Dokumen tersebut membahas kebijakan pengelolaan irigasi di Kabupaten Tulungagung. Secara garis besar dibahas mengenai pengertian pengelolaan irigasi, dasar hukum, wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, serta prinsip-prinsip pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

1. KEBIJAKAN PENGELOLAAN IRIGASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG
Reorganisasi GHIPPA Daerah Irigasi Lodoyo
di Kabupaten Tulungagung
Kamis, 1 Juli 2021
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA
AIR
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BRANTAS
Bekerjasama dengan

2. PENGERTIAN
PENGELOLAAN
IRIGASI
WEWENANG DAN
TANGGUNGJAWAB
HAK DAN
TANGGUNG
JAWAB PADA
SISTEM IRIGASI
TERSIER
DASAR HUKUM
PRINSIP
PENGEMBANGAN
DAN
PENGELOLAAN
SISTEM IRIGASI
1
TOPIK PEMBAHASAN
2
3
4
5
6
PARTISIPASI
MASYARAKAT
PETANI DALAM
PENGEMBANGAN
DAN PENGELOLAAN
SISTEM IRIGASI
HUBUNGAN PEMERINTAH
KOTA/KABUPATEN
DENGAN P3A
DALAM PENGUATAN
KELEMBAGAN P3A
7
8
HUBUNGAN
DINAS PKP
DENGAN P3A

3. PENGERTIAN PENGELOLAAN IRIGASI
Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi,
pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang
meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi
jaringan irigasi di daerah irigasi.
Pengelolaan aset irigasi (PAI) adalah proses
manajemen yang terstruktur untuk perencanaan
pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi, guna
mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan
berkelanjutan dengan pembiayaan seefisien mungkin.

4. DASAR HUKUM
Peraturan perundang-undangan terkait dengan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi adalah sebagai
berikut :
1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
2. Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1984 tentang Pembinaan P3A.
3. Permen PUPR No. 8/PRT/M/2015 tentang Penetapan Sempadan Jaringan Irigasi.
4. Peraturan Menteri PUPR No. 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi.
5. Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi.
6. Peraturan Menteri PUPR No. 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi.
7. Peraturan Menteri PUPR No. 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan Pengelolaan Sistem Irigasi.

5. WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB
a. Menetapkan kebijakan nasional pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
b. Menetapkan status daerah irigasi yang sudah dibangun dengan melibatkan pemerintah daerah terkait.
c. Menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan, serta melaksanakan pengembangan dan pengelolaan
sistem irigasi pimer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3000 ha, atau pada daerah irigasi lintas
provinsi, daerah irigasi lintas negara, dan daerah irigasi strategis nasional.
d. Memfasilitasi penyelesaian sengketa antarprovinsi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
e. Memberikan bantuan teknis dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi kepada pemerintah provinsi dan
pemerintah kabupaten/kota.
f. Memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi
tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian.
1. Pemerintah Pusat

6. BANGUNAN BAGI (BLT) 3 BUAH (BLT III – V)
SALURAN PRIMER 11.59 Km
SALURAN SEKUNDER 19 Saluran Sekunder
108,34 Km
PINTU PENGAMBILAN (TERSIER) 143 Buah
WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB
Kewenangan
Pemerintah Pusat
Daerah Irigasi (DI) Lodoyo 10.580 Ha, terdiri dari
No. Ruas saluran L (Panjang)
A. SALURAN PRIMER (L = 11,59 km)
1 BLT.III – BLT.IV 5,68 km
2 BLT.IV – BLT.V 5,91 km
No. Ruas saluran L (Panjang)
B. SALURAN SEKUNDER (L = 108,34 km)
1 Sekunder Roworemang 8,50 km
2 Sekunder Rejotangan 5,45 km
3 Sekunder Aryojeding 3,87 km
4 Sekunder Kalidawir 15,77 km
5 Sekunder Ngunut 3,21 km
6 Sekunder Kacangan 9,07 km
7 Sekunder Karangsono 3,50 km
8 Sekunder Jabon 1,10 km
9 Sekunder Sumbergempol 6,39 km
10 Sekunder Bangoan 5,50 km
11 Sekunder Ngujang 6,51 km
12 Sekunder Karangrejo 13,61 km
13 Sekunder Ngipeng 3,53 km
14 Sekunder Boyolangu 11,84 km
15 Sekunder Bendilwungu 0,80 km
16 Sekunder Doro Ampel 2,41 km
17 Sekunder Ngranti 2,10 km
18 Sekunder Campur Darat 1,70 km
19 Sekunder Palem 3,48 km

7. WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB
a. Menetapkan kebijakan provinsi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diwilayahnya berdasarkan
kebijakan nasional dengan mempertimbangkan kepentingan provinsi sekitarnya.
b. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan serta menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan
sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya antara 1000-3000 ha, atau pada daerah irigasi
yang lintas kabupaten/kota.
c. Memberi rekomendasi dan bantuan teknis kepada pemerintah kabupaten/kota atas penggunaan dan pengusahaan
tanah untuk irigasi yang diambil dari cekungan air tanah lintas kabupaten kota untuk irigasi.
d. Memfasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten/kota dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
e. Memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi
tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian.
f. Membentuk komisi irigasi provinsi.
2. Pemerintah Provinsi

8. Kewenangan Provinsi, terdapat 5 Daerah Irigasi (DI)
terdiri dari:
• DI Widoro 1544 Ha
• DI Paingan 533 Ha
• DI Sumber Gayam 1466 Ha
• DI Lemah Dhuwur 15 Ha
• DI Kaliboto 8 Ha +
DI Kewenangan Provinsi 4944 Ha
WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB
Kewenangan Provinsi
BENDUNG 4 Buah
DAM Paingan
DAM Gelang
DAM Sumber Gayam
DAM Widoro
SALURAN SEKUNDER 8 Saluran Sekunder
PANJANG Saluran 23.110 Meter
23,11 Km

9. WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB
a. Menetapkan kebijakan kabupaten/kota dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan kebijakan
sistem irigasi nasional dan provinsi dengan memberhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya.
b. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan serta menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan
sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi utuh dalam 1 kabupaten/kota yang luasnya dibawah 1000 ha.
c. Menetapkan kebijakan kabupaten/kota pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
d. Memfasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten/kota yang berkaitan
dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi
e. Melaksanakan pemberdayaan P3A.
f. Memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi
tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannyaberdasarkan prinsip kemandirian.
g. Membentuk komisi irigasi kabupaten/kota.
3. Pemerintah Kabupaten / Kota

10. WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB
Kewenangan Kabupaten
Kewenangan Kabupaten ( D.I < 1000 Ha) terdapat 168 Daerah Irigasi (DI)
terdiri dari:
• DI Ampel Gading 169 Ha
• DI Babaan 15 Ha
• DI Bendogilir 1466 Ha
• DI Boso 51 Ha
• DI Cari 124 Ha +
Dst…..
DI Kewenangan Kabupaten Tulungagung 9382 Ha

11. WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB
Pemerintah Pusat
Pemerintah
Provinsi
Pemerintah
Kabupaten/Kota
Perkumpulan
Petani
Pemakai Air
Memperkuat dan
meningkatkan kemandirian
Bantuan
Teknis
Bantuan
Teknis
Bantuan
Teknis
Penguatan Organisasi
Strategi & Program

12. PRINSIP PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI
1. Sinergi Potensi
(Personil, Dana, Alat,
Material, dll)
2. Bagi Tugas,
Peran & Fungsi
Antara Pusat,
Propinsi & Kab/Kota
3. Pertahankan
Operator Irigasi
Yang Ada
(Balai PSDA / PUK)
4. Kesepahaman ( MOU )
Antara Pusat, Propinsi &
Kab/Kota
5. Kerja Sama Operasi
( KSO) antar
Operator- developer - User
Pusat, Propinsi, Kab/Kota
dan P3A
6. P3A
Pemberdayaan &
Partisipatip
Terselenggaranya
PPSIP
dan Keberlanjutan
Sistem Irigasi
Peningkatan
Kesejahteraan
Petani

13. HAK DAN TANGGUNG JAWAB PADA SISTEM IRIGASI TERSIER
Dalam hal pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilakukan pada sistem irigasi
tersier, P3A/HIPPA mempunyai hak dan tanggung jawab dalam pengembangan dan
pengelolaan sistem irigasi tersier.
Hak dan tanggung jawab masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan
sistem irigasi meliputi:
a. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier.
b. Menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan
pengelolaan sistem irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya.
c. Memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau
pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier
berdasarkan pendekatan partisipatif.

14. PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI
DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI
1. Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi
diwujudkan mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan
kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
2. Partisipasi masyarakat petani dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan
pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material, dan dana.
3. Partisipasi masyarakat petani didasarkan atas kemauan dan kemampuan
masyarakat petani serta semangat kemitraan dan kemandirian.
4. Partisipasi masyarakat petani dapat disalurkan melalui perkumpulan petani pemakai air
di wilayah kerjanya.

15. KELEMBAGAAN
TEKNIS
IRIGASI
TEKNIS
PERTANIAN
Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman dengan P3A
1. Kondisi Jaringan Irigasi
2. Operasi Jaringan Irigasi
3. Pemeliharaan
a. PSETK
b. Gotong royong / Swadaya
c. Konstruksi Partisipatif / Swakelola
4. Lingkungan Jaringan Irigasi
5. Inovasi
Dinas Pertanian dengan P3A
1. Intensitas Tanaman
2. Produksi
3. Komoditi Unggulan
4. Saprodi
5. Penerapan Program Teknologi
Pertanian
6. Inovasi
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda)
dengan P3A
1. Pembentukan dan Legalitas
Kelembagaan
2. Visi, Misi, dan Tujuan
3. Potensi dan Kondisi
Kelembagaan
a. Wilayah Kerja
b. Kepengurusan
c. Administrasi Kelembagaan
d. Aktivitas Kelembagaan
e. Inovasi
4. Program Kerja
a. Perencanaan Program Kerja
b. Realisasi Program Kerja
HUBUNGAN PEMERINTAH KOTA/KABUPATEN DENGAN P3A
DALAM PENGUATAN KELEMBAGAN P3A
KEUANGAN
Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (Bappeda) dengan P3A
1. Mekanisme Penarikan IPAIR
2. Hasil IPAIR
3. Pemanfaatan Hasil IPAIR
4. Pengembangan usaha ekonomi
5. Inovasi

16. HUBUNGAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DENGAN P3A
TEKNIS
IRIGASI
TEKNIS PENYELENGGARAN OPERASI
DAN PEMELIHARAAN (OP) IRIGASI
No. Paramater Himpunan Petani Pemakai Air
HIPPA GHIPPA IHIPPA
1. Basis Pengelolaan
● Daerah Layanan Suatu daerah
layanan/petak tersier
atau desa
Blok sekunder,
gabungan beberapa
blok sekunder, atau satu
daerah irigasi
Daerah layanan blok
primer, gabungan
beberapa blok primer,
atau satu daerah irigasi
● Bangunan Boks Tersier Bangunan Sadap Bangunan Sadap
Boks Kuarter Bangunan Bagi Bangunan Bagi
Bangunan Pelengkap Bangunan Bagi-Sadap Bangunan Bagi-Sadap
Bangunan Pelengkap Bangunan Pelengkap
● Saluran Saluran Tersier/Kuarter Saluran Sekunder Saluran Primer
1. Perencanaan OP (Operasi Pemeliharaan)
2. Pelaksanaan Operasi Irigasi
3. Pelaksanaan Pemeliharaan Jaringan
4. Pengembangan Irigasi
WILAYAH KERJA
Petak Tersier max 150 Ha
Petak Kuarter 10 – 15 Ha

17. HUBUNGAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DENGAN P3A/HIPPA
Operasi dan
Pemeliharaan
Jaringan Irigasi
Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air
irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan:
1. Membuka, menutup pintu bangunan irigasi.
2. Menyusun rencana tata tanam.
3. Menyusun sistem golongan
4. Menyusun rencana pembagian air.
5. Melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan.
6. Mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.
Sedangkan pemeliharaan
jaringan irigasi adalah upaya
menjaga dan mengamankan
jaringan irigasi agar selalu dapat
berfungsi dengan baik guna
memperlancar pelaksanaan
operasi dan mempertahankan
kelestariannya.
HIPPA dapat bekerjasama dalam berpartisipasi dalam operasi dan pemeliharaan jaringan
irigasi primer dan sekunder serta dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaannya.
Rehabilitasi
Jaringan Irigasi
Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan
fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
HIPPA/ GHIPPA/ IHIPPA dapat berperan serta dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan
sekunder sesuai kebutuhan dan kemampuannya.

18. No. Paramater Kelembagaan Pengelola Irigasi
HIPPA GHIPPA IHIPPA
1. Basis Pengelolaan
● Daerah Layanan suatu daerah layanan/petak
tersier atau desa
Blok sekunder, gabungan beberapa
blok sekunder, atau satu daerah
irigasi
Daerah layanan blok primer,
gabungan beberapa blok
primer, atau satu daerah irigasi
● Bangunan Boks Tersier Bangunan Sadap Bangunan Sadap
Boks Kuarter Bangunan Bagi Bangunan Bagi
Bangunan Pelengkap Bangunan Bagi-Sadap Bangunan Bagi-Sadap
Bangunan Pelengkap Bangunan Pelengkap
● Saluran Saluran Tersier/Kuarter Saluran Sekunder Saluran Primer
2. Wewenang dan
Tanggung Jawab
Bertanggung-jawab pengelolaan
jaringan tersier
Berpartisipasi dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan
sekunder/primer sesuai daerah layanan
3. Aktivitas Pengelolaan Pemberian air irigasi adalah
kegiatan menyalurkan air
dengan jumlah tertentu dari
jaringan primer atau jaringan
sekunder ke petak tersier
Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi
dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder
HUBUNGAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DENGAN P3A/HIPPA
WEWENANG

19. Thank You