Berdasarkan dokumen tersebut, beberapa poin pentingnya adalah: 1. Dwifungsi ABRI di era Orde Baru memungkinkan militer ikut campur tangan dalam politik dan pemerintahan. 2. Gus Dur menilai dwifungsi dapat menciptakan persepsi superioritas militer dan meremehkan sipil. 3. Untuk mencegah hal tersebut, Gus Dur menyarankan memutus keterlibatan militer secara bertahap dan memastikan supremasi sipil

1. Quiz 8 Pendidikan Kewarganegaraan
1. Sumberkonflikyangberakibatpadapeperanganialahkarenaadanyapertentangan
kepentinganantarbangsa/negara.SebabSetiapbangsadannegaramempunyai
kepentinganyangadakalanyasama. Apabilapernyataan pertama dan kedua
benar, tetapi tidak mempunyai hubungan sebab akibat.
2. Tidakada kawan danlawanyang abadi,yangabadi adalah " kepentingan".Sebab
Kepentingansuatunegarabangsabersumberpadatujuannegarabangsatersebut.
Apabila pernyataan pertama dan keduabenar, tetapi tidak mempunyai hubungan
sebab akibat.
3. PertentanganAntar-republikIndonesiadanPemerintahHindiaBelandayang
diselesaikandenganjalanArbitraseolehKomisi TigaNegara( KTN ).Sebab
Arbitrase padahakikatnyamengandungunsur - unsurpaksaan,yakni pemaksaan
hukum. Apabilapernyataan pertama dan kedua benar, tetapi tidak mempunyai
hubungan sebabakibat.
4. Uni SovietdanAmerikaSerikatmempunyaikepentingannasional yangsama
sebagai negaraAdidaya.SebabUni SovietdanAmerikaSerikatsama - sama
berambisi menanamkanpengaruhnyadi dunia. Apabilasalahsatu dari kedua
pernyataan benar.
5. Pertentangankepentinganyangbersifatmendasardapatdiselesaikandenganjalan
kekerasandantanpakekerasan.SebabKekerasanmerupakansatu - satunyacara
menyelesaikanpertentangankepentinganyangbersifatmendasar. Apabilasalah
satu dari keduapernyataan benar.
Diskusi ke 8
Beberapawaktuyanglalupemerintahmewacanakanuntukmemasukanperwiramiliter
aktif nonjob dalamstrukturkelembagaan/instansi sipil.Hal ini mengingatkankitapada
pelaksanaanDwi Fungsi ABRIdi jamanOrde Baru dibawahpemerintahanPresiden
Soeharto.Berikantanggapansaudaraterhadapwacanadari pemerintahtersebut,
argumenyangsaudara sampaikansupayamenyandarkanpadaaturanyang berlakusaat
ini.!!Silahkantanggapi.
Jawaban:
Dwifungsi adalah gagasan yang diterapkan oleh Pemerintahan Orde Baru yang
menyebutkan bahwa TNI memiliki dua tugas, yaitu pertama menjaga keamanan dan

2. ketertiban negara dan kedua memegang kekuasaan dan mengatur negara. Dwifungsi
sekaligusdigunakanuntuk membenarkan militer dalam meningkatkan pengaruhnya di
pemerintahanIndonesia,termasukkursi di parlemenhanyauntukmiliter,dan berada di
posisi teratas dalam pelayanan publik nasional secara permanen.
Melalui dwifungsi dan "Orde Baru" sebagai kendaraan politik, tentara bisa masuk
dalam semua jaring lapisan masyarakat Indonesia, dengan cara ini yang mencapai
puncaknya pada 1990-an, namun masih tetap kuat setelahnya. Para perwira militer
selama kepresidenan Soeharto memegang posisi kunci dalam semua tingkat
pemerintahan di Indonesia, termasuk wali kota, pemerintah provinsi, duta besar,
perusahaan milik negara, peradilan, dan kabinet Soeharto.
Menurut Gus Dur, dalam memandang dwi fungsi ABRI ini adala timbul perasaan
superior di kalangan militer yang melihat bahwa dwifungsi adalah alat untuk
mencampuri urusan segala pihak tanpa terbendung. Dalam pandangan mereka, orang
sipil seolah-olah tak mempunyai hak untuk menentukan segala sesuatu tanpa seizin
militer. Pandanganseperti ini,imbuhGusDur,padaakhirnyamematahkansegalausulan
alternatif dari sipil dalam pelbagai keputusan karena akan selalu dikalahkan oleh
alternatif dari militer.GusDurmemberi contoh, saking luasnya dominasi militer, hanya
sedikit saja bidang yang tak dapat mereka rambah, yakni ceramah di masjid atau
pengajian-pengajian umum.
Lebihlanjutbeliau menerangkan,pandangankeduayangtimbul di kalangan militer
akibat perasaan superior ini adalah selalu menganggap sipil sebagai elemen yang tak
becusmengurusdirinyasendiri,takpandai mengambil keputusan karena pertentangan
yang terkatung-katung.
Untuk mematahkanduapersepsi itu, Gus Dur mengajukan beberapa argumentasi.
Pertama, keterlibatan orang militer bisa saja diperlukan dalam mengambil sejumlah
keputusan tanpa membawa korps. Namun, yang lebih penting adalah mendorong
supremasi sipil dengan cara memutus perlahan keterlibatan militer, sehingga
selanjutnya militer bisa sepenuhnya lepas dari kehidupan sipil dan Dwifungsi ABRI
kehilangan bobotnya. Artinya, jabatan dan profesi non-militer dapat sepenuhnya
diambilalih kalangan sipil.
Argumentasi selanjutnya, berkaca dari situasi di Amerika Serikat, Gus Dur menilai
bahwatentara yanghendakmenduduki jabatannon-militerwajibuntukdisipilkan dulu,
artinya mesti pensiun dari dinas kemiliterannya.

3. Namun, dalam konteks saat itu, Gus Dur masih memberi toleransi terhadap
Dwifungsi ABRI.Iamelihat,setelahtiga dekade dalam cengkeraman militer, sipil masih
belumbisasepenuhnyalepasdari kerja-kerjapraktisoperasionalmiliter,sehinggaperan
militer belum bisa sepenuhnya dicabut. Yang tegas ia sampaikan adalah militer harus
dibatasi peranannya dalam membahas hal-hal yang sifatnya konsepsional.
Untuk itulah dalam menjawab maraknya wacana dwifungsi ABRI ini menurut saya
adalah tidak harus dilaksanakan kembali. Yang harus dilakukan adalah menegakkan
supremasi sipil. Bukan hanya secara prinsip—seperti yang dikemukan Agus Widjojo—
menyimpang dari UUD 1945, tapi juga mencegah hadirnya kembali para pemagang
senjata ke pusaran politik dan sosial. Dengan begitu, tentara tak lagi mengangkangi
kehidupan sipil seperti puluhan tahun silam