Hak untuk mendapatkanpekerjaan

1. HAK UNTUK MENDAPATKAN PEKERJAAN
Filed under: Uncategorized — Tinggalkan komentar
https://ninabegaz.wordpress.com/2010/05/20/hak-untuk-mendapatkan-pekerjaan/
https://ninabegaz.wordpress.com/2010/05/20/hak-untuk-mendapatkan-pekerjaan/
Mei 20, 2010
Amerika Serikat (AS) selalu meneriakkan Hak Asasi Manusia (HAM) setiap kali mereka hendak
menekan Rusia atau RRC atau negara non Barat lain. AS hendak menunjukkan pada seluruh dunia
“lihat, mereka lebih buruk daripada AS, mereka tak mengindahkan HAM, padahal semua orang
beradab setuju penegakkan HAM adalah mutlak.” Apakah serangan ini sahih? Mari kita analisa.
Apa itu HAM? HAM adalah hak dasar yang dimiliki setiap individu. Hak-Hak ini dibagi menjadi:
1. Hak untuk hidup.
2. Hak untuk bebas dari rasa takut.
3. Hak untuk bekerja.
4. Hak untuk mendapatkan pendidikan.
5. Hak untuk mendapatkan persamaan di mata hukum.
6. dan seterusnya.
Dari semua hak tersebut hak untuk hidup adalah yang pertama dan terpenting. Tanpa kehidupan
semua hak lain akan jadi tak bernilai. Ketika seseorang tak bisa hidup semua hak lain secara
otomatis takkan dia dapatkan.
Maka itu hampir semua negara setidaknya berniat untuk melanggar HAM. Buktinya adalah hampir
tak ada negara yang tak memiliki militer. Militer adalah institusi yang keberadaannya saja sudah
melanggar hak untuk hidup. Terlepas dari apa pun yang mereka lakukan. Loh, kenapa militer
melanggar hak untuk hidup? Sebab, semua anggota militer dilatih untuk membunuh seefisien
mungkin.
Militer dirancang untuk menghancurkan militer lawan. Semua anggota militer mengasumsikan lawan
tak memiliki hak untuk hidup. Karena negara atau pemerintahlah yang mendirikan, membiayai, dan
memimpin militer. Secara otomatis negara juga sudah mengasumsikan ADA (Bahkan banyak)
individu yang tak memiliki hak untuk hidup. Ketika negara menganggap hak tersebut tak ‘exist’
otomatis negara tersebut melanggar hak tersebut.
Ketika militer “benar-benar bekerja dan kita akan melihat pelanggaran hak untuk hidup. Bukan cuma
di medan perang. Bahkan di garis belakang”.

2. Kita sudah melihat ketika dalam Perang Dunia (PD) II. Angkatan Udara Amerika bukan cuma
membakar pangkalan-pangkalan militer pihak Jerman dan Jepang. Tapi, juga kota-kota mereka
seperti Dresden dan Tokyo. Kita sudah melihat usaha sekutu membuat Jerman kelaparan di akhir PD
1 dan usaha Amerika membuat Jepang kelaparan di akhir PD 2. Itu semua adalah bukti bahwa militer
tak memedulikan hak untuk hidup. Militer cuma memedulikan kehancuran lawan.
Apakah realistis kalau kita membubarkan militer kita? Tidak sama sekali. Begitu sebuah negara
menjadi pasifis sepenuhnya negara tersebut menjadi terbuka terhadap serangan negara lain. Selama
tak ada negara lain yang menyerang semua memang baik-baik saja. Tapi, begitu ada negara lain
yang menyerang negara yang tak memiliki militer harus meminta tolong PBB atau negara lain untuk
mengerahkan pasukannya untuk menolongnya.
Negara tersebut menjadi munafik sebab mereka tak mau melanggar HAM. Tapi, menyuruh orang lain
melanggar
Kalau begitu kenapa satu negara itu terus menerus meneriakkan HAM? Tak lain tak bukan itu cuma
usaha untuk membuat dirinya tampak superior, lebih baik, dan lebih suci dari kebanyakan dunia.
Usaha untuk meyakinkan dunia bahwa dirinya berhak menjadi pemimpin dunia. Usaha yang masih
gagal sebab sampai sekarang masih banyak negara yang tak mempedulikan AS.
sumber:
Mei 20, 2010
Mengacupadapasal27ayat (2) Undang-UndangDasarNegara RepublikIndonesia Tahun1945, bahwa setiap warga
negara Indonesia berhakataspekerjaandan penghidupanyanglayakbagikemanusiaan. Pasaltersebut juga dapat
diterjemahkan bahwa sebenarnya seluruh warganegara Indonesia tidakberkeinginan menjadipengangguran danjuga
tidak kepingin menjadiorang miskin.
Pada hakekatnya mengandungmakna bahwa setiapwarga negara yang akan menggunakanhaknya untukmendapatkan
pekerjaanharusdiberikanperlindungandalamrangka mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang sejahtera,
adil, makmur, dan merata baikmateriil maupun spiritual.
Setiap warga negara Indonesia yang bermaksud mendapatkanpekerjaan didalammaupun diluarnegeri,baik pekerjaan
formal maupun pekerjaan informaldisebut PencariKerja. Pemenuhan hakuntukmendapatkanpekerjaan sebagaimana
diamanatkan dalamUUD 1945, dapat dilakukan oleh setiap warga negara secara perorangan maupun kelompok.
Pembangunan ketenagakerjaanmempunyaibanyakdimensidan keterkaitan,keterkaitan itu tidakhanya dengan
kepentingantenagakerja tetapijuga dengan kepentinganpengusaha,pemerintah danmasyarakat.Untukitu diperlukan
pengaturanyangmenyeluruh dankonprehensifantara lain mencakup tentang pelayananpenempatan tenaga kerja,
perluasan kesempatan kerja dan hubungan industrial.
Terkait dengan pelayananpenempatan kepada pencarikerja ( tenaga kerja ) maka pemerintah dan masyarakatbertanggung
jawab dalam upaya perluasan kesempatan kerja dan pendayagunaan tenaga kerja secara optimalserta penempatan tenaga
kerja yang sesuaidenganharkat danmartabat kemanusiaan.

3. Merujukpasal32 Undang-UndangNomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanmengamanatkanbahwa dalam
pelayanan penempatan tenaga kerja dilaksanakan secara terbuka,bebas,obyektif,serta adil,dan setara tanpa diskriminasi.
Selain itu penempatan tenaga kerja diupayakansesuaiantara kompetensitenaga kerja dengankualifikasijabatan yang ada.
Dalam pelaksanaanpelayanan penempatan kerja bersifat terpadu dalamsatu sistempenempatantenaga kerja yang meliputi
unsur– unsurpencarikerja,lowongan kerja,informasi pasarkerja,mekanisme antarkerja dan kelembagaan antarkerja,
walaupun dalamimplementasinya unsur-unsurtersebut dapat dilaksanakan secara terpisahyang ditujukan untuk
terwujudnya penempatan tenaga kerja.
KELEMBAGAAN ANTAR KERJA
Sejak tahun 1990 pemerintah telah melakukan regulasidibidang penempatantenagakerja,terutama lembaga pelayanan
penempatankerja,yang sebelumnya kegiatan penempatandilakukan hanya oleh pemerintah,bentukregulasitersebut
dengan mengajakperan serta masyarakatuntukbersama-sama menanganipermasalahan penempatanyang semakin
komplek, seiring perkembanganilmu pengetahuan danteknologisertadinamika masyarakat pencarikerja dan pengguna
tenaga kerja.Lembaga pelaksana penempatan kerja berperan dalammelaksanakan fungsi-fungsiantarkerja yakni
memberikan pelayananinformasipasarkerja,penyuluhan danbimbinganjabatansertapelayanan perantaraankerja yang
semua fungsitersebut termaktubdalamunsur-unsurpelayananpenempatan kerja yang salingberkait.
Sesuaidenganpasal37ayat 1 UU Nomor 13 tahun 2003 yang dijabarkan lebih lanjut dengan Permenakertrans RIdan
Permenakertrans RINomor : Per. 07/Men/IV/2008 TentangPenempatanTenaga Kerja,bahwa pelaksana penempatan
terdiri dari :
1. Instansipemerintah yang bertanggungjawab dibidangketenagakerjaan,artinya disiniadalah Pemerintah Pusat,
Provinsi,Kabupaten / Kota yang membidangiketenagakerjaan.
2. Lembaga Swasta berbadanhukum,bentukPerseroanTerbatas,Koperasiatau lembaga pelatihankerja,lembaga
tersebutmeliputi.
a. Pelaksana PenempatanTenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)yang mempunyaikewenangan untukmenempatan
tenaga kerja ke luar negeri.
b. Lembaga Pelaksana PenempatanTenaga Kerja Swasta (LPTKS) terbagidalam3 (tiga)kewenangan penempatan
yakni:
a.a. LPTKS AntarKerja AntarDaerah yangijin operasionalnya dariMenteriTenaga Kerja dan TransmigrasiRI,
mempunyaikewenangan penempatan lintas provinsidiNKRI;
b.b.LPTKS AntarKerja AntarLokal yang ijin operasionalnya dariGubernur/ Dinas yang membidangiketenagakerjaan
provinsi,mempunyaikewenanganpenempatan regionalsatuprovinsi/ lintas kabupaten/ kota;
c.c. LPTKS AntarKerja AntarDaerah yangijin operasionalnya dariBupati/Walikota / Dinas yangmembidangi
ketenagakerjaanKab/Kota, mempunyaikewenangan penempatan terbatas wilayah kerja kab / kota yang bersangkutan.
3. Bursa Kerja Khusus(BKK), lembaga ini berada diSekolah Menengah Kejuruan,PerguruanTinggidan Lembaga
Pelatihan Kerja. Lembaga tersebutmempunyaikewenangan untukmenyalurkan dan menempatan pencarikerja bagi
alumninya.

4. BENTUK PERLINDUNGAN (NORMATIF)YANG WAJIB DIPENUHI:
Disebutkan dalampasal35ayat 2 UU Nomor 13 tahun 2003, bahwa Pelaksana Penempatantenaga kerja dalam
memberikan pelayananpenempatankepadapencarikerja wajib memberikan perlindungankepadapencarikerja / tenaga
kerja sejak rekrutmen sampaidengan penempatan,bentukperlidungan tersebut antara lain :
1. Sesuaidenganasas terbukabahwa pencarikerja berhakdiberikan informasiyang benar, jelas dan bertanggungjawab
yang mencakup jenis pekerjaan,upah yangakan diterima,jam kerja / waktu kerja, tempat kerja, hal ini untukmenghidari
terjadinya perselisihan setelah pencarikerja ditempatkan;
2. Pencarikerja bebas memilih, mendapatkan,atau pindahpekerjaan,danmemperoleh penghasilan yanglayak,
mengandung makna bahwa pencarikerja tidakdibenarkan untukdipaksa menerima pekerjaan yang tidaksesuaidengan
minatnya,demikian juga pihakpengguna juga tidakbolehdipaksa menerima tenaga kerja yang tidaksesuaidengan
kebutuhan.
3. Pemberi kerja dalammenawarkan pekerjaan yang sesuai/ cocokkepada pencarikerja / tenaga kerja harus obyektif,
dan harus memperhatikan kepentinganumum.
4. Pelayanan penempatan tenaga kerja harus adil dan setara artinya penempatandidasarkanpadakemampuan tenaga
kerja dan tidakdidasarkan atasras,jenis kelamin, warna kulit, agama, aliran, status,dan golongan(diskriminasi).
5. Bentukperlindungan lain yang sangat penting antara lain :
a. Mengadministrasikan,menyimpan data pencarikerja dan memberikan data tersebut kepada pihak-pihakyang
diperbolehkan,misaldata diberikan kepada calon pengguna tenaga kerja / lembaga penyaluruntukkepentinganseleksi.
b. Perjanjian Penempatan (PP)yang ditanda tanganioleh pencarikerja,dan lembaga pelaksana penempatanswastayang
diketahuioleh Dinas yang membidangiketenagakerjaan,dokumen berisitentanghak-hakdan kewajiban masing-masing
pihakserta tata cara melaksanakan kerja.Dokumen tersebut sangat diperlukanguna menjamin kepastian hukumbagi
masing-masing pihakkarena ada pasaltentangjangka waktu kapan harus ditempatkan.PPtersebutdibuatsetelah pencari
kerja dinyatakan lulus seleksi.
c. Perjanjian Kerja (PK) yang dibuat secara tertulis ataulisan, PKyang dibuat secara tertulis,sekurang kurangnya
memuat identitas perusahaandan tenaga kerja,jabatan,tempat kerja,upah,cara membayar,syarat-syaratkerja ( hak dan
kewajiban pengguna dantenagakerja ), mulai kerja, jangka waktu,tempat dan tanggal PKdibuat dan tanda tangan
masing-masing pihak.Perjanjian Kerja yang dibuat oleh para pihaktidakboleh bertentangandenganketentuan yang
berlaku.
d. Mengikutsertakan tenaga kerja dalamProgramJaminan asuransitenaga kerja.
PERMASALAHAN

5. Mencermatipelayanan antarkerja yang seharusnya setiap pencarikerja mendapatkan hak-haknormatifsesuaiketentuan
yang ada,nampaknyabelumsepenuhnya diberikan oleh seluruh pelaksana penempatankerja yang ada,bahkanterdapat
oknumlembaga penempatan swasta yang kurang bertanggungjawab dalammemberikan pelayananpenempatankepada
pencarikerja, masih ditemukan praktek-praktekyangmerugikan pencarikerja, misal : pelayanan ala kadarnya,dipungut
biaya,ditipu,diperas dan diperdagangkan(trafiking).
Permasalahan lain yang dihadapilembaga pelaksana penempatan antara lain sumberdaya manusia yang kurang
profesionalkarena belumterlatih dan belumberpengalaman,dan ada indikasidalampelayanancenderunghanya
mengedepankan unsurbisnisnya daripada unsursosialnya. Pelayanan yang burukjuga disumbangkareana saranadan
prasarana yang kurang memadai,yang seharusnya dalammembentuklembaga penempatan kerja harus adastandar
minimal yang harus disiapkan oleh calonlembaga tersebut sebelummendapatkan ijin dari instansi yangberwenang,misal
bangunanuntukkantorharus didesain layaknya kantorpelayananantarkerja,yang minimal harus ada ruang tunggu,ruang
pendaftaran / wawancara,ruangpenyuluhan/ seleksi,tempat penyimpanan dokumen dll.
Sebenarnya sitempelayananpenempatan kerja kepada pencarikerja sudah baik,namun implementasinya yangbelum
maksimal. Sesuaiketentuanbahwa pelayananpenempatanseharusnya sudah menggunakan SistemOn Line, namum
kenyataannya baru beberapainstansipemerintahsaja yangada.Dipihak pencarikerja ada kalanya merasa enggandengan
pelayanan yangdiberikan oleh lembaga pelayanan kerja,yang terlalu berbelit-belit dan cukuplama untukdapat
ditempatkan,sehingga memutuskanmencaripekerjaan dengancaranya sendiridan bahkan tidaksedikit yang berhasil
mendapatkan pekerjaan.Pendapat inisebenarnya tidakterlalu benar,karena dariaspekperlindungan biasanya kurang
terjamin.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Stake holderterkait bidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat,pemerintahprovinsidan pemerintahkabupaten /kota
secara terpadu danterkoordinasi,lebih mengintensifkan kegiatan pembinaan danpengawasanke lembaga-lembaga
penempatankerja secara kontinyu,sehinggapermasalahanyang seringmunculakan berkurang.Perlu tindakan tegas
berupa sanksihukumkepada lembaga penempatanyangmemberikan pelayananpenempatan kepada pencarikerja yang
tidak sesuaidengannormatifyang ada.Dalampenerbitan ijin pendirian lembaga penempatankerja perlu diperketat,
dilakukan akreditasiyang cermat sesuaistandaryang telah dibakukan.
Bentukpembinaan terhadaplembaga penempatan kerja mencakup bidanginformasi,sumberdaya manusia,perlindungan,
proses pelayananpenempatan,sarana dan prasaranasertakeseuaian penempatan antara pencarikerja dengan job yang ada.
DAMPAK HUKUM

6. Kita sepakatibersama bahwa setiap kewajiban atau keharusandalamsuatuperaturanperundangan akan berdampakhukum
atau sanksiakibat tidakdipenuhinya atau dilanggarnya kewajiban tersebut.Sesuaidengan pasal186 ayat 1 barang siapa
melanggarketentuansebagaimana dimaksuddalampasal35ayat 2 UU Nomor 13 tahun 2003, apabila Pelaksana
Penempatan tenagakerja tidakmemberikan perlindungan kepada pencarikerja / tenaga kerja sejakrekrutmen sampai
dengan penempatan,maka dikenakan sanksipidana penjara paling singkat 1(satu)bulan danpaling lama 4 (empat)tahun
dan atau denda paling sedikit Rp.10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah)dan paling banyakRp.400.000.000,- (empat ratus
juta rupiah).Tindakpidana tersebut merupakantindakpidana pelanggaranartinya lembaga peradilan dapat menerapkan
salah satu sanksitersebut
sumber:
Mei 20, 2010
Mengacupadapasal27ayat (2) Undang-UndangDasarNegara RepublikIndonesia Tahun1945, bahwa setiap warga
negara Indonesia berhakataspekerjaandan penghidupanyanglayakbagikemanusiaan. Pasaltersebut juga dapat
diterjemahkan bahwa sebenarnya seluruh warganegara Indonesia tidakberkeinginan menjadipengangguran danjuga
tidak kepingin menjadiorang miskin.
Pada hakekatnya mengandungmakna bahwa setiapwarga negara yang akan menggunakanhaknya untukmendapatkan
pekerjaanharusdiberikanperlindungandalamrangka mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang sejahtera,
adil, makmur, dan merata baikmateriil maupun spiritual.
Setiap warga negara Indonesia yang bermaksud mendapatkanpekerjaan didalammaupun diluarnegeri,baik pekerjaan
formal maupun pekerjaan informaldisebut PencariKerja. Pemenuhan hakuntukmendapatkanpekerjaan sebagaimana
diamanatkan dalamUUD 1945, dapat dilakukan oleh setiap warga negara secara perorangan maupun kelompok.
Pembangunan ketenagakerjaanmempunyaibanyakdimensidan keterkaitan,keterkaitan itu tidakhanya dengan
kepentingantenagakerja tetapijuga dengan kepentinganpengusaha,pemerintah danmasyarakat.Untukitu diperlukan
pengaturanyangmenyeluruh dankonprehensifantara lain mencakup tentang pelayananpenempatan tenaga kerja,
perluasan kesempatan kerja dan hubungan industrial.
Terkait dengan pelayananpenempatan kepada pencarikerja ( tenaga kerja ) maka pemerintah dan masyarakatbertanggung
jawab dalam upaya perluasan kesempatan kerja dan pendayagunaan tenaga kerja secara optimalserta penempatan tenaga
kerja yang sesuaidenganharkat danmartabat kemanusiaan.
Merujukpasal32 Undang-UndangNomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanmengamanatkanbahwa dalam
pelayanan penempatan tenaga kerja dilaksanakan secara terbuka,bebas,obyektif,serta adil,dan setara tanpa diskriminasi.
Selain itu penempatan tenaga kerja diupayakansesuaiantara kompetensitenaga kerja dengankualifikasijabatan yang ada.
Dalam pelaksanaanpelayanan penempatan kerja bersifat terpadu dalamsatu sistempenempatantenaga kerja yang meliputi
unsur– unsurpencarikerja,lowongan kerja,informasi pasarkerja,mekanisme antarkerja dan kelembagaan antarkerja,
walaupun dalamimplementasinya unsur-unsurtersebut dapat dilaksanakan secara terpisahyang ditujukan untuk
terwujudnya penempatan tenaga kerja.
KELEMBAGAAN ANTAR KERJA

7. Sejak tahun 1990 pemerintah telah melakukan regulasidibidang penempatantenagakerja,terutama lembaga pelayanan
penempatankerja,yang sebelumnya kegiatan penempatandilakukan hanya oleh pemerintah,bentukregulasitersebut
dengan mengajakperan serta masyarakatuntukbersama-sama menanganipermasalahan penempatan yang semakin
komplek, seiring perkembanganilmu pengetahuan danteknologisertadinamika masyarakat pencarikerja dan pengguna
tenaga kerja.Lembaga pelaksana penempatan kerja berperan dalammelaksanakan fungsi-fungsiantarkerja yakni
memberikan pelayananinformasipasarkerja,penyuluhan danbimbinganjabatansertapelayanan perantaraankerja yang
semua fungsitersebut termaktubdalamunsur-unsurpelayananpenempatan kerja yang salingberkait.
Sesuaidenganpasal37ayat 1 UU Nomor 13 tahun 2003 yang dijabarkan lebih lanjut dengan Permenakertrans RIdan
Permenakertrans RINomor : Per. 07/Men/IV/2008 TentangPenempatanTenaga Kerja,bahwa pelaksana penempatan
terdiri dari :
1. Instansipemerintah yang bertanggungjawab dibidangketenagakerjaan,artinya disiniadalah Pemerintah Pusat,
Provinsi,Kabupaten / Kota yang membidangiketenagakerjaan.
2. Lembaga Swasta berbadanhukum,bentukPerseroanTerbatas,Koperasiatau lembaga pelatihankerja,lembaga
tersebutmeliputi.
a. Pelaksana PenempatanTenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)yang mempunyaikewenangan untukmenempatan
tenaga kerja ke luar negeri.
b. Lembaga Pelaksana PenempatanTenaga Kerja Swasta (LPTKS) terbagidalam3 (tiga)kewenangan penempatan
yakni:
a.a. LPTKS AntarKerja AntarDaerah yangijin operasionalnya dariMenteriTenaga Kerja dan TransmigrasiRI,
mempunyaikewenangan penempatan lintas provinsidiNKRI;
b.b.LPTKS AntarKerja AntarLokal yang ijin operasionalnya dariGubernur/ Dinas yang membidangiketenagakerjaan
provinsi,mempunyaikewenanganpenempatan regionalsatuprovinsi/ lintas kabupaten/ kota;
c.c. LPTKS AntarKerja AntarDaerah yangijin operasionalnya dariBupati/Walikota / Dinas yangmembidangi
ketenagakerjaanKab/Kota,mempunyaikewenangan penempatan terbatas wilayah kerja kab / kota yang bersangkutan.
3. Bursa Kerja Khusus(BKK), lembaga ini berada diSekolah Menengah Kejuruan,PerguruanTinggidan Lembaga
Pelatihan Kerja. Lembaga tersebutmempunyaikewenangan untukmenyalurkan dan menempatan pencarikerja bagi
alumninya.
BENTUK PERLINDUNGAN (NORMATIF)YANG WAJIB DIPENUHI:
Disebutkan dalampasal35ayat 2 UU Nomor 13 tahun 2003, bahwa Pelaksana Penempatantenaga kerja dalam
memberikan pelayananpenempatankepadapencarikerja wajib memberikan perlindungankepada pencarikerja / tenaga
kerja sejak rekrutmen sampaidengan penempatan,bentukperlidungan tersebut antara lain :
1. Sesuaidenganasas terbukabahwa pencarikerja berhakdiberikan informasiyang benar, jelas dan bertanggungjawab
yang mencakup jenis pekerjaan,upah yangakan diterima,jam kerja / waktu kerja, tempat kerja, hal ini untukmenghidari
terjadinya perselisihan setelah pencarikerja ditempatkan;

8. 2. Pencarikerja bebas memilih, mendapatkan,atau pindahpekerjaan,danmemperoleh penghasilan yanglayak,
mengandung makna bahwa pencarikerja tidakdibenarkan untukdipaksa menerima pekerjaan yang tidaksesuaidengan
minatnya,demikian juga pihakpengguna juga tidakbolehdipaksa menerima tenaga kerja yang tidaksesuaidengan
kebutuhan.
3. Pemberi kerja dalammenawarkan pekerjaan yang sesuai/ cocokkepada pencarikerja / tenaga kerja harus obyektif,
dan harus memperhatikan kepentinganumum.
4. Pelayanan penempatan tenaga kerja harus adil dan setara artinya penempatandidasarkanpadakemampuan tenaga
kerja dan tidakdidasarkan atasras,jenis kelamin, warna kulit, agama, aliran, status,dan golongan(diskriminasi).
5. Bentukperlindungan lain yang sangat penting antara lain :
a. Mengadministrasikan,menyimpan data pencarikerja dan memberikan data tersebut kepada pihak-pihakyang
diperbolehkan,misaldata diberikan kepada calon pengguna tenaga kerja / lembaga penyaluruntukkepentinganseleksi.
b. Perjanjian Penempatan (PP)yang ditanda tanganioleh pencarikerja,dan lembaga pelaksana penempatanswastayang
diketahuioleh Dinas yang membidangiketenagakerjaan,dokumen berisitentanghak-hakdan kewajiban masing-masing
pihakserta tata cara melaksanakan kerja.Dokumen tersebut sangat diperlukanguna menjamin kepastian hukumbagi
masing-masing pihakkarena ada pasaltentangjangka waktu kapan harus ditempatkan.PPtersebutdibuatsetelah pencari
kerja dinyatakan lulus seleksi.
c. Perjanjian Kerja (PK) yang dibuat secara tertulis ataulisan,PKyang dibuat secara tertulis,sekurang kurangnya
memuat identitas perusahaandan tenaga kerja,jabatan,tempat kerja,upah,cara membayar,syarat-syaratkerja ( hak dan
kewajiban pengguna dantenagakerja ), mulai kerja, jangka waktu,tempat dan tanggalPKdibuat dan tanda tangan
masing-masing pihak.Perjanjian Kerja yang dibuat oleh para pihaktidakboleh bertentangandenganketentuan yang
berlaku.
d. Mengikutsertakan tenaga kerja dalamProgramJaminan asuransitenaga kerja.
PERMASALAHAN
Mencermatipelayanan antarkerja yang seharusnya setiap pencarikerja mendapatkan hak-haknormatifsesuaiketentuan
yang ada,nampaknyabelumsepenuhnya diberikan oleh seluruh pelaksana penempatankerja yang ada,bahkanterdapat
oknumlembaga penempatan swasta yang kurang bertanggungjawab dalammemberikan pelayananpenempatankepada
pencarikerja, masih ditemukan praktek-praktekyangmerugikan pencarikerja, misal : pelayanan ala kadarnya,dipungut
biaya,ditipu,diperas dan diperdagangkan(trafiking).
Permasalahan lain yang dihadapilembaga pelaksana penempatan antara lain sumberdaya manusia yang kurang
profesionalkarena belumterlatih dan belumberpengalaman,dan ada indikasidalampelayanancenderunghanya
mengedepankan unsurbisnisnya daripada unsursosialnya.Pelayanan yang burukjuga disumbangkareana saranadan
prasarana yang kurang memadai,yang seharusnya dalammembentuklembaga penempatan kerja harus adastandar
minimal yang harus disiapkan oleh calonlembaga tersebut sebelummendapatkan ijin dari instansiyangberwenang,misal
bangunanuntukkantorharus didesain layaknya kantorpelayananantarkerja,yang minimal harus ada ruang tunggu,ruang
pendaftaran / wawancara,ruangpenyuluhan/ seleksi,tempat penyimpanan dokumen dll.

9. Sebenarnya sitempelayananpenempatan kerja kepada pencarikerja sudah baik,namun implementasinya yangbelum
maksimal. Sesuaiketentuanbahwa pelayananpenempatanseharusnya sudah menggunakan SistemOn Line, namum
kenyataannya baru beberapainstansipemerintahsaja yangada.Dipihakpencarikerja ada kalanya merasa enggandengan
pelayanan yangdiberikan oleh lembaga pelayanan kerja,yang terlalu berbelit-belit dan cukuplama untukdapat
ditempatkan,sehingga memutuskanmencaripekerjaan dengancaranya sendiridan bahkan tidaksedikit yang berhasil
mendapatkan pekerjaan.Pendapat inisebenarnya tidakterlalu benar,karena dariaspekperlindungan biasanya kurang
terjamin.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Stake holderterkait bidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat,pemerintahprovinsidan pemerintahkabupaten /kota
secara terpadu danterkoordinasi,lebih mengintensifkan kegiatan pembinaan danpengawasanke lembaga-lembaga
penempatankerja secara kontinyu,sehinggapermasalahanyang seringmunculakan berkurang.Perlu tindakan tegas
berupa sanksihukumkepada lembaga penempatanyangmemberikan pelayananpenempatan kepada pencarikerja yang
tidak sesuaidengannormatifyang ada.Dalampenerbitan ijin pendirian lembaga penempatankerja perlu diperketat,
dilakukan akreditasiyang cermat sesuaistandaryang telah dibakukan.
Bentukpembinaan terhadaplembaga penempatan kerja mencakup bidanginformasi,sumberdaya manusia,perlindungan,
proses pelayananpenempatan,sarana dan prasaranasertakeseuaian penempatan antara pencarikerja dengan job yang ada.
DAMPAK HUKUM
Kita sepakatibersama bahwa setiap kewajiban atau keharusandalamsuatuperaturanperundangan akan berdampakhukum
atau sanksiakibat tidakdipenuhinya atau dilanggarnya kewajiban tersebut.Sesuaidengan pasal186 ayat 1 barang siapa
melanggarketentuansebagaimana dimaksuddalampasal35ayat 2 UU Nomor 13 tahun 2003, apabila Pelaksana
Penempatan tenagakerja tidakmemberikan perlindungan kepada pencarikerja / tenaga kerja sejakrekrutmen sampai
dengan penempatan,maka dikenakan sanksipidana penjara paling singkat 1(satu)bulan danpaling lama 4 (empat)tahun
dan atau denda paling sedikit Rp.10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah)dan paling banyakRp.400.000.000,- (empat ratus
juta rupiah).Tindakpidana tersebut merupakantindakpidana pelanggaranartinya lembaga peradilan dapat menerapkan
salah satu sanksitersebut
sumber: