Dokumen tersebut membahas tentang rencana kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar dalam menyusun sistem informasi database Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) perumahan di Kota Makassar. Dokumen ini mencakup latar belakang, tujuan, ruang lingkup, gambaran umum Kota Makassar, pendekatan dan metodologi yang akan digunakan dalam penyusunan sistem informasi tersebut.

1. DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA MAKASSAR

2. Outli
ne 01
PENDAHULUA
N
 Latar Belakang
 Maksud dan Tujuan
 Sasaran dan Kegunaan
 Dasar hukum
 Ruang Lingkup
02
GAMBARAN UMUM
 Gambaran umum Kota Makassar
03
PENDEKATAN DAN METODOLOGI
 Pendekatan Umum
 Perumahan
 Prasarana Sarana dan Utilitas
 Sistem Informasi Geografis
 Metodologi
04
RENCANA
KERJA
 Organisasi dan Personil
 Jadwal Pelaksanaan

3. PENDAHULUAN

4. PENDATAAN PSU PERUMAHAN
 Perlunya Inventarisasi PSU
Perumahan (baik yang telah tercatat
sebagai asset maupun yang belum)
 Kebutuhan pendataan PSU
Perumahan (Nama perumahan,
Pengembang, lokasi, jenis, ukuran,
titik koordinat, luasan PSU
Perumahan)
PENTINGNYA PENGELOLAAN
PSU PERUMAHAN
 Sistem pelaporan secara kontinyu,
tepat waktu, akurat
 Belum maksimalnya monitoring yang
komprehensif terkait PSU Perumahan
 Belum tersedianya suatu sistem
informasi Database PSU Perumahan
berbasis GIS di Kota Makassar
PERLUNYA PENYUSUNAN
SISTEM INFORMASI
DATABASE PSU PERUMAHAN
 Kebutuhan berbagai informasi dan
laporan secara cepat, akurat dan
lengkap terkait kondisi PSU
Perumahan
 Sistem Informasi berbasis
elektronik dalam hal ini informasi
geografis yang dapat sinkron
dengan data PSU
SIFAT DATA PSU PERUMAHAN
 Idealnya database memiliki sifat antara
lain suistanable (keberlanjutan), akurat
dan dapat dipertanggungjawabkan
 Prinsip keberlanjutan agar database
PSU Perumahan secara periodik dapat
memberikan informasi aktual
 Kebutuhan perencanaan
pembangunan maupun pemeliharaan
PSU Perumahan
LATAR
BELAKANG

5. Maksud &
Tujuan
01
Menyusun suatu data base PSU perumahan yang berada di Kota Makassar, yang dapat digunakan oleh
pemerintah Kota Makassar untuk mendukung verifikasi penyerahan, pengelolaan dan pemeliharaan
PSU perumahan
.
02
Data base yang di susun juga dapat menyimpan data PSU perumahan di Kota Makassar, termasuk mencatat
atributnya. Data base yang di maksud selain menyimpan data-data tersebut, juga menyimpan data-data
dalam format data spasial yang akan digunakan dalam implementasi GIS/SIG.
03
Menyusun format laporan yang fleksibel sesuai dengan tingkat kebutuhan berdasarkan data yang tersimpan
dalam sistem database, termasuk data-data dalam format data spesial yang akan digunakan dalam
implementasi GIS
04
Membangun basis data yang sudah eksis dari hasil inventarisasi dan investigasi terhadap semua PSU
sehingga semua data/ informasi eksisting yang berkaitan menjadi suatu basis data yang lengkap, terperinci,
dan aktual baik dalam bentuk data spasial maupun data non spasial.
05
Mengembangkan aplikasi Database PSU berbasis web GIS yang dapat digunakan dalam pengelolaan
informasi PSU dari sisi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan pemeliharaan.
06
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) staf tentang pengoperasian sistem yang dibangun dan
pembentukan database melalui pelatihan dan pendampingan sehingga diharapkan pada masa mendatang
dapat mandiri dalam pengelolaan dan pengembangan sistem.

6. Sasaran &
Kegunaan
Sasaran
Tersedianya sistem
informasi /database
PSU perumahan dengan
bantuan GIS
1.Tersedianya file shp
dan indikator /atribut
data PSU perumahan.
Point Data
Polyline Data
Polygon Data
Attribute/Text Data
Kegunaan
Membangun Database
secara akurat dalam
bentuk basemap.
1.Tersedianya data dan
informasi secara visual.

7. Dasar
Huku
m
1.Undang – Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang
1.Undang – Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman
1.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2018 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 38/PRT/M/2015
Tentang Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum untuk Perumahan Umum
1.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyerahan
Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Permukinan di Daerah
1.Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 34/Permen/M/2006 tentang pedoman umum
penyelenggaraan keterpaduan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) kawasan perumahan

8. Ruan
g
Lingk
up
 Kecamatan Makassar
 Kecamatan Rappocini

9. Ruang Lingkup Kegiatan
Pengumpulan Data
 Pengumpulan Data Sekunder
 Siteplan Perumahan
 Data data terkait PSU Perumahan
Survey
 Nama Perumahan, Pengembang, Siteplan
 Identifkasi Ukuran, Luas dan koordinat
terkait PSU Perumahan
Pengelolaan Data
 Tabulasi Data Primer
 Plotting Database (Point, Polyline, Polygon)
 Plotting Data Vektor dan Raster
Presentase dan Asistensi
 Laporan Awal
(Pendahuluan)
 Laporan Akhir
.
Penyajian Data
 Laporan file system informasi digital
 Data Attribute (Numerik dan Text)
 Data Spasial (Peta Digital)
 Software GIS
 Google Earth, dll
Pembuatan Sistem Informasi
 Data Spasial (Peta Digital)
 Informasi lengkap mengenai data PSU
 Integrasi Data Spasial dan Attribute
Lingkup
Kegiatan

10. GAMBARAN UMUM

11. Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan
yang terletak di bagian Selatan Pulau Sulawesi dahulu
disebut Ujung Pandang, yang terletak antara 119°18'27,97"-
119°32'31,03" Bujur Timur dan antara 5°00'30,18"-5°14'6,49"
Lintang Selatan, yang berbatasan sebelah utara dengan
Kabupaten Maros, sebelah timur Kabupaten Maros, sebelah
selatan Kabupaten Gowa dan sebelah barat adalah Selat
Makassar. Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km2
yang meliputi 15 kecamatan. Luas laut dihitung dari 12 mil
dari daratan sebesar 29,9 Km2, dengan ketinggian topografi
dengan kemiringan 0: sampai 9:. Terdapat 12 pulau-pulau
kecil, 11 diantaranya telah diberi nama dan 1 pulau yang
belum diberi nama. Kota Makassar memiliki garis pantai
kurang lebih 100 km yang dilewati oleh dua sungai yaitu
Sungai Tallo dan Sungai Jeneberang.
TINJAUAN MAKRO KOTA MAKASSAR
GEOGRAFIS

12.  Berdasarkan data Tahun 2017 (BPS Kota Makassar, 2018)
wilayah administrasi Kota Makassar terbagi atas 15
kecamatan, 153 kelurahan, dengan 996 RW dan 4.979 RT,
dengan total Luas wilayah administrasi Kota Makassar
adalah 175,77 km2. Presentase luas wilayah kecamatan
yang tergolong cukup luas adalah Kecamatan Biringkanaya
(27,43%), Tamalanrea (18,11%), Manggala (24,14%) dan
Tamalate (20,21%) dari luas total luas wilayah
Kota Makassar:
TINJAUAN MAKRO KOTA MAKASSAR
ADMINISTRASI

13. TINJAUAN MAKRO KOTA MAKASSAR
TOPOGRAFI DAN
KELERENGAN
PETA KELERENGAN
PETA TOPOGRAFI
Kota Makassar memiliki topografi dengan kemiringan lahan 0-2: (datar) dan kemiringan lahan 3-15: (bergelombang) dengan hamparan daratan rendah yang berada
pada ketinggian antara 0-25 meter dari permukaan laut. Dari kondisi ini menyebabkan Kota Makassar sering mengalami genangan air pada musim hujan, terutama
pada saat turun hujan bersamaan dengan naiknya air pasang.
Secara umum topografi Kota Makassar dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu :
• Bagian Barat ke arah Utara relatif rendah dekat dengan pesisir pantai.
• Bagian Timur dengan keadaan topografi berbukit seperti di Kelurahan Antang Kecamatan Panakukang.
Perkembangan fisik Kota Makassar cenderung mengarah ke bagian Timur Kota. Hal ini terlihat dengan giatnya pembangunan perumahan di Kecamatan
Biringkanaya, Tamalanrea, Manggala, Panakkukang dan Rappocini.

14. TINJAUAN MAKRO KOTA MAKASSAR
JENIS TANAH
GEOLOGI
PETA GEOLOGI
Jenis-jenis tanah yang ada di wilayah Kota Makassar terdiri dari :
Tanah Inceptisol, Jenis tanah incepsitol terdapat hampir diseluruh
wilayah Kota Makassar, merupakan tanah yang tergolong
sebagai tanah muda dengan tingkat perkembangan lemah yang
dicirikan oleh horizon penciri kambik. Tanah ini terbentuk dari
berbagai macam bahan induk, yaitu aluvium (fluviatile dan marin)
batu pasir, batu liat dan batu gamping
PETA JENIS TANAH

15. TINJAUAN MAKRO KOTA MAKASSAR
KEPENDUDUKAN
Sesuai hasil pendataan penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statis
tik (BPS) Kota Makassar, Jumlah penduduk Kota Makassar Tahun 2017
tercatat sebanyak 1.489.011 jiwa yang terdiri dari 737.146 laki-laki dan
751.865 perempuan. Sementar itu jumlah penduduk Kota Makassar tahun
2016 tercatat sebanyak 1.469.601 jiwa.
Komposisi penduduk menurut jenis dapat ditunjukan dengan rasio jenis
kelamin, Rasio jenis kelamin penduduk Kota Makasssar yaitu sekitar
97,73 persen, yaitu berarti setiap 100 penduduk wanita terdapat 98
penduduk laki – laki.
Ditinjau dari kepadatan penduduk Kecamatan Makassar adalah terpadat
yaitu 33.751 jiwa per Km2 , disusul Kecamatan Mariso 32.814 jiwa per Km2
, Kecamatan Mamajang 27.194 jiwa per Km2. Sedangkan Kecamatan
Tamalanrea merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk
terendah yaitu sekitar 3.563 jiwa per Km2.
Wilayah-wilayah yang kepadatan penduduknya masih rendah tersebut
masih memungkinkan untuk pengembangan daerah pemukiman terutama
di 3 Kecamatan yaitu Biringkanaya, Tamalanrea dan Manggala.

16. PENDEKATAN DAN
METODOLOGI

17. P e n g e r t i a n d a n L i n g k u p
P e r u m a h a n
PENDEKATAN DAN MET
ODOLOGI
 PERUMAHAN adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman,
baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana,
sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni
(UU 1/2011)
 LINGKUP PERUMAHAN dapat dilihat dari jenis pelayanan dasar perumahan
berdasarkan Permenpera No 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Perumahan Rakyat, Pasal 3, yaitu:
 Rumah layak huni dan terjangkau
 Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU)

18. P e n g e r t i a n d a n L i n g k u
p P S U
DEKATAN DAN METODOLOGI
 INDIKATOR dari LINGKUNGAN YANG SEHAT DAN AMAN yang didukung prasarana,
sarana dan utilitas (PSU) adalah cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang
didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU).
 Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan
lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
 Sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang, yang berfungsi untuk penyelenggaraan
dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.
 Utilitas umum adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.

19. P r a s a r a n a
JENIS PRASARANA
Prasarana perumahan, antara lain:
1. jalan;
2. drainase;
3. air minum;
4. sanitasi;
5. air limbah;
6. persampahan.
Permenpera 04/2013
tentang Pedoman Bantuan PSU
 KELENGKAPAN DASAR fisik
lingkungan hunian yang memenuhi
standar tertentu untuk kebutuhan
bertempat tinggal yang layak,
sehat, aman, dan nyaman
 Minimal meliputi:
1) Jalan,
2) Drainase,
3) Sanitasi,
4) Air minum
UU 1/2011 Ps 1 angka 21 dan Penjelasan Ps 28 ayat (1) huruf b
UU 1/2011 : PKP

20. S a r a n a
JENIS SARANA
Sarana perumahan, antara lain:
1. sarana perniagaan/ perbelanjaan;
2. sarana pelayanan umum dan
pemerintahan;
1. sarana pendidikan;
2. sarana kesehatan;
3. sarana peribadatan;
4. sarana rekreasi dan olah raga;
5. sarana pemakaman;
6. sarana pertamanan dan ruang ter
buka hijau (RTH)
7. sarana parkir.
Permenpera 04/2013
tentang Pedoman Bantuan PSU
UU 1/2011 Ps 1 angka 22 dan Penjelasan Ps 28 ayat (1) huruf b
UU 1/2011 : PKP
 FASILITAS dalam lingkungan hunian
yang berfungsi untuk mendukung
penyelenggaraan dan pengembangan
kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi
.
 Minimal meliputi:
1) Rumah Ibadah,
2) Ruang Terbuka Hijau (RTH)

21. U t i l i t a s U m u m JENIS UTILITAS UMUM
Uilitas Umum perumahan, antara lain:
1. jaringan listrik;
2. jaringan air bersih
3. jaringan telepon;
4. jaringan gas;
5. jaringan transportasi;
6. pemadam kebakaran;
7. sarana penerangan jalan umum.
Permenpera 04/2013
tentang Pedoman Bantuan PSU
UU 1/2011 Ps 1 angka 23 dan Penjelasan Ps 28 ayat (1) huruf b
UU 1/2011 : PKP
 KELENGKAPAN PENUNJANG
untuk pelayanan lingkungan
hunian.
 Minimal meliputi:
1) Jaringan listrik termasuk
KWH meter,
2) Jaringan telepon

22. SISTEM INFORMASI
GEOGRAFIS (GIS)
Format Data Spasial
Sistem Informasi Geografi (SIG) adalah sistem berbasis komputer yang
digunakan untuk menyimpan, memanipulasi dan menganalisis informasi
geografi. Yang semula informasi permukaan bumi disajikan dalam bentuk peta
yang dibuat secara manual, maka dengan hadirnya Sistem Informasi Geografi
(SIG) informasi-informasi itu diolah oleh komputer, dan hasilnya berupa peta
digital.
 garis (arc/line)
 polygon
(daerah)
 titik/point
(node)
Data raster (atau
disebut juga
dengan sel grid)
adalah data yang
dihasilkan dari
sistem
Penginderaan Jauh
Data atribut (attribute
data) menerangkan isi
yang berada di dalam
suatu data spasial (fitur
atau data raster) dalam
bentuk tabel

23. METODOLOGI
SISTEM INFORMASI
DATABASE PSU
PERUMAHAN
PENATAAN
DATABASE PSU
PERUMAHAN
PENATAAN BASIS
DATA NON SPASIAL
INVENTARISASI
KEBUTUHAN DATA
BASIS DATA
SPASIAL
Sistem referensi koordinat
Penamaan Item Tematik
Format dan Struktur data
Perolehan data
Perangkat Lunak
.
Kebutuhan Data Spasial
Kebutuhan Data Attribute
(Numerik & Text) PSU
Perumahan
.
Perancangan basis data
PSU Perumahan
Pembangunan Basis data
PSU Perumahan
.
Integrasi data spasial dan
data attribute PSU
Perumahan
.
Sistem Informasi Database
PSU Perumahan berbasis GIS
Basemap PSU Perumahan
Export Data (Report)
.

24. METODOLOGI
PELAKSANAAN
PENGUMPULAN
DATA SEKUNDER
Data ini diperoleh dengan cara mengumpulkan atau
menghimpun dokumen yang berhubungan dengan PSU
baik tentang proyek/kegiatan, kebijakan maupun
rencana-rencana yang pernah dilakukan, peta-peta
wilayah (peta administrasi, peta jaringan jalan dan peta
persebaran fasilitas umum).
.
PENGUMPULAN
DATA PRIMER
Data ini diperoleh melalui kegiatan survei lapangan dan pengukuran terhadap parameter PSU Perumahan.
.
Perumahan Developer Kecamatan Kelurahan Air Minum Sanitasi Air Limbah Persampahan Sarana Jenis
Perumahan Developer Kecamatan Kelurahan Konstruksi Kondisi Lebar Panjang
Perumahan Developer Kecamatan Kelurahan Klasifikasi Konstruksi Kondisi Penampang Lebar Atas Lebar Bawah Tinggi Tipe
Perumahan Developer Kecamatan Kelurahan Jaringan Listrik
Perumahan Developer Kecamatan Kelurahan Jaringan Telepon
Perumahan Developer Kecamatan Kelurahan Jenis Lampu Daya lampu Trafo Koordinat X Koordinat Y
Perumahan Developer Kecamatan Kelurahan Jenis Luas

25. METODOLOGI
PELAKSANAAN
METODE PENGOLAHAN DATA
Penyiapan peta-peta dasar berupa peta administrasi, peta
jaringan jalan dan peta persebaran fasilitas umum di Kota
Makassar;
Pengkajian data sekunder kondisi PSU hasil pelaksanaan
kegiatan yang pernah dilakukan sebelumnya;
Proses entri data-data berupa titik, polyline, maupun polygon
terkait PSU hasil dari kegiatan survei lapangan dan
dipadukan dengan peta-peta yang sudah ada;
Penyesuaian data hasil survei lapangan dengan data spatial;
Penyusunan struktur database dalam bentul tabular dari data
hasil kegiatan survei lapangan;
Pembuatan peta Database PSU;
Pembuatan dan penyusunan Sistem Informasi PSU dengan
memasukkan keseluruhan database dan hasil survei
lapangan lainnya berupa dokumentasi
Formulasi penyajian yang akomodatif, informatif, efektif dan
mempunyai kemudahan untuk dilakukan perubahan dan
perbaikan data.
METODE PENYAJIAN DATA
Penyajian data dan sistem informasi sebagai produk akhir dari
pelaksanaan kegiatan ini adalah :
1. Tabel-tabel atribut tentang kondisi PSU Perumahan
2. Peta-peta wilayah dengan kedetailan skala yang disesuaikan.
3. Pelaporan.
4. Sistem Informasi PSU Perumahan Kota Makassar
Pertimbangan yang dilakukan untuk kemudahan untuk entry data,
perubahan/perbaikan data maupun referensi spasialnya, terkait dengan
penyajian data dan pemetaan dilakukan dengan menggunakan aplikasi
Sistem Informasi Geografis (SIG) yaitu ArcGis, CarryMap,
KML data Google Earth, SWmaps, Web GIS simple Sedangkan untuk
penyajian data tabular menggunakan Microsoft Excel

26. PROFIL
PSU
PERUMA
HAN

27. RENCANA
KERJA
ORGANISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN LAYANAN KEAHLIAN

28. RENCANA
KERJA
JADWAL PELAKSANAAN
PEKERJAAN

29. Terima Kasih