Dokumen tersebut membahas arahan pemanfaatan ruang di Kabupaten Musi Rawas untuk mencapai tujuan Rencana Tata Ruang Wilayahnya. Termasuk di dalamnya adalah rencana pembangunan struktur ruang dengan Muara Beliti sebagai pusatnya, serta rencana untuk lima kawasan prioritas seperti kawasan lindung, hutan, pertanian, dan permukiman.
Dokumen tersebut membahas mengenai pentingnya peningkatan kompetensi SDM bidang informasi geospasial di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pemetaan dan pengelolaan sumber daya wilayah secara berkelanjutan.
Makalah ini membahas tentang klasifikasi lahan berdasarkan kemampuan (capability) dan kesesuaian (suitability) lahan. Kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan sebidang lahan untuk penggunaan tertentu, sedangkan kemampuan lahan menekankan pada kapasitas berbagai penggunaan lahan. Keduanya dapat dinilai secara aktual maupun potensial dengan mempertimbangkan faktor fisik lingkungan dan ekonomi.
Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik+Lingkungan, Aspek Ekonomi, Aspek Sosial dan Budaya. Berisi definisi aspek, meliputi apa saja, dan kebutuhan data yang akan dicari dalam rencana tata ruang.
Masukan untuk RPJPD Kabupaten Tanah Bumbu 2025-2045Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas masukan untuk perencanaan pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu 2025-2045 dengan menjelaskan delapan agenda pembangunan nasional, peran kabupaten dalam ketahanan nasional, serta faktor-faktor penghambat dan pendorong pembangunan di kabupaten tersebut dari tahun 2005-2024."
Dokumen tersebut membahas arahan pemanfaatan ruang di Kabupaten Musi Rawas untuk mencapai tujuan Rencana Tata Ruang Wilayahnya. Termasuk di dalamnya adalah rencana pembangunan struktur ruang dengan Muara Beliti sebagai pusatnya, serta rencana untuk lima kawasan prioritas seperti kawasan lindung, hutan, pertanian, dan permukiman.
Dokumen tersebut membahas mengenai pentingnya peningkatan kompetensi SDM bidang informasi geospasial di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pemetaan dan pengelolaan sumber daya wilayah secara berkelanjutan.
Makalah ini membahas tentang klasifikasi lahan berdasarkan kemampuan (capability) dan kesesuaian (suitability) lahan. Kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan sebidang lahan untuk penggunaan tertentu, sedangkan kemampuan lahan menekankan pada kapasitas berbagai penggunaan lahan. Keduanya dapat dinilai secara aktual maupun potensial dengan mempertimbangkan faktor fisik lingkungan dan ekonomi.
Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik+Lingkungan, Aspek Ekonomi, Aspek Sosial dan Budaya. Berisi definisi aspek, meliputi apa saja, dan kebutuhan data yang akan dicari dalam rencana tata ruang.
Masukan untuk RPJPD Kabupaten Tanah Bumbu 2025-2045Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas masukan untuk perencanaan pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu 2025-2045 dengan menjelaskan delapan agenda pembangunan nasional, peran kabupaten dalam ketahanan nasional, serta faktor-faktor penghambat dan pendorong pembangunan di kabupaten tersebut dari tahun 2005-2024."
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang Sistem Informasi Geografis (SIG) yang mencakup biodata penulis, silabus SIG, penjelasan konsep dan komponen SIG seperti data, perangkat keras, perangkat lunak, subsistem, contoh aplikasi SIG di lingkungan Kementerian PUPR, serta saran dan masukan.
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
Rangkuman dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan rencana tata ruang wilayah dan kebijakannya, (2) Materi yang dibahas antara lain kedudukan rencana tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota serta prosedur persetujuan rencana tata ruang, (3) Dokumen ini juga membahas tentang perspektif anggaran berbasis kinerja dan rencana pembang
Presentasi Tugas Studio Perencanaan Kecamatan Wonogiri (profil,konstelasi,ana...Latifah Tio
Rangkuman dokumen tersebut adalah: Dokumen tersebut membahas tentang administrasi, potensi, masalah, dan fungsi Kota Wonogiri sebagai pusat kegiatan lokal di Kabupaten Wonogiri. Dokumen ini juga memaparkan model kota sektoral sebagai solusi untuk meningkatkan fungsi Wonogiri.
Cara pembuatan peta gis secara sederhanaBagus ardian
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut memberikan panduan langkah-langkah pembuatan peta GIS secara sederhana menggunakan software ArcGIS dan Google Maps.
2. Langkah awalnya adalah menyiapkan perangkat lunak dan data pendukung seperti peta citra satelit, informasi letak fasilitas, dan baseline.
3. Kemudian dilakukan georeferencing peta citra Google Maps, membuat shapefile, dan menambahkan informasi sp
Pemberdayaan Masyarakat/ CD Aspek Hijau & Emas Berbasis PROPERIdhar Qamus
Dokumen tersebut membahas tentang program pengembangan masyarakat yang dijalankan oleh beberapa perusahaan seperti PT Sahabat Investasi Indotama, PT PHE West Madura Off Shore, PT Badak NGL, dan PT Pertamina EP Asset 3. Dokumen ini menjelaskan definisi program pengembangan masyarakat, aspek hijau dan emas, aspek penilaian, inovasi sosial, ruang lingkup inovasi, kualitas program, dan kontribusi dalam pengentasan kem
Analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) melibatkan penilaian morfologi, kemudahan dikerjakan, dan kestabilan lereng lahan untuk menentukan kemampuan lahan di suatu wilayah. Faktor-faktor yang dinilai meliputi jenis tanah, kemiringan, ketinggian, dan penggunaan lahan eksisting untuk menghasilkan peta SKL dengan nilai kemampuan lahan dari yang paling rendah hingga paling tinggi.
DATABASE PRASARANA SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN.pptxHandalKonsultan
Dokumen tersebut membahas tentang rencana kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar dalam menyusun sistem informasi database Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) perumahan di Kota Makassar. Dokumen ini mencakup latar belakang, tujuan, ruang lingkup, gambaran umum Kota Makassar, pendekatan dan metodologi yang akan digunakan dalam penyusunan sistem informasi tersebut.
Dokumen tersebut merupakan peraturan daerah Kota Malang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang untuk periode 2010-2030. Rencana ini bertujuan untuk mengatur pemanfaatan ruang secara bijak dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Malang.
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang KabupatenPenataan Ruang
Pedoman ini memberikan panduan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. RDTR Kabupaten merupakan penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ke dalam rencana pemanfaatan ruang dan kegiatan di tingkat kawasan. Pedoman ini membahas proses penyusunan, muatan, format, dan ketentuan teknis RDTR Kabupaten.
Pembuatan peta zona nilai tanah dengan pendekatan penilaian massal untuk meningkatkan potensi PAD khususnya PBB dan BPHTB di Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Metode penelitian menggunakan pendekatan perbandingan harga pasar untuk menghitung nilai tanah. Hasilnya adalah peta ZNT berdasarkan NJOP dan harga transaksi serta analisis perbedaan peningkatan potensi PAD. Saran termasuk meningkatkan kerapatan sample
Dokumen tersebut berisi pedoman tentang teknik analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial budaya dalam penyusunan rencana tata ruang. Pedoman ini memberikan panduan mengenai pengumpulan data, analisis kemampuan lahan, dan analisis kesesuaian lahan untuk penyusunan rencana tata ruang.
Ringkasan dokumen tersebut adalah: (1) Jumlah rumah tangga usaha pertanian di Kabupaten Muna tahun 2013 sebanyak 44.827 rumah tangga, (2) Jumlah perusahaan pertanian berbadan hukum di Kabupaten Muna tahun 2013 sebanyak 5 perusahaan, (3) Jumlah perusahaan tidak berbadan hukum atau bukan usaha rumah tangga usaha pertanian di Kabupaten Muna tahun 2013 sebanyak 23 unit, dan (4) J
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang Sistem Informasi Geografis (SIG) yang mencakup biodata penulis, silabus SIG, penjelasan konsep dan komponen SIG seperti data, perangkat keras, perangkat lunak, subsistem, contoh aplikasi SIG di lingkungan Kementerian PUPR, serta saran dan masukan.
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
Rangkuman dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan rencana tata ruang wilayah dan kebijakannya, (2) Materi yang dibahas antara lain kedudukan rencana tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota serta prosedur persetujuan rencana tata ruang, (3) Dokumen ini juga membahas tentang perspektif anggaran berbasis kinerja dan rencana pembang
Presentasi Tugas Studio Perencanaan Kecamatan Wonogiri (profil,konstelasi,ana...Latifah Tio
Rangkuman dokumen tersebut adalah: Dokumen tersebut membahas tentang administrasi, potensi, masalah, dan fungsi Kota Wonogiri sebagai pusat kegiatan lokal di Kabupaten Wonogiri. Dokumen ini juga memaparkan model kota sektoral sebagai solusi untuk meningkatkan fungsi Wonogiri.
Cara pembuatan peta gis secara sederhanaBagus ardian
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut memberikan panduan langkah-langkah pembuatan peta GIS secara sederhana menggunakan software ArcGIS dan Google Maps.
2. Langkah awalnya adalah menyiapkan perangkat lunak dan data pendukung seperti peta citra satelit, informasi letak fasilitas, dan baseline.
3. Kemudian dilakukan georeferencing peta citra Google Maps, membuat shapefile, dan menambahkan informasi sp
Pemberdayaan Masyarakat/ CD Aspek Hijau & Emas Berbasis PROPERIdhar Qamus
Dokumen tersebut membahas tentang program pengembangan masyarakat yang dijalankan oleh beberapa perusahaan seperti PT Sahabat Investasi Indotama, PT PHE West Madura Off Shore, PT Badak NGL, dan PT Pertamina EP Asset 3. Dokumen ini menjelaskan definisi program pengembangan masyarakat, aspek hijau dan emas, aspek penilaian, inovasi sosial, ruang lingkup inovasi, kualitas program, dan kontribusi dalam pengentasan kem
Analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) melibatkan penilaian morfologi, kemudahan dikerjakan, dan kestabilan lereng lahan untuk menentukan kemampuan lahan di suatu wilayah. Faktor-faktor yang dinilai meliputi jenis tanah, kemiringan, ketinggian, dan penggunaan lahan eksisting untuk menghasilkan peta SKL dengan nilai kemampuan lahan dari yang paling rendah hingga paling tinggi.
DATABASE PRASARANA SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN.pptxHandalKonsultan
Dokumen tersebut membahas tentang rencana kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar dalam menyusun sistem informasi database Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) perumahan di Kota Makassar. Dokumen ini mencakup latar belakang, tujuan, ruang lingkup, gambaran umum Kota Makassar, pendekatan dan metodologi yang akan digunakan dalam penyusunan sistem informasi tersebut.
Dokumen tersebut merupakan peraturan daerah Kota Malang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang untuk periode 2010-2030. Rencana ini bertujuan untuk mengatur pemanfaatan ruang secara bijak dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Malang.
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang KabupatenPenataan Ruang
Pedoman ini memberikan panduan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. RDTR Kabupaten merupakan penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ke dalam rencana pemanfaatan ruang dan kegiatan di tingkat kawasan. Pedoman ini membahas proses penyusunan, muatan, format, dan ketentuan teknis RDTR Kabupaten.
Pembuatan peta zona nilai tanah dengan pendekatan penilaian massal untuk meningkatkan potensi PAD khususnya PBB dan BPHTB di Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Metode penelitian menggunakan pendekatan perbandingan harga pasar untuk menghitung nilai tanah. Hasilnya adalah peta ZNT berdasarkan NJOP dan harga transaksi serta analisis perbedaan peningkatan potensi PAD. Saran termasuk meningkatkan kerapatan sample
Dokumen tersebut berisi pedoman tentang teknik analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial budaya dalam penyusunan rencana tata ruang. Pedoman ini memberikan panduan mengenai pengumpulan data, analisis kemampuan lahan, dan analisis kesesuaian lahan untuk penyusunan rencana tata ruang.
Ringkasan dokumen tersebut adalah: (1) Jumlah rumah tangga usaha pertanian di Kabupaten Muna tahun 2013 sebanyak 44.827 rumah tangga, (2) Jumlah perusahaan pertanian berbadan hukum di Kabupaten Muna tahun 2013 sebanyak 5 perusahaan, (3) Jumlah perusahaan tidak berbadan hukum atau bukan usaha rumah tangga usaha pertanian di Kabupaten Muna tahun 2013 sebanyak 23 unit, dan (4) J
Buku ini merangkum 35 tahun penelitian Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSE-KP) dari tahun 1976-2010. Ia membahas sejarah singkat organisasi dan kegiatan penelitian PSE-KP, serta hasil-hasil penelitian yang meliputi berbagai topik seperti perdagangan hasil pertanian, pangan dan ketahanan pangan, agroindustri, pembiayaan pertanian, kelembagaan petani, dan kemiskinan pe
Kinerja model pengembangan pertanian bioindustri mendiskusikan kondisi eksisting kegiatan pertanian bioindustri dengan segala persoalannya di lapangan. Model menjadi acuan, tetapi bukan satu-satunya pertimbangan yang ada. Masih ada hal lain yang perlu diperhatikan ketika kegiatan itu akan diaplikasikan di lapangan.
Dokumen tersebut membahas potensi bisnis dan rancangan kelembagaan korporasi petani di Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu. Potensi bisnis yang diidentifikasi meliputi usahatani padi, perbenihan padi, pembiayaan usahatani, dan pelayanan alat mesin pertanian. Rancangan kelembagaannya adalah membentuk 7 koperasi pembiayaan dan 3 koperasi jasa alat mesin yang akan digabung menjadi 1 korporasi petani
Dokumen tersebut membahas tentang kondisi konflik di areal penggunaan lain dan upaya penyelesaiannya. Beberapa poin utama yang disebutkan antara lain adalah jenis konflik yang terjadi terkait lahan, non lahan, dan kehutanan. Dokumen ini juga menyoroti peran pemerintah, pelaku usaha, dan kebijakan yang ditempuh untuk penanganan konflik lahan perkebunan.
Dokumen ini membahas latar belakang, tugas, visi, misi, struktur organisasi, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan. Balai ini bertugas mengembangkan teknologi pertanian spesifik lokasi untuk mendukung pembangunan pertanian wilayah secara berkelanjutan."
Analisis indeks skalogram dan shift share digunakan untuk menganalisis sistem pusat pelayanan dan sektor unggulan di Kecamatan Rengel. Indeks skalogram mengelompokkan desa berdasarkan kepadatan penduduk, fasilitas, dan aksesibilitas eksisting dan rencana. Analisis shift share menunjukkan sektor peternakan dan padi memiliki kontribusi pertumbuhan terbesar, sedangkan sektor padi, palawija, dan peternakan perlu ditingkat
This document summarizes the budget realization for the Communication and Information Office of East Kalimantan province from January to April 2013. It shows that as of April 30, the budget realization for the key expense (Keu) was 15.36% of the target and 15.38% for the physical target (Fis). It also provides details on budget allocation and realization by program and employee. The head of the office reports that the budget realization is progressing as planned.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN GUBERNUR KALIMANTA...Kamen Ride
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) AKHIR MASA JABATAN
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2009 – 2013
Sebuah laporan pertanggung jawaban Termasuk Statistik Kemajuan Yang telah dicapai Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan akhir Tahun 2012 di bidang ekonomi, sosial dan pemerintahan dalam mewujudkan misi membangun kaltim untuk semua agar tercapainya visi Kaltim Bangkit 2013.
Evaluasi Penyerapan Anggaran Dinas Kominfo Kaltim Juni 2013Kamen Ride
berikut merupakan Evaluasi Penyerapan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur yang dikeluarkan Tim Evaluasi Pengawasan dan Penyerapan angaran Provinsi Kalimantan Timur pada Bulan Juni Tahun 2013
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan TimurKamen Ride
Provinsi Kalimantan Timur ini merupakan salah satu dari empat provinsi di Kalimantan. Kalimantan Timur merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia, dengan luas wilayah ± 229.854,52 km2 dengan luas wilayah daratan ± 198.441,17 km2 dan luas pengelolaan laut sejauh 0 - 4 mill dari garis pantai ± 31.413,35 km2.
Atau sekitar satu setengah kali Pulau Jawa dan Madura atau 11% dari total luas wilayah Indonesia.
Propinsi ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Negara Bagian Sabah dan Serawak, Malaysia Timur. Daerah-daerah Kabupaten di dalam wilayah Kalimantan Timur, dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1955 No.9).
Sejarah Penetapan Rencana Pola ruang Kalimantan Timur
Lembaran Negara
No.72 Tahun 1959 terdiri atas:
Kotamadya Samarinda, dengan Kota Samarinda
sebagai ibukotanya dan sekaligus
sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Timur.
Kotamadya Balikpapan, dengan kota Balikpapan sebagai ibukotanya dan merupakan pintu gerbang Kalimantan Timur.
Kabupaten Kutai, dengan ibukotanya Tenggarong
Kabupaten Pasir, dengan ibukotanya Tanah Grogot.
Kabupaten Berau, denganibukotanya Tanjung Redeb.
Kabupaten Bulungan, dengan ibukotanya Tanjung Selor.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974
dibentuk 2 (dua) kota administratif dan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1981 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1989, yaitu:
Kota Administratif Tarakan dan Bontang dan
berdasarkan 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kota Tarakan; Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kota Bontang.
Dalam Perkembangan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan di dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, maka dibentuk 2 Kota dan 4 kabupaten, yaitu :
Kabupaten Kutai Barat, beribukota di Sendawar.
Kabupaten Kutai Timur, beribukota di Sangatta.
Kabupaten Malinau, beribukota di Malinau.
Kabupaten Nunukan, beribukota di Nunukan.
Kota Bontang (peningkatan kota administratif Bontang menjadi kota madya).
Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2002, maka Kabupaten Paser mengalami pemekaran bernama Kabupaten Penajam Paser Utara
Statistik daerah provinsi kalimantan timur 2012Kamen Ride
[Ringkasan]
1. Kalimantan Timur memiliki luas wilayah sebesar 198.653,23 km2 dan jumlah penduduk 3,69 juta jiwa pada tahun 2011.
2. Sebagian besar penduduknya berkumpul di tiga wilayah, yaitu Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kota Balikpapan, yang memiliki porsi 53,80% dari total penduduk.
3. Pendapatan daerah Kalimantan Timur berasal terut
EVALUASI KINERJA TAHUN KE-4 (2012) RPJMD KALTIM 2009-2013 OLEH BAPPEDA PROV K...Kamen Ride
Dokumen tersebut merangkum evaluasi kinerja tahun ke-4 (2012) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kalimantan Timur 2009-2013. Evaluasi ini mencakup kinerja pencapaian agenda 1, 2, dan 3 RPJMD serta indikator makro, dengan fokus pada program prioritas pembangunan kawasan perbatasan, reformasi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Korbinwas dan penyelenggaraan pemerintahan umum di wilyah provinsi kalimantan...Kamen Ride
PRESENTASI MENGENAI SISTIM PEMERINTAHAN RI dan
PENJELASAN TUGAS GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT
DI WILAYAH PROVINSI sesuai PP 19/2010 Pasal 3, jo PP 23/2011 :
1. Melaksanakan DEKONSENTRASI dari Kementerian /LN (Tugas Delegatif).
2. Melaksanakan TUGAS-TUGAS PUM (Tugas Atributif)
Evaluasi kemiskinan Wakil Gubernur Kalimantan Timur 2012Kamen Ride
Dokumen tersebut membahas evaluasi penanggulangan kemiskinan dan target pencapaian MDGs di Kalimantan Timur tahun 2012. Dokumen menyebutkan angka kemiskinan dan pengangguran di Kalimantan Timur mengalami penurunan, namun masih terdapat disparitas antar kabupaten/kota. Dokumen juga membahas strategi, instrumen, dan alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan di provinsi tersebut.
Rapat Kerja Gubernur, Bupati, dan Walikota Se-Kalimantan TimurKamen Ride
RAPAT KERJA GUBERNUR BERSAMA BUPATI/WALIKOTA SE-KALIMANTAN TIMUR, INSTANSI VERTIKAL DAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN, 17 DESEMBER 2012 DI LAMIN ETAM, SAMARINDA KALIMANTAN TIMUR
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
2. Latar Belakang
• UU RI Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
mengamanatkan BPS untuk melaksanakan Sensus
Penduduk (SP), Sensus Pertanian (ST), dan Sensus
Ekonomi (SE)
• FAO menetapkan “The World Programme for the 2010
Around Agricultural Censuses Covering Periode 2006-
2015”.
• Cakupan data yang dikumpulkan dalam Sensus
Pertanian 2013 (ST2013) mengacu pada sejumlah
rekomendasi dari FAO.
2
3. Sejarah Sensus Pertanian
di Indonesia
1963:
•Sensus Pertanian pertama
•Hanya dilakukan di daerah perdesaan di seluruh wilayah di
Indonesia, kecuali Papua.
•Satuan wilayah terkecil yang diteliti adalah lingkungan
3
4. Sejarah Sensus Pertanian
di Indonesia
1973:
• Sensus Pertanian ke-dua merupakan salah satu
proyek pembangunan lima tahun di bidang statistik.
• Dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, baik
perdesaan maupun perkotaan, kecuali Papua.
• Satuan wilayah terkecil yang diteliti adalah Blok
Sensus.
• Pencacahan perkebunan besar secara lengkap.
• Pencacahan perikanan laut dan tambak dilakukan di
Blok Sensus terpilih di Sumatera, Jawa, dan Bali.
4
5. Sejarah Sensus Pertanian
di Indonesia
1983 (Sensus Pertanian ke-tiga)
• Dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia termasuk
Papua dan Timor Timur, baik wilayah perkotaan
maupun perdesaan.
• Pelaksanaan mencakup seluruh kegiatan pertanian,
kecuali kehutanan dan perburuan.
• Pencacahan perusahaan pertanian, KUD, dan
PODES dilakukan lengkap (sedangkan rumah
tangga secara sampel).
5
6. Sejarah Sensus Pertanian
di Indonesia
1993:
• Sensus Pertanian ke-empat
• Pendaftaran bangunan dan rumah tangga dilakukan
di seluruh Indonesia termasuk Papua dan Timor
Timur, baik di wilayah perdesaan maupun
perkotaan.
• Satuan wilayah penelitian adalah wilayah
pencacahan (Wilcah).
• Komoditas yang dicakup hanya komoditas potensi
nasional.
6
7. Sejarah Sensus Pertanian
di Indonesia
2003 (Sensus Pertanian ke-lima)
• Pelaksanaan di seluruh Indonesia pada Agustus
2003, khusus NAD pelaksanaan dilakukan pada Mei
2004 dan hanya di 9 kabupaten/kota.
• Satuan penelitian adalah Blok Sensus
• Daerah perdesaan lengkap, sedangkan daerah
perkotaan sampel.
• Jumlah komoditas diperluas (komoditas potensi
nasional, potensi provinsi, dan potensi
kabupaten/kota).
7
8. Substansi Sensus Pertanian
Menghitung petani di seluruh wilayah
Indonesia pada suatu titik waktu tertentu
untuk mendukung perencanaan dan evaluasi
pembangunan pertanian.
8
9. URGENSI ST2013
Memotret petani di Indonesia
Mendata seluruh usaha pertanian di Indonesia
Benchmark data pertanian
Kerangka sampel survei pertanian
Bahan evaluasi dan perencanaan program pertanian
9
10. Manfaat ST2013
Menghasilkan data yang digunakan untuk mendukung
perencanaan dan evaluasi pembangunan yang
berkualitas.
Menghasilkan data pertanian yang komprehensif dan
menyeluruh.
Menghasilkan data yang diperlukan sebagai titik tolak
untuk menetapkan target pembangunan selanjutnya.
10
11. Kegiatan yang Telah Dilakukan
2010
Pembentukan Tim ST2013.
Penyusunan NetWork Planning (NWP).
Pembahasan rekomendasi FAO oleh Tim Teknis.
Rapat Interkementerian.
11
12. Kegiatan yang Telah Dilakukan
2011
Uji Coba
• Uji coba kuesioner pencacahan lengkap (Februari 2011).
• Uji Coba metodologi dan organisasi lapangan
pencacahan lengkap (Agustus 2011).
Gladi Kotor (Oktober 2011).
12
13. Kegiatan yang Telah Dilakukan
2012
Gladi Bersih
Briefing perusahaan dan asosiasi yang bergerak di sektor
pertanian (April 2012).
Pelaksanaan Updating Peta Blok Sensus (Mei 2012).
Pelaksanaan Updating Direktori Perusahaan Pertanian
(Mei –Juni 2012).
Rapat Interkementerian (3 Oktober 2012).
13
14. Kegiatan yang Akan Dilakukan
2013
Kampanye ST2013 (Januari-Mei 2013)
Pelaksanaan Pencacahan Lengkap ST2013 (1-31 Mei
2013)
PES ST2013 (Juni 2013 )
Pengolahan data (Mei-Desember 2013 )
Diseminasi angka sementara (Agustus 2013 )
Pelaksanaan Survei Pendapatan Rumahtangga Usaha
Pertanian (ST2013-SPP) (November 2013)
14
15. Kegiatan yang Akan Dilakukan
2014
• Pengolahan Lanjutan hasil Pencacahan Lengkap ST2013 (Januari –
Juni 2014)
• Pengolahan Hasil Pencacahan SPP (Januari Juni 2014)
• Analisis dan Diseminasi hasil pencacahan lengkap dan SPP (Juni-
Desember 2014)
• Pelaksanaan Survei Rumahtangga Usaha Subsektor (Mei – Oktober
2014)
• Pelaksanaan Survei Rumahtangga di Kawasan Hutan (Oktober
2014)
• Pengolahan hasil pencacahan subsektor
15
16. Kegiatan yang Akan Dilakukan
2015
Pengolahan lanjutan Subsektor
(Januari – Juli 2015)
Diseminasi hasil akhir
(Januari - Agustus 2015)
Analisis Subsektor
(Januari – Desember 2015)
16
18. Perbedaan
ST2003 dan ST2013
ST2003 SP2010 ST2013
Rumah tangga yang salah Rumah tangga yang Rumah tangga yang
satu anggota rumah tangga salah satu ART salah satu ART-nya
(ART)-nya melakukan mempunyai sumber mengelola usaha
kegiatan pertanian dengan penghasilan utama pertanian dengan tujuan
tujuan sebagian atau dari pertanian. sebagian atau seluruh
seluruh hasilnya untuk hasilnya untuk dijual.
dijual dan memenuhi Batas Baik usaha pertanian
Minimal Usaha (BMU). milik sendiri, secara bagi
hasil, atau milik orang
lain dengan menerima
upah.
Lokasi rumah tangga yang Lokasi rumah tangga Lokasi pengelola usaha
menguasai usaha pertanian pertanian
18
19. Indikator –indikator ST2013
Usaha pertanian
Pelaku usaha pertanian
Petani gurem
Komoditas pertanian yang diusahakan
Rumah tangga pertanian menurut komoditas
Distribusi lahan yang dikuasai
Jumlah petani menurut jenis usaha dan gender
Jumlah kepala dan anggota rumah tangga menurut gender
Usaha jasa pertanian
Usaha pengolahan hasil pertanian
19