1. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
(DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMN,
RENSTRA KEMENKES TAHUN 2020-2024, DAN RENJA 2020)
Biro Perencanaan dan Anggaran
Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan
Banten, Februari 2019
2. 1
• LATAR BELAKANG & LANDASAN HUKUM
2
• KERANGKA PENYUSUNAN RPJMN 2020-2024
3
• KEDUDUKAN & KERANGKA PENYUSUNAN
RENSTRA KEMENKES 2020-2024
4
• PENYUSUNAN RENJA K/L 2020
OUTLINE PAPARAN
4. LATAR BELAKANG
Dalam penyusunan Renstra K/L:
1. Berdasarkan evidence base;
2. Berpedoman pada RPJMN;
3. Memperhatikan SDGs
4. Memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan kesehatan di sektor yang
sesuai dengan tugas dan kewenangan;
5. Memperhatikan aspirasi stakeholders; dan
6. Perlu didukung dengan hasil background study terkait dengan tren/kecenderungan,
potensi, permasalahan dan alternatif kebijakan pembangunan di setiap sektornya.
Proses pertama dalam penyusunan Renstra K/L adalah proses teknokratik, yang
merupakan proses perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan
kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif dengan
mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana
berikutnya.
5. LANDASAN HUKUM
UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2005-2025
UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (SKN)
Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019
Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan pembangunan
Berkelanjutan (SDGs);
Permenkes No. 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
Kepmenkes No. 375/MENKES/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025; dan
Kepmenkes No. HK.01.07/Menkes/422/2017 tahun 2017 tentang Rencana Strategis
Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019.
7. Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju,
adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di
berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya
struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan
keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang
didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing
Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang
dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian
berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia
berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat
Memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan
menekankan upaya peningkatan kualitas SDM termasuk
pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya
saing perekonomian
Menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang
ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang
adil dan demokratis dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya
meningkat
Visi Pembangunan 2005-2025
INDONESIA YANG MANDIRI,
MAJU, ADIL DAN MAKMUR
Sasaran Pokok Pembangunan Jangka
Panjang Nasional diupayakan secara
bertahap melalui RPJMN lima tahunan
sebagai berikut:
I
II
III
IV
TIGA KATA KUNCI:
a.Struktur Perekonomian
yang Kokoh
b.Keunggulan Kompetitif
Wilayah
c.SDM Berkualitas
RPJMN 2020 - 2024
RPJMN 2015 - 2019
RPJMN 2010 - 2014
RPJMN 2005 - 2009
ARAHAN RPJPN 2005-2025 UNTUK RPJMN
2020-2024 (TAHAP IV)
8. 8
Arah:
Meningkatkan
kesadaran,
kemauan, dan
kemampuan
hidup sehat bagi
setiap orang
Fokus:
Penduduk
rentan,al:
ibu, bayi, anak,
manula, dan
keluarga miskin
Penyelenggaraan
bangkes:
upaya kesehatan,
pembiayaan kesehatan,
sumber daya manusia
kesehatan,
obat dan perbekalan
kesehatan yang
didukung litbang
dengan disertai
peningkatan
pengawasan,
pemberdayaan
masyarakat, dan
manajemen kesehatan
Tujuan:
derajat
kesehatan
masyarakat
yang setinggi-
tingginya
dapat
terwujud.
Penekanan :
peningkatan
perilaku dan
kemandirian
masyarakat serta
upaya promotif
dan preventif.
Pembangunan
berwawasan
kesehatan
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RPJPN 2005-2025
BIDANG KESEHATAN
9. Kesejahteraan
masyarakat
meningkat
Pendapatan
masyarakat tinggi
dan merata dgn
jangkauan lembaga
jamsos lbh
menyeluruh
Mantapnya
SDM
berkualitas
dan berdaya
saing
Pendidikan Iptek
Meningkatnya
derajat
kesehatan dan
status gizi
masyarakat
Tumbuh kembang
dan perlindungan
anak
Kesetaraan gender Penduduk tumbuh
seimbang
ArahPembangunanManusia2020-2024dalamRPJPN2005-2025
8
• SDM Indonesia diharapkan berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang
dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragama, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan YME,
berbudi luhur, toleran terhadap keberagaman, bergotong royong, patriotik, dinamis dan berorientasi Iptek.
• Kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat makin mantap dalam pengelolaan SDA dan pelestarian fungsi lingkungan hidup
10. 10
10
KERANGKA PEMBANGUNAN RANCANGAN TEKNOKRATIS RPJMN
2020-2024
Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang
dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetititf di berbagai wilayah
yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing
Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur
VISI 2045
Development Constraints : Kondisi Investasi Kondisi SDA
2020-2024
Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan
TEMA
PENGARUSUTAMAAN
Kaidah Pembangunan : Membangun Kemandirian Menjaga Keberlanjutan
Menjamin Keadilan
Kerentanan
Bencana
Tata Kelola
(Governance)
Kesetaraan
Gender
Perubahan
Iklim
Modal Sosial Budaya
Pariwisata, Ekonomi Kreatif
dan Digital
PEMBANGUNAN
MANUSIA
PEMBANGUNAN
KEWILAYAHAN
PEMBANGUNAN
EKONOMI
Pelayanan Dasar dan
Perlindungan Sosial
Pangan Sentra-Sentra
Pertumbuhan
SDM Berkualitas dan
Berdaya Saing
PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR
Transportasi
Telekomunikasi
Hukum dan Regulasi
Pertahanan dan Keamanan
Politik
1
2
1
Energi
2
3
Industri Manufaktur
4
Komoditas Unggulan
Daerah
Pertumbuhan
Perkotaan
1
2
3
1
2
1
2
3
Kelautan dan Kemaritiman
5
Sumber Daya Air
3
Perumahan dan
Pemukiman
4
PEMBANGUNAN POLITIK, HUKUM,
PERTAHANAN & KEAMANAN
Pembangunan Karakter
3
11. 11
Pembangunan Kesehatan merupakanBagian dari PembangunanManusia
sebagai Insan dan Sumber Daya
Pertumbuhan penduduk seimbang
Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi
Pendidikan Tinggi
IPTEK-Inovasi
Kewirausahaan
Pendidikan
Karakter
Pendidikan Agama
Pendidikan
Kewargaan
Sehat Cerdas Adaptif Kreatif Inovatif Terampil Bermartabat
Layanan Dasar &
Perlindungan Sosial Produktivitas
Pembangunan
Karakter
Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
Pendidikan
Kesehatan
Perlindungan
Sosial
12. 7
Penguatan Pembangunan Kesehatan 2020-2024
Penguatan Germas
• Penguatan peran Kemkes advokasidan
pendampingan sektor nonkesehatan
Pemanfaatan
Transformasi Digital
•Digitalisasi rekam medis
• Sistem rujukan online
efisiensi
• Efisiensi proses pengadaan
obat
vaksin dan obat murah
Peningkatan kapasitasdaerah
• Penguatan pendampingan
pembangunan daerah
KemandirianRS
• Kapasitas finansialBLU
• Penurunanketergantungan
dukunganRM
Pelibatan Swasta
• Pembinaan faskesswasta
• Peningkatan akreditasi faskesswasta
Riset LifeSciences
• Bahan obat dalamnegeri
13. 12
ARAHKEBIJAKANRPJMN2020-2024
Peningkatan
kesehatan ibu,
anak KB, dan
kesehatan
reproduksi
Percepatan
perbaikan
gizi
masyarakat
Peningkatan
pengendalian
penyakit
Penguatan
Gerakan
Masyarakat
Hidup Sehat
(Germas)
Peningkatan
pelayanan
kesehatan dan
pengawasan obat
dan makanan
Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan
kesehatan semesta dengan penekanan pada penguatan pelayanan
kesehatan dasar (Primary Health Care) dan peningkatan upaya promotif
dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi
STRATEGI RPJMN 2020-2024
14. KETERKAITAN ANTARA RPJMN - RENSTRA
RPJMN 2020-2024
- Sasaran Pokok
- Indikator (pokok)
- Arah kebijakan dan
Strategi
RENSTRA 2020-
2024
- Sasaran (Renstra)
- Indikator (Renstra)
- Arah kebijakan dan
Strategi
15. 3
• KEDUDUKAN & KERANGKA PENYUSUNAN
RENSTRA KEMENKES 2020-2024
17. Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga
Rencana Strategis (Renstra)
kementerian/lembaga (K/L) adalah
dokumen perencanaan
kementerian/lembaga untuk periode
waktu 5 (lima tahun) terhitung sejak
2020 sampai dengan 2024
K/L dalam hal ini wajib menyusun
Renstra K/L 2020 – 2024 dengan
berpedoman pada RPJMN 2020 –
2024 dan bersifat indikatif
Renstra K/L 2020 – 2024 merupakan
penjabaran visi K/L dan dilengkapi
dengan rencana sasaran nasional
yang hendak dicapai dalam rangka
mencapai sasaran program prioritas
presiden
18. • Sistematika Renstra Kementerian/Lembaga
Bab Nama Bab Isi
BAB I PENDAHULUAN Kondisi umum K/L (terutama capaian Renstra sebelumnya,
potensi dan permasalahan K/L dalam rangka menjalankan
amanat RPJMN
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN
SASARAN STRATEGIS K/L
Visi K/L dan penjabarannya menjadi misi (rumusan umum
pencapaian visi) dan tujuan yang dilengkapi dengan sasaran
strategis sebagai ukuran kinerjanya
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI,
KERANGKA REGULASI DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN
Arah kebijakan dan strategi nasional sebagai penugasan terhadap
K/L, arah kebijakan dan strategi K/L yang kemudian juga
dijabarkan dalam program yang dilengkapi dengan sasaran
program (outcome), kerangka regulasi yang dibutuhkan K/L,
kerangka kelembagaan
BAB IV TARGET KINERJA Target kinerja (indikator kinerja sasara strategis, target kinerja
program dan target kinerja kegiatan) dan kerangka pendanaan
BAB V PENUTUP Kesimpulan dan mekanisme evaluasi
19. Kedudukan Renstra K/L
RPJPN
Visi dan Misi
Presiden
RPJMN
Renstra K/L
RKP
Renja K/L
RAPBN
RKA K/L
• Laporan Kinerja
Pembangunan
• Laporan Kinerja Anggaran
• Laporan Kinerja Organisasi
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Kontrak Kerja
Dijabarkan
Pedoman
Diacu
Pedoman
Pedoman
20. Keterpaduan Perencanaan – Penganggaran Pembangunan
Nasional
RPJM
Daerah
RPJP
Daerah
RKP
RPJM
Nasional
RPJP
Nasional
RKP
Daerah
Renstra
KL
Renja -
KL
Renstra
PD
Renja
PD
RAPBN
RAPBD
RKA-KL
RKA PD
APBN
Rincian
APBN
APBD
Rincian
APBD
Diacu
Pedoman
Dijabar-
kan
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Diperhatikan
Dijabar-
kan
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Diacu
Diacu
Diserasikan melalui Musrenbang
UU 25/2004
ttg SPPN
UU 17/2003
ttg KN
Pemerintah
Pusat
Pemerintah
Daerah
Perencanaan
pembangunan dari
level nasional hingga
ke daerah saling
terkait
Perencanaan
Pembangunan juga
harus sinkron dengan
sistem penganggaran
Tidak ada satu pun
fase atau produk
perencanaan yang
“terlepas” dari sistem
keterpaduan ini
21. Renstra Kementerian/Lembaga 2020 – 2024 dimulai dengan dikeluarkannya Permen
PPN/Bappenas tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2020 – 2024 dan
Surat Edaran MenPPN/Bappenas tentang Rancangan Teknokratik RPJMN 2020 – 2024
Berdasarkan Permen PPN tersebut maka Kementerian/Lembaga menyusun Rancangan
Teknokratik Renstra berdasarkan Background Study yang sudah disusun sebelumnya
Kementerian PPB/Bappenas menyusun rencana teknokratik RPJMN
Setelah presiden terpilih dilantik, maka rencana teknokratik RPJMN disempurnakan menjadi
Rancangan Awal RPJMN dengan menambahkan visi dan misi Presiden. Setelah Rancangan Awal
RPJMN selesai maka Menteri PPN/Bappenas mengeluarkan surat edaran tentang penyusunan
Rancangan Awal Renstra K/L, dengan melampirkan Rancangan Awal RPJMN
Kementerian/Lembaga menyempurnakan rancangan teknokratik menjadi Rancangan Renstra
berdasarkan SE MenPPN/Bappenas. Rancangan Renstra K/L tersebut menjadi bahan
penyempurnaan Rancangan Awal RPJMN menjadi Rancangan RPJMN
Rancangan RPJMN kemudian disempurnakan dan ditetapkan sebagai RPJMN, dan menjadi
dasar bagi kementerian/lembaga untuk menyempurnakan Rancangan Renstranya menjadi
Renstra
Tahapan Penyusunan Renstra K/L
22.
23. • Tahapan penyusunan Renstra terdiri dari : (1) Proses Teknokratik, (2) Proses Politis dan (3) Proses
Penetapan
• Proses teknokratik mengacu pada Permen PPN/Bappenas, dengan lampiran Rancangan
Teknokratik RPJM, serta Background Study yang sudah disusun sebelumnya. Proses
teknokratik menghasilkan Rancangan Teknokratik Renstra yang memuat : visi, misi, tujuan,
strategi, program dan kegiatan K/L. Proses Teknokratik Renstra K/L 2020 – 2024 dilaksanakan
pada rentang waktu Januari – September 2019
• Proses politik adalah penyesuaian Rancangan Teknokratik dengan visi, misi dan program prioritas
presiden. Proses politik menghasilkan Rancangan Renstra K/L. Penyusunan Rancangan Renstra
ini mengacu pada SE MenPPN/Bappenas dengan Rancangan RPJMN sebagai lampirannya.
Proses Politis Renstra K/L 2020 – 2024 dilaksanakan pada rentang waktu Oktober – Desember
2019
• Penetapan Renstra merupakan tahapan penyempurnaan Rancangan Renstra dan penetapan
menjadi Renstra K/L. Penetapan Renstra ini mengacu pada Perpres tentang RPJMN. Proses
penetapan renstra ini dilaksanakan pada periode Januari – April 2020
• Memperhatikan tahapan dan mekanisme penyusunan Renstra Kementerin/Lembaga, maka :
(1) proses rancangan teknokratis Renstra Kementerian Kesehatan masih harus menunggu
Permen PPN/Bappenas tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L yang
dilampiri oleh Rancangan Teknokratis RPJMN, (2) yang dapat mulai disusun sekarang
adalah Background Study untuk penyusunan Renstra Kementerian Kesehatan 2020 - 2024
24. Background Study
Untuk menyusun dokumen Renstra periode selanjutnya (2020 – 2024) diperlukan
kajian pendahuluan (background study)
Kajian pendahuluan (background study) meliputi : evaluasi atas capaian Renstra
periode sebelumnya dan data dan informasi yang akurat dan terukur sebagai baseline
untuk perencanaan ke depan
Penyusunan background study merupakan salah satu proses PENDEKATAN
TEKNOKRATIS dimana perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode
dan kerangka pemikiran ilmiah untuk menganalisis kondisi objektif dengan
mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana
berikutnya
Pendekatan umum dari penyusunan background study ini didasari pada beberapa
acuan dasar dan telaahan kondisi yang dilihat dari multi-aspek
25. KERANGKA PENYUSUNAN
EVALUASI
RENSTRA
2015-2019
MASUKAN
STAKEHOLDER
PUSAT DAN
DAERAH
EVALUASI
RENSTRA 2015-
2019
Isu
Strategis
VISI
MISI
KEBIJAKAN,
STRATEGI
DAN
KEGIATAN
INDIKATOR
DAN
TARGET
Derajat
Kesehatan
Masyarakat
yang
Setingginya
Fokus
Pemba
ngunan
Kes.
SDM
YANG
BERDAYA
SAING
TANTANGAN DAN
KENDALA
PERAN LINTAS
SEKTOR PUSAT
DAN DAERAH
FAKTOR EKSTERNAL
(GLOBAL, REGIONAL,
NASIONAL)
Back
ground
Study
26. • Tren status kesehatan masyarakat (Hasil Riskesdas);
• Tren kecenderungan sumber daya (SDMK, anggaran,
sarana/prasarana, dll);
• Regulasi terkait;
• Overview dari stakeholder (daerah, lintas sektor, organisasi
masyarakat, akademisi, pelaku bisnis/pasar, dll);
• Solusi ke depan;
• Health Sector Review (HSR);
• Mid Term Review (MTR) Renstra Kemenkes 2015-2019;
• Riskedas
• Dan informasi lainnya.
MATERI
27. SUMBER DATA
Primer (interview) wawancara dengan pengelola program, lintas sektor,
akademisi dan stakeholders lainnya baik di pusat maupun di daerah.
Sekunder diperoleh dari laporan program, hasil Riskesdas, hasil
penelitian kesehatan, maupun bahan paparan dari Menteri
Kesehatan/Eselon I atau pakar yang datanya bersumber secara jelas.
Akan dilakukan sinergi data background study RPJMN tahun 2020-2024
yang dilakukan Bappenas.
PENGOLAHAN DATA
Data diolah dalam bentuk narasi dilengkapi tabel/grafik.
DATA
28. Menggunakan pendekatan 7 subsistem kesehatan sebagaimana yang
tercantum dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN) Tahun 2012 sebagai
berikut :
1. Subsistem Upaya Kesehatan.
2. Subsistem Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
3. Subsistem Pembiayaan Kesehatan.
4. Subsistem Sumber Daya Manusia Kesehatan.
5. Subsistem Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan.
6. Subsistem Manajemen, Informasi, dan Regulasi Kesehatan.
7. Subsistem Pemberdayaan Masyarakat.
PENDEKATAN
29. SDM K
Farmasi, Alkes dan
makanan
Litbang
Pemberdayaan
Masyarakat
Manajemen
Kesehatan
Pembiayaan
Kesehatan
Upaya
Kesehatan
•Perbaikan status
kesehatan
•Peningkatan status
gizi masyarakat
•Perlindungan
finansial
•Responsiveness
sistem kesehatan
29
Derajat
Kesehatan
Transisi Demografi, Asean Ec. Comm, Perubahan Iklim, Post-2015 Agenda, Middle Income Trap
Landasan Pikir: Sistem Kesehatan Nasional
(Perpres No 72/2012)
31. 31
REFERENSI PENYUSUNAN RENJA K/L 2020
(saat ini - dalam masa transisi)
01
03
02
04
Agenda dan target Rencana
Pembangunan Jangka Panjang
RPJP 2005-2025
Rancangan dan Background Study
RPJMN 2020-2024
Background Study RPJMN
Evaluasi Pencapaian RPJMN, Renstra,
RKP, dan Renja K/L
Evaluasi
Penekanan prioritas pembangunan
yang akan dilaksanakan pada tahun
2020
Rancangan Prioritas Pembangunan
05 Visi-misi Calon Presiden dan Wakil
Presiden yang disampaikan ke KPU
Visi-Misi Capres & Cawapres
06 Dinamika dan tantangan global
Perkembangan Global
32. Kesesuaian dengan Renstra K/L, Prioritas Nasional (RKP), dan Kebijakan Presiden
dan sesuai dengan tugas dan fungsi.
Keterkaitan (hubungan logis) antara Program-kegiatan-output-sub output-
komponen.
Kesesuaian antaran Sasaran Strategis – Sasaran Program – Sasaran Kegiatan dan
Output Kegiatan.
Kesesuaian dan ketepatan lokasi (teknis dan penerima manfaat).
Ketepatan penandaan (tagging) Nawacita, Janji Presiden, Prioritas Nasional,
Prioritas Bidang, dan Tematik APBN.
Ketepatan penggunaan output (Teknis/Generik)
32
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM
PENYUSUNAN RENJA K/L
33. Surat Direktur Sistem dan Prosedur PP No 14003 Dt.8.5/12/2018
tanggal 10 Desember 2018
– K/L dapat mulai menyusun Rancangan Awal Renja K/L 2020 melalui
KRISNA Senin, 10 Desember 2018.
– Perlu dilakukan koordinasi dalam forum Bilateral Meeting antara K/L
dengan Bappenas.
33
KRISNA 2020
36. 13
ARAH KEBIJAKAN& STRATEGI
PeningkatanKesehatanIbu, Anak,KBdanKesehatanReproduksi
a.Peningkatan pelayanan kebidanan berkesinambungan (continuum of obstetric care) di fasilitas
publik dan swasta dengan mendorong seluruh persalinan di fasilitas kesehatan, peningkatan
cakupan dan kualitas pelayanan antenatal, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan terutama
bidan, perbaikan sistem rujukan maternal, penyediaan sarana prasarana dan farmasi terutama
jaminan ketersediaan darah setiap saat, dan pencatatan kematian ibu di fasilitas pelayanan
kesehatan;
b.perluasan imunisasi dasar lengkap;
c. peningkatan perilaku higiene;
d.peningkatan gizi remaja putri dan ibu hamil;
e.peningkatan pengetahuan ibu dan keluarga khususnya pengasuhan, tumbuh kembang anak dan
gizi;
f. Perluasan cakupan KB dan kespro: peningkatan pengetahuan dan akses layanan kesehatan
reproduksi bagi remaja dan praremaja yang responsif gender; peningkatan kompetensi
PKB/PLKB; penguatan jejaring dalam pelayanan KB dan kesehatan reproduksi khususnya
praktik mandiri bidan, dokter swasta; dan penguatan advokasi, KIE dan konseling
1
37. 14
ARAH KEBIJAKAN& STRATEGI
Percepatanperbaikan gizi masyarakat
a. percepatan penurunan stunting dengan peningkatan efektivitas intervensi
spesifik berbasis bukti dan penajaman intervensi sensitif untuk percepatan
perbaikan gizi secara terintegrasi;
b. penguatan advokasi, komunikasi sosial dan perubahan perilaku terutama
mendorong pemenuhan gizi seimbang berbasis konsumsi pangan (food
based approach); dan
c. penguatan sistem surveilans gizi; dan
d. peningkatan komitmen dan pendampingan bagi daerah dalam intervensi
perbaikan gizi dengan strategi sesuai kondisi setempat
e. respon cepat perbaikan gizi dalam kondisi darurat
2
38. 15
ARAH KEBIJAKAN& STRATEGI
Peningkatanpengendalian penyakit
3
dengan perhatian khusus pada HIV/AIDS, TB, malaria, jantung, stroke, hipertensi, diabetes,
emerging diseases, penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa, penyakit tropis
terabaikan (kusta, filariasis, schistosomiasis), penyakit jiwa, cedera dan gangguan penglihatan
a.perluasan cakupan dan peningkatan kualitas deteksi dini dan penemuan kasus
penyakit;
b.pengembangan real time surveilans;
c.penguatan health security termasuk penguatan alert system, pencegahan dan
respon cepat kejadian luar biasa, serta peningkatan kapasitas untuk deteksi,
pencegahan, respon dan karantina kesehatan di pintu-pintu masuk negara;
d.penguatan tata laksana penanganan penyakit dan cedera; dan
e.penguatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
39. 16
ARAH KEBIJAKAN& STRATEGI
PenguatanGerakanMasyarakat Hidup Sehat (Germas)
4
a. pengembangan kawasan sehat antara lain kabupaten/kota sehat, pasar sehat, lingkungan
kerja sehat dan upaya kesehatan sekolah (UKS);
b. penyediaan ruang terbuka publik, transportasi masal dan konektivitas untuk mendorong
aktivitas fisik masyarakat dan lingkungan sehat serta penurunan polusi udara;
c. regulasi yang mendorong pemerintah pusat dan daerah serta swasta untuk menerapkan
pembangunan berwawasan kesehatan dan mendorong hidup sehat termasuk pengembangan
standar dan pedoman untuk sektor non kesehatan, peningkatan cukai rokok, pembatasan
iklan rokok, dan penerapan sin-tax produk pangan yang berisiko tinggi terhadap kesehatan;
d. promosi perubahan perilaku hidup sehat yang inovatif dan penggerakan masyarakat termasuk
revitalisasi posyandu dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat lainnya serta
pengembangan organisasi untuk hidup sehat; dan
e. peningkatan penyediaan pilihan pangan sehat termasuk penerapan label pangan dan
perluasan akses terhadap buah dan sayur.
40. 17
ARAH KEBIJAKAN& STRATEGI
difokuskan pada:
a. penyempurnaan sistem akreditasi pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta yang
digunakan sebagai acuan pemenuhan standar fasilitas pelayanan kesehatan;
b. pengembangan rencana induk nasional penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan;
c. pemanfaatan inovasi teknologi dalam pelayanan kesehatan meliputi perluasan system
rujukan online termasuk integrasi fasilitas kesehatan swasta dalam sistem rujukan,
sistem rujukan khusus untuk daerah dengan karakteristik geografis tertentu (kepulauan
dan pegunungan), perluasan cakupan dan pengembangan jenis layanan
telemedicine, dan digitalisasi rekam medis dan rekam medis online;
d. perluasan pelayanan kesehatan bergerak (flying health care) dan gugus pulau;
e. pengembangan RS khusus; dan
f. perbaikan pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan.
5 Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan
A.Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
41. 18
ARAH KEBIJAKAN& STRATEGI
a. pengembangan paket pelayanan kesehatan (tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, farmasi
dan alat kesehatan), afirmasi pemenuhan tenaga kesehatan strategis, dan afirmasi
pendidikan (beasiswa dan tugas belajar) tenaga kesehatan untuk ditempatkan di daerah
tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) dan daerah kurang diminati;
b. re-distribusi tenaga kesehatan yang ditempatkan di puskesmas dan RS di tingkat pusat,
provinsi dan kabupaten/kota yang didukung penyediaan insentif finansial dan non-finansial;
c. pengembangan mekanisme kerjasama pemenuhan tenaga kesehatan melalui kontrak
pelayanan;
d. perluasan pelatihan tenaga kesehatan fokus pada pelayanan kesehatan dasar; peningkatan
mutu program studi bidang kesehatan sesuai kebutuhan; dan
e. pemenuhan tenaga kesehatan puskesmas sesuai standar dan non-kesehatan termasuk
tenaga sistem informasi dan administrasi keuangan untuk mendukung tata kelola pelayanan
kesehatan di fasilitas kesehatan.
5 PeningkatanPelayananKesehatandanPengawasanObat dan Makanan
B.Pemenuhandanpeningkatankompetensitenaga kesehatan
difokuskan pada
42. ARAH KEBIJAKAN& STRATEGI
5 Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan
C.Pemenuhan dan peningkatan daya saing farmasi dan alat kesehatan
difokuskan pada
a.efisiensi pengadaan obat dan vaksin dengan mempertimbangkan unsur kualitas
produk;
b.penguatan sistem logistik farmasi real time berbasis elektronik;
c. peningkatan promosi dan pengawasan penggunaan obat rasional;
d.pengembangan obat, produk biologi, reagen, dan vaksin bersertifikat halal yang
didukung oleh penelitian dan pengembangan life sciences; dan
e.pengembangan produksi dan sertifikasi alat kesehatan untuk mendorong
kemandirian produksi dalam negeri.
43. ARAH KEBIJAKAN& STRATEGI
PeningkatanPelayananKesehatandanPengawasanObat dan Makanan
5
D.Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan
difokuskan pada
a. perluasan cakupan dan kualitas pengawasan pre dan post market obat dan pangan berisiko
yang didukung oleh peningkatan kompetensi SDM pengawas dan penguji serta pemenuhan
sarana prasarana laboratorium;
b. peningkatan kemampuan riset;
c. percepatan dan perluasan proses layanan publik termasuk registrasi;
d. peningkatan kepatuhan dan kemandirian pelaku usaha dalam penerapan sistem manajemen
mutu dan
pengawasan produk;
e. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan; dan
f. pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan obat, alat kesehatan, dan makanan.
44. 21
ARAH KEBIJAKAN& STRATEGI
PeningkatanPelayananKesehatandanPengawasanObat dan Makanan
5
E. Penguatan tata kelola dan pembiayaan kesehatan
a. pengembangan kebijakan untuk penguatan kapasitas daerah;
b. pendampingan perbaikan tata kelola pada daerah yang memiliki masalah kesehatan
untuk pencapaian target nasional dan mendorong pemenuhan SPM kesehatan;
c. integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sistem informasi kesehatan pusat dan daerah
termasuk penerapan sistem single entry;
d. inovasi dan pemanfaatan teknologi digital untuk pengumpulan data, media promosi,
komunikasi, dan edukasi kesehatan termasuk big data;
e. riset operasional untuk inovasi dan evaluasi efektivitas intervensi kesehatan;
f. peningkatan pemanfaatan anggaran untuk penguatan promotif dan preventif berbasis
bukti;
g. pengembangan sumber pembiayaan baru seperti penerapan earmark cukai dan pajak,
kerjasama pemerintah dan swasta; dan
h. peningkatan kemandirian pembiayaan fasilitas kesehatan milik pemerintah.
45. 22
ARAH KEBIJAKAN& STRATEGI
Penguatanpelaksanaan jaminan sosial
a. keberlanjutan pendanaan SJSN;
b. penyesuaian sistem peningkatan iuran dan tarif, perluasan kepesertaan SJSN terutama sektor
informal dan pekerja penerima upah dan peningkatan tata kelola;
c. penerapan active purchasing terutama paket manfaat JKN yang diikuti oleh peningkatan kualitas
pelayanan kesehatan dan akuntabilitas pengelolaan JKN;
d. penguatan kelembagaan SJSN dan harmonisasi peraturan perundangan yang terkait;
e. pengembangan program SJSN yang komprehensif dan terintegrasi, termasukpengembanganJaminan
Pekerjaan (Unemployment Benefit), Perawatan Jangka Panjang Berbasis Kontribusi (Long Term Care),
dan Program Rehabilitasi Kerja (Return to Work);
f. pembangunan sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi;
g. sinergi data dasar kependudukan, basis data terpadu (BDT) dan data BPJS kesehatan;
h. integrasi data JKN dengan sistem informasi kesehatan dan pemanfaatan data pelayanan BPJS
kesehatan; dan
i. penguatan health technology assessment (HTA), dewan pertimbangan klinis, dan tim kendali mutu dan
kendali biaya.
Editor's Notes
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan pembangunan Berkelanjutan (SDGs);
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508); dan
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 tahun 2015, yang telah direvisi dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/422/2017 tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019.
Perencanaan anggaran tahun 2020 yang nantinya akan tertuang dalam Rencana Kerja Kementerian Kesehatan, harus mengacu pada Renstra 2020-2024 dan RKP 2020. RKP 2020 disusun berdasarkan RPJMN 2020-2024, dan Renstra disusun mengacu pada RPJMN 2020-2024. Oleh karena itu pada saat Bapak/Ibu menyampaikan usulan 2020, maka harus berpikir apa yang akan dituangkan dalam Renstra 2020-2024.
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia
(UU 25/2004 tentang SPPN)
Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) dimulai dari kajian pendahuluan dengan mengevaluasi capaian Renstra sebelumnya dan masukan dari berbagai stakeholders (pakar, akademisi, lintas sektor dan sebagainya, baik pusat dan daerah) . Hasil background study kita dapat merumuskan isu strategis yang kita selesaikan dalam 5 tahun ke depan.
Selanjutnya kita menyusun visi, misi, fokus prioritas pembangunan kesehatan, kebijakan dan strategi serta kegiatan yang akan dilakukan dengan menetapkan indikator dan targetnya.
Melalui perencanaan strategis yang tepat maka diharapkan kita mampu mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dan tentu juga ada peran lintas sektor baik di pusat maupun daerah. Bila masyarakat kita sehat, maka sumber daya manusia Indonesia mampu bersaing secara global.