1. Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan membahas tentang pembentukan warga negara Indonesia yang memiliki karakter sesuai Pancasila dan UUD 1945
2. Ruang lingkup kajian mata pelajaran ini meliputi persatuan bangsa, hak asasi manusia, sistem pemerintahan, dan peran serta warga negara dalam kehidupan bermasyarakat
3. Landasan hukum PKn adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemer
Pendidikan Kewarganegaraan sangat penting untuk menumbuhkan sikap kewarganegaraan generasi penerus bangsa. Tentunya studi ini sangat mendukung untuk membentuk mental dan kepribadian siswa menjadi mental yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
Maraknya kegiatan yang mengancam kedaulatan NKRI kini menjadi nilai urgenitas tersendiri bagi keberadaan Pendidikan Kewarganegaran sebagai suplemen kurikulum siswa/i dari pendidikan dasar hingga perguruan inggi. Oleh karena itu , kali ini saya akan membahas Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan pendapat para ahli maupun dari pengertian secara umum hingga mendetail untuk menambah pengetahuan maupun wawasan kita terhadap studi ini.
Bahan ajar Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi mencakup substansi kajian tentang identitas nasional, negara dan konstitusi, hak dan kewajiban warga negara, demokrasi Indonesia, dan dilengkapi dengan rencana pembelajaran serta metode dan evaluasi pembelajaran.
1. Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan membahas tentang pembentukan warga negara Indonesia yang memiliki karakter sesuai Pancasila dan UUD 1945
2. Ruang lingkup kajian mata pelajaran ini meliputi persatuan bangsa, hak asasi manusia, sistem pemerintahan, dan peran serta warga negara dalam kehidupan bermasyarakat
3. Landasan hukum PKn adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemer
Pendidikan Kewarganegaraan sangat penting untuk menumbuhkan sikap kewarganegaraan generasi penerus bangsa. Tentunya studi ini sangat mendukung untuk membentuk mental dan kepribadian siswa menjadi mental yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
Maraknya kegiatan yang mengancam kedaulatan NKRI kini menjadi nilai urgenitas tersendiri bagi keberadaan Pendidikan Kewarganegaran sebagai suplemen kurikulum siswa/i dari pendidikan dasar hingga perguruan inggi. Oleh karena itu , kali ini saya akan membahas Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan pendapat para ahli maupun dari pengertian secara umum hingga mendetail untuk menambah pengetahuan maupun wawasan kita terhadap studi ini.
Bahan ajar Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi mencakup substansi kajian tentang identitas nasional, negara dan konstitusi, hak dan kewajiban warga negara, demokrasi Indonesia, dan dilengkapi dengan rencana pembelajaran serta metode dan evaluasi pembelajaran.
Buku ini membahas tentang pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi dengan tujuan membentuk sikap dan perilaku cinta tanah air berdasarkan Pancasila. Mata kuliah ini mencakup filsafat Pancasila, identitas nasional, demokrasi Indonesia, dan hak serta kewajiban warga negara. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan menanamkan wawasan kebangsaan dan kesadaran bernegara pada mahasiswa.
01.uu no.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasionalAmrizal Ahmad
Undang-undang ini mengatur tentang sistem pendidikan nasional di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, sehat, berilmu, dan bertanggung jawab. Undang-undang ini mengatur prinsip, hak dan kewajiban dalam pendidikan, serta jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang ada
Undang-undang ini mengatur tentang sistem pendidikan nasional di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Prinsip penyelenggaraannya adalah demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif serta melibatkan seluruh komponen masyarakat. Undang-undang ini juga mengatur hak dan kewajiban warga negara, orang
Dokumen ini membahas kandungan dan pelaksanaan kurikulum Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan di sekolah menengah. Ia menjelaskan enam tema utama yang meliputi pencapaian diri, hubungan keluarga, kehidupan bermasyarakat, warisan budaya Malaysia, kedaulatan negara, dan cabaran masa depan. Dokumen ini juga menekankan pentingnya aktiviti khidmat masyarakat bagi membentuk warganegara yang bertanggung
Silabus mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA/SMK/MA/MAK ini membahas tentang kompetensi yang harus dicapai peserta didik setelah mempelajari mata pelajaran tersebut, meliputi penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan kewarganegaraan; pengembangan materi pembelajaran yang dijiwai oleh empat konsensus kebangsaan; serta pendekatan pembelajaran yang berbasis aktivitas untuk m
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur tentang dasar, fungsi, tujuan, prinsip, hak dan kewajiban masyarakat dalam pendidikan, serta jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di Indonesia yang terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal mulai dari pendidikan dasar, menengah, hingga tinggi.
Kurikulum SMK Negeri 2 Langsa dikembangkan berdasarkan peraturan pemerintah dan tujuan pendidikan kejuruan. Prinsip-prinsip pengembangannya meliputi pusatkan pada potensi peserta didik, relevansi dengan lingkungan, dan penyesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
Kurikulum 2013 dirancang untuk mengembangkan kualitas pribadi peserta didik agar mampu menjawab tantangan masa depan, beriman, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, dan menjadi warga negara yang baik. Kurikulum ini mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Makalah ini membahas pentingnya mata kuliah PKn di perguruan tinggi sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian dan sejarah kelahiran nasionalisme di Indonesia yang dipengaruhi oleh revolusi di Eropa.
Buku ini membahas tentang pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi dengan tujuan membentuk sikap dan perilaku cinta tanah air berdasarkan Pancasila. Mata kuliah ini mencakup filsafat Pancasila, identitas nasional, demokrasi Indonesia, dan hak serta kewajiban warga negara. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan menanamkan wawasan kebangsaan dan kesadaran bernegara pada mahasiswa.
01.uu no.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasionalAmrizal Ahmad
Undang-undang ini mengatur tentang sistem pendidikan nasional di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, sehat, berilmu, dan bertanggung jawab. Undang-undang ini mengatur prinsip, hak dan kewajiban dalam pendidikan, serta jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang ada
Undang-undang ini mengatur tentang sistem pendidikan nasional di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Prinsip penyelenggaraannya adalah demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif serta melibatkan seluruh komponen masyarakat. Undang-undang ini juga mengatur hak dan kewajiban warga negara, orang
Dokumen ini membahas kandungan dan pelaksanaan kurikulum Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan di sekolah menengah. Ia menjelaskan enam tema utama yang meliputi pencapaian diri, hubungan keluarga, kehidupan bermasyarakat, warisan budaya Malaysia, kedaulatan negara, dan cabaran masa depan. Dokumen ini juga menekankan pentingnya aktiviti khidmat masyarakat bagi membentuk warganegara yang bertanggung
Silabus mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA/SMK/MA/MAK ini membahas tentang kompetensi yang harus dicapai peserta didik setelah mempelajari mata pelajaran tersebut, meliputi penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan kewarganegaraan; pengembangan materi pembelajaran yang dijiwai oleh empat konsensus kebangsaan; serta pendekatan pembelajaran yang berbasis aktivitas untuk m
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur tentang dasar, fungsi, tujuan, prinsip, hak dan kewajiban masyarakat dalam pendidikan, serta jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di Indonesia yang terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal mulai dari pendidikan dasar, menengah, hingga tinggi.
Kurikulum SMK Negeri 2 Langsa dikembangkan berdasarkan peraturan pemerintah dan tujuan pendidikan kejuruan. Prinsip-prinsip pengembangannya meliputi pusatkan pada potensi peserta didik, relevansi dengan lingkungan, dan penyesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
Kurikulum 2013 dirancang untuk mengembangkan kualitas pribadi peserta didik agar mampu menjawab tantangan masa depan, beriman, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, dan menjadi warga negara yang baik. Kurikulum ini mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Makalah ini membahas pentingnya mata kuliah PKn di perguruan tinggi sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian dan sejarah kelahiran nasionalisme di Indonesia yang dipengaruhi oleh revolusi di Eropa.
Koperasi Simpan Pinjam Awal Sukses “KOMPAS” diresmikan untuk memberi pinjaman modal kepada masyarakat Desa Bekasi Timur agar dapat membangun usaha kecil. Koperasi ini diresmikan pada 7 November 2013 dengan Muhamad Iqbal Ramadan sebagai Ketua, Krisna Dwi Aristyadi sebagai Wakil Ketua, dan Mia Rosmiati Mancani serta Sherly Moesteen Papilay sebagai Sekretaris.
Dokumen tersebut membahas tentang ilmu kewarganegaraan yang mencakup konsep dasar, terminologi, ilmu pembentuk, lingkup hak dan kewajiban warga negara, serta cara memperoleh dan kehilangan status kewarganegaraan menurut undang-undang yang berlaku.
Rencana pembelajaran mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di salah satu perguruan tinggi negeri di Jawa Timur mencakup 8 materi yang diajarkan dengan berbagai metode seperti ceramah, diskusi, studi kasus, dan studi lapangan selama 15 pertemuan."
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian kewarganegaraan, dasar hukum pendidikan kewarganegaraan, pengertian kewarganegaraan secara yuridis dan sosiologis serta formil dan materil, hakikat, tujuan, standar isi, ruang lingkup, dan urgensi pendidikan kewarganegaraan bagi pengembangan kepribadian.
1. PKn merupakan hasil seleksi dari berbagai disiplin ilmu sosial yang diorganisasikan secara ilmiah untuk mencapai tujuan pendidikan IPS.
2. Mata pelajaran ini mencakup studi tentang pemerintahan, hukum, dan hak serta tanggung jawab warga negara dalam rangka mempersiapkan pemikiran kritis dan partisipasi demokratis.
3. PKn bertujuan untuk membentuk kepribadian yang memiliki rasa kebangsaan
Dokumen tersebut membahas tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan pentingnya menjaga keutuhan negara. NKRI terdiri atas ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke dengan kekayaan budaya, alam, dan biota. Menjaga keutuhan NKRI penting untuk melestarikan warisan bangsa dan menghargai para pahlawan.
Contoh Desain Slide Presentasi Ilmiah Kreatif dan Menarik #1Arry Rahmawan
Ketika saya mengampu mata kuliah permodelan sistem, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah untuk mahasiswa tingkat 3, saya menugaskan mahasiswa untuk melakukan sebuah penelitian sederhana dengan menerapkan prinsip - prinsip ilmiah ke lapangan langsung. Saya juga menantang mereka untuk dapat mempresentasikan hasil penelitian mereka dengan tampilan slide yang tidak biasa dan menjemukan. Hingga akhirnya, inilah beberapa di antaranya. Bagaimana menurut Anda?
Contoh Desain Slide Presentasi Ilmiah Kreatif dan Menarik #2Arry Rahmawan
Ketika saya mengampu mata kuliah permodelan sistem, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah untuk mahasiswa tingkat 3, saya menugaskan mahasiswa untuk melakukan sebuah penelitian sederhana dengan menerapkan prinsip - prinsip ilmiah ke lapangan langsung. Saya juga menantang mereka untuk dapat mempresentasikan hasil penelitian mereka dengan tampilan slide yang tidak biasa dan menjemukan. Hingga akhirnya, inilah beberapa di antaranya. Bagaimana menurut Anda?
Contoh Desain Slide Presentasi Ilmiah Kreatif dan Menarik #5Arry Rahmawan
Ketika saya mengampu mata kuliah permodelan sistem, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah untuk mahasiswa tingkat 3, saya menugaskan mahasiswa untuk melakukan sebuah penelitian sederhana dengan menerapkan prinsip - prinsip ilmiah ke lapangan langsung. Saya juga menantang mereka untuk dapat mempresentasikan hasil penelitian mereka dengan tampilan slide yang tidak biasa dan menjemukan. Hingga akhirnya, inilah beberapa di antaranya. Bagaimana menurut Anda?
Contoh Desain Slide Presentasi Ilmiah Kreatif dan Menarik #3Arry Rahmawan
Ketika saya mengampu mata kuliah permodelan sistem, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah untuk mahasiswa tingkat 3, saya menugaskan mahasiswa untuk melakukan sebuah penelitian sederhana dengan menerapkan prinsip - prinsip ilmiah ke lapangan langsung. Saya juga menantang mereka untuk dapat mempresentasikan hasil penelitian mereka dengan tampilan slide yang tidak biasa dan menjemukan. Hingga akhirnya, inilah beberapa di antaranya. Bagaimana menurut Anda?
Contoh Desain Slide Presentasi Ilmiah Kreatif dan Menarik #4Arry Rahmawan
Ketika saya mengampu mata kuliah permodelan sistem, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah untuk mahasiswa tingkat 3, saya menugaskan mahasiswa untuk melakukan sebuah penelitian sederhana dengan menerapkan prinsip - prinsip ilmiah ke lapangan langsung. Saya juga menantang mereka untuk dapat mempresentasikan hasil penelitian mereka dengan tampilan slide yang tidak biasa dan menjemukan. Hingga akhirnya, inilah beberapa di antaranya. Bagaimana menurut Anda?
Latar belakang diadakannya pendidikan kewarganegaraan (PKn) adalah untuk membentuk peserta didik menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. PKn bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan masyarakat madani pada peserta didik. PKn memiliki landasan filosofis, teoritis, historis, sosiologis, dan yuridis.
Tugas bab i landasan ilmiah pendidikan kewarganegaraansawaludin
1. Pendidikan Kewarganegaraan berkembang sebagai mata pelajaran di sekolah untuk membentuk karakter warga negara.
2. Perkembangan konsep citizenship education dan civic education dimulai di Amerika Serikat pada 1880-an, kemudian berkembang di Indonesia dengan berbagai pendekatan.
3. Pendidikan Kewarganegaraan berperan penting dalam pendidikan multikultural untuk membentuk warga negara yang menerima perbedaan budaya.
Dokumen tersebut membahas tentang Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam kurikulum, termasuk pengertian PKn, kurikulum PKn, PKn dalam Kurikulum KTSP 2006, kelebihan dan kekurangan Kurikulum KTSP, serta contoh standar kompetensi dan kompetensi dasar materi PKn SD menurut KTSP 2006.
Ppt SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL BY NURUL ILMI USFADILA.pptxIlmiUsfadila
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pendidikan nasional Indonesia, meliputi pengertian sistem pendidikan nasional, tujuan dan fungsinya, visi dan misi, serta kelembagaan dan pengelolaannya. Pendidikan nasional di Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan tujuan membentuk karakter bangsa yang bermartabat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Dokumen ini membahas penyempurnaan kurikulum 2013 di Indonesia. Secara garis besar mencakup latar belakang perubahan kurikulum berdasarkan undang-undang, landasan filosofis, teoritis, dan empiris. Juga membahas struktur kurikulum SD, SMP dan SMA, serta strategi implementasi kurikulum baru tersebut.
Silabus mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA/SMK/MA/MAK ini membahas tentang kompetensi yang harus dicapai peserta didik setelah mempelajari mata pelajaran tersebut, yang mencakup penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan kewarganegaraan; pengembangan materi pembelajaran dan kegiatan pembelajaran untuk kelas X, XI, dan XII; serta pendekatan pembelajaran yang ber
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Pendidikan Pancasila bertujuan untuk memperkuat Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, memberikan pemahaman akan nilai-nilai Pancasila, serta membentuk sikap mental mahasiswa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Proses pembelajarannya perlu menggunakan metode yang sesuai dengan konteks kemahasiswaan agar tuju
Dokumen tersebut merangkum tentang Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi. Mata kuliah ini bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Pendidikan Kewarganegaraan dirancang untuk mengembangkan kecerdasan kewarganegaraan peserta didik melalui penguasaan pengetahuan, sikap, keterampilan
2. Visi dan Misi Pendidikan Kewarganeraan
Berdasarkan Keputusan Dirjen Dikti No. 43 / Dikti / Kep / 2006, terdapat visi dan misi Pendidikan
Kewarganegaraan sebagai berikut:
1. Visi Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah merupakan sumber nilai dan
pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi, guna mengantarkan
mahasiswa mementapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya. Hal ini berdasarkan pada
suatu realitas yang dihadapi, bahwa mahasiswa adalah sebagai generasi bangsa yang harus
memiliki visi intelektual, religiuus, berkeadaban, berkemanusiaan dan cinta tanah air dan
bangsanya.
2. Misi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan tinggi adalah untuk membantu mahasiswa
memantapkan kepribadiannya, agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar
Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air da;lam menguasai, menerapkan dan
mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan rasa tanggung jawab dan
bermoral.
Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan
a. Tujuan Umum
Untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar kepada mahasiswa mengenai hubungan
antar warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara
yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.
b. Tujuan Khusus
1. Agar mahasiswa dapat memahami dan melaksanakan akan hak dan kewajiban secara santun,
jujur, demokratis serta ikhlas sebagai WNI terdidik dan bertanggung jawab.
2. Agar mahasiswa menguasai dan memahami berbagai masalah dasar dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta dapat mengatasinya dengan pemikiran kritis dan
bertanggung jawab yang berlandaskan Pancasila, wawasan nusantara dan ketahanan nasional.
3. Agar mahasiswa memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai perjuangan, cinta
tanah air, serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa.
3. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan.
Dalam pandangan Demokratis, Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu pendidikan yang
bertujuan untuk memdidikan para generasi muda dan mahasiswa agar mampu menjadi warga negara yang
demokratis dan partisipatif dalam pembelaan negara. Dalam hal ini pendidikan kewarganegaraan
merupakan suatu alat pasif untuk membangun dan memajukan sistem demokrasi suatu bangsa.
Adapun dari segi politik yang mendefinisikan bahwa Pendidikan Pancasila merupakan suatu
pendidikan politik yang membantu para peserta didik menjadi warganegara yang ikut berpatisipasi dalam
membangun sistem politik yang baik dan benar.
Namun dari segi apapun, pada intinya Pendidkan Pancasila adalah suatu Pendidikan dengan
tujuan agar warga negara dituntut untuk dapat hidup berguna dan bermakna bagi negara dan bangsanya,
serta mampu mengantisipasi perkembangan dan perubahan masa depannya. Untuk itu diperlukan
pembekalan IPTEK yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai moral, dan nilai-nilai budaya
bangsa. Nilai-nilai dasar tersebut berperan sebagai panduan dan pegangan hidup setiap warga negara
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Sejarah Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai MPK
Sebagai mata pelajaran di sekolah, Pendidikan Kewarganegaraan telah mengalami perkembangan
yang fluktuatif, baik dalam kemasan maupun substansinya. Hal tersebut dapat dilihat dalam substansi
kurikulum PKn yang sering berubah dan tentu saja disesuaikan dengan kepentingan negara. Secara
historis, epistemologis dan pedagogis, pendidikan kewarganegaraan berkedudukan sebagai program
kurikuler dimulai dengan diintroduksikannya mata pelajaran Civics dalam kurikulum SMA tahun 1962
yang berisikan materi tentang pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (Dept.
P&K: 1962). Pada saat itu, mata pelajaran Civics atau kewarganegaraan, pada dasarnya berisikan
pengalaman belajar yang digali dan dipilih dari disiplin ilmu sejarah, geografi, ekonomi, dan politik,
pidato-pidato presiden, deklarasi hak asasi manusia, dan pengetahuan tentang Perserikatan Bangsa-
Bangsa (Somantri, 1969:7). Istilah Civics tersebut secara formal tidak dijumpai dalam Kurikulum tahun
1957 maupun dalam Kurikulum tahun 1946. Namun secara materiil dalam Kurikulum SMP dan SMA
tahun 1957 terdapat mata pelajaran tata negara dan tata hukum, dan dalam kurikulum 1946 terdapat mata
pelajaran pengetahuan umum yang di dalamnya memasukkan pengetahuan mengenai pemerintahan.
Kemudian dalam kurikulum tahun 1968 dan 1969 istilah civics dan Pendidikan Kewargaan
Negara digunakan secara bertukar-pakai (interchangeably). Misalnya dalam Kurikulum SD 1968
digunakan istilah Pendidikan Kewargaan Negara yang dipakai sebagai nama mata pelajaran, yang di
dalamnya tercakup sejarah Indonesia, geografi Indonesia, dan civics (d iterjemahkan sebagai pengetahuan
kewargaan negara). Dalam kurikulum SMP 1968 digunakan istilah Pendidikan Kewargaan Negara yang
4. berisikan sejarah Indonesia dan Konstitusi termasuk UUD 1945. Sedangkan dalam kurikulum SMA 1968
terdapat mata pelajaran Kewargaan Negara yang berisikan materi, terutama yang berkenaan dengan UUD
1945. Sementara itu dalam Kurikulum SPG 1969 mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara yang
isinya terutama berkenaan dengan sejarah Indonesia, konstitusi, pengetahuan kemasyarakatan dan hak
asasi manusia (Dept. P&K: 1968a; 1968b; 1968c; 1969). (Winataputra, 2006 : 1). Secara umum mata
pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara membahas tentang nasionalisme, patriotisme, kenegaraan, etika,
agama dan kebudayaan (Somantri, 2001:298)
Pada Kurikulum tahun 1975 istilah Pendidikan Kewargaan Negara diubah menjadi Pendidikan
Moral Pancasila (PMP) yang berisikan materi Pancasila sebagaimana diuraikan dalam Pedoman
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4. Perubahan ini sejalan dengan missi pendidikan yang
diamanatkan oleh Tap. MPR II/MPR/1973. Mata pelajaran PMP ini merupakan mata pelajaran wajib
untuk SD, SMP, SMA, SPG dan Sekolah Kejuruan. Mata pelajaran PMP ini terus dipertahankan baik
istilah maupun isinya sampai dengan berlakunya Kurikulum 1984 yang pada dasarnya merupakan
penyempurnaan dari Kurikulum 1975 (Depdikbud: 1975 a, b, c dan 1976). Pendidikan Moral Pancasila
(PMP) pada masa itu berorientasi pada value inculcation dengan muatan nilai-nilai Pancasila dan UUD
1945 (Winataputra dan Budimansyah, 2007:97)
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional
yang menggariskan adanya muatan kurikulum Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan,
sebagai bahan kajian wajib kurikulum semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan (Pasal 39), Kurikulum
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tahun 1994 mengakomodasikan misi baru pendidikan
tersebut dengan memperkenalkan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKn.
Berbeda dengan kurikulum sebelumnya, Kurikulum PPKn 1994 mengorganisasikan materi
pembelajarannya bukan atas dasar rumusan butir-butir nilai P4, tetapi atas dasar konsep nilai yang
disaripatikan dari P4 dan sumber resmi lainnya yang ditata dengan menggunakan pendekatan spiral
meluas atau spiral of concept development (Taba,1967). Pendekatan ini mengartikulasikan sila-sila
Pancasila dengan jabaran nilainya untuk setiap jenjang pendidikan dan kelas serta catur wulan dalam
setiap kelas.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) pada masa ini karakteristiknya didominasi
oleh proses value incucation dan knowledge dissemination. Hal tersebut dapat lihat dari materi
pembelajarannya yang dikembangkan berdasarkan butir-butir setiap sila Pancasila. Tujuan
pembelajarannya pun diarahkan untuk menanamkan sikap dan prilaku yang beradasarkan nilai-nilai
Pancasila serta untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan untuk memahami, menghayati dan
meyakini nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam berprilaku sehari-hari (Winataputra dan
Budimansyah, 2007:97).
5. Dengan dberlakukannya Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003,
diberlakukan kurikulum yang dikenal dengan nama Kurikulum berbasis Kompetensi tahun 2004 dimana
Pendidikan Kewarganegaraan berubah nama menjadi Kewarganegaraan. Tahun 2006 namanya berubah
kembali menjadi Pendidikan Kewarganegaraan, dimana secara substansi tidak terdapat perubahan yang
berarti, hanya kewenangan pengembangan kurikulum yang diserahkan pada masing-masing satuan
pendidikan, maka kurikulum tahun 2006 ini dikenal dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
(KTSP).
Berbagai perubahan yang dialami dalam pengimplementasian PKn sebagaimana diuraikan diatas
menunjukkan telah terjadinya ketidakajekan dalam kerangka berpikir, yang sekaligus mencerminkan telah
terjadinya krisis konseptual, yang berdampak pada terjadinya krisis operasional kurikuler.
Secara Konseptual istilah Pendidikan Kewarganegaraan dapat terangkum sebagai berikut :
(a) Kewarganegaraan (1956)
(b) Civics (1959)
(c) Kewarganegaraan (1962)
(d) Pendidikan Kewarganegaraan (1968)
(e) Pendidikan Moral Pancasila (1975)
(f) Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan (1994)
(g) Pendidikan Kewarganegaraan (UU No. 20 Tahun 2003)
Dari penggunaan istilah tersebut sangat terlihat jelas ketidakajegannya dalam mengorganisir
pendidikan kewarganegaraan, yang berakibat pada krisis operasional, dimana terjadinya perubahan
konteks dan format pendidikannya. Menurut Kuhn (1970) krisis yang bersifat konseptual tersebut
tercermin dalam ketidakajekan konsep atau istilah yang digunakan untuk pelajaran PKn. Krisis
operasional tercermin terjadinya perubahan isi dan format buku pelajaran, penataran yang tidak
artikulatif, dan fenomena kelas yang belum banyak dari penekanan pada proses kognitif memorisasi fakta
dan konsep. Kedua jenis krisis tersebut terjadi karena memang sekolah masih tetap diperlakukan sebagai
socio-political institution, dan masih belum efektifnya pelaksanaan metode pembelajaran secara
konseptual, karena belum adanya suatu paradigma pendidikan kewarganegaraan yang secara ajeg diterima
dan dipakai secara nasional sebagai rujukan konseptual dan operasional.