Tahun 2024 adalah tahun terakhir periode RPJMN 2020 – 2024, penting memastikan penyelesaian proyek-proyek strategis untuk pencapaian target pembangunan.
K/L diharapkan dapat mengedepankan efektivitas dan efisiensi dalam menyusun program/kegiatan/proyek tahun 2024.
Integrasi kebijakan dan pendanaan melalui pelibatan BUMN, masyarakat/
swasta perlu dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan pendanaan pemerintah yang terbatas.
Dokumen ini membahas tentang pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik dalam APBD tahun 2022, mencakup arah kebijakan, monitoring pelaksanaan DAK tahun 2021, serta implikasi kodefikasi dan klasifikasi perencanaan pembangunan daerah terkait kebijakan DAK tahun 2022."
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas strategi pengembangan NTB Halal Industrial Park melalui penyusunan roadmap terpadu. Roadmap ini bertujuan mengatasi permasalahan belum optimalnya program industrialisasi di NTB akibat belum adanya ekosistem industri terpadu. Roadmap ini mengusulkan pembangunan kawasan industri halal berbasis UMKM untuk menjamin ketersediaan rantai pasok industri secara berkelanjutan.
Tahun 2024 adalah tahun terakhir periode RPJMN 2020 – 2024, penting memastikan penyelesaian proyek-proyek strategis untuk pencapaian target pembangunan.
K/L diharapkan dapat mengedepankan efektivitas dan efisiensi dalam menyusun program/kegiatan/proyek tahun 2024.
Integrasi kebijakan dan pendanaan melalui pelibatan BUMN, masyarakat/
swasta perlu dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan pendanaan pemerintah yang terbatas.
Dokumen ini membahas tentang pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik dalam APBD tahun 2022, mencakup arah kebijakan, monitoring pelaksanaan DAK tahun 2021, serta implikasi kodefikasi dan klasifikasi perencanaan pembangunan daerah terkait kebijakan DAK tahun 2022."
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas strategi pengembangan NTB Halal Industrial Park melalui penyusunan roadmap terpadu. Roadmap ini bertujuan mengatasi permasalahan belum optimalnya program industrialisasi di NTB akibat belum adanya ekosistem industri terpadu. Roadmap ini mengusulkan pembangunan kawasan industri halal berbasis UMKM untuk menjamin ketersediaan rantai pasok industri secara berkelanjutan.
Kajian ini membahas dampak pandemi Covid-19 terhadap ekonomi dan sosial di Kota Probolinggo serta strategi pemulihan, dengan menemukan penurunan omset UMKM hingga 50%, peningkatan pengangguran, dan kesulitan sosial seperti pendidikan anak dan interaksi masyarakat."
Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing daerah serta mengintegrasikan rencana tata ruang dan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, partisipatif, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
Dokumen tersebut membahas kebijakan dan rencana pengembangan industri di Provinsi Riau untuk mendukung hilirisasi sektor minyak dan gas bumi. Beberapa poin kunci meliputi pengembangan kawasan industri, peningkatan kilang minyak, pembangkit listrik, dan infrastruktur transportasi untuk mendukung industri hilir migas."
Dokumen tersebut membahas arahan kebijakan pengembangan UMKM tahun 2022 meliputi pengelolaan terpadu UMKM, arah kebijakan DAK fisik untuk UMKM, dan DAK non fisik untuk pengembangan kapasitas UMKM."
Kebijakan Umum Anggaran (Kua) induk 2017 08nov2016Tidore Tidore
[Ringkasan]
Dokumen tersebut merupakan bagian pendahuluan dari Kebijakan Umum APBD Kota Tidore Kepulauan yang membahas latar belakang, tujuan dan dasar penyusunannya. Dokumen ini juga meninjau kondisi ekonomi makro daerah seperti PDRB dan keuangan daerah pada tahun-tahun sebelumnya beserta upaya pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Dokumen tersebut membahas pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 di Kalimantan Timur dan agenda penting perencanaan pembangunan periode 2023-2025.
Perkembangan Pelaksanaan SDGs di Indonesia.pptxImamPasli1
Dokumen tersebut membahas perkembangan pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. Dokumen menyebutkan bahwa sebagian besar indikator SDGs telah tercapai pada tahun 2021, meskipun beberapa indikator masih membutuhkan perhatian khusus untuk dicapai. Dokumen juga menjelaskan peraturan pelaksanaan Presiden terkait TPB/SDGs dan capaian indikator utama TPB
Dokumen tersebut membahas rencana kerja pemerintah tahun 2022 yang mencakup program dan kegiatan Kementerian Kominfo dalam mendukung prioritas nasional transformasi digital meliputi penuntasan infrastruktur TIK, pemanfaatan TIK, serta infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan.
Pelatihan dasar teknis cpns 2018 memberikan pembelajaran tentang perencanaan umum jaringan jalan jangka panjang dan menengah serta program penanganan jalan."
Pemerintah menyampaikan strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah melalui sinergi perencanaan pusat dan daerah, menghadapi perlambatan ekonomi global, dan mendorong pertumbuhan berkualitas. Strategi nasional meliputi pembangunan infrastruktur, reformasi, dan kawasan ekonomi untuk meningkatkan daya saing di seluruh wilayah.
Dokumen tersebut membahas tentang lingkungan strategis yang mempengaruhi pembangunan aparatur negara di Indonesia, mencakup megatrend global, tantangan pemerataan pembangunan daerah, dan perubahan model kerja birokrasi akibat revolusi digital.
Kajian ini membahas dampak pandemi Covid-19 terhadap ekonomi dan sosial di Kota Probolinggo serta strategi pemulihan, dengan menemukan penurunan omset UMKM hingga 50%, peningkatan pengangguran, dan kesulitan sosial seperti pendidikan anak dan interaksi masyarakat."
Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing daerah serta mengintegrasikan rencana tata ruang dan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, partisipatif, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
Dokumen tersebut membahas kebijakan dan rencana pengembangan industri di Provinsi Riau untuk mendukung hilirisasi sektor minyak dan gas bumi. Beberapa poin kunci meliputi pengembangan kawasan industri, peningkatan kilang minyak, pembangkit listrik, dan infrastruktur transportasi untuk mendukung industri hilir migas."
Dokumen tersebut membahas arahan kebijakan pengembangan UMKM tahun 2022 meliputi pengelolaan terpadu UMKM, arah kebijakan DAK fisik untuk UMKM, dan DAK non fisik untuk pengembangan kapasitas UMKM."
Kebijakan Umum Anggaran (Kua) induk 2017 08nov2016Tidore Tidore
[Ringkasan]
Dokumen tersebut merupakan bagian pendahuluan dari Kebijakan Umum APBD Kota Tidore Kepulauan yang membahas latar belakang, tujuan dan dasar penyusunannya. Dokumen ini juga meninjau kondisi ekonomi makro daerah seperti PDRB dan keuangan daerah pada tahun-tahun sebelumnya beserta upaya pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Dokumen tersebut membahas pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 di Kalimantan Timur dan agenda penting perencanaan pembangunan periode 2023-2025.
Perkembangan Pelaksanaan SDGs di Indonesia.pptxImamPasli1
Dokumen tersebut membahas perkembangan pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. Dokumen menyebutkan bahwa sebagian besar indikator SDGs telah tercapai pada tahun 2021, meskipun beberapa indikator masih membutuhkan perhatian khusus untuk dicapai. Dokumen juga menjelaskan peraturan pelaksanaan Presiden terkait TPB/SDGs dan capaian indikator utama TPB
Dokumen tersebut membahas rencana kerja pemerintah tahun 2022 yang mencakup program dan kegiatan Kementerian Kominfo dalam mendukung prioritas nasional transformasi digital meliputi penuntasan infrastruktur TIK, pemanfaatan TIK, serta infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan.
Pelatihan dasar teknis cpns 2018 memberikan pembelajaran tentang perencanaan umum jaringan jalan jangka panjang dan menengah serta program penanganan jalan."
Pemerintah menyampaikan strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah melalui sinergi perencanaan pusat dan daerah, menghadapi perlambatan ekonomi global, dan mendorong pertumbuhan berkualitas. Strategi nasional meliputi pembangunan infrastruktur, reformasi, dan kawasan ekonomi untuk meningkatkan daya saing di seluruh wilayah.
Dokumen tersebut membahas tentang lingkungan strategis yang mempengaruhi pembangunan aparatur negara di Indonesia, mencakup megatrend global, tantangan pemerataan pembangunan daerah, dan perubahan model kerja birokrasi akibat revolusi digital.
Similar to Bahan_Paparan_Direktur_TRPB_Sinkronisasi_Perencanaan_Temu_Konsultasi.pptx (20)
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
1. SINKRONISASI KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH DALAM
PENYUSUNAN RKP 2023
Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana
Temu Konsultasi Bappenas-Bappeda Provinsi Se-Indonesia Tahun 2023
Jakarta, 15 Februari 2022
3. Gambaran Umum Prospek 2022-2023
• Tahun 2022 menentukan pola pemulihan, tetapi masih
banyak ketidakpastian.
• Risiko varian baru vs transisi dari status pandemi
menjadi endemik.
• Pola pemulihan di negara-negara maju sejauh ini belum
Sumber: McKinsey & Co. (2021)
4. Identifikasi Isu Strategis
Isu Global
• Varian COVID-19
• Pasokan Pangan dan Energi
• Inflasi
• Mobilitas Terbatas
• Investasi Terhambat
Isu Nasional
• Varian COVID-19
• Defisit APBN dan Investasi
• Rantai Nilai
• Inflasi dan Daya Beli
Isu Lokal
• Bencana dan Daya
dukung Lingkungan
• Pemantapan Pemulihan
Ekonomi
• Daya beli
• Pengangguran
• Pemerataan
Paradigma Sehat Nasional
Integrasi Ekonomi Domestik
(Major Project, Proyek Strategis
Nasional dan PEN)
Paradigma
Berkelanjutan
Paradigma Tangguh
Paradigma Tumbuh
Paradigma
Berkeadilan
Kenormalan Baru
(New Normal)
Strategi dan Arah
Kebijakan
Prioritas
Pembangunan
Provinsi
Kabupaten/Kota
Kecamatan dan Desa
Pengembangan Kawasan dan
Penguatan Rantai Nilai (Value
Chain)
Inovasi Daerah, Upgrading dan
Standar Baru
Revitalisasi Kecamatan dan
Inovasi Desa
5. Identifikasi Keterkaitan Ekonomi Domestik
2010 Sumatera Jawa-Bali
Nusa
Tenggara
Kalimantan Sulawesi Maluku Papua
Sumatera 94,25 3,01 2,65 4,43 2,88 1,22 3,57
Jawa-Bali 5,41 94,85 8,88 17,06 15,34 5,43 13,07
Nusa
Tenggara
0,01 0,27 86,29 0,22 0,03 0,06 0,04
Kalimantan 0,30 1,10 1,22 77,69 1,87 0,44 2,24
Sulawesi 0,02 0,36 0,81 0,52 79,69 0,12 0,33
Maluku 0,00 0,04 0,11 0,03 0,14 92,57 0,01
Papua 0,01 0,37 0,05 0,04 0,04 0,16 80,74
• Menguatnya keterkaitan antarwilayah dalam
rantai nilai (value chains) yang ditunjukkan
meningkatnya proporsi penggunaan input antara
2016 Sumatera Jawa-Bali
Nusa
Tenggara
Kalimantan Sulawesi Maluku Papua
Sumatera 85,02 4,28 1,92 1,36 2,18 3,59 6,39
Jawa-Bali 13,60 90,77 13,62 16,38 14,02 24,49 19,46
Nusa
Tenggara
0,09 0,70 80,86 0,58 0,73 0,84 0,07
Kalimantan 0,78 2,00 1,98 77,32 3,38 3,10 0,36
Sulawesi 0,32 1,54 1,28 3,51 78,22 3,39 0,49
Maluku 0,06 0,23 0,10 0,16 0,54 63,17 0,22
Papua 0,14 0,49 0,25 0,69 0,92 1,41 73,00
7. Kebijakan Penyusunan RKPD 2023
• Konsekuensi Pilkada Serentak Tahun 2024 (UU 10/2016)
• Sejumlah daerah akan tidak memiliki kepala daerah dikarenakan
masa jabatan berakhir pada tahun 2022 atau tahun 2023
• Sejumlah daerah akan tidak memiliki dokumen rencana
pembangunan daerah menengah yang menjadi salah satu acuan
dalam penyusunan RKPD
• Kebijakan Penyusunan RKPD 2023
• Gubernur yang masa jabatannya berakhir 2022 atau 2023 melakukan
penyusunan RKPD 2023 dan 2024 berpedoman pada RPJPD Provinsi
2005-2025, RPJMN 2020-2024 serta RKP 2023 atau RKP 2024.
• Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah
Daerah Tahun 2023-2026
• Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah
Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026
• Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023- 2026 dan
Renstra PD Tahun 2023-2026 dilakukan dengan pendekatan
teknokratis
• Diperlukan keselarasan RPJMD dan RPJMN, serta keselarasan sasaran
pokok dan arah kebijakan dalam RKPD dengan RKP.
8. Tidak ada visi misi Menteri dan semua mengacu
pada RPJMN sebagai penuangan visi misi Presiden
dan Wakil Presiden
Sinergi antara lintas kementerian/lembaga dan
pemerintah daerah sehingga ada kesamaan gerak
langkah
RPJMN memuat peta jalan dan pencapaian target
yang sudah ditetapkan
RPJMN menjadi panduan dan rencana dalam
melangkah ke depan menuju Indonesia Maju
Semua rancangan perencanaan betul-betul
tersambung dengan penganggaran dan juga
tersampaikan dengan baik oleh kementerian
Pentingnya Penyelarasan
12. Surat Edaran Bersama (SEB) Penyelarasan RPJMD
dengan RPJMN 2020-2024
SEB Menteri Dalam Negeri dan
Menteri PPN/Kepala Bappenas
sebagai pedoman penyelarasan
perencanaan pusat dan daerah:
• Diwujudkan melalui integrasi,
sinkronisasi, dan sinergi baik
antardaerah, antarruang, antarwaktu,
antarfungsi pemerintah maupun antara
Pusat dan Daerah.
• Sinergi pembangunan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah, dengan mengacu kepada
peraturan perundang-undangan mulai
dari perencanaan sampai dengan
pelaksanaan (termasuk kebijakan).
13. Dasar Hukum Penyelarasan Perencanaan
DAERAH
PROGRAM/
KEGIATAN
PUSAT
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
RUJUKAN
USULAN
UU 23/2014
Pembangunan Daerah bagian integral dari pembangunan nasional;
Kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari
kebijakan nasional
UU 25/2004
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan di tingkat Pusat dan Daerah
INDIKATOR - TARGET
14. Substansi Penyelarasan Perencanaan Pusat dan Daerah
Dalam Surat Edaran Bersama
Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas
Perencanaan Daerah Perencanaan Pusat
Sasaran Makro Nasional
Sasaran Makro Daerah
Prioritas Pembangunan Daerah Prioritas Nasional
Program/Kegiatan Daerah
LPE IPM
TPT
TK GINI LPE IPM
TPT
TK GINI
Major Project
LPE Laju Pertumbuhan Ekonomi
TK Tingkat Kemiskinan
TPT Tingkat Pengangguran Terbuka
IPM Indeks Pembangunan Manusia
GINI Rasio Gini
Keterangan:
15. 15
Transformasi dan Akselerasi Pembangunan Daerah:
Penguatan Rantai Nilai Produksi dan Pengolahan
Input
produksi Produksi Pasar
Ekspor
Pengolahan Distribusi Logistik dan
Transportasi
Lokal
1. UMKM
2. Swasta
3. Kemeperin
4. Kemenristek/BPPT
5. Kemen BUMN
6. Dinas Pertanian
7. Dinas Perindustrian
1. Pergudangan
2. Jalan dan Jembatan
3. Angkutan Kapal
4. Angkutan Udara
5. Angkutan Sungai,
Laut dan Danau
1. Pergudangan
2. Bandara dan
Angkutan Udara
3. Pelabuhan dan
Angkutan Laut
1. Informasi pasar
2. Promosi
3. Kerjasama
Pembiayaan dan
Pemasaran
1. Air Bersih
2. Listrik
3. Tenaga Terdidik dan
Terlatih
4. Peralatan dan Mesin
5. Teknologi
Akumulasi Nilai Tambah, Pendapatan, Surplus dan Tabungan
Akumulasi Nilai Tambah, Pendapatan, Surplus dan Tabungan
1.Lahan
2. Benih/Bibit
3. Pupuk
4. Pestisida
5. Tenaga Kerja
6. Peralatan
7. Teknologi
1. Petani
2. Nelayan
3. UMKM
4. Dinas Pertanian
5. Dinas Kelautan
6. Dinas Tata Ruang
7. Kementan
8. KemenKelautan
9. Kemen ATR/BPN
10.BUMN
11.Perusahaan
1. Kemenhub
2. KemenPUPera
3. Kemendag
4. BUMN
5. Dinas Perhubungan
6. Dinas Perdagangan
1. KemenPUPera
2. Kemenhub
3. Dinas Perhubungan
1. Kemenhub
2. Kemendag
3. Kemenlu
4. Bea Cukai
5. BUMN
6. Dinas Perhubungan
7. Dinas Perdagangan
Transformasi Digital
1. Satu Data Satu
Peta
2. RTRW
3. KLHS
4. Kajian dan Peta
Risiko Bencana
5. Kajian Neraca
Air
6. Kajian dan Peta
Sosial Budaya
Reforma
Agraria
Tugas dan Peran Bappenas, Pemda dan K/L:
1.Memetakan rantai nilai (value chain) setiap jenis pariwisata
2.Menganalisis hambatan (bottlenecks) dan penyebabnya
3.Memahami perilaku masyarakat, Pemda dan Pelaku Usaha.
4.Mengidentifikasi dan menganalisis kegiatan dan output prioritas K/L dan Pemda untuk
mengatasi hambatan dalam pengembangan rantai nilai.
5.Merumuskan kegiatan dan output prioritas dengan kerangka regulasi, organisasi dan investasi.
Komoditas Unggulan:
Pertanian: Padi, Jagung, Ubi Kayu, dll
Perkebunan: Sawit, Kelapa, Kakao, Tebu, dll
Perikanan: rumput laut, ikan, udang, dll
Industri: IRT, Industri Pengolahan
Pertambangan: migas dan non migas
Pariwisata: wisata alam, budaya, religi, kuliner, dll
16. 16
Transformasi dan Akselerasi Pembangunan Daerah:
Penguatan Rantai Nilai Pariwisata
Rencana
Wisata
Transportasi Transportasi
Internasional
Akomodasi
Destinasi
dan Atraksi
Pasar dan
Pusat
Perbelanjaan
Domestik
1. UMKM
2. Swasta
3. Kemenpar
4. Kemen BUMN
5. Dinas Pariwisata
6. Dinas ESDM
7. Dinas PU
8. Dinas Kominfo
1. Festival Seni dan Budaya
2. Festival Keagamaan
3. Festival Kuliner
4. Atraksi Wisata
5. Kompetisi Olah Raga
1. Intermoda
2. Angkutan Darat
3. Bandara dan
Angkutan Udara
4. Pelabuhan dan
Angkutan Laut
1. Industri Kerajjinan
2. Industri Rumah
Tangga
3. Industri Tekstil
4. Industri Makanan
dan Minumamn
1. Hotel dan Motel
2. Air Bersih
3. Listrik
4. Internet
5. Tenaga Terdidik dan
Terlatih
Akumulasi Nilai Tambah, Pendapatan, Surplus dan Tabungan
Akumulasi Nilai Tambah, Pendapatan, Surplus dan Tabungan
1. Kemenhub
2. KemenPUPera
3. BUMN
4. BUMD
5. Dinas Pariwisata
6. Dinas Perhubungan
7. Dinas PU
8. Dinas Perdagangan
Pariwisata Unggulan:
1.Wisata Alam
2.Wisata Bahari
3.Wisata Kuliner
4.Wisata Religi
5.Wisata Budaya
6.Wisata Sejarah
7.Wisata Olah Raga
1. UMKM
2. Pelaku Usaha
3. Dinas Perindag
4. Dinas Pertanian
5. Dinas Perikanan
6. Kemendag
7. Bea Cukai
8. BUMN
Transformasi Digital
Amenitas:
Kuliner dan
Hiburan
1. Wisata Alama
2. Wisata Bahari
3. Wisata Kuliner
4. Wisata Religi
5. Wisata Budaya
6. Wisata Olah Raga
1. Pemerintah Desa
2. UMKM
3. Pelaku Usaha
4. Dinas Kepemudaan
dan Olah Raga
5. Dinas Pertanian
6. Dinas KKP
7. Kemen Dikbud
8. KemenPariwisata
1. Pemerintah Desa
2. UMKM
3. Pelaku Usaha
4. Dinas Kepemudaan
dan Olah Raga
5. Dinas Pertanian
6. Dinas KKP
7. Kemen Dikbud
8. KemenPariwisata
1. Satu Data Satu
Peta
2. RTRW
3. KLHS
4. Kajian dan Peta
Risiko Bencana
5. Kajian Neraca
Air
6. Kajian dan Peta
Sosial Budaya
Tugas dan Peran Bappenas, Pemda dan K/L:
1.Memetakan rantai nilai (value chain) setiap jenis pariwisata
2.Menganalisis hambatan (bottlenecks) dan penyebabnya
3.Memahami perilaku masyarakat, Pemda dan Pelaku Usaha.
4.Mengidentifikasi dan menganalisis kegiatan dan output prioritas K/L dan Pemda untuk
mengatasi hambatan dalam pengembangan rantai nilai.
5.Merumuskan kegiatan dan output prioritas dengan kerangka regulasi, organisasi dan investasi.
18. Penegasan Sinergi Pusat dan Daerah
Dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial
Optmalisasi berbagai sumber pendanaan kegiatan dan proyek baik melalui APBN, APBD,
Dana Transfer Daerah, Dana Desa, Skema KBPU, swasta dan sumber lainnya, serta sinergi
kebijakan dan kegiatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
4
Penguatan pemantauan, pengendalian dan evaluasi sebagai safeguarding pelaksanaan
RKPD dan RAPBD Tahun 2023 agar kebijakan, program dan kegiatan dilaksanakan secara
transparan, akuntabel, efisien dan efektif, dan berkelanjutan.
3
Penyusunan RKPD Tahun 2023 menjadi instrumen percepatan pemulihan perekonomian
daerah dan reformasi struktural terutama dalam mendorong pemulihan daya beli dan
usaha khususnya UMKM, diversifikasi ekonomi dengan memanfaatkan teknologi digital
dan penguatan rantai nilai di daerah, dan transformasi sosial ekonomi daerah yang
berkelanjutan.
1
Belanja daerah Pemerintah Daerah tahun 2023 diarahkan untuk meningkatkan produktivitas,
meningkatkan nilai tambah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
terutama dalam menciptakan kesempatan kerja, mempercepat penurunan angka
kemiskinan dan mempercepat pemerataan antarkelompok masyarakat dan antardaerah.
2