Dokumen tersebut membahas tentang hubungan antara Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) serta sinergi dan integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah. SPM dijelaskan sebagai instrumen untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar masyarakat secara merata, sehingga dapat mendukung pencapaian MDGs."
This interactive document aims to encourage an in-depth and broad-based exploration of the links and synergies between the Global Goals for Sustainable Development and the Convention on the Rights of the Child.
It complements the 2-page document produced by UNICEF in January 2016 which presents a preliminary mapping of the current priority Global Goals indicators for children against the nine clusters of rights of the Convention on the Rights of the Child.
This detailed, interactive mapping aims to reinforce, but also to move beyond, the more obvious links between the Global Goals and the Convention - such as in the areas of health, education and violence. It assumes that all of the Global Goals are relevant for children, not only those which specifically refer to children. For example, Goal 9 (Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation) corresponds – amongst other things - to Article 29.1(a) and (e) of the Convention (education of the child shall be directed to the development of the child’s personality, talents and mental and physical abilities to their fullest potential and the development of respect for the natural environment), which is seen as essential to the fostering of innovation. Children have the right to directly engage in achieving the Global Goal targets, in terms of claiming their rights now, as children, as well as preparing themselves to take on more complex responsibilities as they grow older. A child who is 4 years old in 2016 will attain adulthood by 2030. Thus the distinction between child- and adult-specific Goals is very fluid.
Contact with
HAQ: Center for Child Rights
B1/2, Ground Floor,
Malviya Nagar
New Delhi - 110017
Tel: +91-26677412,26673599
Fax: +91-26674688
Website: www.haqcrc.org
FaceBook Page: https://www.facebook.com/HaqCentreForChildRights
The UN Global Compact-Accenture Strategy CEO Study 2016 Agenda 2030: A Window...accenture
The CEO Study explores the views of business leaders engaged and committed on sustainability through their participation in the Global Compact to give the views of the leaders on accelerating progress to 2030.
Dokumen tersebut membahas tentang kemiskinan dan kesenjangan pendapatan di Indonesia. Kemiskinan dapat dikategorikan menjadi kemiskinan absolut, relatif, dan kultural, sedangkan penyebab kesenjangan pendapatan meliputi perbedaan bakat, pendidikan, dan struktur ketenagakerjaan. Pemerintah berupaya mengurangi kesenjangan melalui pajak, pengeluaran sosial, dan regulasi untuk mendukung pertumbuhan dan mobilitas sosial
Since Indonesia became a Key Partner in 2007, the country’s engagement with the OECD has deepened significantly. In 2009, Indonesia became a member of the OECD Development Centre to engage in knowledge sharing on innovative policies to boost development. It was the first Key Partner to sign both a Framework of Co-operation Agreement (2012) and a Privileges and Immunity Agreement (2013), and more recently it welcomed the OECD’s first regional office in Southeast Asia, opened in Jakarta in March 2015.
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan antara Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) serta sinergi dan integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah. SPM dijelaskan sebagai instrumen untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar masyarakat secara merata, sehingga dapat mendukung pencapaian MDGs."
This interactive document aims to encourage an in-depth and broad-based exploration of the links and synergies between the Global Goals for Sustainable Development and the Convention on the Rights of the Child.
It complements the 2-page document produced by UNICEF in January 2016 which presents a preliminary mapping of the current priority Global Goals indicators for children against the nine clusters of rights of the Convention on the Rights of the Child.
This detailed, interactive mapping aims to reinforce, but also to move beyond, the more obvious links between the Global Goals and the Convention - such as in the areas of health, education and violence. It assumes that all of the Global Goals are relevant for children, not only those which specifically refer to children. For example, Goal 9 (Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation) corresponds – amongst other things - to Article 29.1(a) and (e) of the Convention (education of the child shall be directed to the development of the child’s personality, talents and mental and physical abilities to their fullest potential and the development of respect for the natural environment), which is seen as essential to the fostering of innovation. Children have the right to directly engage in achieving the Global Goal targets, in terms of claiming their rights now, as children, as well as preparing themselves to take on more complex responsibilities as they grow older. A child who is 4 years old in 2016 will attain adulthood by 2030. Thus the distinction between child- and adult-specific Goals is very fluid.
Contact with
HAQ: Center for Child Rights
B1/2, Ground Floor,
Malviya Nagar
New Delhi - 110017
Tel: +91-26677412,26673599
Fax: +91-26674688
Website: www.haqcrc.org
FaceBook Page: https://www.facebook.com/HaqCentreForChildRights
The UN Global Compact-Accenture Strategy CEO Study 2016 Agenda 2030: A Window...accenture
The CEO Study explores the views of business leaders engaged and committed on sustainability through their participation in the Global Compact to give the views of the leaders on accelerating progress to 2030.
Dokumen tersebut membahas tentang kemiskinan dan kesenjangan pendapatan di Indonesia. Kemiskinan dapat dikategorikan menjadi kemiskinan absolut, relatif, dan kultural, sedangkan penyebab kesenjangan pendapatan meliputi perbedaan bakat, pendidikan, dan struktur ketenagakerjaan. Pemerintah berupaya mengurangi kesenjangan melalui pajak, pengeluaran sosial, dan regulasi untuk mendukung pertumbuhan dan mobilitas sosial
Since Indonesia became a Key Partner in 2007, the country’s engagement with the OECD has deepened significantly. In 2009, Indonesia became a member of the OECD Development Centre to engage in knowledge sharing on innovative policies to boost development. It was the first Key Partner to sign both a Framework of Co-operation Agreement (2012) and a Privileges and Immunity Agreement (2013), and more recently it welcomed the OECD’s first regional office in Southeast Asia, opened in Jakarta in March 2015.
Laporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi Bali dan Kepulauan Nusa T...Randy Wrihatnolo
Laporan ini memberikan ringkasan perkembangan pelaksanaan kegiatan MP3EI di kawasan Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara pada Kuartal III tahun 2012. Laporan menyimpulkan bahwa terdapat 2 KPI yaitu KPI Kupang dan KPI Sumbawa Barat yang pelaksanaan kegiatan ekonomi utamanya telah mencapai lebih dari 50 persen dan merealisasikan investasinya lebih dari 50 persen. Sementara itu, KPI lain masih bel
Penguatan Kapasitas Daerah dalam Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangu...Dadang Solihin
[Ringkasan]
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Dokumen tersebut berisi profil Dadang Solihin dan materi tentang pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah. Terdapat penjelasan mengenai 10 langkah yang diperlukan untuk pengembangan sistem tersebut, mulai dari penilaian kesiapan, penetapan hasil yang akan dicapai, pengembangan indikator kinerja, hingga pelaporan dan pemanfaatan has
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2012 Dadang Solihin
Dokumen tersebut berisi profil singkat Dr. Dadang Solihin dan materi evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2012. Materi ini mencakup tujuan evaluasi, komponen yang dievaluasi seperti pencapaian prioritas nasional, kerangka kerja evaluasi, dan langkah-langkah yang dilakukan.
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Dadang Solihin
Dr. Dadang Solihin adalah Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah di Bappenas yang memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun dalam bidang monitoring dan evaluasi program pembangunan. Blognya memberikan informasi mengenai konsep dan praktik monitoring, evaluasi, perencanaan dan pengendalian program pembangunan.
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Dadang Solihin
Dr. Dadang Solihin adalah Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah di Bappenas yang memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun dalam bidang monitoring dan evaluasi program pembangunan. Blognya memberikan informasi mengenai konsep dan praktik monitoring, evaluasi, perencanaan dan pengendalian program pembangunan.
This document summarizes the budget realization for the Communication and Information Office of East Kalimantan province from January to April 2013. It shows that as of April 30, the budget realization for the key expense (Keu) was 15.36% of the target and 15.38% for the physical target (Fis). It also provides details on budget allocation and realization by program and employee. The head of the office reports that the budget realization is progressing as planned.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN GUBERNUR KALIMANTA...Kamen Ride
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) AKHIR MASA JABATAN
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2009 – 2013
Sebuah laporan pertanggung jawaban Termasuk Statistik Kemajuan Yang telah dicapai Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan akhir Tahun 2012 di bidang ekonomi, sosial dan pemerintahan dalam mewujudkan misi membangun kaltim untuk semua agar tercapainya visi Kaltim Bangkit 2013.
Evaluasi Penyerapan Anggaran Dinas Kominfo Kaltim Juni 2013Kamen Ride
berikut merupakan Evaluasi Penyerapan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur yang dikeluarkan Tim Evaluasi Pengawasan dan Penyerapan angaran Provinsi Kalimantan Timur pada Bulan Juni Tahun 2013
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan TimurKamen Ride
Provinsi Kalimantan Timur ini merupakan salah satu dari empat provinsi di Kalimantan. Kalimantan Timur merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia, dengan luas wilayah ± 229.854,52 km2 dengan luas wilayah daratan ± 198.441,17 km2 dan luas pengelolaan laut sejauh 0 - 4 mill dari garis pantai ± 31.413,35 km2.
Atau sekitar satu setengah kali Pulau Jawa dan Madura atau 11% dari total luas wilayah Indonesia.
Propinsi ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Negara Bagian Sabah dan Serawak, Malaysia Timur. Daerah-daerah Kabupaten di dalam wilayah Kalimantan Timur, dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1955 No.9).
Sejarah Penetapan Rencana Pola ruang Kalimantan Timur
Lembaran Negara
No.72 Tahun 1959 terdiri atas:
Kotamadya Samarinda, dengan Kota Samarinda
sebagai ibukotanya dan sekaligus
sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Timur.
Kotamadya Balikpapan, dengan kota Balikpapan sebagai ibukotanya dan merupakan pintu gerbang Kalimantan Timur.
Kabupaten Kutai, dengan ibukotanya Tenggarong
Kabupaten Pasir, dengan ibukotanya Tanah Grogot.
Kabupaten Berau, denganibukotanya Tanjung Redeb.
Kabupaten Bulungan, dengan ibukotanya Tanjung Selor.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974
dibentuk 2 (dua) kota administratif dan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1981 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1989, yaitu:
Kota Administratif Tarakan dan Bontang dan
berdasarkan 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kota Tarakan; Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kota Bontang.
Dalam Perkembangan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan di dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, maka dibentuk 2 Kota dan 4 kabupaten, yaitu :
Kabupaten Kutai Barat, beribukota di Sendawar.
Kabupaten Kutai Timur, beribukota di Sangatta.
Kabupaten Malinau, beribukota di Malinau.
Kabupaten Nunukan, beribukota di Nunukan.
Kota Bontang (peningkatan kota administratif Bontang menjadi kota madya).
Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2002, maka Kabupaten Paser mengalami pemekaran bernama Kabupaten Penajam Paser Utara
Statistik daerah provinsi kalimantan timur 2012Kamen Ride
[Ringkasan]
1. Kalimantan Timur memiliki luas wilayah sebesar 198.653,23 km2 dan jumlah penduduk 3,69 juta jiwa pada tahun 2011.
2. Sebagian besar penduduknya berkumpul di tiga wilayah, yaitu Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kota Balikpapan, yang memiliki porsi 53,80% dari total penduduk.
3. Pendapatan daerah Kalimantan Timur berasal terut
EVALUASI KINERJA TAHUN KE-4 (2012) RPJMD KALTIM 2009-2013 OLEH BAPPEDA PROV K...Kamen Ride
Dokumen tersebut merangkum evaluasi kinerja tahun ke-4 (2012) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kalimantan Timur 2009-2013. Evaluasi ini mencakup kinerja pencapaian agenda 1, 2, dan 3 RPJMD serta indikator makro, dengan fokus pada program prioritas pembangunan kawasan perbatasan, reformasi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Korbinwas dan penyelenggaraan pemerintahan umum di wilyah provinsi kalimantan...Kamen Ride
PRESENTASI MENGENAI SISTIM PEMERINTAHAN RI dan
PENJELASAN TUGAS GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT
DI WILAYAH PROVINSI sesuai PP 19/2010 Pasal 3, jo PP 23/2011 :
1. Melaksanakan DEKONSENTRASI dari Kementerian /LN (Tugas Delegatif).
2. Melaksanakan TUGAS-TUGAS PUM (Tugas Atributif)
Evaluasi kemiskinan Wakil Gubernur Kalimantan Timur 2012Kamen Ride
Dokumen tersebut membahas evaluasi penanggulangan kemiskinan dan target pencapaian MDGs di Kalimantan Timur tahun 2012. Dokumen menyebutkan angka kemiskinan dan pengangguran di Kalimantan Timur mengalami penurunan, namun masih terdapat disparitas antar kabupaten/kota. Dokumen juga membahas strategi, instrumen, dan alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan di provinsi tersebut.
More Related Content
Similar to Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Laporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi Bali dan Kepulauan Nusa T...Randy Wrihatnolo
Laporan ini memberikan ringkasan perkembangan pelaksanaan kegiatan MP3EI di kawasan Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara pada Kuartal III tahun 2012. Laporan menyimpulkan bahwa terdapat 2 KPI yaitu KPI Kupang dan KPI Sumbawa Barat yang pelaksanaan kegiatan ekonomi utamanya telah mencapai lebih dari 50 persen dan merealisasikan investasinya lebih dari 50 persen. Sementara itu, KPI lain masih bel
Penguatan Kapasitas Daerah dalam Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangu...Dadang Solihin
[Ringkasan]
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Dokumen tersebut berisi profil Dadang Solihin dan materi tentang pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah. Terdapat penjelasan mengenai 10 langkah yang diperlukan untuk pengembangan sistem tersebut, mulai dari penilaian kesiapan, penetapan hasil yang akan dicapai, pengembangan indikator kinerja, hingga pelaporan dan pemanfaatan has
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2012 Dadang Solihin
Dokumen tersebut berisi profil singkat Dr. Dadang Solihin dan materi evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2012. Materi ini mencakup tujuan evaluasi, komponen yang dievaluasi seperti pencapaian prioritas nasional, kerangka kerja evaluasi, dan langkah-langkah yang dilakukan.
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Dadang Solihin
Dr. Dadang Solihin adalah Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah di Bappenas yang memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun dalam bidang monitoring dan evaluasi program pembangunan. Blognya memberikan informasi mengenai konsep dan praktik monitoring, evaluasi, perencanaan dan pengendalian program pembangunan.
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Dadang Solihin
Dr. Dadang Solihin adalah Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah di Bappenas yang memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun dalam bidang monitoring dan evaluasi program pembangunan. Blognya memberikan informasi mengenai konsep dan praktik monitoring, evaluasi, perencanaan dan pengendalian program pembangunan.
This document summarizes the budget realization for the Communication and Information Office of East Kalimantan province from January to April 2013. It shows that as of April 30, the budget realization for the key expense (Keu) was 15.36% of the target and 15.38% for the physical target (Fis). It also provides details on budget allocation and realization by program and employee. The head of the office reports that the budget realization is progressing as planned.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN GUBERNUR KALIMANTA...Kamen Ride
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) AKHIR MASA JABATAN
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2009 – 2013
Sebuah laporan pertanggung jawaban Termasuk Statistik Kemajuan Yang telah dicapai Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan akhir Tahun 2012 di bidang ekonomi, sosial dan pemerintahan dalam mewujudkan misi membangun kaltim untuk semua agar tercapainya visi Kaltim Bangkit 2013.
Evaluasi Penyerapan Anggaran Dinas Kominfo Kaltim Juni 2013Kamen Ride
berikut merupakan Evaluasi Penyerapan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur yang dikeluarkan Tim Evaluasi Pengawasan dan Penyerapan angaran Provinsi Kalimantan Timur pada Bulan Juni Tahun 2013
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan TimurKamen Ride
Provinsi Kalimantan Timur ini merupakan salah satu dari empat provinsi di Kalimantan. Kalimantan Timur merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia, dengan luas wilayah ± 229.854,52 km2 dengan luas wilayah daratan ± 198.441,17 km2 dan luas pengelolaan laut sejauh 0 - 4 mill dari garis pantai ± 31.413,35 km2.
Atau sekitar satu setengah kali Pulau Jawa dan Madura atau 11% dari total luas wilayah Indonesia.
Propinsi ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Negara Bagian Sabah dan Serawak, Malaysia Timur. Daerah-daerah Kabupaten di dalam wilayah Kalimantan Timur, dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1955 No.9).
Sejarah Penetapan Rencana Pola ruang Kalimantan Timur
Lembaran Negara
No.72 Tahun 1959 terdiri atas:
Kotamadya Samarinda, dengan Kota Samarinda
sebagai ibukotanya dan sekaligus
sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Timur.
Kotamadya Balikpapan, dengan kota Balikpapan sebagai ibukotanya dan merupakan pintu gerbang Kalimantan Timur.
Kabupaten Kutai, dengan ibukotanya Tenggarong
Kabupaten Pasir, dengan ibukotanya Tanah Grogot.
Kabupaten Berau, denganibukotanya Tanjung Redeb.
Kabupaten Bulungan, dengan ibukotanya Tanjung Selor.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974
dibentuk 2 (dua) kota administratif dan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1981 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1989, yaitu:
Kota Administratif Tarakan dan Bontang dan
berdasarkan 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kota Tarakan; Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kota Bontang.
Dalam Perkembangan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan di dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, maka dibentuk 2 Kota dan 4 kabupaten, yaitu :
Kabupaten Kutai Barat, beribukota di Sendawar.
Kabupaten Kutai Timur, beribukota di Sangatta.
Kabupaten Malinau, beribukota di Malinau.
Kabupaten Nunukan, beribukota di Nunukan.
Kota Bontang (peningkatan kota administratif Bontang menjadi kota madya).
Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2002, maka Kabupaten Paser mengalami pemekaran bernama Kabupaten Penajam Paser Utara
Statistik daerah provinsi kalimantan timur 2012Kamen Ride
[Ringkasan]
1. Kalimantan Timur memiliki luas wilayah sebesar 198.653,23 km2 dan jumlah penduduk 3,69 juta jiwa pada tahun 2011.
2. Sebagian besar penduduknya berkumpul di tiga wilayah, yaitu Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kota Balikpapan, yang memiliki porsi 53,80% dari total penduduk.
3. Pendapatan daerah Kalimantan Timur berasal terut
EVALUASI KINERJA TAHUN KE-4 (2012) RPJMD KALTIM 2009-2013 OLEH BAPPEDA PROV K...Kamen Ride
Dokumen tersebut merangkum evaluasi kinerja tahun ke-4 (2012) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kalimantan Timur 2009-2013. Evaluasi ini mencakup kinerja pencapaian agenda 1, 2, dan 3 RPJMD serta indikator makro, dengan fokus pada program prioritas pembangunan kawasan perbatasan, reformasi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Korbinwas dan penyelenggaraan pemerintahan umum di wilyah provinsi kalimantan...Kamen Ride
PRESENTASI MENGENAI SISTIM PEMERINTAHAN RI dan
PENJELASAN TUGAS GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT
DI WILAYAH PROVINSI sesuai PP 19/2010 Pasal 3, jo PP 23/2011 :
1. Melaksanakan DEKONSENTRASI dari Kementerian /LN (Tugas Delegatif).
2. Melaksanakan TUGAS-TUGAS PUM (Tugas Atributif)
Evaluasi kemiskinan Wakil Gubernur Kalimantan Timur 2012Kamen Ride
Dokumen tersebut membahas evaluasi penanggulangan kemiskinan dan target pencapaian MDGs di Kalimantan Timur tahun 2012. Dokumen menyebutkan angka kemiskinan dan pengangguran di Kalimantan Timur mengalami penurunan, namun masih terdapat disparitas antar kabupaten/kota. Dokumen juga membahas strategi, instrumen, dan alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan di provinsi tersebut.
Rapat Kerja Gubernur, Bupati, dan Walikota Se-Kalimantan TimurKamen Ride
RAPAT KERJA GUBERNUR BERSAMA BUPATI/WALIKOTA SE-KALIMANTAN TIMUR, INSTANSI VERTIKAL DAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN, 17 DESEMBER 2012 DI LAMIN ETAM, SAMARINDA KALIMANTAN TIMUR
Rapat Kerja Gubernur, Bupati, dan Walikota Se-Kalimantan Timur
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
1. KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan
Samarinda , 17 Desember 2012
2. Latar Belakang
• UU No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
• Evaluasi sebagai salah satu tahapan dalam perencanaan
pembangunan
• Pentingnya evaluasi 3 tahun pelaksanaan RPJMN daerah
• Hasil evaluasi sebagai masukan untuk perencanaan
selanjutnya
• Perlunya pendalaman hasil evaluasi kinerja
pembangunan daerah (EKPD) 2011 untuk dapat:
– Mengevaluasi permasalahan utama
– Memberikan rekomendasi strategis
– Melakukan intervensi yang tepat bagi permasalahan
2
3. MONEV- Bagian dari Siklus Perencanaan
Pengembangan sistem dan
mekanisme monitoring sebagai
early warning pelaksanaan
kegiatan/program
Penetapan indikator kinerja Evaluasi Output
pembangunan
dengan memperhatikan kaidah Evaluasi Outcome
SMART agar kegiatan/program
Evaluasi Impact
yang direncanakan dapat Monitoring/
dievaluasi
Pengendalian
Bappenas:
Memonitor &
PERENCANAAN/ Mengevaluasi
PENGANGGARAN PELAKSANAAN
Pelaksanaan
Pembangunan
Hasil evaluasi Dokumen RPJMN & RKP
digunakan sebagai
bahan bagi
penyusunan
rencana/anggaran Pelaksanaan post
EVALUASI evaluation dengan
membandingkan apa yang
Evaluasi Kinerja Pembangunan sudah dikerjakan dengan
yang direncanakan
- Pencapaian Kinerja
- Kendala/Hambatan
- Langkah Tindak Lanjut
6. Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Pertumbuhan
daerah
Perbandingan
No. PROVINSI 2010 2011 dibandingkan
2010-2011
Pertumbuhan
Nasional
1. Aceh 2.6 5.0 Meningkat Rendah
2. Sumatera Utara 6.4 6.6 Meningkat Tinggi
3. Sumatera Barat 5.9 6.2 Meningkat Rendah
4. Riau 4.2 5.0 Meningkat Rendah
5. Jambi 7.3 8.5 Meningkat Tinggi
6. Sumatera Selatan 5.4 6.5 Meningkat Sama
7. Bengkulu 5.1 6.4 Meningkat Rendah
8. Lampung 5.8 6.4 Meningkat Rendah
9. Kepulauan Bangka Belitung 5.9 6.4 Meningkat Rendah
10. Kepulauan Riau 7.2 6.7 Melambat Tinggi
11. DKI Jakarta 6.5 6.7 Meningkat Tinggi
12. Jawa Barat 6.1 6.5 Meningkat Sama
13. Jawa Tengah 5.8 6.0 Meningkat Rendah
14. DI. Yogyakarta 4.9 5.2 Meningkat Rendah
15. Jawa Timur 6.7 7.2 Meningkat Tinggi
16. Banten 5.9 6.4 Meningkat Rendah
17. Bali 5.8 6.5 Meningkat Sama
• Pertumbuhan Kaltim berpengaruh besar 18.
19.
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
5.4
6.5
5.9
6.7
Meningkat
Meningkat
Rendah
Tinggi
20. Kalimantan Selatan 5.6 6.1 Meningkat Rendah
terhadap pertumbuhan wilayah 21. Kalimantan Timur 5.0 3.9 Melambat Rendah
22. Sulawesi Utara 7.1 7.4 Meningkat Tinggi
Kalimantan, karena perannya relatif besar 23. Sulawesi Tengah 7.8 9.2 Meningkat Tinggi
• Pertumbuhan ekonomi Kaltim sangat 24.
25.
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
8.2
8.2
7.7
8.7
Melambat
Meningkat
Tinggi
Tinggi
26. Gorontalo 7.6 7.7 Meningkat Tinggi
dipengaruhi gejolak perekonomian dunia, 27. Sulawesi Barat 11.9 10.4 Melambat Tinggi
28. Nusa Tenggara Barat 6.3 -3.2 Kontraksi Rendah
melalui transmisi pelemahan permintaan 29. Nusa Tenggara Timur 5.1 5.6 Meningkat Rendah
30. Maluku 6.5 6.0 Melambat Rendah
komoditi ekspor (batubara) 31. Maluku Utara 8.0 6.4 Melambat Rendah
32. Papua Barat 26.8 27.2 Meningkat Tinggi
Sumber :BPS 33. Papua -2.7 -5.7 Kontraksi Rendah
Jumlah 33 Provinsi 6.1 6.5
7. Penciptaan Lapangan Kerja
• Tingkat pengangguran terbuka cenderung menurun sejak 2007 tetapi masih di
atas TPT nasional
• Pertumbuhan yang lebih tinggi belum secara konsisten disertai dengan
penciptaan lapangan kerja yang lebih besar
8. PROSENTASI PANJANG JALAN NASIONAL
100
100 70.56
90
80
70 46.34
60
20 38.63
50
15.3 25
40
30
14.14
20 Baik
10 7.5 0
0 6.98 sedang
0
Kaltim
Kalbar buruk
Kalteng
Kalsel
buruk sedang Baik
9. Kinerja Kaltim vs Provinsi Lainnya
KUADRAN II PUBAR KUADRAN I • Dengan benchmark rata-rata
nasional, posisi Kaltim termasuk
dalam kelompok perekonomian
Rata-rata pertumbuhan ekonomi 2005-2011, (%)
yang tumbuh rendah dan
10.00
SULBAR
kurang menciptakan lapangan
SULTENG
BANTEN
GORONTAL kerja baru
SULTRA
BALI
KALTENG
KEPRI
JAMBI
JABAR
• Hal ini tampaknya berkaitan
SULSEL
KALSEL
LAMPUNG
BENGKULU SUMUT
SUMBAR dengan struktur perekonomian
5.00 DIY SUMSEL RIAU
PAPUA
BABEL daerah di mana peran sektor
KALTIM
NTB
pertambangan dominan, tetapi
kemampuannya menciptakan
lapangan kerja terbatas.
0.00
• Dominasi sektor primer juga
KUADRAN III
ACEH
KUADRAN IV berdampak negatif terhadap
perkembangan sektor industri
-2.00 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00
Pengurangan persen Tingkat Pengangguran Terbuka 2005-2011, (%) (manufaktur)
10. PERBANDINGAN KINERJA SOSIAL-EKONOMI
ANTAR PROVINSI
Pertumbuhan Ekonomi - Penurunan Penggangguran
KUADRAN II KUADRAN I
Riau
Sulsel
Gorontalo
1.20
Rata-rata Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka 2005-2010, (%)
Sumbar Kepri
0.90 Papua Barat
Sultra
Papua
0.60 DKI Jakarta
Jabar
Kep. Babel Sumut
Maluku
Jatim
Bengkulu
Kalbar Sumsel
NTB
0.30 Malut Jambi
Lampung
Bali Kalteng
NTT Sulteng
Aceh Sulbar
Jateng
Kalsel
Sulut Kaltim
0.00 DIY Banten
KUADRAN III KUADRAN IV
4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00
Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas 2005-2010, (%)
1. Kuadran I: Pertumbuhan Tinggi, Pro-Job = Riau, Kepri, Sulsel, Sultra, Gorontalo, Papua Barat, Papua.
2. Kuadran II: Pertumbuhan Rendah, Pro- Job = Sumbar, Sumut, Babel, DKI, Jabar, Jatim.
3. Kuadran III: Pertumbuhan Rendah, Kurang Pro
ob=Aceh, Bengkulu, Lampung, Banten, Jateng, DIY, Bali, NTB, NTT, Kalbar, Kalsel, Maluku, Maluku Utara.
10
4. Kuadran IV: Pertumbuhan Tinggi, Kurang Pro – Job = Sumsel, Jambi, Kalteng, Kaltim, Sulut, Sulteng, Sulbar.
12. CAPAIAN IPM KALIMANTAN TIMUR
78 77.0
76.5
75.4 75.9
76
74.8
74.3 76.2
75.6
74
74.52
73.8
72
72.6
72.3
70 71.17
70.6
68
66
2008 2009 2010 2011 1012 1013
TARGET KALTIM CAPAIAN KALTIM CAPAIAN NASIONAL
Sumber : RPJMD KALTIM 2008-2013 dan BPS KALTIM
12
13. TARGET DAN CAPAIAN APM TINGKAT SD/MI S/D SMA/MA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Sumber : RPJMD Kaltim 2008-2013 dan Data BPS
13
14. INDIKATOR KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
160.0
137.0
140.0
114.0
120.0 116.0 112.0 110.0
119.0
100.0
99.0 99.0
80.0
60.0
24.0
23.0 20.0
40.0 22.0
21.0
20.0
23.2 16.7
17.9
-
2009 2010 2011 1012 1013
Target AK Balita 24.0 23.0 22.0 21.0 20.0
Target AK Bayi 35.0 33.0 32.0 31.0 30.0
Target AKI 119.0 116.0 114.0 112.0 110.0
Capaian AK Balita 23.2 17.9 16.7
Capaian AK Bayi 38.0 32.0 32.0
Capaian AKI 137.0 99.0 99.0
Sumber : RPJMD Kaltim 2008-2013 dan Capaian MDGs Kaltim
14
15. Kesenjangan Intrawilayah
Perkembangan Rasio Gini Menurut Provinsi
Provinsi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Aceh 0.31 0.27 0.27 0.29 0.30 0.33 0.32
Sumatera Utara 0.29 0.31 0.31 0.32 0.35 0.35 0.33
Sumatera Barat 0.30 0.31 0.29 0.30 0.33 0.35 0.36
Riau 0.31 0.32 0.31 0.33 0.33 0.36 0.40
Jambi 0.29 0.31 0.28 0.27 0.30 0.34 0.34
Sumatera Selatan 0.31 0.32 0.30 0.31 0.34 0.34 0.40
Bengkulu 0.29 0.34 0.33 0.30 0.37 0.36 0.35
Lampung 0.31 0.39 0.35 0.35 0.36 0.37 0.36
Kepulauan Bangka Belitung 0.27 0.26 0.26 0.29 0.30 0.30 0.29
Kepulauan Riau 0.35 0.30 0.30 0.29 0.29 0.32 0.35
DKI Jakarta 0.40 0.34 0.33 0.36 0.36 0.44 0.42
Jawa Barat 0.34 0.34 0.35 0.36 0.36 0.41 0.41
Jawa Tengah 0.30 0.33 0.31 0.32 0.34 0.38 0.38
DI Yogyakarta 0.37 0.37 0.36 0.38 0.41 0.40 0.43
Jawa Timur 0.32 0.34 0.33 0.33 0.34 0.37 0.36
Banten 0.33 0.37 0.34 0.37 0.42 0.40 0.39
Bali 0.32 0.33 0.30 0.31 0.37 0.41 0.43
Nusa Tenggara Barat 0.32 0.33 0.33 0.35 0.40 0.36 0.35
Nusa Tenggara Timur 0.34 0.35 0.34 0.36 0.38 0.36 0.36
Kalimantan Barat 0.30 0.31 0.31 0.32 0.37 0.40 0.38
Sumber : Hasil Perhitungan Bappenas, dari data BPS
Kalimantan Tengah 0.26 0.30 0.29 0.29 0.30 0.34 0.33
Kalimantan Selatan 0.32 0.34 0.33 0.35 0.37 0.37 0.38
•
0.35 0.33 0.34 0.38 0.37 0.38 0.36
Kalimantan Timur
Sulawesi Utara 0.29 0.32 0.28 0.31 0.37 0.39 0.43 Kesenjangan antar individu termasuk
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
0.34
0.32
0.32
0.37
0.33
0.36
0.34
0.39
0.37
0.40
0.38
0.41
0.40
0.41
moderat, masih di bawah nasional
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
0.31
0.32
0.35
0.39
0.33
0.34
0.36
0.35
0.42
0.43
0.41
0.46
0.40
0.44
• Tetapi kesenjangan aktivitas ekonomi
Sulawesi Barat 0.31
0.29
0.31
0.33
0.31
0.31
0.30
0.31
0.36
0.33
0.34
0.41
0.31
0.38
antar kab/kota termasuk tinggi,
Maluku
Maluku Utara 0.29 0.33 0.33 0.33 0.34 0.33 0.34 meskipun cenderung menurun dalam
Papua Barat 0.29 0.30 0.31 0.35 0.38 0.40 0.43
Papua 0.39 0.41 0.40 0.38 0.41 0.42 0.44 10 tahun terakhir
Indonesia 0.34 0.36 0.35 0.37 0.38 0.41 0.41
Sumber : BPS
16. Pembangunan Manusia
• Capaian IPM tahun 2010 cukup
tinggi secara nasional (peringkat
ke-4), mencapai 75,6
(penghitungan dg metode lama)
• Tetapi yang lebih penting adalah
kecepatan peningkatannya relatif
terhadap kondisi ideal (annual
reduction of shortfall) lebih
tinggi dari rata-rata nasional 1,54
bila dipertahankan akan
meningkatkan peringkat lebih
tinggi
18. Target dan Capaian Kemiskinan
Provinsi Kalimantan Timur
Sumber Data : BPS
18
19. Tingkat Kemiskinan
• Secara keseluruhan tingkat
kemiskinan cenderung
menurun
• Nampak sedikit
peningkatan di perkotaan
• Disparitas daerah
perkotaan dan perdesaan
relatif tinggi, tingkat
kemiskinan di perdesaan
lebih dari dua kali lipat di
perkotaan
Sumber : BPS
20. Kinerja Kaltim vs Provinsi Lainnya
KUADRAN II
PUBAR
KUADRAN 1 • Dengan benchmark rata-rata
nasional, posisi Kaltim termasuk
Rata-rata pertumbuhan ekonomi 2005-2011, (%)
dalam kelompok Provinsi
dengan pertumbuhan rendah
10.00 dan pengurangan kemiskinan
BANTEN
SULBAR
SULTRA GORONTAL
yang rendah pula
SULTENG
JAMBI SULUT
• Analisis dengan melihat dua
DKI Jaka SUMBAR
SUMUT
MALUT
KALTENG
BENGKULU
SUMSEL
MALUKU
indikator:
5.00 RIAU
LAMPUNG
BABEL
KALBAR
NTT
PAPUA – Rata-rata pertumbuhan
DIY
KALTIM
NTB
ekonomi 2005-2011 (persen)
– Besarnya pengurangan tingkat
kemiskinan antara 2005-2011
(percentage point)
0.00
• Relatif kecilnya pengurangan
KUADRAN III
ACEH
KUADRAN IV kemiskinan di Kaltim mungkin
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00
karena tingkat kemiskinannya
Pengurangan persen kemiskinan 2005-2011, (%) relatif rendah
21. PERBANDINGAN KINERJA SOSIAL-EKONOMI
ANTAR Ekonomi - Penurunan Kemiskinan
Pertumbuhan
PROVINSI
KUADRAN II KUADRAN I
1.50
Aceh Sulbar
Gorontalo
1.00
Sumsel
Rata-rata pengurangan Persentase Kemiskinan 2005-2010, (%)
NTT Kalbar Jatim Sultra
Riau
Maluku Jambi
NTB Jateng Kaltim
Bengkulu Sulteng
Lampung Kalteng Sulsel
Sumut Kepri
0.50 Kep. Babel
DIY
Kalsel Malut
Papua
Bali
Banten Jabar
Sumbar
DKI Jakarta Sulut
0.00
Papua Barat
-0.50 KUADRAN III
KUADRAN IV
4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00
Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas 2005-2010, (%)
1. Kuadran I: Pertumbuhan Tinggi, Pro-Poor=
Riau, Jambi, Kepri, Sumsel, Kalteng, Kaltim, Sulbar, Gorontalo, Sultra, Sulteng, Sulsel.
2. Kuadran II: Pertumbuhan Rendah, Pro-Poor = Aceh, Sumut, Bengkulu, Lampung, Jateng, Jatim, NTB, NTT, Kalbar, Maluku.
3. Kuadran III: Pertumbuhan Rendah, Kurang Pro-Poor = Sumbar, Babel, DKI, Jabar, DIY, Banten, Kalsel, Malut.
4. Kuadran IV: Pertumbuhan Tinggi, Kurang Pro-Poor = Sulut, Papua Barat, Papua.
21
22. PERSENTASE PENDUDUK MISKIN
MENURUT PROVINSI, MARET 2011
35
31,9 32,0
30
25 23,0
21,2
19,6 19,7
20 18,8
16,9 17,5
15,8 15,8 16,1
15 13,9 14,2 14,2 14,6
11,3
10,3 10,7
9,2
10 8,5 8,5 8,6 8,7 9,0
7,4
6,6 6,8
5,3 5,8 6,3
5 3,7 4,2
0
Bengkulu
Kalsel
Jabar
Kalbar
Jambi
Sumsel
P.Barat
Jakarta
Sumbar
Sulteng
Malut
Gorontalo
Aceh
Keppri
Sumut
Lampung
Papua
Kalteng
Jateng
Yogya
NTB
NTT
Babel
Sulsel
Sulbar
Riau
Jatim
Maluku
Kaltim
Banten
Bali
Sultra
Sulut
Sumber : BPS
23. PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN PER PROVINSI
TAHUN 2006-2011 (percentage points)
12.00
Penurunan Tingkat Kemiskinan Penurunan Nasional 10.38
10.03
10.00 9.429.54
8.71 8.81
8.11
7.80
8.00 7.44
6.75 6.86 6.64 6.85
6.43
5.77
6.00 5.50
5.16
4.76
4.44 4,64 5.26
4.28
3.683.47 3,84
4.00 3.38 3.43 3.47 3.55
2.88 3.03 3,03
2.72
2.00
0.82
0.00
Sumber : Hasil Perhitungan Bappenas, dari data BPS
Sebanyak 16 provinsi dalam kurun 5 tahun terakhir mengalami penurunan kemiskinan di atas penurunan
nasional, yaitu : NAD, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Tengah, Jawa
Timur, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi
Barat, Maluku, Papua Barat, dan Papua
26. Proporsi Daerah yang telah menerapkan E-Procurement (E-Proc), 2012
No Daerah Status E-PROC No Daerah Status E-PROC
Provinsi Kab/Kota(%) Provinsi Kab/Kota(%)
1 Prov. Aceh sudah 17,4 18 Prov. Lampung sudah 42,9
2 Prov. Bali sudah 44,4 19 Prov. Maluku sudah 0,0
3 Prov. Bangka Belitung sudah 100,0 20 Prov. Maluku Utara Belum 33,3
4 Prov. Banten sudah 75,0 21 Prov. NTB sudah 50,0
5 Prov. Bengkulu sudah 40,0 22 Prov. NTT sudah 9,5
6 Prov. D. I. Yogyakarta sudah 100,0 23 Prov, Papua sudah 3,5
7 Prov. DKI Jakarta sudah 0,0 24 Prov. Papua Barat Belum 0,0
8 Prov. Gorontalo sudah 16,7 25 Prov. Riau sudah 58,3
9 Prov. Jambi sudah 45,5 26 Prov. Sulbar sudah 60,0
10 Prov. Jawa Barat sudah 92,3 27 Prov. Sulsel sudah 25,0
11 Prov. Jawa Tengah sudah 82,9 28 Prov. Sulteng sudah 36,4
12 Prov. Jawa Timur sudah 63,2 29 Prov. Sultra sudah 0,0
13 Prov. Kalbar sudah 50,0 30 Prov. Sulut sudah 21,4
14 Prov. Kalsel sudah 84,6 31 Prov. Sumbar sudah 95,0
15 Prov. Kalteng sudah 21,4 32 Prov. Sumsel sudah 53,3
16 Prov. Kaltim sudah 57,1 33 Prov. Sumut sudah 5,9
17 Prov. Kepulauan Riau sudah 85,7 Total (Rata-rata) 94% 44,9%
Sumber: LKPP, Data Per April 2012
30. Pelestarian Lingkungan
Kapasitas Tampung Air Per
Wilayah
KALIMANTAN
SUMATERA 108.0
56.9 m3/kapita m 3/kapita SULAWESI MALUKU-
HAMPIR KRITIS SURPLUS 43.2 m3/kapita PAPUA
HAMPIR 0.1 m3/kapita
KRITIS HAMPIR KRITIS
JAWA
54.6 m3/kapita BALI-NUSA
DEFISIT TENGGARA
29.2 m3/kapita
KRITIS
• Meski indikator sumber daya air masih baik, namun perlu diperhatikan
peningkatan luas lahan kritis hutan.
• Luas lahan kritis telah mencapai lebih dari 40 persen luas hutan (14,7 juta ha)
• Perlu pengendalian aktivitas pertambangan
31. Tantangan 2013/2014
• Mempercepat pencapaian indikator RPJMD yang masih di
bawah sasaran
• Dukungan pada agenda/prioritas nasional (RPJMN)
• Penguatan perekonomian domestik di tengah
perekonomian dunia yang masih lesu
– Permintaan komoditi ekspor diperkirakan masih lemah
– Antisipasi pergerakan harga minyak di tengah situasi Timur
Tengah yang sangat dinamis
• Peningkatan daya saing daerah menyongsong
implementasi “ASEAN Economic Community” pada
Desember 2015
32. Penguatan Ekonomi Domestik
Peningkatan
Daya Saing
Peningkatan PENGUATAN Peningkatan
Kesejahteraan EKONOMI Daya Tahan
Rakyat DOMESTIK Ekonomi
Pemantapan
Stabilitas
Politik
33. Faktor Pendukung Daya Saing Daerah
Sinergi
Berkelanjutan
Input, Output, Outcome
Daya Saing
Daerah
Memperhatikan
Kemajuan Teknologi dan Bersaing secara nasional
Perubahan maupun internasional
Kelembagaan
Sumber: Prof. Dr. Armida Salsiah Alisjahbana, SE, MA, Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam Seminar
Nasional Peningkatan Daya Saing Daerah melalui Reformasi Birokrasi, Jakarta, 26 Juni 2012.
34. Dukungan yang diharapkan dari Pemda
(1)
Peningkatan Peningkatan
Daya Tahan
Daya Saing Ekonomi
Peningkatan
Perbaikan iklim ketahanan pangan
usaha Penerapan pemeliharaan
Pelayanan Terpadu infrastruktur
pertanian
Percepatan
pembangunan Peningkatan Rasio
infrastruktur Elektrifikasi
Penyediaan Tanah
Pengembangan Konversi Energi
industri unggulan di pengembangan
Koridor Kalimantan energi terbarukan
35. Dukungan yang diharapkan dari Pemda
(2)
Peningkatan Pemantapan
Kesejahteraan Stabilitas Sosial
Pembangunan
Rakyat Politik
SDM Persiapan
pendidikan dan Pemilu 2014
kesehatan
Percepatan Perbaikan
pengurangan kinerja
kemiskinan birokrasi
Pembangunan
Pemberantasan
perbatasan dan
korupsi
perdesaan
36. Isu-Isu Strategis Kaltim - 1
• Ketahanan pangan lokal: konsumsi > produksi
• Alternatif respon kebijakan: (i) perluasan lahan pertanian, (ii) intensifikasi/
teknologi pertanian, (iii) perbaikan distribusi pangan, (iv) diversifikasi
pangan
7.000,0
6.000,0
5.000,0
4.000,0
3.000,0
2.000,0
1.000,0
-
Produksi konsumsi
37. Isu-Isu Strategis Kaltim - 2
Memperkuat daya
saing berbasis
sumber daya lokal
berkelanjutan
Sensitif thd
volatilitas Ekonomi
harga berbasis
komoditas inovasi dan
Ekonomi diferensiasi
berbasis SDA
terbarukan
Reinvestasi pendapatan dari
Ekonomi berbasis SDA tak SDA untuk pembangunan SDM
terbarukan Revenue saat ini dan infrastruktur wilayah
TRANSFORMASI SOSIAL EKONOMI
38. Arahan bagi Pemerintah Daerah untuk
Penguatan Sinergi Pusat-Daerah
1. Melakukan sinkronisasi RPJMD dan RKPD dengan
prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN
2010-2014 dan RKP;
2. Menitikberatkan penganggaran pada peningkatan
belanja modal, terutama untuk meningkatkan daya
saing daerah;
3. Memonitor pelaksanaan rencana pembangunan
dan realisasi anggaran.
39. PENUTUP
• Kinerja pembangunan nasional ditopang dan ditentukan oleh
kinerja pembangunan daerah.
• Kinerja pembangunan nasional juga tidak bisa lepas dari
pengaruh dinamika ekonomi global.
• Kemampuan daerah dalam meningkatkan daya saing, secara
nasional dan global, menjadi pilar bagi penguatan
perekonomian domestik.
• Sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah
daerah sangat penting untuk menjamin pelaksanaan
kebijakan dan strategi secara terarah dan terfokus untuk
memanfaatkan momentum pertumbuhan.