waste to energy

1. KEBIJAKAN & STRATEGI
PEMBANGUNAN BIDANG
PERSAMPAHAN
Direktorat Jenderal Cipta Karya
Direktorat Sanitasi
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Pada tahun 2030, mengurangi dampak
lingkungan perkotaan per kapita yang
merugikan, termasuk dengan memberi
perhatian khusus pada kualitas udara,
termasuk PENANGANAN SAMPAH KOTA.
11.6
TARGET RPJMN 2020-2024
PERPRES No. 18 tahun 2020
Sektor Sampah Perkotaan
TARGET DAN CAPAIAN PENGELOLAAN SAMPAH
Meningkatnya rumah tangga dengan akses sampah terkelola di perkotaan menjadi
100% di 2024
Pada tahun 2030, secara substansial
mengurangi produksi limbah melalui
pencegahan, pengurangan, daur ulang,
dan penggunaan kembali
12.
5
54,85% Penanganan
0,88% Pengurangan *)
CAPAIAN
80% Penanganan
20% Pengurangan
TARGET
Sumber:
*) Susenas MKP, 2022 diolah Bappenas
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

3. PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR dan
layanan sanitasi permukiman sesuai dengan
karakteristik dan kebutuhan daerah
Peningkatan PERUBAHAN PERILAKU
masyarakat dalam mencapai akses aman
sanitasi
ARAH KEBIJAKAN SEKTOR SANITASI
DALAM RANCANGAN AKHIR RPJMN 2020-2024
3
Peningkatan KAPASITAS INSTITUSI dalam
layanan pengelolaan sanitasi
Penguatan KOMITMEN kepala daerah dan
penyusunan PRODUK PENGATURAN
Peningkatan peluang KERJA SAMA DAN
PENDANAAN

4. No. Operator Jumlah Keterangan
Persampahan
a. UPTD 166
b. UPTD
Provinsi
(Regional)
8 Sumatera Barat, Aceh, Gorontalo,
Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan,
Jawa Barat, Bali, NTB
c. UPTD-BLUD
Kab/Kota
2 Kota Bandung, Kab Banjar
d. BUMD 1 Kota Bandar Lampung*
e. Dinas
*(dibawah bidang)
340
TOTAL 509 Kota/Kab
C. Data Pemisahan Regulator & Operator
B. Nomenklatur Dinas Pengelola Persampahan
DLH
Dinas
Kebersihan
Pengelola
Persampahan
Kota Medan
A. Pemisahan Regulator & Operator
Untuk mengoptimalkan pelayanan persampahan dalam melaksanakan kegiatan teknis
operasional, Pemerintah Daerah dapat membentuk:
1. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas sebagai penyelenggara
layanan (fungsi operator)  PP 18/2016 Tentang Perangkat Daerah,
Permendagri nomor 12/2017 Tentang Pedoman Pembentukan & Klasifikasi
Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
2. BLUD (Sistem yang diterapkan oleh UPTD dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat yang mempunyai fleksibiltas dalam pola pengelolaan keuangan) 
Permendagri 79/2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah
3. BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)  PP No. 54/2017 tentang Badan Usaha
Milik Daerah
4. Kerjasama dengan Badan Usaha
ASPEK KELEMBAGAAN (2)
4

5. PEMETAAN PERMASALAHAN PENGELOLAAN SAMPAH
DI INDONESIA
1. Belum semua kab/kota
memiliki payung hukum
terhadap pengelolaan
sampah
2. Belum adanya
penegakan hukum
P E R AT U R A N
1. Belum ada pemisahan
operator dan regulator
2. Kemampuan SDM
terbatas
K E L E M B AG A A N
1. Kesulitan mencari lahan
2. Dokumen perencanaan pengelolaan sampah
kurang memadai
3. Kegiatan pengurangan sampah pada
sumbernya belum maksimal
4. Pengelolaan sampah di TPA sampah dengan
metode pembuangan terbuka
5. Penerapan teknologi pengelolaan sampah
yang canggih masih terbatas
6. Offtaker pemanfaat sampah terolah belum
terpetakan
T E K N I S
1. Komitmen anggaran
pengelolaan sampah di
kab/kota terbatas
2. Alternatif pendanaan
pengelolaan
persampahan terbatas
3. Praktik pola KPBU yang
masih terbatas
1. Pemahaman masyarakat
terkait pengelolaan
sampah masih rendah
2. Keterlibatan masing-
masing pihak (pemerintah,
swasta, masyarakat dan
perguruan tinggi) yang
belum terpadu
P E R A N S E R TA
M A S YA R A K AT
P E M B I AYA A N
5

6. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NO. 03 TAHUN 2013
SKEMA PENGELOLAAN SAMPAH DI INDONESIA
Sumber Pewadahan & Pemilahan Pengumpulan Pengolahan Pengangkutan Pemrosesan Akhir
Termal,
RDF/SRF
Residu
TPST
TPS 3R
Kertas
dsb
Plastik
dsb
Sampah
Organik
Limbah
B3
Residu
Pupuk, Maggot, Biogas
Material daur ulang
Off-taker
Ekonomi
sirkular
3R Skala Rumah Tangga
PENGELOLAAN SAMPAH BERKELANJUTAN 6
TPA
Residu: sampah
yang tidak dapat
termanfaatkan

7. PEWADAHAN, PENGUMPULAN DAN PENGANGKUTAN SAMPAH
7
Merupakan metode penampungan
sampah di sumber timbulan sebelum
dikumpulkan/dipindahkan ke tempat
pemrosesan selanjutnya
PEWADAHAN
Merupakan proses pemindahan sampah
menuju lokasi pengolahan/ pemrosesan
akhir sampah
PENGANGKUTAN
Merupakan proses pengambilan
sampah dari sumber timbulan ke
tempat pengumpulan/pengolahan atau
sekaligus menuju ke TPA
PENGUMPULAN
Tempat sampah sisi jalan
Kontainer sampah
Truk sampah terkompaksi
Arm roll truck
Motor sampah
Gerobak sampah

8. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, adalah tempat
dilaksanakannya kegiatan pemilahan, penggunaan ulang,
pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang
dikelola oleh institusi pemerintah/swasta.
TPST
PENGOLAHAN SAMPAH
Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R (reduce, reuse dan
recycle) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pemilahan,
penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala Kawasan yang dilakukan
oleh kelompok masyarakat (KSM).
TPS 3R min 200 KK pelayanan
Proses Organik Proses Anorganik
Pemilahan Pencancahan
Pengemasan Penjualan
Termal
Proses Organik; Komposting dan Digester Anaerobik
Komposting
Black Solder Fly (BSF)
Digester Anaerobic
RDF/SRF

9. TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH
(Sesuai Permen PU no. 03 tahun 2013)
9
Tempat Pemrosesan Akhir adalah tempat untuk
memproses dan mengembalikan sampah ke media
lingkungan.
Sarana dan prasarana TPA:
1. Fasilitas dasar; (landfill, jalan
operasional, drainase)
2. Fasilitas perlindungan lingkungan;
(instalansi pengolahan lindi, sumur
uji/pantau, penanganan gas)
3. Fasilitas penunjang; (jembatan timbang,
garasi, tempat pencucian)
4. Fasilitas Operasional; (alat besar dan
teruk pengangkut tanah)
TARGET NO TPA 2045
Sampah yang masuk ke TPA hanyalah sampah residu
atau sampah yang tidak dapat dimanfaatkan kembali
dengan target:
-Terjadi economy circular
-Sampah yang masuk TPA seminimal mungkin

10. DUKUNGAN FASILITASI PENANGANAN PERSAMPAHAN
KEMENTERIAN PUPR
TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH
3R (TPS 3R)
01
TEMPAT PENGOLAHAN
SAMPAH TERPADU (TPST)
02
TPA SAMPAH
REGIONAL / KOTA
03
Pengawasan dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan
pengembangan sistem pengelolaan persampahan
PEMBANGUNAN PENGATURAN, PEMBINAAN
& PENGAWASAN
• Fasilitasi penyusunan Ranperda
persampahan
• Fasilitasi penguatan kelembagaan
• Fasilitasi penyusunan rencana
induk dan rencana teknik rinci
Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria
(NSPK)
• Fasilitasi percepatan
implementasi Strategi Sanitasi
Kabupaten/Kota (SSK)
• Pendampingan operasional
pasca konstruksi
10

11. READINESS CRITERIA
PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR
PERSAMPAHAN
Surat Minat
Kepala Daerah
yang memuat:
• Usulan infrastruktur yang
dibutuhkan
• Kesediaan menerima asset
• Kesediaan
menganggarkan biaya
operasi dan pemeliharaan
• Ada institusi yang siap
mengelola
Dokumen Lingkungan
sesuai dengan Permen KLHK
No 4 tahun 2021
Kesesuaian dengan
RTRW
Dokumen
Perencanaan
•DED,
•RAB,
•Nota Desain
•Spesifikasi Teknis
Sertifikat Lahan
(Atas nama Pemerintah
Daerah/Provinsi untuk
infrastruktur regional atau
statusnya sedang proses balik
nama)
1
2
3
5
6
Berdasarkan Peraturan Menteri PU 03 Tahun
2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan
Sarana Persampahan Dalam Penanganan
Sampah RT dan Sampah Sejenis RT
PKS dengan Offtaker
Skala Industri
8
11
4
Surat DPRD terkait
kesediaan
menganggarkan biaya
OP
Feasibility Study (studi
kelayakan)
7

12. Penetapan tarif Retribusi Pelayanan persampahan/kebersihan oleh
Pemerintah Daerah didasarkan pada biaya penanganan sampah rumah
tangga dan sejenisnya yang meliputi:
a. Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke
lokasi pembuangan sementara;
c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan
sementara ke lokasi pembuangan atau pembuangan akhir sampah
termasuk pengolahan di TPST; dan
PEMDA
Permendagri No 7 tahun 2021
tentang Tata Cara Perhitungan
Tarif Retribusi dalam
Penyelenggaran Persampahan
Biaya Investasi
(Rp/tahun atau Rp/ton)
Total Biaya
Penanganan Sampah
(Rp/tahun atau Rp/ton)
Biaya Operasi &
Pemeliharaan
(Rp/tahun atau Rp/ton)
BIAYA PENYELENGGARAAN
PENANGANAN SAMPAH
TPA
SAMPAH
12

13. TERIMA KASIH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT
Direktorat Jenderal Cipta Karya
Direktorat Sanitasi