Implementasi Persetujuan Lingkungan dalam Penyelenggaraan Jalan.pptxMikiNainggolan
PP 22 Tahun 2021 mengatur pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dokumen menjelaskan pengaturan persetujuan lingkungan, kriteria usaha yang wajib AMDAL/UKL-UPL, dan kewenangan penerbitan persetujuan lingkungan berdasarkan jenis usaha dan pelaku (instansi pemerintah atau pelaku usaha).
Sosialisasi muatan PP 22 tahun 2021 (terkait pl)Heri Romansyah
Berikut ini merupakan sosialisasi PP 22/2021 tentang PPPLH yang disampaikan oleh KLHK. Berisi :
- Perubahan-perubahan
- Sistematika P3LH
- Struktur kerangka P3LH
- Persetujuan Lingkungan
-
Sosialisasi pp 22 tahun 2021 pengelolaan limbah non b3Instansi
Dokumen tersebut membahas pengelolaan limbah non-B3 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, mencakup ruang lingkup, jenis limbah non-B3, persyaratan pengelolaan meliputi pengurangan, penyimpanan, pemanfaatan, penimbunan, dan pelaporan limbah non-B3.
Dokumen tersebut membahas peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air untuk kegiatan fasyankes. Dokumen ini juga memberikan ringkasan hasil kunjungan lapangan ke beberapa puskesmas di Kabupaten Tangerang yang menemukan belum optimalnya pengelolaan air limbah fasyankes.
Mekanisme Penggunaan Kawasan Hutan untuk Ketenagalistrikan.pptxAndiArmin1
Dokumen tersebut membahas mekanisme penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan ketenagalistrikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dokumen menjelaskan tentang perubahan nomenklatur izin pinjam pakai kawasan hutan menjadi persetujuan penggunaan kawasan hutan, kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan di dalam kawasan hutan, persyaratan permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan, pro
Implementasi Persetujuan Lingkungan dalam Penyelenggaraan Jalan.pptxMikiNainggolan
PP 22 Tahun 2021 mengatur pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dokumen menjelaskan pengaturan persetujuan lingkungan, kriteria usaha yang wajib AMDAL/UKL-UPL, dan kewenangan penerbitan persetujuan lingkungan berdasarkan jenis usaha dan pelaku (instansi pemerintah atau pelaku usaha).
Sosialisasi muatan PP 22 tahun 2021 (terkait pl)Heri Romansyah
Berikut ini merupakan sosialisasi PP 22/2021 tentang PPPLH yang disampaikan oleh KLHK. Berisi :
- Perubahan-perubahan
- Sistematika P3LH
- Struktur kerangka P3LH
- Persetujuan Lingkungan
-
Sosialisasi pp 22 tahun 2021 pengelolaan limbah non b3Instansi
Dokumen tersebut membahas pengelolaan limbah non-B3 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, mencakup ruang lingkup, jenis limbah non-B3, persyaratan pengelolaan meliputi pengurangan, penyimpanan, pemanfaatan, penimbunan, dan pelaporan limbah non-B3.
Dokumen tersebut membahas peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air untuk kegiatan fasyankes. Dokumen ini juga memberikan ringkasan hasil kunjungan lapangan ke beberapa puskesmas di Kabupaten Tangerang yang menemukan belum optimalnya pengelolaan air limbah fasyankes.
Mekanisme Penggunaan Kawasan Hutan untuk Ketenagalistrikan.pptxAndiArmin1
Dokumen tersebut membahas mekanisme penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan ketenagalistrikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dokumen menjelaskan tentang perubahan nomenklatur izin pinjam pakai kawasan hutan menjadi persetujuan penggunaan kawasan hutan, kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan di dalam kawasan hutan, persyaratan permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan, pro
Dokumen tersebut membahas definisi dan tujuan dari kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). KLHS adalah proses sistematis untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari kebijakan, rencana, atau program pembangunan agar pertimbangan lingkungan dapat diperhitungkan sejak awal proses pengambilan keputusan. KLHS bertujuan untuk meningkatkan manfaat pembangunan, memastikan keberlanjutannya, serta meminimalkan dampak
Dokumen ini membahas kebijakan terkait Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) untuk usaha dan kegiatan yang sudah berjalan sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Dokumen ini menjelaskan perubahan kriteria dan mekanisme pengenaan DELH/DPLH, persyaratan penyusunan DELH/DPLH, serta muatan yang har
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah kajian yang harus dilakukan pemerintah daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan maupun hutan. KLHS tertuang dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan KLHS ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.
Menurut undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, KLHS harus dilakukan dalam penyusunan dan evaluasi rencana tata ruang wilayah, rencana pembangunan jangka menengah dan panjang, kebijakan dan program yang berpotensi menimbulkan dampak dan atau risiko terhadap lingkungan hidup.
Mekanisme pelaksanaan KLHS meliputi pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah, perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan dan program serta rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan dan program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. KLHS sendiri menurut ketentuan harus memuat kajian mengenai kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; perkiraan mengenai dampak dan risiko terhadap lingkungan hidup.
Bahan Pembukaan Sosialisasi Teknis Peminatan DAK Integrasi - Direktur Perumah...Gugum Gumilar
Dokumen tersebut membahas strategi dan program penanganan permukiman kumuh secara terpadu dan inklusif di Indonesia. Beberapa poin pentingnya adalah mengintegrasikan program penanganan kumuh lintas sektor dan institusi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan perumahan layak, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat dalam pelaksanaannya.
PPT. PERPRES NEK No 98_2021 (samarinda 1 Desember 2021) .pptxefrianmuharrom
Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 mengatur tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon untuk mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 29-41% pada 2030 sesuai kontribusi nasional yang ditetapkan (NDC) dan pengendalian emisi dalam pembangunan nasional. Dokumen ini mengatur kerangka kerja mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon seperti perdagangan karbon, dan mekan
RENCANA AKSI DAERAH ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM DKI JAKARTA (RAD – API)joihot
Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim di DKI Jakarta ini membahas analisis kerentanan dan risiko iklim di DKI Jakarta akibat perubahan iklim, serta program dan rencana aksi adaptasi yang disarankan. Dokumen ini menganalisis tren perubahan iklim historis dan proyeksi dampaknya di masa depan pada sektor-sektor seperti banjir, kesehatan, dan kenaikan muka air laut. Selanjutnya ditentukan tingkat kerentanan wil
Dokumen tersebut membahas tentang DELH dan DPLH sebagai instrumen pengelolaan lingkungan hidup. Secara singkat, DELH dan DPLH digunakan untuk memastikan kepatuhan usaha dan kegiatan terhadap aspek lingkungan, dan sanksi diterapkan kepada kegiatan yang belum memiliki dokumen tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) di bidang penataan ruang. NSPK ini bertujuan untuk memperjelas urusan pemerintahan masing-masing tingkat pemerintahan dan menghindari tumpang tindih kewenangan serta menjadi pedoman pelaksanaan penataan ruang. Dokumen ini juga membahas tentang proses penyusunan NSPK bidang penataan ruang provinsi Kalimantan Utara.
Dokumen tersebut membahas kerangka konsep revisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Revisi ini dimaksudkan untuk memenuhi amanat Pasal 106 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 serta memperluas daftar tersebut untuk mencakup Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Wajib UK
Dokumen tersebut membahas definisi dan tujuan dari kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). KLHS adalah proses sistematis untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari kebijakan, rencana, atau program pembangunan agar pertimbangan lingkungan dapat diperhitungkan sejak awal proses pengambilan keputusan. KLHS bertujuan untuk meningkatkan manfaat pembangunan, memastikan keberlanjutannya, serta meminimalkan dampak
Dokumen ini membahas kebijakan terkait Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) untuk usaha dan kegiatan yang sudah berjalan sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Dokumen ini menjelaskan perubahan kriteria dan mekanisme pengenaan DELH/DPLH, persyaratan penyusunan DELH/DPLH, serta muatan yang har
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah kajian yang harus dilakukan pemerintah daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan maupun hutan. KLHS tertuang dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan KLHS ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.
Menurut undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, KLHS harus dilakukan dalam penyusunan dan evaluasi rencana tata ruang wilayah, rencana pembangunan jangka menengah dan panjang, kebijakan dan program yang berpotensi menimbulkan dampak dan atau risiko terhadap lingkungan hidup.
Mekanisme pelaksanaan KLHS meliputi pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah, perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan dan program serta rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan dan program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. KLHS sendiri menurut ketentuan harus memuat kajian mengenai kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; perkiraan mengenai dampak dan risiko terhadap lingkungan hidup.
Bahan Pembukaan Sosialisasi Teknis Peminatan DAK Integrasi - Direktur Perumah...Gugum Gumilar
Dokumen tersebut membahas strategi dan program penanganan permukiman kumuh secara terpadu dan inklusif di Indonesia. Beberapa poin pentingnya adalah mengintegrasikan program penanganan kumuh lintas sektor dan institusi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan perumahan layak, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat dalam pelaksanaannya.
PPT. PERPRES NEK No 98_2021 (samarinda 1 Desember 2021) .pptxefrianmuharrom
Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 mengatur tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon untuk mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 29-41% pada 2030 sesuai kontribusi nasional yang ditetapkan (NDC) dan pengendalian emisi dalam pembangunan nasional. Dokumen ini mengatur kerangka kerja mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon seperti perdagangan karbon, dan mekan
RENCANA AKSI DAERAH ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM DKI JAKARTA (RAD – API)joihot
Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim di DKI Jakarta ini membahas analisis kerentanan dan risiko iklim di DKI Jakarta akibat perubahan iklim, serta program dan rencana aksi adaptasi yang disarankan. Dokumen ini menganalisis tren perubahan iklim historis dan proyeksi dampaknya di masa depan pada sektor-sektor seperti banjir, kesehatan, dan kenaikan muka air laut. Selanjutnya ditentukan tingkat kerentanan wil
Dokumen tersebut membahas tentang DELH dan DPLH sebagai instrumen pengelolaan lingkungan hidup. Secara singkat, DELH dan DPLH digunakan untuk memastikan kepatuhan usaha dan kegiatan terhadap aspek lingkungan, dan sanksi diterapkan kepada kegiatan yang belum memiliki dokumen tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) di bidang penataan ruang. NSPK ini bertujuan untuk memperjelas urusan pemerintahan masing-masing tingkat pemerintahan dan menghindari tumpang tindih kewenangan serta menjadi pedoman pelaksanaan penataan ruang. Dokumen ini juga membahas tentang proses penyusunan NSPK bidang penataan ruang provinsi Kalimantan Utara.
Dokumen tersebut membahas kerangka konsep revisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Revisi ini dimaksudkan untuk memenuhi amanat Pasal 106 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 serta memperluas daftar tersebut untuk mencakup Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Wajib UK
Dokumen tersebut membahas standar pelayanan prosedur dokumen lingkungan hidup di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Tangerang Selatan. Terdapat penjelasan mengenai jenis-jenis dokumen lingkungan hidup seperti AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL beserta proses pengajuan dan penilaian masing-masing dokumen. Juga diuraikan sanksi yang diberikan kepada pelanggar ketentuan izin lingkungan.
Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Per...Amdal Indonesia Online
1. Dokumen tersebut membahas tantangan proses Amdal, UKL-UPL, dan izin lingkungan untuk mendukung pelaksanaan proyek strategis nasional dan perlindungan lingkungan, serta upaya percepatan dan penyederhanaan perizinan lingkungan.
Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Per...Rizki Darmawan
1. Dokumen tersebut membahas tantangan proses Amdal, UKL-UPL, dan izin lingkungan untuk mendukung pelaksanaan proyek strategis nasional dan perlindungan lingkungan, serta kebijakan percepatan dan penyederhanaan perizinan lingkungan.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) untuk usaha dan kegiatan yang berpotensi memberikan dampak besar terhadap lingkungan. Dokumen ini menjelaskan tentang ruang lingkup AMDAL, pembentukan komisi penilai, dan persyaratan untuk mendapatkan izin usaha berdasarkan hasil AMDAL.
Pelatihan dasar-dasar AMDAL yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Pusat Studi Lingkungan (BKPSL) membahas proses penilaian AMDAL dan persyaratan dokumen AMDAL sesuai peraturan perundang-undangan terbaru. Pelatihan ini juga menjelaskan tata laksana penilaian AMDAL mulai dari pemeriksaan formulir kerangka acuan, penilaian dokumen ANDAL dan RKL-RPL, hingga mekanisme penerbitan persetujuan lingkun
1. Laporan KL-PL harus dibuat dan disampaikan setiap 6 bulan oleh pemegang izin lingkungan sesuai ketentuan dalam PP No. 27 Tahun 2012 untuk memenuhi kewajiban pelaporan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan.
Izin lingkungan diperlukan untuk setiap usaha dan kegiatan yang membutuhkan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) atau ukuran kelayakan lingkungan (UKL-UPL). Izin lingkungan diterbitkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota dan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha. Izin lingkungan meliputi izin kelayakan lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (P
Izin lingkungan diperlukan untuk setiap usaha dan kegiatan yang membutuhkan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) atau ukuran kelayakan lingkungan (UKL-UPL). Izin lingkungan diterbitkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota dan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha. Izin lingkungan meliputi izin kelayakan lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (P
Ringkasan dokumen tersebut adalah pedoman pelaksanaan UKL dan UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) untuk industri pengolahan kayu PT. Tertuang langkah-langkah penyusunan UKL dan UPL mulai dari identitas perusahaan, rencana usaha, dampak lingkungan, program pengelolaan lingkungan, pelaporan, biaya, dan jangka waktu pelaksanaan.
Similar to perubahan persetujuan lingkungan.pptx (20)
ANALISIS DAMPAK DAN SOLUSI HUJAN ASAM: PENGARUH PEMBAKARAN BAHAN BAKAR FOSIL ...d1051231079
Hujan asam merupakan kombinasi ringan dari asam sulfat dan asam nitrat. Hujan asam biasanya terjadi di daerah-daerah yang padat penduduk dan banyaknya aktivitas manusia dalam kegiatan transportasi. Emisi gas SO2 dan NO2 yang berasal dari kegiatan industri dan transportasi merupakan penyebab terjadinya peristiwa hujan asam apabila emisi gas tersebut bereaksi dengan air hujan, dimana senyawa yang bersifat asam terbentuk. Emisi gas SO2 dan NO2 yang berasal dari aktivitas manusia dapat berubah menjadi nitrat (NO3 - ) dan sulfat (SO4 2-) melalui proses fisika dan kimia yang kompleks. Sulfat dan nitrat lebih banyak berbentuk asam yang terlarut dalam air hujan. Keasaman air hujan berhubungan erat dengan konsentrasi SO2 dan NO2 yang terlarut di dalam air hujan. Semakin tinggi konsentrasi SO2 dan NO2 , maka dapat mengakibatkan nilai keasaman air hujan semakin asam .Deposisi asam yang berasal dari emisi antropogenik SO2 dan NOx , memiliki pengaruh besar pada biogeokimia, dan menyebabkan pengasaman tanah dan air permukaan, eutrofikasi ekosistem darat dan air dan penurunan keanekaragaman hayati di banyak wilayah.
“ANALISIS DINAMIKA DAN KONDISI ATMOSFER AKIBAT PENINGKATAN POLUTAN DAN EMISI...aisyrahadatul14
Pencemaran udara adalah pelepasan zat-zat berbahaya ke atmosfer, seperti polusi industri, kendaraan bermotor, dan pembakaran sampah. Dampaknya terhadap lingkungan sangat serius. Udara yang tercemar dapat merusak lapisan ozon, memicu perubahan iklim, dan mengurangi kualitas udara yang kita hirup setiap hari. Bagi makhluk hidup, pencemaran udara dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti penyakit pernapasan, iritasi mata, dan bahkan kematian. Lingkungan juga terdampak dengan terganggunya ekosistem dan berkurangnya keanekaragaman hayati.
KERUSAKAN LAHAN GAMBUT ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DAN STRATEGI ...d1051231039
Lahan gambut merupakan salah satu ekosistem yang unik dan penting secara global. Terbentuk dari endapan bahan organik yang terdekomposisi selama ribuan tahun, lahan gambut memiliki peran yang sangat signifikan dalam menjaga keanekaragaman hayati, menyimpan karbon, serta mengatur siklus air. Kerusakan lahan gambut dapat menyebabkan hilangnya habitat, degradasi lingkungan, dan penurunan kesuburan tanah. Kerusakan lahan gambut di Indonesia telah meningkat seiring waktu, dengan laju deforestasi dan degradasi lahan gambut yang signifikan. Menurut data, sekitar 70% dari lahan gambut di Indonesia telah rusak, dan angka tersebut terus meningkat. Kerusakan lahan gambut memiliki dampak yang luas dan serius, tidak hanya secara lokal tetapi juga global. Selain menyebabkan hilangnya habitat bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan yang khas bagi ekosistem gambut, kerusakan lahan gambut juga melepaskan jumlah karbon yang signifikan ke atmosfer, berkontribusi pada perubahan iklim global.Kerusakan lahan gambut memiliki dampak negatif yang luas pada masyarakat, lingkungan, dan ekonomi. Dalam jangka panjang, kerusakan lahan gambut dapat menyebabkan hilangnya sumber daya alam, penurunan kesuburan tanah, dan peningkatan risiko bencana alam.
DAMPAK KEBAKARAN LAHAN GAMBUT TERHADAP KUALITAS AIR DAN KESEHATAN MASYARAKAT.pdfd1051231031
Kebakaran hutan dan lahan gambut merupakan kebakaran permukaan dimana api membakar bahan bakar yang ada di atas permukaan seperti pepohonan maupun semak-semak, kemudian api menyebar tidak menentu secara perlahan di bawah permukaan (Ground fire), membakar bahan organicmelalui pori-pori gambut dan melalui akar semak belukar ataupun pohon yang bagian atasnya terbakar. Selanjutnya api menjalar secara vertical dan horizontal berbentuk seperti kantong asap dengan pembakaran yang tidak menyala (smoldering) sehingga hanya asap yang berwarna putih saja yang Nampak di atas permukaan, yang sering dikenal dengan kabut asap yang terjadi akibat kebakaran hutan yang bersifat masiv. Oleh karena peristiwa kebakaran tersebut terjadi di bawah tanah dan tidak nampak di permukaanselain itu tanahnya merupakan tanah basah/gambut yang mengandung air maka proses kegiatan pemadamannya tentu akan menimbulkan kesulitan.
DAMPAK PIRIT ANTARA MANFAAT DAN BAHAYA BAGI LINGKUNGAN DAN KESEHATAN.pdfd1051231033
Tanah merupakan bagian terpenting dalam bidang pertanian, peranan tanah juga sangat kompleks bagi media perakaran tanaman. Tanah mampu menopang dan menyediakan unsur hara yang sangat dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhan vegetatif dan generatif. Tanah tersusun dari bahan mineral, bahan organik, udara dan air. Bahan mineral tersusun dari hasil aktivitas pelapukan bebatuan, sedangkan bahan organik berasal dari pelapukan serasah tumbuhan akibat adanya aktivitas mikroorganisme di dalam tanah. Salah satu jenis tanah adalah tanah sulfat masam. Tanah sulfat masam ini keberadaannya di daerah rawa pasang surut. Sering kali tanah sulfat masam dijumpai pada lahan gambut terdegradasi yang mengakibatkan tanah mengandung pirit (FeS2) naik kepermukaan. Tanah sulfat masam yang mengandung pirit ini juga mengganggu pertumbuhan tanaman. Terganggunya pertumbuhan tanaman menyebabkan lahan ini nantinya akan ditinggalkan petani bila tidak dilakukan usaha perbaikan atau menjadi lahan bongkor.
Pengelolaan Lahan Gambut Sebagai Media Tanam Dan Implikasinya Terhadap Konser...d1051231053
Gambut merupakan tanah yang memiliki karakteristik unik. Lahan gambut yang begitu luas di beberapa pulau besar di Indonesia, menjadikan pengelolaan lahan gambut sering dilakukan, terutama dalam peralihan fungsi menjadi perkebunan, pertanian, hingga pemukiman. Pada studi kasus ini lebih berfokus pada degradasi lahan gambut menjadi media tanam, proses, dampak, serta upaya pemulihan dampak yang dihasilkan dari degradasi lahan gambut tersebut
1. PERUBAHANPLBERDASARKANPP22/2021 (1)
a. Spesifikasi teknik, alat produksi, bahan baku, bahan penolong, dan/atau saranaUsaha
dan/atau Kegiatan yang berpengaruh terhadap LH;
b. penarnbahan kapasitas produksi;
c. perluasan lahan Usaha dan/atau Kegiatan
d. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau kegiatan
e. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah;
f. terjadi perubahan Lingkungan Hidup yang sangat rnendasar akibat peristiwa alam atau
karena akibat Iain;
g. Tidak dilaksanakannya usaha dan atau kegiatan dalam waktu 3 tahun
h. Perubahan identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
i. Perubahan wilayah administrasi pemerintahan;
j. perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup;
k. SLOUsaha dan/atau Kegiatan yang lebih ketat dari Persetujuan lingkungan yang dimiliki;
l. penciutan/pengurangan dan/atau luas areal Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
m. Terdapat perubahan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup berdasarkan kajian
analisis Resiko LHdan Audit LHyang diwajibkan
Ps 89 Ayat (2)
Ps 90 Ayat (2)
MEMBUAT
DOKUMEN
LINGKUNGAN
HIDUP BARU
PERUBAHAN SKKLH
PENYUSUNANDAN UJI
KELAYAKANAMDAL BARU
PERUBAHAN SKKLH
PENYUSUNAN DAN
PENILAIAN ADENDUM
ANDALDANRKL-RPL
Ps89 Ayat (1):
Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila Usaha
dan/atau Kegiatannya yang telah memperoleh SKKLH/SPPLH direncanakan untuk dilakukan perubahan
Ps 91 Ayat (1)
Ps 90 Ayat (3)
TANPAMEMBUAT
DOKUMEN
LINGKUNGAN
HIDUP BARU
PERUBAHAN PPKLH
PENYUSUNAN DAN
PERIKSAFORMUKL-UPL
PERUBAHANSKKLH
ATAUPPKLH
(disertai perubahan
pengelolaan
lingkungan j-m)
Ps 93 Ayat (1)
2. PERUBAHANPLBERDASARKANPP22/2021 (2)
Pengelola Kawasan melakukan perubahan PL, jika:
a. Penambahan jenis Usaha dan/atau Kegiatan di luar
Persetujuan Lingkungan kawasan;
b. Penambahan RKL-RPL rinci dengan jenis Usakra dan/atau
Kegiatan yang sesuai Persetujuan Lingkirngan kawasan;
c. Perubahan kegiatan pada Usaha dan/atau Kegiatan dalam
kawasan yang telah beroperasi; dan/atau
d. Perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan
Hidup.
Ps 100 Ayat (2) Perubahan PLdengan:
MEMBUATDOKUMEN
LINGKUNGAN HIDUP BARU
Ps 90 Ayat (2)
Ps 100 Ayat (3)
Perubahan PLdengan:
TANPAMEMBUAT DOKUMEN
LINGKUNGANHIDUP BARU(Ikut
Perubahan RKL-RPL
Ps 90 Ayat (3)
Kawasan
Ps 100 Ayat (1)
Pengelola Kawasan yang telah memiliki PL, melakukan
penggabungan dan penyesuaian PL dari penanggung jawab
usaha dan atau kegiatan dalam kawasan (tenant) pada PL
Ps 100 Ayat (4)
PERUBAHANPL
Ps 100 Ayat (5)
Pelaporan PB terkait PL setiap 6 (enam) bulan sekali
3. PENENTUANTIPEADENDUMANDAL& RKL-RPL
BERDASARKANPP22/2021
ADENDUM ANDAL
& RKL-RPL
TIPEA:
a. tambahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berpotensi merubah besaran dampak
dan sifat penting dampak DPH sebelumnya; PERUBAHAN ZONASI (JENIS KEGIATAN)
b. tambahan Usaha dan/atau Kegiatan berpotensi merubah pengelolaan Lingkungan Hidup
atau rencana pemantauan Lingkungan Hidup yang telah dilaksanakan; atau
c. tambahan jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan lebih besar atau sama dengan yang
sudah dikaji dalam dokumen Amdal sebelumnya dan berada di tapak proyek yang sama.
TIPEB:
a. tambahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak terkait dengan komponen Usaha
dan/atau Kegiatan yang menjadi sumber DPH namun masih berada di tapak proyek yang
sama; PEMASANGAN PIPA SALURAN AIR BAKU/KOTOR
b. merupakan tambahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang bertujuan untuk perbaikan
proses produksi yang lebih ramah lingkungan dan tidak berdampak kepada lingkungan
seperti penggunaan teknologi yang menjadi tambahan kegiatan yang akan dilakukan; atau
c. tambahan jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan lebih kecil dari yang sudah dikaji dalam
dokumen Amdal sebelumnya namun masih berada di tapak proyek yang sama.
TIPEC:
Tambahan jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan sangat kecil dan pada dasarnya
tidak terkait dengan DPH; PEMBANGUNAN POS JAGA
Lampiran V