Jun Zi , Tata Ibadah, Kitab Suci, dan Sejarah
Suci
9.
10. Penataan Ulang PPKn
• Mengubah nama mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menjadi
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).
• Menempatkan mata pelajaran PPKn sebagai bagian utuh dari kelompok mata
pelajaran yang memiliki misi pengokohan kebangsaan
• Mengorganisasikan SK-KD dan indikator PPKn secara nasional dengan memperkuat
nilai dan moral Pancasila; nilai dan norma UUD NRI Tahun 1945; nilai dan
semangat Bhinneka Tunggal Ika; serta wawasan dan komitmen Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
• Memantapkan pengembangan peserta didik dalam dimensi: (1) pengetahuan
kewarganegaraan; (2) sikap kewarganegaraan; (3) keterampilan kewarganegaraan;
(4) keteguhan kewarganegaraan; (5) komitmen kewarganegaraan; dan (6)
kompetensi kewarganegaraan.
• Mengembangkan dan menerapkan berbagai model pembelajaran yang sesuai
dengan karakteristik PPKn yang berorientasi pada pengembangan karakter peserta
didik sebagai warganegara yang cerdas dan baik secara utuh.
• Mengembangkan dan menerapkan berbagai model penilaian proses pembelajaran
dan hasil belajar PPKn
11. Hakikat PPKn
• Kesadaran sebagai warga negara (civic literacy),
• Komunikasi sosial kultural kewarganegaraan
(civic engagement),
• Kemampuan berpartisipasi sebagai warga
negara (civic skill and participation),
• Penalaran kewarganegaraan (civic knowledge),
• Partisipasi kewarganegaraan secara
bertanggung jawab (civic participation and civic
responsibility),
12. SBG PENDIDIKAN NILAI, MORAL
DAN KEWARGANEGARAAN
KHAS INDONESIA
(Filosofis, Yuridis, Pedagogis)
AKSEPTABLE KARENA
SBG NOMENKLATUR
PERNAH DIGUNAKAN
DALAM pkn SEBAGAI
SEBELUMNYA
NAMA JENIS MENURUT
PADA ERA UU 2/1989
(Sosiologis-Yuridis) PPKn UU 20/2003
(Yuridis)
DIDUKUNG OLEH KAJIAN SBG WAHANA PENGEMBANGAN
AKADEMIS DISIPLIN KEILMUAN WATAK DAN PERADABAN
PIPS-PKn BANGSA SESUAI Ps 3 UU 20/2003
(Filosofis-Pedagogis) (Filosofis-Yuridis)
Alasan Perubahan PKn menjadi PPKn
13. PKn (2006) PPKn (2012)
Pendidikan
“Pendidikan Kewarganegaraan
Kewarganegaraan bertujuan bertujuan untuk mengembangkan
untuk membentuk peserta peserta didik menjadi manusia
didik menjadi manusia yang Indonesia yang memiliki rasa
kebangsaan dan cinta tanah air,
memiliki rasa kebangsaan yang dijiwai oleh nilai-nilai
dan cinta tanah air Pancasila dan UUD 1945”
(Substansi Penjelasan pasal 37 UU
(diadopsi dari Penjelasan pasal 20/2003 yang direvitalisasi dengan
nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945
37 UU 20/2003)
14. LINGKUP/SUBSTANSI UTAMA PKn PPKn
PPKn -2012
PKn-2006 RUANG LINGKUP
1. Pancasila, sebagai dasar negara
RUANG LINGKUP dan pandangan hidup bangsa
1. Persatuan dan Kesatuan 2. UUD 1945 sebagai hukum dasar
bangsa yang menjadi landasan
2. Norma, hukum dan konstitusional kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan
peraturan
bernegara
3. Hak asasi manusia 3. Bhinneka Tunggal Ika, sebagai
4. Kebutuhan warga negara wujud keberagaman kehidupan
5. Konstitusi Negara bermasyarakat, berbangsa, dan
6. Kekuasan dan Politik bernegara dalam keberagaman yang
7. Pancasila kohesif dan utuh
8. Globalisasi 4. Negara Kesatuan Republik
Indonesia, sebagai bentuk final
Negara Republik Indonesia
15. DIAGRAM KETERKAITAN
RUANG LINGKUP PPKn
PANCASILA
NEGARA KESATUAN
REPUBLIK
INDONESIA
UNDANG-UNDANG
BHINNEKA TUNGGAL DASAR
IKA 1945
16.
17. Mengapa Berubah
HASIL KAJIAN KOMPETENSI BAHASA INDONESIA
• Standar Isi mata pelajaran Bahasa Indonesia (Lampiran
Permendiknas 22/2006) pada dasarnya sudah mampu
meningkatkan keterampilan peserta didik berkomunikasi dalam
bahasa Indonesia dengan baik dan benar serta menumbuhkan
apresiasi terhadap hasil karya kesastraan.
• Berdasarkan hasil kajian terhadap dokumen dan pelaksanaan
serta perbandingan dengan beberapa kurikulum negara lain ada
beberapa hal yang perlu disempurnakan, seperti (a) cakupan
kompetensi dasar (KD) ada yang telah dijabarkan secara panjang
lebar tetapi ada pula yang masih terbatas, (b) urutan sajian KD
belum semuanya tertata dengan baik, dan (c) gradasi beberapa
KD belum tersusun secara jelas dan logis, baik antarsemester,
antarkelas, maupun antarjenjang dan juga jumlah KD masih
terlalu banyak.
• Berdasarkan hasil kajian terhadap pelaksanaan, pemahaman guru
dalam memahami dan menjabarkan standar isi juga bervariasi
karena kurangnya penjelasan dan rambu-rambu pelaksanaan.
18. TUJUAN MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA
• Memahami dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai
alat berpikir, berekspresi, dan berkomunikasi
• Meningkatkan kemampuan peserta didik menggunakan
bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan
maupun tulis, serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil
karya kesastraan manusia Indonesia.
• Meningkatkan penguasaan pengetahuan dan keterampilan
berbahasa, dan sikap positif terhadap bahasa dan sastra
Indonesia.
• Meningkatkan kompetensi berbahasa Indonesia
(memahami dan merespon situasi lokal, regional, nasional,
dan global).
19. SATUAN RUANG LINGKUP RUANG LINGKUP
PENDIIDIKAN LAMA BARU
SD 1. MENDENGARKAN 1. MENYIMAK
2. BERBICARA 2. BERBICARA
3. MEMBACA 3. MEMBACA
4. MENULIS 4. MENULIS
Catt : aspek sastra telah terintegrasi Catt : aspek sastra telah terintegrasi
ke dalam 4 keterampilan di ke dalam 4 keterampilan di atas
atas
SMP 1. MENDENGARKAN KEMAMPUAN BERBAHASA
2. BERBICARA 1.MENYIMAK
3. MEMBACA 2.BERBICARA
4. MENULIS 3.MEMBACA
4.MENULIS
dan
1. MENDENGARKAN KEMAMPUAN BERSASTRA
2. BERBICARA 1.MENYIMAK
SMA
3. MEMBACA 2.BERBICARA
4. MENULIS 3.MEMBACA
4.MENULIS
Catt : Judul Kemampuan Berbahasa dan
Kemampuan Bersastra tidak muncul Catt: Judul Kemampuan Berbahasa dan
sehingga terkesan terjadi pengulangan Kemampuan Bersastra dimunculkan agar jelas
aspek, padahal kompetensinya berbeda kompetensi apa yang akan dicapai
(kompetensi kebahasaan dan kesastraan)
20. PERUBAHAN
MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA
• Menata kembali kompetensi sesuai dengan arah
pengembangan aspek (reseptif : mendengarkan dan
membaca, produktif : berbicara dan menulis)
• Menata kembali tingkat kesulitan kompetensi sesuai dengan
tingkat perkembangan usia.
• Menata kembali penyebaran kompetensi agar tidak berulang
• Menajamkan kembali rumusan kompetensi agar lebih jelas.
• Mencantumkan judul Kemampuan Berbahasa dan
Kemampuan bersastra yang masing-masing terdiri atas 4
aspek agar lebih jelas.
• Menambah KD untuk jenjang SD :
a. membiasakan sikap membaca yang benar
b. membiasakan sikap menulis yang benar.
21. • Menyederhanakan tuntutan sumber belajar yang sulit agar kompetensi
tetap dimiliki siswa.
misalnya : membaca puisi dari buku antologi puisi --
membaca puisi dari berbagai sumber
• Menambah KD “mengandaikan diri sebagai ….(tokoh atau profesi
tertentu). Hal ini dimaksudkan untuk melatih daya imajinasi dan empati
siswa
• Mencantumkan jumlah buku yang wajib dibaca siswa untuk tiap jenjang
(hasil kesepakatan dengan kelompok sastrawan)
SD : 12 buku (6 buku sastra dan 6 buku nonsastra)
SMP : 24 buku (12 buku sastra dan 12 buku nonsastra)
SMA : 30 buku (15 buku sastra dan 15 buku nonsastra)
• Hasil membaca buku sastra dan nonsastra harus diujikan dalam
berbagai bentuk (laporan, komentar, meringkas, menceritakan
kembali, dll)
22.
23. PENATAAN ULANG MATEMATIKA
TUJUAN PENATAAN ULANG
1. Memantapkan pelaksanaan kurikulum matematika dengan
menggunakan pendekatan belajar aktif
2. Memberi penguatan kompetensi matematika: pemahaman
konsep, representasi dan penafsiran, penalaran dan
pembuktian, pemecahan masalah, komunikasi, dan
menghargai matematika dan kegunaan matematika
3. Mengintegrasikan pendidikan karakter, ekonomi kreatif dan
kewirausahaan, dan konten-koten lain dalam kurikulum
matematika
24. Mengapa berubah
1. Implementasi kurikulum matematika belum
konsisten, efektif, efisien, dan berkualitas sesuai SNP
2. bervariasinya pemahaman SK dan KD, perumusan ke
dalam indikator, dan implementasinya dalam
pembelajaran dan penilaian (didukung hasil studi
TIMSS, PISA). Pembelajaran kurang memperhatikan
unsur representasi, penalaran, penafsiran, dan
pemecahan masalah, selain unsur pemahaman
konsep, dan pembuktian, yang tercermin dari silabus
dan RPP, serta instrumen penilaian
25. RUANG
SKKD 2006 USULAN SKKD 2012
LINGKUP
Bilangan Bilangan
Geometri dan pengukuran Geometri dan pengukuran
Pengolahan data/Statistika dan
Isi Peluang Pengolahan data/Statistika dan Peluang
Aljabar Aljabar
Trigonometri Trigonometri
Kalkulus Kalkulus
Pemahaman Konsep Pemahaman
Komunikasi dan Penalaran Representasi dan Penafsiran
Proses Penalaran dan Pembuktian
Pemecahan Masalah Pemecahan Masalah
Menghargai matematika dan kegunaannya dalam
kehidupan; Disiplin, konsisten, dan taat azas;
Berpikir logis, berpikir analitis, sintesis dan evaluatif
kritis, alternatif, kreatif, inovatif, serta dapat
rasa ingin tahu, perhatian, minat menjelaskan pemikirannya dan kemampuan
Sikap belajar, sikap ulet, percaya diri bekerjasama untuk memecahkan masalah.
26. Ruang lingkup SKKD 2006 Usulan SKKD 2012
Jurusan IPA: Jurusan IPA:
Penjurusan di menggunakan SK- menggunakan SK-KD/Kurikulum matematika
SMA KD/Kurikulum matematika IPA Level A
Jurusan IPS: Jurusan IPS:
menggunakan SK- dapat memilih SK-KD/Kurikulum matematika
KD/Kurikulum matematika IPS level B atau level A
Jurusan Bahasa:
menggunakan SK-KD/ Jurusan Bahasa:
Kurikulum matematika Bahasa dapat memilih SK-KD/Kurikulum matematika
level C, level B, atau level A
PERUBAHAN YANG DILAKUKAN
•Menyelaraskan kata kerja antarSK-KD
•Memperbaiki rumusan SK-KD agar lebih jelas
•Menggabung KD-KD yang terlalu kecil
•Mengurangi KD
•Menambah KD baru sesuai dengan rumusan SK
•Mengakomodasi hasil studi PISA dan TIMSS