mekanisme & prosedur pengajuan & penilaian pak

1. MEKANISME DAN PROSEDUR
PENILAIAN ANGKA KREDIT PENGAWAS
SEKOLAH

2. Tujuan
• Peserta BimTek Calon Tim Penilai PAK
Pengawas mempunyai persepsi yang sama
mengenai prosedur dan mekanisme
pengusulan dan penilaian angka angka kredit
pengawas sekolah.

3. ALUR KEGIATAN
15’
PENYAMPAIAN
TUJUAN
30’
CURAH PENDAPAT
90’
MEKANISME
PENGUSULAN
45’
PROSEDUR
PENILAIAN
45’
REPLEKSI &
KESIMPULAN
135’
LATIHAN PENGISIAN
FORMAT USULAN

4. 1. PP NOMOR 99 TAHUN 2000 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PNS
2. PP NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN,
PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PNS
3. PP NOMOR 74 TAHUN 2008 TENTANG GURU
4. PERMENPAN DAN RB NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG JABFUNG
PENGAWAS SEKOLAH DAN ANGKA KREDITNYA

5. 5. PERATURAN BERSAMA MENDIKNAS DAN KEPALA BKN NOMOR
01/III/PB/2011- NOMOR 6 THUN 2011 TENTANG JUKLAK JABFUNG
PENGAWAS SEKOLAH DAN ANGKA KREDITNYA
6. PERMENDIKNAS NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA KEMDIKNAS
7. PERMENDIKBUD NOMOR 143 TAHUN 2014 TENTANG
JUKNISPENGAWAS SEKOLAH DAN ANGKA KREDITNYA
8. PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 12 TAHUN 2002

6. PerKa BKN 12 tahun 2002
• Kenaikan pangkat pengawas sekolah adalah
kenaikan pangkat pilihan berdasarkan angka
kredit yang dipersyaratkan dan ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang menetapkan angka
kredit.
• Angka kredit yang ditetapkan digunakan sebagai
dasar pertimbangan penetapan kenaikan jabatan
dan/atau kenaikan pangkat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. Pasal 29 -Juklak JF PS dan AK nya
(PerBer N0 6/2011)
Penetapan kenaikan jabatan dapat dipertimbangkan apabila:
• Paling singkat 1 tahun dalam jabatan terakhir;
• Memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan; dan
• Setiap unsur DP-3 paling kurang bernilai baik dalam 1
tahun terakhir

8. Pasal 30 -Juklak JF PS dan AK nya
Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila:
• paling singkat 2 tahun dalam pangkat terakhir;
• Memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan; dan
• setiap unsur DP-3 paling kurang bernilai baik dalam 2
tahun terakhir

9. Pasal 30 – Juklak JF PS dan AK Nya

10. KePres nomor 53 tahun 2014
• PEMBERIAN KUASA KEPADA KEPALA BKN
UNTUK ATAS NAMA PRESIDEN MENETAPKAN
KENAIKAN PANGKAT, PEMBERHENTIAN, DAN
PEMBERIAN PENSIUN BAGI PNS GOLONGAN
RUANG IV/c KE ATAS

11. Pasal 31 Peraturan Bersama Nomor 6
tahun 2011
• Kenaikan pangkat bagi PS dalam jenjang jabatan yang
lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan
jabatannya telah ditetapkan terlebih dahulu oleh
pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
• PS yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit
yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat
setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut
secara kumulatif diperhitungkan untuk kenaikan
jabatan/ pangkat berikutnya

12. KOMPOSISI PENILAIAN (Perber ps 32)

13. USULAN PENILAIAN ANGKA KREDIT
44
22
33
11PENGUMPULAN KEGIATAN YANG DILAKUKAN
SESUAI DENGAN PERATURAN
PENGHITUNGAN KUMULATIF AK
( MIN UTAMA = 80% , MAKS UPENUNJANG 20%)
PENYUSUNAN DUPAK, SURAT PERNYATAAN
MELAKSANAKAN KEGIATAN
PENGUSULAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT :

14. PENGUMPULAN KEGIATAN YANG DILAKUKAN
SESUAI DENGAN PERATURAN
1. Merencanakan Kegiatan/Target
a. Butir kegiatan (utama dan penunjang)
b. Mengetahui jumlah angka kredit yang harus
dikumpulkan
c. Merencanakan target kenaikan
pangkat/jabatan
d. Merencanakan target Angka Kredit yang akan
di capai setiap tahun

15. 2. Mengadministrasi Kegiatan
a. Membuat surat perintah kerja (jika dibutuhkan)
b. Merekapitulasi hasil kerja (harian, mingguan,
bulanan, tahunan)
c. Menyajikan angka kredit dalam DUPAK berikut
bukti kegiatan

16. DUPAK
DUPAK
DUPAK *)
PS MUDA
s.d. UTAMA
PS MUDA
s.d. UTAMA
PEJABAT
PENGUSUL
PEJABAT
PENGUSUL
ATASAN
LANGSUNG
ATASAN
LANGSUNG
KADISDIK
SEKRETARIAT
TIM PENILAI
SEKRETARIAT
TIM PENILAI

TIM PENILAITIM PENILAI
Pejabat Yang
Berwenang
Menetapkan
Angka Kredit
Pejabat Yang
Berwenang
Menetapkan
Angka Kredit
PAK
MEKANISME PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT (PAK)MEKANISME PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT (PAK)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SK JABATAN
SURAT BMS
*) Dupak dan bukti fisik

17. Prosedur Pengusulan Penilaian Angka Kredit Pengawas
dari III/c s.d ke IV/b
Prosedur Pengusulan Penilaian Angka Kredit Pengawas
dari III/c s.d ke IV/b

18. Prosedur Pengusulan Penilaian Angka Kredit Pengawas Satuan Pendidikan
dari IV/b ke atas
Prosedur Pengusulan Penilaian Angka Kredit Pengawas Satuan Pendidikan
dari IV/b ke atas

19. BERKAS USUL PENILAIAN
1. 4 jenis Surat Pernyataan Melaksanakan
Tugas: Pendidikan, Pengawasan Akademik
dan Manajerial; Pengembangan Profesi; dan
Penunjang
2. Bukti fisik pelaksanaan unsur utama dan
penunjang
3. Surat Pengantar dari pejabat yang
berwenang mengusulkan

20. kelengkapan berkas:
1. DUPAK sesuai jenjang jabatan berdasarkaan PERMENEG
PAN-RB Nomor 21 tahun 2010 dan Permendikbud nomor
143 tahun 2014
2. Usulan apelan (perbaikan) dilampiri dengan Surat Laporan
Hasil Penilaian yang ditanda tangani oleh sekretaris Tim
Penilai Pusat
3. PAK terakhir
4. SK kenaikan pangkat terakhir
5. SK Pengangkatan Jabatan Pengawas
20

21. 6. PPKPNS tahun terakhir (untuk penilaian tahunan) atau 2
tahun terakhir untuk kenaikan pangkat
7. Karpeg, konversi NIP
8. Foto copy Ijazah yang akan dinilai angka kreditnya yang
dilengkapi dengan surat ijin belajar atau SK tugas
belajar dengan menyertakan:
a. Surat Pemberhentian sementara dari jabatan
fungsional pengawas
b. Surat Pengaktifan atau pengangkatan kembali dari
jabatan fungsional pengawas

22. (1) Untuk menilai prestasi kerja Pengawas Sekolah dilakukan penilaian
angka kredit oleh tim penilai.
(2) Setiap Pengawas Sekolah yang akan dinilai prestasi kerjanya wajib
menyiapkan bahan penilaian yang dituangkan dalam DUPAK.
(3) Bahan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
kepada pimpinan unit kerja melalui atasan langsung.
Pasal 24 Peraturan Bersama Mendiknas dan Ka.BKN No 01/III/PB/2011 dan No. 6
Tahun 2011: PENGUSULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
A. MEKANISME PENGUSULAN

23. (4) Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit Pengawas
Sekolah menyampaikan usul penetapan angka kredit kepada pejabat yang
berwenang menetapkan angka kredit melalui sekretariat tim penilai
(5) DUPAK Pengawas Sekolah dibuat menurut contoh formulir sebagaimana
tersebut pada Lampiran II-A sampai dengan Lampiran II-C Peraturan
Bersama ini.
(6) DUPAK Pengawas Sekolah dibuat menurut contoh formulir sebagaimana
tersebut pada Lampiran II-A sampai dengan Lampiran II-C Peraturan
Bersama ini.

24. (7) Setiap usul penetapan angka kredit Pengawas Sekolah dilampiri
dengan :
a. Surat Pernyataan Melakukan Pendidikan, dibuat menurut contoh
formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran III Peraturan
Bersama ini.
b. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengawasan Akademik Dan
Manajerial, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut
pada Lampiran IV Peraturan Bersama ini;
c. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi,
dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada
Lampiran V Peraturan Bersama ini; dan
d. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penunjang Tugas, dibuat
menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VI
Peraturan Bersama ini;
(8) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus
disertai dengan bukti fisik.

25. Prosedur Penilaian
1. Ketua Tim Penilai membagi tugas penilaian kepada anggota
Tim Penilai.
2. Setiap usul dinilai oleh dua orang anggota
3. Penilai memeriksa isian rincian kegiatan yang tercantum
pada formulir DUPAK. Kegiatan pengawasan akademik dan
penunjang harus sesuai dengan jenjang jabatan Pengawas
Sekolah. Kegiatan lainnya dapat dilakukan oleh semua
jenjang jabatan.

26. 4. Penilaian angka kredit setiap kegiatan
menggunakan Lampiran I Permeneg Pan
No.21 Tahun 2010
5. Tim Penilai menuangkan angka kredit hasil
penilaian pada kolom 7 dan 8 pada DUPAK
sebagaimana Lampiran II-A sampai dengan
Lampiran II-C bagi pengawas sekolah yang
telah memiliki ijazah S1/DIV ke atas dan
Lampiran XII untuk Pengawas Sekolah
yang belum memiliki ijazah S1/DIV.

27. 6. Penilaian angka kredit setiap kegiatan
menggunakan Lampiran I Permeneg Pan No.21
Tahun 2010
7. Tim Penilai menuangkan angka kredit hasil
penilaian pada kolom 7 dan 8 pada DUPAK
sebagaimana Lampiran II-A sampai dengan
Lampiran II-C bagi pengawas sekolah yang telah
memiliki ijazah S1/DIV ke atas dan Lampiran XII
untuk Pengawas Sekolah yang belum memiliki
ijazah S1/DIV.

28. 8.Setelah masing-masing anggota melakukan penilaian,
hasilnya disampaikan kepada Ketua Tim Penilai melalui
Sekretaris Tim Penilai untuk disahkan.
9. Apabila angka kredit yang diberikan oleh dua orang penilai
tidak sama, maka pemberian angka kredit dilaksanakan dalam
Sidang Pleno Tim Penilai dengan mengkaji dan menelaah
ulang bukti yang dinilai.
10. Pengambilan keputusan dalam sidang Pleno Tim Penilai
dilakukan secara aklamasi atau setidak-tidaknya melalui
suara terbanyak.
11. Sekretaris Tim Penilai memeriksa dan memaraf angka
kredit hasil sidang pleno dalam formulir DUPAK
pengawas sekolah yang bersangkutan.

29. 12. Jumlah angka kredit kumulatif untuk kenaikan jabatan/pangkat
setingkat lebih tinggi ditentukan apabila memenuhi minimal 80%
kegiatan unsur utama dan maksimal 20% kegiatan unsur
penunjang. 80% unsur utama termasuk di dalamnya angka kredit
minimal subunsur pengembangan profesi yang wajib dipenuhi.
13. Jumlah angka kredit kumulatif untuk kenaikan jabatan/pangkat
tersebut sesuai dengan pendidikan yang bersangkutan
sebagaimana Lampiran II sampai dengan Lampiran VII
Permenegpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 yaitu:
• Lampiran II bagi pengawas sekolah dengan pendidikan S1/DIV
• Lampiran III bagi pengawas sekolah dengan pendidikan S2
• Lampiran IV bagi pengawas sekolah dengan pendidikan S3

30. B. PENILAIAN DAN PENGOLAHAN
1. KETUA TIM MEMBAGI TUGAS KEPADA TIM
PENILAI
PELAKSANAAN TUGAS MULAI JANUARI 2016 DINILAI DENGAN
PERMENEGPAN DAN RB NO. 21/2010. PerBer no 6 tahun 2011,
KRITERIA PENILAIAN BUKTI FISIK GUNAKAN JUKNIS
PERMENDIKBUD NO. 143 TAHUN 2014

31.  Tim Penilai melaporkan hasil penilaian kepada
sekretariat
Tim Penilai memastikan apakah usulan
memenuhi syarat untuk kenaikan jab/pangkat
Apakah memenuhi angka kredit kumulatif?
 Minimal 80% unsur utama utama
 Maksimal 20% unsur penunjang

32. 3. Hasil penilaian diserahkan kepada Sekretariat
Tim Penilai untuk diolah dan dibuat PAK dan
SK jabatan bagi yang memenuhi syarat, atau
surat hasil penilaian bagi yang belum
memenuhi syarat
4. Penandatanganan Penetapan Angka Kredit
(PAK), SK Jabatan, dan surat hasil penilaian
oleh pejabat yang berwenang
5. Pengiriman kepada instansi pengusul

33. HASIL PENILAIAN AK PS GOLONGAN IV/a
1. AMANAT PERMENEG PAN DAN RB NO. 21/2010,
WEWENANG PENILAIAN AK PS GOL IV/a YANG AKAN KE IV/b
DILAKSANAKAN OLEH TIM PENILAI DAERAH/INSTANSI
2. HASIL PENILAIAN YANG SEMULA DILAKUKAN OLEH TIM
PENILAI PUSAT TETAP BERLAKU DAN SEBAGAI DASAR TIM
PENILAI DAERAH/INSTANSI UNTUK MEMPROSES LEBIH
LANJUT PENILAIANNYA

34. TERIMA KASIH..